Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Organ dan Fungsi Negara
Similar to Organ dan Fungsi Negara (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Organ dan Fungsi Negara
- 1. SARAH SAUFIKA ZAMZAMI NIM E0019387 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
- 2. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Bagaimana organ dan fungsi kekuasaan negara di Indonesia?
- 3. “Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ.” —HANS KELSEN
- 4. PEMBATASAN KEKUASAAN John LockeMontesquieu Van Vollen Hoven 1. Legislatif 2. Eksekutif 3. Yudikatif 1. Fungsi Legislatif 2. Fungsi Eksekutif 3. Fungsi Federatif 1. Regeling (Pengaturan) 2. Bestuur 3. Rechtspraak (Peradilan) 4. Politie Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan menjadi salah satu ciri baik pada negara dengan sistem hukum recht staat maupun negara dengan ciri rule of law.
- 6. Pemisahan kekuasaan (Separation of Power) menyatakan bahwa lembaga- lembaga negara harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Pemisahan kekuasaan di Indonesia telah disusun secara sistematis dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dibuktikan oleh: 1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR 2. Diadopsikannya sistem pengujian konstitutional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi 3. Adanya hubungan-hubungan antar lembaga negara saling mengendalikan satu sama lain dengan prinsip checks and balances
- 8. Pembagian kekuasaan (Division of Power) dikaitkan dengan desentralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan. Menurut Hoogerwarf, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan dibidang pengaturan dan pemerintahan. Desentralisasi dalam pengertian dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan. Desentralisasi dapat dibedakan menjadi dua: 1. Dekonsentrasi yang merupakan ambtelijke decentralisie atau administrasi 2. Desentralisasi Politik dalam hubungannya dengan bidang kajian HAN dan HTN
- 9. Desentralisasi dibedakan dari segi karakteristiknya: 1. Desentralisasi territorial, yaitu penyerahan urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit organisasi pemerintah yang lebih rendah 2. Desentralisai fungsional, yaitu penyerahan urusan- urusan pemerintahan atau pemerintahan yang lebih tinggi kepada unit-unit pemerintah yang lebih rendah 3. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang yang menimbulkan hak untuk mengurus diri bagi kepentingan rumah tangga sendiri. 4. Desentralisasi budaya, yaitu pemberian hak kepada golongan tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaannya sendiri. 5. Desentralisasi ekonomi, yaitu pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan ekonomi 6. Desentralisasi administratif, pengertiannya identik dengan dekonsentrasi
- 11. 1. Prakarsa pembuatan UU (legislative initiation) 2. Pembahasan RUU (law making process) 3. Persetujuan atas pengesahan RUU (law enactment approval) 4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents) Fungsi Legislasi (Pengaturan) Fungsi Pengawasan (Control) Fungsi Perwakilan (Representasi) 1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making) 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing) 3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of budgeting) 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of budget implementation) 5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of government performances) 6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat public (control of political appointment of public officials) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR 1. Representasi formal 2. Representasi aspirasi
- 13. Belanda : judicatief Inggris : judicial, judiciary, judicature Cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Maksudnya adalah dalam memahami dan menafsirkan UUD dan UU, hakim harus independen dari pendapat dan kehendak politik para perumus UU itu sendiri ketika perumusan dilakukan Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan UU dan kitab undang-undang (wet en wetboeken) Kedudukan Kekuasaan Kehakiman 4 lingkungan peradilan: 1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam lingkungan peradilan umum 2. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam lingkungan peradilan agama 3. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara 4. Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer Pengadilan Khusus: 1. Pengadilan HAM 2. Pengadilan Tipikor 3. Pengadilan Niaga 4. Pengadilan Perikanan 5. Pengadilan Anak 6. Pengadilan Hubungan Kerja Industrial 7. Pengadilan Pajak
- 14. PRINSIP POKOK KEHAKIMAN Independensi Jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan serta prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum Ketidakberpihakan Melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan padanya Integritas Sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya Kepantasan dan Kesopanan Norma kesusilaan pribadi dan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim baik sebagai pribadi maupun pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan Kesetaraan Menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, dsb. Kecakapan dan Keseksamaan Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas Keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim 6 Prinsip Pokok Kehakiman dalam The Bangalore Principles:
- 15. Pejabat-pejabat hukum: 1. Pejabat penyidik (polisi, jaksa, penyidik KPK, penyidik PNS) 2. Pejabat penuntut umum 3. Advokat Struktur Organisasi Kehakiman Dalam ingkungan organisasi pengadilan: 1. Hakim 2. Panitera 3. Pegawai administrasi lainnya
- 17. Sistem Pemerintahan 3 sistem pemerintahan negara: Presidenstil: 1. Kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan 2. Kepala negara tidak bertanggung jawab kepada parlemen 3. Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen 4. Kabinet sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi Parlementer: 1. Sistem kepemimpinan terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah 2. Sistem pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen 3. Kabinet dapat dibubarkan jika tidak mendapat dukungan parlemen 4. Parlemen dapat dibubarkan oleh pemerintah jika tidak mendapat dukungannya Campuran: 1. Terdapat ciri-ciri presidentil dan parlementer secara bersamaan. 2. Sistem ini sesuai dengan kebiasaan yang diterapkan oleh masing-masing negara 3. Jika ciri presidentilnya lebih menonjol maka disebut sistem quasipresidentil 4. Jika ciri parlementernya lebih menonjol maka disebut sistem quasiparlementer
- 18. Kementrian Negara Presidenstil: 1. Kedudukan menteri bergantung sepenuhnya kepada Presiden 2. Menteri membutuhkan dukungan parlemen dalam pelaksanaan tugasnya 3. Presiden yangbertanggung jawab, bukan menteri Parlementer: 1. Menteri bertanggung jawab sepenuhnya 2. Menteri berkedudukan sentral 3. Kinerja pemerintahan berada di tangan menteri 4. Perdana Menteri sebagai menteri utama dan menteri koordinator adalah kepala pemerintahan
- 20. Liberalisasi Negara Kesejahteraan dan Perubahan Kelembagaan Negara 6 tipe organisasi menurut Gerry Stoker: 1. Organ yang bersifat central government’s arm length agency 2. Organ yang merupakan local authority implementation agency 3. Organ atau institusi sebagai public/private partnership organization 4. Organ sebagai user-organization 5. Organ yang merupakan inter- governmental forum 6. Organ yang merupakan joint boards Belajar dari Negara Lain 5 alasan utama yang melatarbelakangi pembentukan badan-badan yang bersifat ad hoc menurut Sir Ivor Jennings: 1. The need to provide cultural or personal services supposedly free from the risk of political interference 2. The desirability of non-political regulation of markets 3. The regulation of independent professions 4. The provision of technical services 5. The creation of informal judicial machinery for settling disputes
- 21. REFERENSI Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- 22. TERIMA KASIH