Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas pengaruh kebijakan fiskal pemerintah Indonesia terhadap perkembangan industri minyak sawit melalui instrumen pajak.

1. 1
FISCAL POLICY PAPER
PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL PADA
PENGEMBANGAN INDUSTRI CPO DI INDONESIA
Pengajar:
Sri Adiningsih, M.Sc. Ph.d
Ira Kristina L. Tobing
10/325335/pek/15945
AKHIR PEKAN ANGKATAN 20 C
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
JAKARTA
2012

2. 2
Abstrak
Kebijakan Fiskal adalah salah satu bagian kebijakan ekonomi makro yang merupakan
kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi
masyarakat. Tulisan ini memberikan penjelasan tentang apa itu kebijakan fiskal dan
bagaimana kebutuhan bisnis dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal untuk
perkembangan ekonomi suatu negara terutama dengan perekonomian yang banyak
dicampuri oleh kebijakan pemerintah seperti Indonesia.

3. 3
D A F T A R I S I
Abstrak ............................................................ 1
Daftar Isi ............................................................ 3
I. ISI
1. Teori ............................................................ 4
2. Hipotesis ............................................................ 7
3. Metodologi Penelitian ............................................................ 7
4. Hasil Temuan ............................................................ 7
II. Kesimpulan dan Saran ............................................................ 12
Daftar Pustaka ............................................................ 13
D A F T A R T A B E L
Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Sawit
Indonesia Tahun 2005 – 2010
......................... 8`

4. 4
I. I S I
1. Teori
Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakansanaan makro ekonomi yang dikluarkan oleh
pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara (APBN). Keuangan negara
ini diatur sedemikian rupa melalui kebijaksanaan fiskal sehingga negara dapat melaksanakaan
tugasnya dan mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh negara yaitu untuk kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat.
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini
dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah
(G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah
sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja
(N).
Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah yang diberi wewenang oleh pemerintah
pusat untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah (APBD). Kewenangan dari
pemerintah pusat selain untuk melaksanakan pengaturan pemasukan dan pengeluaran daerah
tersebut, juga tersebut dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang menjadi
bagian dari APBD daaerah terkait.
Kebijakan fiskal adalah ‘saudara’ dari strategi kebijakan moneter dengan mana suatu
bank sentral mempengaruhi jumlah uang beredar sebuah bangsa. Kedua kebijakan yang
digunakan dalam berbagai kombinasi dalam upaya untuk mengarahkan tujuan ekonomi suatu
negara.
Kebijakan fiskal didasarkan pada teori-teori ekonom Inggris John Maynard Keynes. Juga
dikenal sebagai ekonomi Keynesian, teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah

5. 5
dapat mempengaruhi tingkat produktivitas makroekonomi dengan meningkatkan atau
menurunkan tingkat pajak dan belanja publik. Pengaruh ini, pada gilirannya, peredaman
inflasi (umumnya dianggap sehat ketika pada tingkat antara 2-3%), meningkatkan lapangan
kerja dan memelihara sebuah nilai sehat uang.
Idenya, bagaimanapun, adalah untuk menemukan keseimbangan dalam melaksanakan
pengaruh-pengaruh. Misalnya, memberikan stimulasi ekonomi stagnan yang memiliki risiko
inflasi meningkat. Ini karena peningkatan jumlah uang diikuti dengan peningkatan
permintaan konsumen yang dapat mengakibatkan penurunan nilai uang - yang berarti bahwa
hal ini akan memakan lebih banyak uang untuk membeli sesuatu yang memilik nilai yang
tidak berubah.
Sebagai contoh, adalah pada situasi dimana ekonomi telah melambat. Tingkat
pengangguran naik, pengeluaran konsumen turun dan bisnis yang tidak membuat uang.
Pemerintah lalu memutuskan untuk memberikan stimulus perekonomian dengan mengurangi
pajak, memberikan konsumen lebih banyak uang belanja sambil meningkatkan pengeluaran
pemerintah dalam bentuk membeli jasa dari pasar (seperti membangun jalan atau sekolah).
Dengan membayar untuk layanan tersebut, pemerintah menciptakan lapangan kerja dan
upah yang kemudian menjadi percepatan perekonomian. Kebijakan fiskal di Indonesia akan
mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan dan pengeluara negara, Disamping
pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surpulus),
perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan
yang dibiayai pengeluaran negara.
Dengan lebih banyak uang yang beredar dalam perekonomian masyarakat dan pajak
yang telah berkurang, permintaan konsumen untuk barang dan jasa meningkat. Hal ini pada

6. 6
akhirnya meningkatkan kembali semangat bisnis dan ternyata siklus stagnan akan kembali
aktif.
Namun, jika tidak ada kendali pada proses ini, peningkatan produktivitas ekonomi bisa
menyeberang garis yang sangat halus dan menyebabkan terlalu banyak uang di pasar. Ini
kelebihan pasokan menurunkan nilai uang, sambil mendorong kenaikan harga (karena
kenaikan permintaan untuk produk konsumen). Inilah yang menyebabkan inflasi terjadi.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar
dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat
baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih
besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika
perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk
menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar
dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian
anggaran serta meningkatkan disiplin.

7. 7
2. Hipotesis
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang
berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku
akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan
sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output
industri secara umum.
3. Metodologi Penelitian
Dikarenakan sempitnya waktu untuk penulisan paper ini, maka penelitian yang dilakukan
sebagai dasar untuk penulisan adalah dengan pengamatan empiris dengan melakukan studi
pustaka. Untuk melihat pengaruh kebijakan fiskal pada perkembangan bisnis di Indonesia,
maka sampel diambil pada jalannya bisnis dari industri pengolahan CPO.
4. Hasil/Temuan
Industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), memegang peranan strategis
pada perekonomian Indonesia. Pertama, sebagai bahan baku minyak goreng yang menjadi
kebutuhan bahan pokok di Indonesia, gejolak harga CPO akan berpengaruh pada laju inflasi
dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Amang 1995). Kedua, jumlah pekerja yang
tertampung di perkebunan kelapa sawit diperkirakan lebih dari 2 juta orang yang mengelola
kebun lebih dari 2.4 juta ha. Devisa yang dihasilkan pada tahun 1997 adalah sekitar US$
1.446 miliar dengan laju peningkatan 12 persen per tahun pada dekade terakhir. Pada tahun
1988, produksi CPO Indonesia sebesar 342.7 ribu ton dan pada tahun 1998 telah mencapai

8. 8
1.3 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 14 persen per tahun (Direktorat Jenderal
Perkebunan 1998). Penggunaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng mengalami
peningkatan yang sangat tajam yaitu sekitar 13.2 persen per tahun.
Untuk komoditas kelapa sawit, produsen hulu baik yang menghasilkan tandan buah segar
dan CPO dihasilkan oleh perkebunan baik perkebunan rakyat (PR), perkebunan besar negara
(PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS). Luas areal perkebunan kelapa sawit selama 5
tahun terakhir terus meningkat dari 5,45 juta ha pada tahun 2005 menjadi 7,82 juta ha pada
tahun 2010. Demikian pula dengan produksinya yang terus meningkat dari 11,86 juta ton
CPO pada tahun 2005 menjadi 19,84 juta ton CPO pada tahun 2010.
Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Sawit Indonesia Tahun 2005 – 2010
PR PBN PBS Jumlah PR PBN PBS Jumlah
2005 2.356.895 529.854 2.567.068 5.453.817 4.500.769 1.449.254 5.911.592 11.861.615
2006 2.459.572 687.428 3.357.914 6.594.914 5.783.088 2.313.729 9.254.031 17.350.848
2007 2.752.172 606.248 3.408.416 6.766.836 6.358.389 2.117.035 9.189.301 17.664.725
2008 2.881.898 602.963 3.878.986 7.363.847 6.923.042 1.938.134 8.678.612 17.538.788
2009*) 3.013.973 608.580 3.885.470 7.508.023 7.247.979 1.961.813 9.431.089 18.640.881
2010 **) 3.314.663 616.575 3.898.385 7.824.623 7.774.036 2.089.908 9.980.957 19.844.901
Luas Areal (Ha)
Tahun
Produksi (Ton)
Sumber: Ditjenbun, Kementrian Pertanian
Perkebunan sawit rakyat terdiri atas perkebunan plasma dan perkebunan swadaya. Kondisi
kebun sawit rakyat pada umumnya belum dikelola dengan baik sehingga tingkat
produktivitasnya masih rendah. Pada tahun 2010, luas areal perkebunan sawit rakyat
mencapat 3,3 juta ha. Perkebunan swasta mendomasi luas areal perkebunan sawit Indonesia
yaitu mencapai sekitar 49%, sementara perkebunan rakyat mencapai 41% dan perkebunan
Negara hanya 10 persen. Sementara itu selama tahun 2005-2009, produksi CPO Indonesia

9. 9
tumbuh sebesar 14,5% per tahun, dari 11,9 juta tons pada tahun 2005 menjadi 19,4 juta ton
pada tahun 2009.
Seperti terlihat dari pangsa luas dan produksi kelapa sawit nasional, perkebunan rakyat
meliputi sekitar 41%, perkebunan besar swasta nasional sekitar 49%, dan sisanya sekitar 10%
adalah perkebunan rakyat. Namun demikian umumnya perkebunan rakyat tidak memiliki
pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) sehingga penguasaan CPO ada pada perkebunan besar
swasta dan perkebunan negara.
Pada dasarnya, kebijakan fiskal banyak mengatur penerimaan negara yang adalah pajak-
pajak baik yang dipungut oleh pemerintah pusat (Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan),
maupun yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berupa pajak-pajak daerah dan berbagai
pungutan lainnya.
Kebijakan fiskal akan sangat mempengaruhi jalanya bisnis industri CPO. Dari sekian
banyak kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap industri CPO, kebijakan yang paling
berpengaruh adalah kebijakan tentang pengenaan pajak. Pengaruh itu dimulai di tingkat hulu,
di mana kelapa sawit harus dibudidayakan terlebih dahulu, baik perkebunan rakyat (PR),
perkebunan besar negara (PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS). Dimulai dari memulai
usaha perkebunan apapun tipe perkebunannya, semua memiliki kewajiban yang sama yaitu
membayar pajak, baik itu pajak pendapatan petani, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai,
pajak ekspor dan berbaga jenis pungutan lainnya.
Dari sekian banyak pajak yang dikenakan kepada setiap pihak yang berada di sepanjang
rantai nilai indusri CPO, industri yang cukup banyak didiskusikan dewasa ini adalah pajak
ekspor untuk CPO. Pajak ekspor ini cukup banyak berpengaruh pada nilai pasar CPO
terutama di dunia internasional.

10. 10
Ketika kebijakan tersebut pertama diterapkan (31 Agustus 1994), besarnya pajak ekspor
bersifat progresif yaitu berbanding lurus dengan harga ekspor, dengan kisaran antara 40-60
persen terhadap selisih harga eksportir dengan harga patokan ekspor (HPE). Secara rata-rata,
besarnya pajak ekspor adalah sekitar 11 persen terhadap harga ekspor. Kemudian, SK
tersebut diganti dengan SK Menkeu No. 300/KMK.01/1997 pada tanggal 4 Juli yaitu
menurunkan pajak ekspor menjadi 5 persen. Ketika harga CPO di pasar internasional
melonjak tajam pada awal tahun 1998, pemerintah menetapkan kebijakan larangan ekspor
pada Februari 1998, kemudian kembali pajak ekspor sebesar 60 persendan terus diturunkan
sampai akhirnya mencapai 30 persen sejak Juli 1999. 1)
Adanya pengenaan pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang harus dibayar oleh satuan
bisnis usaha di dalam rantai nilai indsutri CPO, akan berdampak pada strategi setiap
perusahaan tersebut terhadap harga produk yang dijualnya. Dengan kata lain, pengenaan
pajak yang harus dibayarkan berakibat langsung pada harga jual yang dilepas oleh setiap
pihak di rantai nilai indsutri CPO, karena pajak berarti pertambahan biaya total produk
tersebut.
Untuk mengontrol pasokan domestik dan harga minyak sawit mentah (CPO) dan minyak
goreng, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan pajak ekspor CPO-sejak Agustus 1994.
Sebagai industri CPO memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, pengenaan
pajak telah dianggap memiliki substansialdampak pada berbagai aspek industri, seperti
investasi, perdagangan pendapatan produksi, pertanian, dan kesejahteraan distribusi.
Kebijakan fiskal yang juga ikut mempengaruhi perkembangan industri CPO adalah adanya
pengeluaran negara dalam bentuk pembantuan untuk industri CPO. Hal ini bisa dalam bentuk
bantuan mesin, bantuan tenaga ahli atau bantuan modal yang meski tidak pernah dilakukan

11. 11
lagi (Kementerian Perindustrian, 2011), namun bisa sangat mempengaruhi secara positif
perkembangan industri CPO.
1) WAYAN R. SUSILA*) dan IDM. DARMA SETIAWAN**)
Mahasiswa Program Pascasarjana Strata-3, Institut Pertanian Bogor

12. 12
II. KESIMPULAN DAN SARAN
Kebijakan fiskal yang diterapkan juga pada industri CPO dalam bentuk pengenaan
beberapa pajak, termasuk pajak ekspor sangat berpengaruh bagi pengembangan industri CPO
di Indonesia. Bahkan pada periode 1994-1999, penerapan pajak ekspor CPO oleh pemerintah
Indonesia telah menurunkan daya saing CPO Indonesia di pasar global.
Dampak yang sama juga dialami oleh setaip pelaku usaha di sepanjang rantai nilai industri
CPO, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak pendapatan petani yang berakibat pada
tingginya harga jual CPO baik di pasar domestik maupun internasional yang pada akhirnya
mengakibatkan turunnya daya saing produk CPO Indonesia.
Untuk itu seorang manajer perusahaan yang berada di jalur rantai nilai CPO harus sensitif
terhadap semua perubahan di kebijakan fiskal dimulai dengan pengenaan pajak dari
pemerintah daerah saat pengambilan keputusan mengenai lokasi pabrik/lokasi transaksi dan
sampai CPO diolah dan didistribusikan ke konsumen. Sehingga manajer dapat segera
mengantisipasi dengan kebijakan harga dan lokasi distribusi yang strategis dan kompetitif.

13. 13
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Perkebunan. (1991-1998). Statistik Perkebunan Indonesia, Kelapa Sawit
(Indonesia Estate Crop Statistics, Oil Palm), Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta
http://www.investopedia.com/articles/04/051904.asp#axzz1yR9tCXrz
http://id.shvoong.com/social-sciences/1997514-arti-dan-tujuan-kebijakan-
fiskal/#ixzz1NvTrKyCl
Susila, Wayan R., IDM. Darma Setiawan, Dampak Pajak Ekspor CPO terhadap beberapa
aspek industri CPO di Indonesia: Simulasi Model Ekonometrik (Impacrs of CPO-Exort
Tax on Several Aspects of Indonesian CPO-Industry : Simulation of Econometric
Model) ; Article, Institut Pertanian Bogor, Bogor.