6. Carter Party adalah akta yang berhak dituntut
oleh masing-masing pihak-pihak dalam
perjanjian carter kapal.
Pada awalnya tidak sama bentuknya antara
negara satu dengan lainnya, tetapi kemudian
karena kebutuhan di dunia perniagaan
internasional, maka setelah diadakan
konvensi Internasional “The Baltic and White
Sea Conference” maka bentuknya menjadi
seragam
7. Session IX
Kewajiban para pihak dalam perjanjian carter kapal(Pasal 460
KUHD):
Memelihara kapal dengan sebaik-baiknya,
sehingga kapal tetap laik laut.
Memperlengkapi kapalnya dengan alat
perlengkapan yang baik
Memperlengkapi kapalnya dengan pelaut yang
cakap dan bertanggung jawab
Bila kapal itu digerakkan dengan tenaga mesin,
maka bahan bakarnya menjadi beban
pencarter
8. Berakhirnya perjanjian carter kapal(Ps 462-465KUHD):
1. Karena kapalnya musnah
2. Bila kapal itu hilang,mk berakhir pada saat
penerimaan kabar terakhir mengenai kapal yang
bersangkutan
3. Bila kapal itu tidak dapat dipakai akibat adanya
kerusakan, tidak diperlengkapi dengan baik, tidak
dilengkapi dengan awak kapal yang cakap, maka
selama tidak dipakai uang carter tidak perlu
dibayar.
4. Tercarter dapat menghentikan perjanjian carter
dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara
tertulis kepada pencarter jika uang carter tidak
diberikan pada waktu yang sudah dijanjikan.
9. 5. Apabila perjanjian carter terhalang
pelaksanaannya seperti ada perang misalnya,
maka kedua belah pihak dapat mengakhiri
perjanjian dengan pemberitahuan terlebih
dahulu
6. Jika kejadian no.5 sedang ada di tengah laut,
memuat barang atau orang, maka kapal wajib
menuju ke pelabuhan yang terdekat dan aman.
7. Perjanjian carter berakhir pada waktu yang
telah ditentukan, maka uang carter harus
dibayar pada hari berakhirnya perjanjian carter
itu
12. Beda Pengangkutan Orang dan Pengangkutan Barang
Pengangkutan Orang Pengangkutan Barang
1. yang diangkut orang 1. yang diangkut
barang
2. Pihak-pihaknya: 2. Pihak-pihaknya:
a. Pengangkut a. Pengangkut
b. Orang/penumpang b. Pengirim/pemilik
barang
c. Penerima barang
3. Dokumen: tiket 3. Dokumen a.l:
Konosemen/ Bill of
lading(B/L)
4. Ada terminal
pembongkaran
17. Isi Pasal 40 UU no.17 tahun 2008:
1. Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap
keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang
diangkutnya
2. Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap muatan
kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam
dokumen muatan dan / atau perjanjian atau kontrak pengangkutan
yang telah disepakati
Pasal 41 UU no.17 tahun 2008:
Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan
sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
a.Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
b.Musnah,hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
c.Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;
atau
d.Kerugian pihak ketiga
19. Hukum Kerugian Laut
Yang dimaksud ialah kerugian-kerugian akibat
adanya tubrukan kapal, kapal karam, kapal
kandas, penemuan barang di laut dan avarai
Diatur dalam: KUHD Buku Kedua,Bab VI,VII dan
IX
20. adalah suatu bencana laut yang
menjadi sumber dari kerugian-kerugian yang
timbul pada salah satu pihak atau kedua belah
pihak.
juga merupakan
sumber kerugian-kerugian pada kapal ybs,karena
merupakan sumber kerugian bagi si pemilik
barang , sebab orang yang menemukannya wajib
untuk mengembalikan barang tersebut dan si
pemilik berkewajiban pula untuk memberikan
uang tolong.
adalah sejenis kerugian laut yang
bersumber dari perbuatan manusia dan atau
kekuatan alam.seperti bajak laut atau badai
taufan.
