Hukum pidana (material) : Keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana Hukum pidana formal / Hukum acara pidana : bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana

1. ‫ت‬‫ا‬‫ك‬‫ر‬‫ب‬‫و‬‫لله‬‫ا‬‫ة‬‫م‬‫ح‬‫ور‬‫م‬‫ك‬‫ي‬‫ل‬‫ع‬
‫لام‬‫س‬‫ل‬‫ا‬
‫ة‬
HUKUM ACARA PIDANA
Kelompok I
• Arfi Hilmiati (1702046001)
• Dewi Nur Azizah (1702046083)
• Sofiatuz Zulfa (1702046088)

2. KAMI MEMBUTUHKAN
Kritik Pertanyaan
Saran

3. Hukum pidana (material) : Keseluruhan peraturan hukum yang
menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana
Hukum pidana formal / Hukum acara pidana : bagaimana negara
melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan
menjatuhkan pidana

4. ASAS-ASAS
HUKUM
ACARA
PIDANA
Pemeriksaa
n dengan
hadirnya
terdakwa
Equality
before the
law
Asas
Legalitas
Asas peradilan
cepat,
sederhana dan
biaya ringan Tersangka dan
terdakwa
berhak
mendapat
bantuan
hukum
Asas
praduga tak
bersalah
Persidanga
n terbuka
untuk
umum
Segala
aktifitas
membutuhk
an perintah
tertulis
Asas ganti
rugi dan
rehabilitasi

5. BACK
Asas Legalitas
• pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “tiada suatu perbuatan (feit) dapat
dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana
yang ada sebelumnya.”
• pasal 1 ayat (2) KUHAP, yang meentukan jika ada perubahan perundang-
undangan sesudah perbuatan dilakukan maka yang diterapkan adalah
ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.

6. Semua Orang Diperlakuakan Sama di Depan
Hukum (Equality Before The law)
• Asas yang umum dianut di Negara-negara yang berdasarkan hukum ini
adalah tegas tercantum pula dalam undang-undang kekuasaan kehakiman
pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. pasal 5 ayat
(1) berbunyi: “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang.”
BACK

7. Asas praduga tak bersalah
(Presumption of Innocence)
Pasal 8 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman:
“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di
muka siding pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum
tetap.”
BACK

8. Segala Aktivitas Membutuhkan Perintah
Tertulis
Undang-Undang No.8 tahun 1981 pada Bab V:
• Penangkapan,
• Penahanan,
• Penggeledahan Badan,
• Pemasukan Rumah,
• Penyitaan,
• Pemeriksaan Surat BACK

9. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Pasal 98 ayat 1:
Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan
perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain,
maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepadaa perkara pidana itu.
Bab IV PP No 27/1983:
Ganti rugi dibebankan kepada negara c.q. departemen keuangan.
BACK

10. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya
Ringan
Pasal 50 :
Tersangka dan terdakwa berhak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik,
segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke
pengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan.
BACK

11. Tersangka dan Terdakwa berhak mendapat
Bantuan Hukum
• Dalam KUHP Pasal 69-74 diatur bantuan hukum, dimana
tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas.
BACK

12. Pemeriksaan dengan hadirnya Terdakwa
• Pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa atau pemeriksaan hakim secara
langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda
dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya.
Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara
hakim dan terdakwa. Ketentuan ini diatur dalam pasal 154-155 KUHAP dan
seterusnya.
BACK

13. Pemeriksaan pengadilan Terbuka untuk Umum
Dalam hal ini dapat diperhatikan pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang
berbunyi sebagai berikut.
• “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua siding membuka siding dan menyatakan
terbuka untuk umum kecali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya
anak-anak” ayat (3).
• “Tindak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya
putusan demi hukum” ayat (4).
• Pada penjelasan ayat (3) dikatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih diperjelas
lagi, yaitu sebagai berikut.
• “jaminan yang diatur dalam ayat (3) diatas diperkuat berlakunya, terbukti dengan
timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi
BACK

14. Sejarah Hukum Acara Pidana
Hukum Adat – Asas Konkordansi – Inlandsch Reglement – Heirzien Inlandsch Reglement
Memberlakukanhukum di
suatu negara sesuai
dengan berlakunya
hukum di negara asalnya
Firman Raja 16
Mei 1948 Pasal 4
Staatblad
1941 No 44
Masa penjajahan jepang berlaku pengadilan Tihoo Hooin
(pengadilan negeri), Keiza Hooin (pengadilan tinggi)
Masa Indonesia Merdeka, berlaku Pasal II aturan
peralihan Undang-undang Dasar 1945: HAP yang berlaku
adalah HIR dan Land Gerecht Reglement.
Tahun 1951, UU darurat No 1 tahun 1951 pasal 6 bahwa
untuk seluruh Indonesia berlaku HIR sebagai pedoman
dalam HAP.
Tahun 1970 disahkan UU No. 14, pasal 12 bahwa HAP
akan diatur dalam UU tersendiri.
Tahun 1981 diundangkanlah UU No. 8 Tahun 1982
tentang HAP yang lebih dengan KUHAP.
BACK