1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat
strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan. Sebagai aparatur negara, PNS berkewajiban menyelenggarakan tugas
pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Untuk itu, PNS sebagai pelaksana
perundang-undangan wajib berusaha untuk taat pada setiap peraturan perundang-
undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada
PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan
harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya,
setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
Pemerintah melalui PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS,
memberikan pembinaan kepada PNS yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, melalui
atau berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja, yang dilakukan secara bertahap
sejak pengangkatan, penempatan, pendidikan dan latihan, pemindahan, penghargaan,
serta pemberhentian, dengan selalu mengacu kepada kode etik dan peraturan disiplin
yang diberlakukan. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja
sumber daya aparatur.
. Komisi Kepegawaian Negara sebagai lembaga yang menangani masalah
sengketa kepegawaian dan diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak PNS, hingga
saat ini belum terbentuk, walaupun keberadaan komisi tersebut telah dituangkan dalam
pasal 13 UU No. 43/1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sementara KORPRI
sendiri hingga saat ini belum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa
kepegawaian. Sekalipun demikian, pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan

2. suatu lembaga yang khusus bertugas menangani sengketa kepegawaian, sebagaimana
dapat dilihat dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, yang mengatur
tentang “Peradilan Kepegawaian“. Karena sengketa kepegawaian menurut Sastro
Djatmiko 1 , juga dapat timbul disebabkan penugasan oleh atasan dengan tugas tertentu,
percepatan dan pensiunan pegawai, izin perkawinan, . Sastro Djatmiko, “ Hukum
Kepegawaian di Indonesia “, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm. 48-52, lihat juga
Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, ada 8 (delapan) sub bidang dalam
rangka pelaksanaan pembinaan PNS. perceraian dengan menyangkut hak-hak salah satu
pihak, serta pemberian izin-izin lainnya. Selanjutnya, menurut Sastro Djatmiko,
sengketa dibidang kepegawaian dalam penggolongannya yang lebih fleksibel, di bagi
tiga yaitu : dalam hal keberatan terhadap suatu hukuman disiplin, dalam hal keberatan
terhadap daftar pernyataan kecakapan tempat, dan dalam susunan kepangkatan . Itulah
sebabnya, penyelesaian sengketa kepegawaian sedapat mungkin dilakukan dalam
lingkup unit kerja di instansi yang mengeluarkan keputusan hukuman disiplin tingkat
berat berupa “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak
dengan hormat sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL” oleh pimpinan atau pejabat
pembina kepegawaian baik di tingkat pusat maupun daerah. Bila hal ini terjadi, dapat
ditempuh upaya banding administratif melalui gugatan sesuai mekanisme hukum yang
berlaku yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
B. Rumusan Masalah
Dalam penulisan makalah ini maka permasalahan yang hendak dijawab
adalah:
1. Bagaimana analisa kasus peradilan kepegawaian yang terjadi pada Drs. Muh.
Arsad , M.M.
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk:

3. 1. Untuk mengetahui sistem peradilan tata usaha negara
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara
khususnya dalam penyelesaian sengketa kepegawaian
3. Untuk menyelesaikan tugas Peradilan Tata Usaha Negara
D. Manfaat Penulisan
Dalam penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
mengenai Ilmu hukum umumnya dan khususnya menyumbangkan bekal pengetahuan
mengenai Hukum Tata Usaha Negara lebih rinci mengenai kepegawaian.

4. B ABII
PEMBAHASAN
A. Kasus
1. Bahwa saya adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar yang diberhentikan dari jabatan tanpa alasan yang sah oleh Bupati
Kepulauan Selayar pada tanggal 5 Oktober 2010 dengan Keputusan Bupati
Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tanggal 05 Oktober 2010
tentang Pemberhentian Sdr. Drs. MUH. ARSAD, MM NIP 19650805 198503 1
022 Pangkat Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (foto copy SK terlampir).
2. Bahwa saya tidak menerima/keberatan atas pemberhentian dari jabatan tersebut
karena tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Kepegawaian yaitu Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal
30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2010 saya mengajukan gugatan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan terdaftar dengan Nomor
Perkara : 58/G.TUN/2010/PTUN Mks tanggal 20 Oktober 2010 (foto copy
Gugatan terlampir).
3. Bahwa pada saat memasuki sidang dengan agenda Pengajuan Bukti-Bukti,
Bupati Kepulauan Selayar selaku TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar mengajukan “bukti palsu” berupa foto copy “kwitansi
penerimaan uang oleh sdr. ROS MERY dari sdr. BAU IMANG senilai
Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)” untuk pembayaran pengurusan database
dengan menempel tanda tangan saya sebagai pihak yang mengetahui pada

5. bagian kiri bawah dari kwitansi tersebut. Sedangkan pada kwitansi asli tidak
terdapat pihak yang mengetahui beserta tanda tangan saya (foto copy kwitansi
asli dan kwitansi palsu terlampir).
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 saya telah melaporkan Bupati
Kepulauan Selayar sebagai Tergugat atas pemalsuan kwitansi yang diajukan
sebagai bukti di PTUN Makassar ke POLDA Sul-Sel dan tercatat dengan Tanda
Bukti Lapor Nomor : LPB/334/XII/2010/SPK tanggal 20 Desember 2010, dan
telah diproses oleh Kasat II Ekonomi Dit Reskrim Polda Sulsel dengan Penyidik
AKBP Deni Hermana, Sik, MSi NRP 70070363 dan KOMPOL Muh. Syukri
Hasan, SH sebagai Penyelidik dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil
Penelitian Laporan Polisi Nomor : B/309/XII/2010/Dit Reskrim tanggal 30
Desember 2010 (foto copy surat terlampir).
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 dilakukan Sidang Pembacaan “PUTUSAN
PENGADILAN” atas Perkara Nomor 58/G.TUN/2010/PTUN.Mks dan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar memenangkan saya
sebagai Penggugat (copy Putusan PTUN terlampir) dan Bupati Kepulauan
Selayar sebagai Tergugat mengajukan Banding pada tanggal 13 Januari 2011
dan saat ini proses Banding tersebut sementara berproses di Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar.
6. Bahwa saat ini Bupati Kepulauan Selayar bersama Sekretaris Daerah telah
berusaha memberhentikan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan
mencoba menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 10 angka 9 huruf d
“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau
lebih”. Pemberlakuan ketentuan ini terhadap saya dilakukan oleh Bupati dan
Sekretaris Daerah dengan alasan bahwa selama saya berperkara di PTUN
Makassar atas pemberhentian saya sebagai Kepala BKD Kabupaten Kepulauan

6. Selayar tanpa alasan dianggap tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagai
PNS. Terkait dengan alasan ketidakhadiran saya melaksanakan tugas sebagai
PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selama berperkara
di PTUN Makassar dapat saya sampaikan kepada Bapak Presiden sebagai
berikut :
a. Jarak antara Makassar sebagai lokasi PTUN tempat saya berperkara melawan
Bupati Kepulauan Selayar selaku Tergugat dengan Kabupaten Kepulauan Selayar
sangat jauh dan dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama 12 jam (sehari),
sehingga tidak memungkinkan bagi saya untuk berperkara sambil melaksanakan
tugas sehari-hari sebagai PNS;
b. Saya telah melakukan konsultasi secara lisan melalui telepon dengan Deputi
Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bapak Bambang
Chrisnadi, SH, M.Si tentang pelaksanaan tugas saya sebagai PNS dengan
memenuhi panggilan PTUN Makassar untuk berperkara, dan beliau memberikan
petunjuk bahwa “memenuhi panggilan Pengadilan adalah kewajiban bukan
pelanggaran disiplin”;
c. Sebagai PNS, saya telah meminta izin kepada Bupati Kepulauan Selayar secara
tertulis untuk diberikan izin tidak masuk kerja selama berperkara dengan surat
permohonan izin tanggal 24 Oktober 2010 (copy surat terlampir), tetapi tidak
diberikan izin/tidak disetujui oleh Bupati melalui Sekda dengan surat Nomor :
800/1001/X/2010/ORPEG, tanggal 29 Oktober 2010 (copy surat terlampir);
d. Karena permintaan izin ditolak, maka pada tanggal 9 November 2010, saya
memohon agar diberikan hak Cuti saya yaitu Cuti Besar selama 3(tiga bulan) yang
akan saya gunakan selama mengikuti dan menghadiri sidang-sidang Perkara saya
di PTUN Makassar (copy surat terlampir), tetapi hak Cuti saya juga ditolak oleh
Bupati Kepulauan Selayar melalui Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian
Setda dengan surat penolakan Nomor : 800/441/XI/Orpeg/2010, tanggal 27
Nopember 2010 (copy surat terlampir);

7. e. Berdasarkan alasan dan prosedur yang telah saya tempuh sebagaimana tersebut
huruf a sampai dengan huruf d diatas, maka saya berpendapat bahwa
ketidakhadiran saya melaksanakan tugas sebagai PNS tidak dapat dikategorikan
atau tidak termasuk dalam pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal
10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena alasannya
sangat jelas “memenuhi panggilan Pengadilan yaitu PTUN Makassar” dan “bukan
tanpa alasan yang sah” sesuai maksud ketentuan tersebut.
B. Analisa kasus
1. Melakukan Penyelesaian di dalam Pemerintahan Sendiri
Kompetensi utama Badan Peradilan Administrasi yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah
menyelesaikan sengketa administrasi antara Pemerintah dan warga masyarakat,
disebabkan pemerintah telah melanggar hak-hak kepentingan warga. Peraturan
perundang-undangan khususnya pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyatakan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Sengketa-sengketa dibidang kepegawaian tidak
ditangani langsung oleh suatu peradilan tetap, namun diselesaikan melalui suatu proses
yang mirip dengan suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh
seorang pejabat yang disebut peradilan semu( Quasi rechtspraak).
Pengertian Peradilan kepegawaian yang dimaksud adalah serentetan prosedur
administrasi yang ditempuh oleh10 pegawai negeri, apabila ia merasa tidak puas dan
berkeberatan atas suatu tindakan berupa keputusan yang dilakukan atasannya (pejabat

8. yang berwenang) yang merupakan kepentingannya. Dalam hal ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Undang-undang No
43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 48 Undang-undang
Nomor 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dalam hal sengketa kepegawaian terlebih dahulu dilakukan prosedur administrasi di
lingkungan pemerintahan sendiri.
Mengenai prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian, diatur lebih lanjut
dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, yang berbunyi : ayat (1) dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara
diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa
tata usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, ayat (2)
pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif
yang bersangkutan telah digunakan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan upaya
administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan
hukum apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, yang
dilaksanakan dilingkungan11 pemerintahan sendiri. Upaya administartif itu terdiri dari :
(1) Banding administratif, yakni apabila penyelesaian dilakukan oleh instansi atasan
atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, (2) Keberatan,
yakni jika penyelesaian harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha
negara yang mengeluarkan keputusan jika seluruh prosedur itu telah ditempuh, tetapi
ada pihak yang belum merasakan keadilan atau kepuasan, maka persoalannya dapat
digugat dan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan
dalam pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara : “ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 “

9. 2. Eksistensi Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “negara Indonesia
berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(maachtstaat). Dengan penjelasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan
masyarakat dan negara, diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis) hal ini
menunjukkan bahwa semua warga negara termasuk aparatur negara mempunyai
kedudukan yang sama dimuka hukum, dengan demikian aparatur negara di dalam
melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dituntut untuk selalu
bersikap dan berprilaku sesuai norma-norma hukum di dalam memberikan pelayanan
serta pengayoman kepada warga masyarakat. Dalam kaitan ini, keberadaan Pengadilan
Tata Usaha Negara merupakan salah satu pilar dari negara hukum, karena di satu sisi
mempunyai peranan menonjol yaitu sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap sikap
tindak administrasi negara supaya tetap berada dalam rel hukum, di sisi lain, sebagai
wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari tindakan
penyalahgunaan wewenang dan atau tindakan sewenang-wenang administrasi negara.
Sebagai lembaga pengawas (judicial control), ciri-ciri yang melekat pada Pengadilan
Tata Usaha Negara adalah :
1. Pengawasan yang dilakukan bersifat “external control “ karena ia merupakan
lembaga yang berada diluar kekuasaan administrasi negara (bestuur)
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakanrepresif atau lazim
disebut “control a posteriori “ karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan
yang dikontrol
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi “legalitas” karena hanya menilai dari segi
hukum (rechtmatig) nya saja. Fungsi pengawasan PTUN nampaknya sulit dilepaskan
dari fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat (individu-individu), karena dapat
memposisikan individu berada pada pihak yang lebih lemah bila berhadapan di
pengadilan, sementara tolok ukur bagi Hakim Administrasi dalam mengadili Sengketa
Administrasi Negara adalah pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

10. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( sering disebut pasal ‘ payung ‘ atau
menghidupkan kompetensi PTUN diantara pasal-pasal yang lain), yang menentukan
alasan-alasan untuk dapat digunakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Ketentuan dalam ayat tersebut merupakan juga dasar pengujian (toetsingsgronden) dan
dasar pembatalan bagi hakim dalam menilai apakah keputusan tata usaha negara yang
digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat
itu perlu dinyatakan batal atau tidak.
Sementara itu, isi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004
dimaksudkan sebagai berikut : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah : (a).Keputusan Administrasi negara yang
digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b).
Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan Asas-asas umum
pemerintahan yang baik atau layak (AAUPB/AAUPL)
Dari rumusan di atas, ditemukan asas larangan “penyalahgunaan wewenang “
dan asas larangan “bertindak tidak sewenang-wenang “ keduanya termasuk bagian dari
Asas asas umum pemerintahan yang baik ( AAUPB ). Menurut Indroharto 2, urgensi
keberadaan Azas asas umum pemerintahan yang layak ( AAUPL ) yang tersirat dalam
pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 adalah, disamping dapat digunakan untuk
menggugat juga merupakan dasar-dasar ( kriteria atau ukuran ) yang digunakan Hakim
Administrasi dalam menguji atau menilai ( toetsingsgronden ) apakah Keputusan
Administrasi Negara ( beschikking ) yang disengketakan itu bersifat melawan hukum
atau tidak. Lebih lanjut, Indroharto memerinci dasar-dasar pertimbangan untuk menguji
Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat kedalam empat ukuran, yakni;
(1). Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
(2). Melanggar larangan detournement de pouvoir,
(3). Menyimpang dari nalar yang . Indroharto, “ Asas-asas umum pemerintahan
yang baik”, Mahkamah Agung, Jakarta, 198514 sehat (melanggar larangan willekeur),
(4). Bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang layak.

11. Sebenarnya keberadaan ke-empat kriteria di atas, diformulasikan dari ketentuan
Pasal 53 ayat (2) butir a,b.c yang dibandingkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Wet
AROB dan merupakan dasar menguji undang-undang oleh Afdeling Rechtspraak raad
van Stater terhadap suatu beschikking yang digugat, namun UU No. 5 Tahun 1986 tidak
dengan tegas mencantumkan Asas asas umum pemerintahan yang layak kedalam salah
satu pasalnya (seperti dalam butir (d) Wet AROB).
Jadi yang perlu diperhatikan dalam penerapan Asas asas umum pemerintahan
yang layak secara konkrit adalah memperhatikan pandangan-pandangan, ide-ide kondisi
yang dianut dalam sistem dan praktek pemerintahan baik politik, kultural maupun
ideologi. Dengan demikian, Hakim Administrasi perlu berpedoman pada beberapa dasar
pertimbangan di atas, karena para hakim pada saat menerapkan hukum (Asas asas
umum pemerintahan yang layak) bertindak sebagai penemu hukum, pembentuk hukum,
pembaharu hukum, penegak hukum dan sebagai benteng keadilan.
3. evaluasi perkara
Menurut kelompok kami Dalam Gugatan yang dilakukan oleh PNS Drs. Muh.
Arsad, M.M. terhadap atasannya merupakan suatu tindakan hukum ( litigasi ) yang
umum dilakukan seorang pegawai karena merasatidak puas atas SK tersebut, disertai
sikap tidak menerima terhadap penyelesaian yang dilakukan melalui pemeriksaan
internal (peradilan semu) di luar pengadilan, karena tidak mendapat hasil maksimal.
Menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan pihak
yang dirugikan pada pihak lain harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 53 ayat I, dan bila melihat objek sengketa, maka pengajuan gugatan oleh
penggugat ke Peradilan Administrasi pada dasarnya sudah tepat karena diajukan masih
dalam tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat menerima Surat Keputusan tersebut (
Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 ), akan tetapi bila melihat
ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin
PNS khususnya untuk putusan berupa hukuman disiplin, dapat dilakukan melalui upaya

12. administratif yaitu, Penggugat menyampaikan keberatan disertai alasan-alasan
walaupun sengketa belum selesai. Dalam kasus ini telah dinyatakan jelas alasan-alasan
pengugat yang menyatakan pemecatan dirinya sebagai pegawai negeri sipil dirasa
dilakukan sewenang-wenang oleh Bupati kepulauan selayar karena tidak dapat
membuktikan alasan yang tepat.
Dalam hal ini pada dasarnya bupati yang bersangkutan haruslah melihat tujuan
hukuman disiplin pegawai negeri dalam melakukan pemecatan. Adapun tujuan tersebut
adalah sebagai berikut :
Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin PNS. Hukuman disiplin yang dijatuhkan harus setimpal
dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin tersebut dapat diterima
oleh rasa keadilan. Dalam menegakkan disiplin, hukuman disiplin adalah upaya terakhir
apabila upaya pembinaan dengan cara lain sudah tidak dapat merubah perilaku seorang
PNS yang tidak disiplin, karena itu setiap penindakan terhadap pelanggaran disiplin
perlu dilandasi dengan prinsip :
1. Adanya rasa keadilan, oleh karena itu sanksi yang dikenakan harus setimpal dengan
kesalahan yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan
dan meringankan.
2. Sanksi harus bermanfaat untuk mendidik dan memperbaiki PNS yang dikenakan
sanksi serta berdampak positif bagi pembinaan PNS di lingkungan kerjanya.
3. Konsistensi, keputusan penindakan yang pernah diambil dalam suatu kasus, menjadi
pedoman dalam penindakan dalam kasus yang sama.
4. Adanya kepastian hukum, penindakan terhadap setiap pelanggaran harus di dasarkan
pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Berdasarkan pemaparan penggugat dalam hal ini penggugat telah tepat untuk
memperkarakan perkara ini ke PTUN karena menurut kelompok kami pengadilan
PTUN berwenang untuk mengadili perkara yang dialami oleh Muh. Arsad. Dari
penjelasan mengenai alasan-alasan yang disampaikan oleh Muh. Arsad kelompok kami
dapat menyimpulkan bahwa keputusan yang dibuat oleh bupati dalam hal ini Bupati

13. kepulauan selayar adalah sewenang-wenang karena telah dijelaskan bahwa dalam hal
pembuktian saja bupati tersebut membuat alat bukti palsu berupa kuitansi palsu.
Pengajuan Banding
Dan dari perkembangan kasus diatas bahwa terbukti bahwa pada saat penggugat
dimenangkan di pengadilan tata usaha negara makasar, maka tergugat benar karena
merasa tidak puas terhadap keputusan maka dapat mengajukan banding ke tinggi tata
usaha negara dengan konsekuensi menggunakan prosedure yang sesuai dengan yang
ditetapkan oleh undang-undang.
Menurut kelompok kami perkembangan perkara oleh tergugat ini yang
mengajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara dirasa hanyalah pemainan
politik ketidakpuasan yang dilakukan pejabat pemerintahan, hal ini dikarenakan dalam
proses pengajuan banding yang dilakukan tergugat, tergugat kemudian menuntut
penggugat dengan tuntutan pidana yang lain, yaitu seperti tindak pidana korupsi.
Menurut pengamatan kelompok kami inilah yang menyebabkan kami menganggap
pengajuan banding yang dilakukan hanyalah untuk mencari cela.

14. BAB III
PENUTUP
a. Kesimpulan
 Pada dasarnya apa yang dilakukan penggugat untuk melakukan gugatan ke
pengadilan TUN telah benar karena itu merupakan kewenangan pengadilan
tata usaha negara.
 Dalam hal gugatan menurut kelompok kami Bupati selaku tergugat telah
terbukti telah membuat keputusan dengan sewenang-wenang, itu dapat
terlihat dari alasan-alasan yang diberikan oleh penggugat kepada
pengadilan tata usaha negara.
 Pengajuan banding yang dilakukan oleh tergugat merupakan langkah
hukum yang sah dalam peradilan tata usaha negara, karena dalam hal ini
penggugat ataupun tergugat dapat mengajukan banding ke pengadilan
tinggi tata usaha negara apabila merasa tidak puas dengan keputusan
pengadilan tata usaha negara.
b. Saran
Menurut saya perkara kepegawaian adalah perkara yang khusus dalam peradilan
tata usaha negara karena proses penyelesaian perkaranya dimulai dari penyelesaian
sengketa secara non litigasi kemudian berkembang ke penyelesaian sengketa secar
litigasi. Dalam perkara ini sebaiknya para pihak yang berperkara haruslah mencari
penyelesaian masalah yang terbaik untuk keduanya. Karena telah masuk ke ranah
litigasi maka para pihak sebaiknya mengambil langkah hukum yang efektif dan efisien
agar proses peradilan tidak bertele-tele.

15. DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, Pemecahan Persoalan Hukum, Makalah disampaikan pada
Ceramah Penataran Hakim Agama se-Indonesia diselenggarakan Depag, 1993
Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Mahkamah Agung, Jakarta,
1985
Kotan Y Stefanus, Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1995.

16. TUGAS MID HUKUM KEPEGAWAIAN
SENGKETA PEGAWAI NEGERI
DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DI SUSUN OLEH :
NAMA : LA SIANE
NO. STAMBUK : 21209320
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
KELAS : RAHA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
2014

17. TUGAS MID ANTROPOLOGI HUKUM
ETIKA MANUSIA DALAM MASYARAKAT
DI SUSUN OLEH :
NAMA : LA SIANE
NO. STAMBUK : 21209320
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
KELAS : RAHA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI
2014