Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab bisnis perkebunan sawit terhadap HAM yang memerlukan penjelasan mengenai (1) entitas bisnis yang akan disoroti, (2) landasan HAM yang bisa digunakan sebagai standar, dan (3) isu-isu HAM khusus di bisnis perkebunan sawit.

1. Instrumen HAM telah mewajibkan entitas bisnis untuk melakukan
penghormatan dan tidak melanggar HAM. Dan kini dinamika dunia
bisnis, juga menuntut akuntabilitas HAM entitas bisnis dalam usaha
bisnisnya, termasuk di sini adalah bisnis perkebunan sawit, sebagai
syarat keberlanjutannya. Perkebunan sawit di Indonesia menjadi entitas
yang penting karena membawa pengaruh besar bagi hajat hidup orang
banyak, di sektor produksinya maupun di sektor konsumsinya.
HAMDANBISNISSAWIT

2. 2
Bisnis sawit membawa dampak besar bagi HAM,
mulai dari permasalahan hak atas tanah, hak atas
lingkungan hidup, hak atas pekerjan dan hak atas
pangan. Bukan itu saja, konflik di dalam bisnis
sawit seperti dalam konflik pertanahan,
kemitraan usaha perkebunan dan penentuan
harga TBS telah menimbulkan juga pelanggaran
HAM di bidang hak sipil dan politik karena adanya
perampasan tanah, penganiayaan, kriminalisasi
dan pembunuhan, yang mengakibatkan kapasitas
Negara dalam melakukan perlindungan dan
pemenuhan HAM dipertanyakan.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

3. 3
Tanggung jawab untuk melakukan
akuntabilitas bisnis perkebunan sawit
terhadap HAM setidaknya memerlukan tiga
uraian penjelasan, yakni; (1) terkait dengan
entitas bisnis seperti apa yang akan disoroti?
dan bagaimana hubungannya dengan
tanggungjawab dan kewajiban HAM Negara;
(2) apa landasan atau instrumen HAM yang
yang bisa dipergunakan untuk standar dan
indikator bisnis dan HAM di perkebunan sawit;
(3) isu spesifik dalam bisnis dan HAM di
perkebunan sawit.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

4. 4
Persoalan pertama, sebagaimana jamak
diketahui bahwa entitas bisnis sawit telah
membawa pengaruh besar bagi kebijakan
Negara yang berdampak pada situasi HAM.
Sebagaimana telah diatur dalam instrumen HAM,
Negara khususnya Pemerintah adalah pemegang
tugas atau mandat dalam penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan HAM warga
negaranya, dan mencegah adanya pelanggaran
HAM dari pihak ketiga, dalam hal ini entitas
bisnis sawit dan memastikan entitas bisnis sawit
melakukan penghormatan dan pemenuhan HAM.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

5. 5
Kedua, Landasan hukum bagi
entitas bisnis sawit terkait HAM
bersumber dari konstitusi, hukum
nasional Republik Indonesia dan
hukum HAM internasional serta
norma-norma HAM yang dilahirkan
atau disepakati dalam forum
entitas bisnis, seperti RSPO dalam
bisnis sawit.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

6. 6
Ketiga, isu spesifik HAM dalam bisnis
sawit meliputi, (1) Hak petani dan
masyarakat perdesaan seperti pekebun
sawit swadaya, petani peserta kemitraan
usaha perkebunan, dan masyarakat adat di
sekitar areal perkebunan; (2) Hak Buruh di
perusahaan perkebunan sawit; dan (3) Hak
atas standar kehidupan yang layak berupa
pangan, sandang dan perumahan serta
perbaikan kondisi bagi desadesa di sekitar
areal perkebunan sawit.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

7. 7
Dengan demikian, audit HAM untuk bisnis sawit
bersandar pada instrument HAM yang legally
binding, tidak hanya yang bersifat voluntary
guidelines sehingga akuntabilitas terhadap HAM
akan membawa tanggung gugat (justisiabilitas)
bagi entitas bisnis atau korporasi, sekaligus bisa
menjadi code of conduct dalam rangka making
corporation accountable. Karena HAM
merupakan satu-satunya sistem nilai yang diakui
secara internasional, sekaligus seperangkat
standar normatif universal yang tersusun
dengan baik dan sah secara hukum.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

8. 8
Hal lain yang juga penting dalam studi untuk audit HAM
perkebunan sawit adalah terkait dengan standar HAM dalam
bisnis. Pertama, standar HAM bagi entitas bisnis sawit,
merujuk pada instrumen HAM yang utama, yaitu hukum
internasional HAM yaitu Duham, Kovenan Internasional Hak-
Hak Sipil Politik, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya serta sejumlah konvensi internasional yang
kesemuanya dilahirkan melakui perjanjian internasional di
mana negara menjadi peserta melalui mekanisme di PBB.
Kedua, instrumen HAM yang mengatur secara khusus entitas
bisnis. Di dalam aras ini ada intrumen yang mengatur
perusahaan transnsional dan intrumen yang mengatur bisnis.
Instrumen HAM juga mengatur keseluruhan entitas bisnis,
yaitu Guiding Principles on Bussines and Human Right;
Implementing the United Nations “Protect, Respect and
Remedy.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

9. 9
Pada tahun 2005 Sekertaris Jenderal PBB menunjuk
Prof John Gerard Ruggie untuk menyusun sebuah
kerangka dasar yang dapat mempertemukan antara
kepentingan bisnis dan Hak Asasi Manusia. Pada
tahun 2008, Prof Ruggie berhasil mengembangkan
kerangka untuk untuk Bisnis dan HAM. Kerangka ini
terdiri dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing
menunjukan peranan dari setiap stakeholder yang
terkait yaitu Pilar Perlindungan, Pilar Penghormatan
dan Pilar Pemulihan. Kemudian pada Juni 2011,
Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka tersebut
menjadi Prinsip- Panduan Bisnis dan HAM/ UN
Guiding Principles on Bussines and Human Right
(UNGPs).
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

10. 10
Prinsip-Prinsip umumnya yaitu, pertama,
Kewajiban Negara untuk melindungi,
menghormati, dan memenuhi HAM dan
kebebasan dasar; Kedua, Peran perusahaan
bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat
yang melakukan fungsi-fungsi khusus,
sehingga harus mengikuti peraturan yang
berlaku dan menghormati hak asasi manusia;
dan ketiga, Kebutuhan akan hak dan
kewajiban yang sesuai dengan pemulihan
yang layak dan efektif ketika dilanggar.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

11. 11
Prinsip-Prinsip Panduan ini harus dengan perhatian
khusus kepada hakhak dan kebutuhan dan tantangan
yang dihadapi oleh individu-individu dari kelompok
atau populasi yang mungkin berada pada risiko
menjadi rentan atau termarjinalkan, dan dengan
perhatian kepada risiko berbeda yang mungkin
dihadapi oleh perempuan dan laki-laki. Negara harus
melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga,
termasuk perusahaan bisnis, di wilayah dan/atau
yuridiksi mereka. Hal ini termasuk langkah- langkah
dalam mencegah, menyelidiki, menghukum dan
memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan,
legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

12. 12
Sedangkan tanggungjawab untuk menghormati HAM juga
mengharuskan perusahaan bisnis untuk: (1) Menghindari
terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM
yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi
dampak-dampak tersebut ketika muncul; (2) Berusaha untuk
mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang
secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa
mereka oleh hubungan bisnis mereka, meskipun mereka tidak
terlibat pada dampak-dampak tersebut. Tanggungjawab
perusahaan bisnis untuk menghormati HAM berlaku pada
seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks
kegiatan, kepemilikian, dan struktur yang mereka miliki. Namun
demikian, skala dan kompleksitas dari cara-cara perusahaan
tersebut memenuhi tanggungjawabnya dapat beragam
berdasarkan faktor-faktor tersebut dan dengan tingkat
keburukan. dari dampak yang merugikan HAM dari perusahaan.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

13. 13
Tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM,
Prinsip-prinsip dasar adalah : (1) Perusahaan bisnis
harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti
mereka harus menghindari pelanggaran HAM pihak
lain dan harus mengatasi akibat HAM yang merugikan
dimana mereka terlibat; (2) Tanggungjawab
perusahaan bisnis untuk menghormati HAM mengacu
pada HAM yang diakui secara internasional dengan
pengertian, setidaknya, sebagaimana tercantum dalam
Hukum Internasional tentang HAM (International Bill of
Human Rights) dan prinsip-Prinsip mengenai hak-hak
dasar yang terdapat dalam Deklarasi; (3) Organisasi
Buruh Internasional mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-
Hak Mendasar di Tempat Kerja.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

14. 14
Dalam rangka memenuhi tanggungjawab mereka untuk
menghormati hak asasi manusia, perusahaan bisnis
harus memiliki kebijakan dan proses yang pantas
sesuai dengan ukuran dan keadaan, termasuk: (a)
Sebuah kebijakan komitmen untuk memenuhi
tanggungjawab mereka untuk menghormati hak asasi
manusia; (b) Suatu proses uji tuntas hak asasi manusia
untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi,
dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka
mengatasi dampak-dampak pada hak asasi manusia;
(c) Proses-proses untuk melakukan pemulihan atas
setiap dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang
merugikan yang mereka hasilkan atau ketika mereka
terlibat.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

15. 15
Yang dimaksud Perlindungan Petani dalam undang-
undang tersebut adalah segala upaya untuk membantu
Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan
memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian
usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi
biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan yang
dimaksud dengan Pemberdayaan Petani adalah segala
upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk
melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui
pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan,
pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil
Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan
pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi
dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

16. 16
Selain persoalan standar HAM dalam bisnis, dalam studi
ini juga ditegaskan tentang persoalan perlindungan hak
petani. Baik Konstitusi Republik Indonesia, hukum
nasional dan hukum internasional telah menyatakan
bahwa pernghormatan, perlindungan dan pemenuhan
HAM merupakan tanggungjawab dan kewajiban Negara
khususnya Pemerintah. Dalam konteks usaha perkebunan,
maka negara bertanggungjawab agar usaha perkebunan
tidak boleh menciptakan diskriminasi bagi petani pekebun
dan masyarakat desa di sekitar perkebunan, mencegah
krisis pangan, dan tidak melanggar hak asasi petani dan
masyarakat yang bekerja di pedesaan. Guna melindungi
petani, negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

17. 17
Syarat standar HAM dalam bisnis
yang ketiga, adalah upaya
menyusun akuntabilitas kegiatan
bisnis terhadap HAM melalui forum
multipihak, seperti RSPO. Ketiga
hal inilah yang mesti dipenuhi
sebagai syarat standar HAM dalam
bisnis.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT

18. 18
Di dalam undang-undang tersebut, yang disebut Petani
adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau
beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di
bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
dan/atau peternakan. Adapun Perlindungan Petani
sebagaimana dimaksud undang-undang tersebut
diberikan kepada: (1) Petani penggarap tanaman
pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan
menggarap paling luas 2 (dua) hektaree; (2) Petani
yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya
tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua)
hektaree; (3) Petani hortikultura, pekebun, atau
peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com LESTARI MOERDIJAT