Dokumen tersebut membahas sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan konstitutif (MPR), legislatif (DPR dan DPD), eksekutif (Presiden), yudikatif (MA, MK, KY), dan keuangan (BPK). Secara vertikal, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

1. PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
KELAS X
BAB 1
“SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA”
Oleh :
Rani Saputri, S.Pd

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Pembagian Kekuasaan
Secara Horizontal
Pembagian Kekuasaan
SecaraVertikal

3. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal
Pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga – lembaga tertentu.
Berdasarkan UUD NRITahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara
dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

4. Pemerintahan Pusat
1. KEKUASAAN KONSTITUTIF
Merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk
mengganti, menambah, mengurangi, membuat dan
mengahapus Sebagian maupun seluruh isi atau materi yang
ada di dalam konstitusi suatu negara. Kekuasaan konstitutif
dijalankan oleh MPR.
Tugas MPR,, yaitu:
• Mengubah serta menetapkan UUD
• Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu
• Memutuskan usul DPR berdasrakan putusan MK untuk
memberhentikan Presiden dan wakilnya pada masa jabatannya.
• Melantik wakil presiden menjadi presdien apabila presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan
kewajibannya dalam masa jabatannya.
• Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR
Gedung MPR/DPR/DPD berlokasi di Jalan
Gatot Subroto Nomor 1, RT 1/RW 3,
Senayan, Tanahabang, Kota Jakarta Pusat

5. 2. KEKUASAAN LEGISLATIF
Merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR dan DPD.
DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki beberapa tugas dan wewenang, diantaranya:
• Bertugas memegang kekuasaan dalam hal pembentukan UUD.
• Bertugas memberi persetujuan kepada kepala negara yaitu Presiden terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah
ditetepkan oleh Presiden sebelumnya sebagai ganti dari UU.
• Sebagai pemberi persetujuan kepada kepala negara, untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan
untuk pembuatan perjanjian dengan negara lain.
• Sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain,
bertugas memberi amnesti serta abolisi, rancangan UU APBN.
• Memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK.
• Memilih langsung anggota BPK.
• Memberikan persetujuan kepada calon Hakim Agung yang sudah diluluskan oleh Komisi Yuridis.
• Bertugas memberi persetujuan kepada Presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian
anggota yudisial.
• Bertugas mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
• Bertugas dalaam mengusulkan pemberhentian Presiden serta Wakil Presiden.

6. Tugas dan wewenang DPD
DPD atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa tugas, diantaranya:
• Mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya
ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaanya. Kemudian DPR
mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
• Memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK untuk dijadikan bahan
membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan
APBN.
• Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas RUU
APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, Pendidikan, dan agama.

7. 3. Kekuasaan eksekutif
Merupakan Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan
penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan eksekutif dijalankan
oleh presiden dan wakil presiden dan beserta dengan menteri-menterinya
yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara.
Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain:
• Mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri
• Menyatakan keadaan bahaya
• Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, presiden melakukan
pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta
mengesahkan RUU menjadi UU.
• Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain dengan persetujuan DPR.

8. 4. Kekuasaan yudikatif
Merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan
yudikatif dijalankan oleh Lembaga MA, MK, dan KY
Wewenang MA antara lain
• menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan
dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu
peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan
dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi
• memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala
Negara selain grasi juga rehabilitasi.
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali (PK) putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap

9. MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
Wewenang MK antara lain:
• Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar;
• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar;
• Memutus pembubaran partai politik, dan.
• Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum

10. KOMISIYUDISIAL (KY)
Wewenang KY antara lain :
1.Mengusulkan pengangkatan hakim agung
dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung
kepada DPR untuk mendapatkan
persetujuan;
2.Menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3.Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama
dengan Mahkamah Agung;
4.Menjaga dan menegakkan pelaksanaan
Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH)

11. 5. KEKUASAAN BPK (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN)
Merupakan kjekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
Wewenang BPK :
• untuk menjalankan tugas berhak menentukan objek pemeriksaan,
merencanakan, dan melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan
metode pemeriksaan ini menyusun dan menyajikan laporan juga wewenang
BPK.
• BPK punya wewenang meminta keterangan atau dokumen yang wajib
diberikan oleh orang, unit, dan organisasi dari pemerintah, lembaga, dan
badan yang mengelola keuangan negara.
• Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik
negara.
• Melakukan pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan
negara.
• Melakukan pemeriksaan, perhitungan, surat-surat, bukti, rekening koran, dan
daftar pengelolaan keuangan negara
• Menetapkan jenis dokumen, data, dan informasi mengenai keuangan
Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi
dengan pemerintah pusat maupun daerah.
• Menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab
keuangan negara

12. 6. KEKUASAAN MONETER
Merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur
dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ,
serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kekuasaan moneter dijalankan oleh bank
central / BI.

14. Pemerintahan Daerah
Gubernur & Wakil
+
DPRD Provinsi
Bupati & Wakil
+
DPRD Kabupaten

15. Pembagian Kekuasaan SecaraVertikal
Pemerintah
pusat
Pemerintah
provinsi
Pemerintah
kota/kabupaten