SlideShare a Scribd company logo
Ready to go …
Kebijakan
Moneter dan Fiskal
     Hj. Soemartine, Dra., MS.
  Tata S. Wirasasmita, S.Si., M.Mgt

        22 November 2010
Kebijakan Moneter
Pengertian

• Bagian dari sistem ekonomi
• kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan
  sistem internal dan eksternal serta tercapainya tujuan
  ekonomi makro
    Internal: pertumbuhan ekonomi           yang    tinggi,   stabilitas
     harga, pemerataan pembangunan,
    Eksternal: neraca pembayaran
    Tujuan ekonomi makro:
      o menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan
        kerja,
      o kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang
        seimbang.
Pengertian

• Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian
  terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk
  memulihkan (tindakan stabilisasi).

• Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan
  oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada
  sektor riil

• Tujuan utama: Upaya untuk mencapai tingkat
  pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan
  dengan tetap mempertahankan kestabilan harga
Pengertian

• Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian
  terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk
  memulihkan (tindakan stabilisasi).

• Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan
  oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada
  sektor riil

• Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi
  yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap
  mempertahankan kestabilan harga
Bank Sentral

• Bank Sentral (Otoritas Moneter) berusaha mengatur:
     keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang
      agar inflasi dapat terkendali,
     tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam
      pasokan/distribusi barang.


• Dilakukan antara lain dengan instrumen:
     suku bunga,
     giro wajib minimum,
     intervensi dipasar valuta asing,
     dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam
      uang apabila mengalami kesulitan likuiditas
Bank Sentral

• Pengaturan jumlah uang beredar:
  1.   Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy): suatu
       kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar
  2.   Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy): suatu
       kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
       Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Instrumen Kebijakan Moneter

• Kebijakan Kuantitatif:
     Open Market Operations
         menjual atau membeli surat berharga pemerintah: Sertifikat Bank
          Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
         Menambah jumlah uang beredar: membeli SBI atau SBPU
     Discount Rate Policy (Discount Rate Operations)
         memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum
         Menambah jumlah uang beredar: Menurunkan tingkat bunga Bank
          Sentral
     Reserve Requirements Policy
         Memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
          pada pemerintah
         Menambah uang beredar: pemerintah menurunkan rasio cadangan
          wajib
Instrumen Kebijakan Moneter

• Kebijakan Kualitatif:
  1.   Selective Credit
  2.   Moral Persuasion
Bank Indonesia

• Memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara
  kestabilan nilai rupiah.
  (UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia)

• Tercermin dalam kestabilan terhadap harga-harga barang
  dan jasa yang tercermin pada inflasi.
Kebijakan Anggaran
Pengertian

• Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan
  ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
  pendapatan (berupa pajak) pemerintah

• Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan
  pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan
  pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-
  variabel berikut:
    Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
    Pola persebaran sumber daya
    Distribusi pendapatan
Kebijakan Anggaran

• Diperlukan suatu garis yang disebut dengan Kebijakan
  anggaran dalam menyusun RAPBN.

• Kebijakan Anggaran adalah garis kebijakan pemerintah
  dalam penetapan pengeluaran dan penerimaan negara
  dalam rangka mencapai tujuan nasional.
Tujuan Kebijakan Anggaran

• Mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi agar
  efisien.

• Mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dan
  kegiatan ekonomi agar seimbang menuju keadilan dan
  kemakmuran.

• Menstabilkan perekonomian dan mengurangi pengaruh
  goncangan ekonomi menuju kearah terciptanya
  kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang
  mantap.
Kebijakan Anggaran



                      Kebijakan Anggaran
                           Seimbang

Kebijakan
Anggaran

                      Kebijakan Anggaran
                            Dinamis
Kebijakan Anggaran

• Kebijakan Anggaran Seimbang: Suatu kebijakan anggaran
  yang menyatakan bahwa antara pendapatan dan
  pengeluaran dibuat berimbang.

• Kebijakan Anggaran Dinamis: Suatu kebijakan anggaran
  yang menyatakan bahwa pendapatan dan pengeluaran
  dibuat secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhannya.
     Kebijakan Anggaran Defisit:
         Pengeluaran dibuat lebih besar dari pada pendapatan.
         Jika negara mengalami resesi ekonomi untuk meningkatkan
          perekonomian.
     Kebijakan Anggaran Surplus:
         Penerimaan dibuat lebih besar dari pada pengeluaran
Kebijakan Fiskal
Pengertian

• Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN baik
  penerimaan maupun pengeluaran.

• Misal: kebijakan perpajakan, kebijakan utang luar negeri
  dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah
Pajak

• Iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada
  negara berdasarkan undang-undang guna meningkatkan
  kesejahteraan masyarakat.

• Ciri-ciri Pajak:
     Merupakan iuaran kepada pemerintah.
     Dipungut berdasarkan undang-undang.
     Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
     Digunakan untuk kesejahteraan umum.
     Tanpa imbalan jasa secara langsung.
Syarat-sayarat Pemungutan Pajak

• Syarat Keadilan (Pemungut Pajak harus Adil):
  Pajak yang dikenakan secara umum dan merata berdasarkan
  undang-undang serta disesuaikan dengan kemampuan maisng-masing
  individu.


• Syarat Yuridis (Pemungutan harus berdasarkan undang-
  undang):
  Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga memberikan
  jaminan hukum baik bagi negera maupun warganya.


• Syarat Ekonomis (Tidak Mengganggu Ekonomi):
  Pemungutan Pajak Tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan
  prouksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan
  ekonomi
Syarat-sayarat Pemungutan Pajak

• Syarat Financial (Pemungutan Pajak harus Efisien:
  Biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil dari pungutan.


• Syarat Kesederhanaan (Pemungutan harus sederhana):
  Harus mudah dipahami oleh Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat
  menghitung sendiri.
Fungsi Pajak

• Fungsi Anggaran (Budgetair):
  Sumber Penerimaan untuk Pemerintah untuk membiayai Pengeluaran
  Negara.

• Fungsi Mengatur (Regulator):
  Mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih
  baik.

• Fungsi Stabilisasi
  Dengan pajak perintah dapat mengatur perekonomian sehingga
  tercipta kondisi yang baik .

• Fungsi Pendapatan
  Merupakan sumber/alat untuk memasukkan uang ke              Kas
  Negara, sehingga dapat digunakan untuk pengeluaran negara
Jenis-jenis Pajak
                                  PJK PENGHASILAN

                                    PJK KEKAYAAN
                   PAJAK
                 LANGSUNG          PJK PERSEROAN

                                   PJK ATAS BUNGA
BERDASARKAN
PEMUNGUTNYA                        PJK PENJUALAN


                                  PJK PERTAMBAHAN
                PAJAK TIDAK              NILAI
                 LANGSUNG
                                    BEA MATERAI


                                    BEA LELANG
09 kebijakan moneter dan fiskal

More Related Content

What's hot

Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasi
Ferdi Ozom
 
Kebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneterKebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneter
Yesica Adicondro
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
Asiani Asshamsy
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
Tiyas Diah
 
TugasEko12, Maulana Karunia Putra, Ranti Pusriana S.pd, Kebijakan Moneter dan...
TugasEko12, Maulana Karunia Putra, Ranti Pusriana S.pd, Kebijakan Moneter dan...TugasEko12, Maulana Karunia Putra, Ranti Pusriana S.pd, Kebijakan Moneter dan...
TugasEko12, Maulana Karunia Putra, Ranti Pusriana S.pd, Kebijakan Moneter dan...
Maulana KP
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskal
Kay Nazarite
 
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianKebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
muhammad firdaus
 
paper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalpaper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskal
Mulyadi Yusuf
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
Ferdi Ozom
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
advent17
 
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan FiskalMakalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
shafirahany22
 
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanSoal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
T'Janross Ingiend
 
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneterSistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
emiliaruthclaudia
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
Angie Putri
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintasKebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
bramantiyo marjuki
 
Peran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneterPeran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneter
Zerevans DeSauza
 
Kebijakan Moneter
Kebijakan MoneterKebijakan Moneter
Kebijakan Moneter
Mulyadi Yusuf
 
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
Washfa Aulia
 
zamril : bank sentral, kebijakan moneter dan fiskal | STIE BANGKINANG
zamril : bank sentral, kebijakan moneter dan fiskal | STIE BANGKINANGzamril : bank sentral, kebijakan moneter dan fiskal | STIE BANGKINANG
zamril : bank sentral, kebijakan moneter dan fiskal | STIE BANGKINANG
Zamril IR
 
(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah
Ririie
 

What's hot (20)

Kebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasiKebijakan fiskal presentasi
Kebijakan fiskal presentasi
 
Kebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneterKebijakan fiskal dan moneter
Kebijakan fiskal dan moneter
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
 
TugasEko12, Maulana Karunia Putra, Ranti Pusriana S.pd, Kebijakan Moneter dan...
TugasEko12, Maulana Karunia Putra, Ranti Pusriana S.pd, Kebijakan Moneter dan...TugasEko12, Maulana Karunia Putra, Ranti Pusriana S.pd, Kebijakan Moneter dan...
TugasEko12, Maulana Karunia Putra, Ranti Pusriana S.pd, Kebijakan Moneter dan...
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskal
 
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomianKebijakan pemerintah dalam perekonomian
Kebijakan pemerintah dalam perekonomian
 
paper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalpaper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskal
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
 
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan FiskalMakalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
 
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanSoal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
 
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneterSistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
Sistem keuangan internasional dan kebijakan moneter
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintasKebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
 
Peran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneterPeran pemerintah dalam kebijakan moneter
Peran pemerintah dalam kebijakan moneter
 
Kebijakan Moneter
Kebijakan MoneterKebijakan Moneter
Kebijakan Moneter
 
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
[Ekonomi] Kebijakan Fiskal XI IPS
 
zamril : bank sentral, kebijakan moneter dan fiskal | STIE BANGKINANG
zamril : bank sentral, kebijakan moneter dan fiskal | STIE BANGKINANGzamril : bank sentral, kebijakan moneter dan fiskal | STIE BANGKINANG
zamril : bank sentral, kebijakan moneter dan fiskal | STIE BANGKINANG
 
(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah
 

Viewers also liked

Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan FiskalBab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Yuni Tri Retnani Sardi, S.Pd
 
Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1
Bagus Aji
 
Materi -bank-sentral
Materi -bank-sentralMateri -bank-sentral
Materi -bank-sentral
Ninda Milasati
 
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
Nevi Syafitri
 
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointSejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Muhalida Zia
 
Kelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariahKelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariah
PT. TERSERAH ANDA
 
Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'
Anitaa Rismi
 
Hdfc bank ppt
Hdfc bank pptHdfc bank ppt
Hdfc bank ppt
Abhishek Tanna
 
Banking ppt
Banking pptBanking ppt

Viewers also liked (9)

Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan FiskalBab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
 
Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1Ppt bank umum kel.2 xis1
Ppt bank umum kel.2 xis1
 
Materi -bank-sentral
Materi -bank-sentralMateri -bank-sentral
Materi -bank-sentral
 
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
BANK SENTRAL ( BANK INDONESIA )
 
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpointSejarah Bank di Indonesa powerpoint
Sejarah Bank di Indonesa powerpoint
 
Kelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariahKelompok 08 ppt bank syariah
Kelompok 08 ppt bank syariah
 
Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'Presentasi ekonomi 'bank'
Presentasi ekonomi 'bank'
 
Hdfc bank ppt
Hdfc bank pptHdfc bank ppt
Hdfc bank ppt
 
Banking ppt
Banking pptBanking ppt
Banking ppt
 

Similar to 09 kebijakan moneter dan fiskal

PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
padlah1984
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Junik DM Laricomone
 
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisAplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Wahono Diphayana
 
Makalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneterMakalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneter
Yenniie Must Be Optimiicz
 
Kebijakan moneter kebijakan fiskal kebijakan anggaran
Kebijakan moneter kebijakan fiskal kebijakan anggaranKebijakan moneter kebijakan fiskal kebijakan anggaran
Kebijakan moneter kebijakan fiskal kebijakan anggaran
Dr. Riant Nugroho
 
Moneter & Fiskal
Moneter & FiskalMoneter & Fiskal
Moneter & Fiskal
Firman Bachtiar
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Oktaviakd
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Oktakd
 
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
MeiraAyuC
 
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
idafahrisa
 
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
iqbalmoh
 
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
viannazhar
 
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMAPP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
anggitacxcx
 
Kelompok 7
Kelompok 7Kelompok 7
Kelompok 7
olerafif
 
Konsep-Kebijakan-Pemerintah-dalam-Ekonomi-Makro.pptx
Konsep-Kebijakan-Pemerintah-dalam-Ekonomi-Makro.pptxKonsep-Kebijakan-Pemerintah-dalam-Ekonomi-Makro.pptx
Konsep-Kebijakan-Pemerintah-dalam-Ekonomi-Makro.pptx
juliadevia37
 
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
DrAbdulKadirJaelaniS
 
Kebijakan Moneter
Kebijakan MoneterKebijakan Moneter
Kebijakan Moneter
IndiraGrania
 
8 bab.pdf
8 bab.pdf8 bab.pdf
8 bab.pdf
ChauTzuyu
 
bab 3.pdf
bab 3.pdfbab 3.pdf
bab 3.pdf
ChauTzuyu
 
bab 3.pdf
bab 3.pdfbab 3.pdf
bab 3.pdf
ChauTzuyu
 

Similar to 09 kebijakan moneter dan fiskal (20)

PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
 
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisAplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
 
Makalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneterMakalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneter
 
Kebijakan moneter kebijakan fiskal kebijakan anggaran
Kebijakan moneter kebijakan fiskal kebijakan anggaranKebijakan moneter kebijakan fiskal kebijakan anggaran
Kebijakan moneter kebijakan fiskal kebijakan anggaran
 
Moneter & Fiskal
Moneter & FiskalMoneter & Fiskal
Moneter & Fiskal
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
 
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
 
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
 
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
 
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
 
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMAPP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
 
Kelompok 7
Kelompok 7Kelompok 7
Kelompok 7
 
Konsep-Kebijakan-Pemerintah-dalam-Ekonomi-Makro.pptx
Konsep-Kebijakan-Pemerintah-dalam-Ekonomi-Makro.pptxKonsep-Kebijakan-Pemerintah-dalam-Ekonomi-Makro.pptx
Konsep-Kebijakan-Pemerintah-dalam-Ekonomi-Makro.pptx
 
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
 
Kebijakan Moneter
Kebijakan MoneterKebijakan Moneter
Kebijakan Moneter
 
8 bab.pdf
8 bab.pdf8 bab.pdf
8 bab.pdf
 
bab 3.pdf
bab 3.pdfbab 3.pdf
bab 3.pdf
 
bab 3.pdf
bab 3.pdfbab 3.pdf
bab 3.pdf
 

Recently uploaded

AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
DwiAyuSitiHartinah
 
Kelompok 5_PPT Etika Akuntan dalam Kasus Anti Korupsi pada Perusahaan Manufak...
Kelompok 5_PPT Etika Akuntan dalam Kasus Anti Korupsi pada Perusahaan Manufak...Kelompok 5_PPT Etika Akuntan dalam Kasus Anti Korupsi pada Perusahaan Manufak...
Kelompok 5_PPT Etika Akuntan dalam Kasus Anti Korupsi pada Perusahaan Manufak...
MrBready
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
EnoCasmiSEMBA
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
ritaseptia16
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
anselmusl280
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Meihotmapurba
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
HuseinKewolz1
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
muhammadarsyad77
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
kurikulumsdithidayah
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
JaffanNauval
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
muhammadarsyad77
 

Recently uploaded (13)

AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
 
Kelompok 5_PPT Etika Akuntan dalam Kasus Anti Korupsi pada Perusahaan Manufak...
Kelompok 5_PPT Etika Akuntan dalam Kasus Anti Korupsi pada Perusahaan Manufak...Kelompok 5_PPT Etika Akuntan dalam Kasus Anti Korupsi pada Perusahaan Manufak...
Kelompok 5_PPT Etika Akuntan dalam Kasus Anti Korupsi pada Perusahaan Manufak...
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
 
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
 

09 kebijakan moneter dan fiskal

  • 2. Kebijakan Moneter dan Fiskal Hj. Soemartine, Dra., MS. Tata S. Wirasasmita, S.Si., M.Mgt 22 November 2010
  • 4. Pengertian • Bagian dari sistem ekonomi • kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sistem internal dan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro  Internal: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan,  Eksternal: neraca pembayaran  Tujuan ekonomi makro: o menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, o kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
  • 5. Pengertian • Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). • Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil • Tujuan utama: Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga
  • 6. Pengertian • Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). • Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil • Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga
  • 7. Bank Sentral • Bank Sentral (Otoritas Moneter) berusaha mengatur:  keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali,  tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. • Dilakukan antara lain dengan instrumen:  suku bunga,  giro wajib minimum,  intervensi dipasar valuta asing,  dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas
  • 8. Bank Sentral • Pengaturan jumlah uang beredar: 1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy): suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar 2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy): suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
  • 9. Instrumen Kebijakan Moneter • Kebijakan Kuantitatif:  Open Market Operations  menjual atau membeli surat berharga pemerintah: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).  Menambah jumlah uang beredar: membeli SBI atau SBPU  Discount Rate Policy (Discount Rate Operations)  memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum  Menambah jumlah uang beredar: Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral  Reserve Requirements Policy  Memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah  Menambah uang beredar: pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib
  • 10. Instrumen Kebijakan Moneter • Kebijakan Kualitatif: 1. Selective Credit 2. Moral Persuasion
  • 11. Bank Indonesia • Memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. (UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia) • Tercermin dalam kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.
  • 13. Pengertian • Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah • Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel- variabel berikut:  Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi  Pola persebaran sumber daya  Distribusi pendapatan
  • 14. Kebijakan Anggaran • Diperlukan suatu garis yang disebut dengan Kebijakan anggaran dalam menyusun RAPBN. • Kebijakan Anggaran adalah garis kebijakan pemerintah dalam penetapan pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional.
  • 15. Tujuan Kebijakan Anggaran • Mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi agar efisien. • Mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dan kegiatan ekonomi agar seimbang menuju keadilan dan kemakmuran. • Menstabilkan perekonomian dan mengurangi pengaruh goncangan ekonomi menuju kearah terciptanya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang mantap.
  • 16. Kebijakan Anggaran Kebijakan Anggaran Seimbang Kebijakan Anggaran Kebijakan Anggaran Dinamis
  • 17. Kebijakan Anggaran • Kebijakan Anggaran Seimbang: Suatu kebijakan anggaran yang menyatakan bahwa antara pendapatan dan pengeluaran dibuat berimbang. • Kebijakan Anggaran Dinamis: Suatu kebijakan anggaran yang menyatakan bahwa pendapatan dan pengeluaran dibuat secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhannya.  Kebijakan Anggaran Defisit:  Pengeluaran dibuat lebih besar dari pada pendapatan.  Jika negara mengalami resesi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian.  Kebijakan Anggaran Surplus:  Penerimaan dibuat lebih besar dari pada pengeluaran
  • 19. Pengertian • Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN baik penerimaan maupun pengeluaran. • Misal: kebijakan perpajakan, kebijakan utang luar negeri dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah
  • 20. Pajak • Iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. • Ciri-ciri Pajak:  Merupakan iuaran kepada pemerintah.  Dipungut berdasarkan undang-undang.  Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.  Digunakan untuk kesejahteraan umum.  Tanpa imbalan jasa secara langsung.
  • 21. Syarat-sayarat Pemungutan Pajak • Syarat Keadilan (Pemungut Pajak harus Adil): Pajak yang dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang serta disesuaikan dengan kemampuan maisng-masing individu. • Syarat Yuridis (Pemungutan harus berdasarkan undang- undang): Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga memberikan jaminan hukum baik bagi negera maupun warganya. • Syarat Ekonomis (Tidak Mengganggu Ekonomi): Pemungutan Pajak Tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan prouksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi
  • 22. Syarat-sayarat Pemungutan Pajak • Syarat Financial (Pemungutan Pajak harus Efisien: Biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil dari pungutan. • Syarat Kesederhanaan (Pemungutan harus sederhana): Harus mudah dipahami oleh Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat menghitung sendiri.
  • 23. Fungsi Pajak • Fungsi Anggaran (Budgetair): Sumber Penerimaan untuk Pemerintah untuk membiayai Pengeluaran Negara. • Fungsi Mengatur (Regulator): Mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik. • Fungsi Stabilisasi Dengan pajak perintah dapat mengatur perekonomian sehingga tercipta kondisi yang baik . • Fungsi Pendapatan Merupakan sumber/alat untuk memasukkan uang ke Kas Negara, sehingga dapat digunakan untuk pengeluaran negara
  • 24. Jenis-jenis Pajak PJK PENGHASILAN PJK KEKAYAAN PAJAK LANGSUNG PJK PERSEROAN PJK ATAS BUNGA BERDASARKAN PEMUNGUTNYA PJK PENJUALAN PJK PERTAMBAHAN PAJAK TIDAK NILAI LANGSUNG BEA MATERAI BEA LELANG