Dokumen ini membahas tentang hipotek kapal. Kapal yang terdaftar dalam daftar kapal Indonesia dapat dibebani hipotek dengan membuat akta hipotek di tempat pendaftaran kapal. Akta hipotek memberikan kekuatan eksekutorial dan kapal dapat dibebani lebih dari satu hipotek dengan peringkat sesuai tanggal akta. Hipotek dapat dialihkan dan dihapus dengan membuat akta terkait.

1. OLEH
JUNHERI SINAGA
ATT V
ANGKATAN 1 TAHUN 2023

3. (1) Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat
dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
(2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta
hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat
kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
(3) Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang
diberikan kepada penerima hipotek.
(4) Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap. www.legalitas.org
www.legalitas.org www.legalitas.org
(5) Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta
pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.

4. (1) Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotek.
(2) Peringkat masing-masing hipotek ditentukan sesuai
dengan tanggal dan nomor urut akta hipotek.

5. Pengalihan hipotek dari penerima hipotek
kepada penerima hipotek yang lain dilakukan
dengan membuat akta pengalihan hipotek
oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik
Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan
dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran
Kapal.

6. (1) Pencoretan hipotek (roya) dilakukan oleh Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atas
permintaan tertulis dari penerima hipotek.
(2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh pemberi hipotek,
permintaan tersebut dilampiri dengan surat
persetujuan pencoretan dari penerima hipotek.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pembebanan hipotek diatur
dengan Peraturan Menteri.

9. (1) Apabila terdapat gugatan terhadap piutang yang dijamin dengan kapal,
pemilik, pencarter, atau operator kapal harus mendahulukan pembayaran
piutang-pelayaran yang didahulukan.
(2) Pemilik, pencarter, pengelola, atau operator kapal harus mendahulukan
pembayaran terhadap biaya yang timbul selain dari pembayaran piutang-
pelayaran yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. biaya yang timbul dari pengangkatan kapal yang tenggelam atau terdampar
yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin keselamatan pelayaran
atau perlindungan lingkungan maritim; dan
b. biaya perbaikan kapal yang menjadi hak galangan atau dok (hak retensi)
jika pada saat penjualan paksa kapal sedang berada di galangan atau dok
yang berada di wilayah hukum Indonesia.
(4) Piutang-pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 mempunyai
jenjang prioritas sesuai dengan urutannya, kecuali apabila klaim biaya
salvage kapal telah timbul terlebih dahulu mendahului klaim yang lain, biaya
salvage menjadi prioritas yang lebih dari piutang-pelayaran yang didahulukan
lainnya.