Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Muhammad Bahrudin
Prinsipnya teori pembangunan dunia ketiga ini adalah teori-teori yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara miskin/berkembang. Negara-negara ini disebut dengan negara dunia ketiga, yang identik dengan negara agraris dan negara tradisional. Dan ternyata, proses pemiskinan di negara dunia ketiga ini disinyalir akibat kontak dengan negara-negara maju (barat) dalam proses pembangunannya.
3 Teori ini akan dibahas pada Bab ini untuk menjelaskan sudut pandang pembangunan negara dunia ketiga yaitu;
- Teori Modernisasi yang melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal negara yang bersangkutan;
- Teori Ketergantungan, yang memaknai kemiskinan sebagai akibat kekuatan-kekuatan dari luar; dan
- Teori Sistem Dunia, yang melihat bahwa dunia hanya sebagai satu sistem ekonomi yaitu kapitalis.
Referensi bahasan ini adalah buku "Sosiologi Perubahan Sosial" karya Nanang Martono pada Bab 5 tentang Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Muhammad Bahrudin
Prinsipnya teori pembangunan dunia ketiga ini adalah teori-teori yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara miskin/berkembang. Negara-negara ini disebut dengan negara dunia ketiga, yang identik dengan negara agraris dan negara tradisional. Dan ternyata, proses pemiskinan di negara dunia ketiga ini disinyalir akibat kontak dengan negara-negara maju (barat) dalam proses pembangunannya.
3 Teori ini akan dibahas pada Bab ini untuk menjelaskan sudut pandang pembangunan negara dunia ketiga yaitu;
- Teori Modernisasi yang melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal negara yang bersangkutan;
- Teori Ketergantungan, yang memaknai kemiskinan sebagai akibat kekuatan-kekuatan dari luar; dan
- Teori Sistem Dunia, yang melihat bahwa dunia hanya sebagai satu sistem ekonomi yaitu kapitalis.
Referensi bahasan ini adalah buku "Sosiologi Perubahan Sosial" karya Nanang Martono pada Bab 5 tentang Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Kelompok 2
• Jordi Fajar Praditya
• Michael Hizkia W
• Muhammad Isa
• Naufal Akbar
• Prio Santoso
• Rastana Hendriansyah
• Riska Tasya Maulina
3. KEBIJAKAN MONETER
Pengertian kebijakan moneter
Ketika terjadi krisis ekonomi, harga barang-
barang naik secara tidak terkendali. Krisis
ekonomi juga menyebabkan terjadinya inflasi
yang sangat tinggi. Sarana untuk mengendalikan
hal tersebut yaitu dengan mengendalikan
jumlah uang yang beredar adalah kebijakan
moneter.
4. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara
berkelanjutan dengan tetap mempertahankan
kestabilan harga . Untuk mencapai tujuan tersebut
bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur
keseimbangan antara persediaan uang dengan
persediaan barang .
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan
suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai
keseimbangan internal serta tercapainya tujuan
ekonomi makro.
5. Peranan dan fungsi kebijakan moneter
a) Menjaga stabilitas ekonomi
Untuk menjaga stabilitas ekonomi perlu adanya
pengaturan jumlah uang yang beredar sesuai
dengan kebutuhan oleh bank sentral. Untuk
mewujudkan stabilitas ekonomi maka arus
perputaran barang dan uang harus berjalan secara
seimbang dan terkendali .
b) Menjaga kestabilan harga
Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat
mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku,
dengan adanya pengaturan jumlah uang yang
beredar oleh bank sentral, maka tingkat harga dari
waktu ke waktu relatif akan terkendali.
6. c) Meningkatkan kesempatan kerja
Stabilitas ekonomi yang baik akan mendorong
peningkatan jumlah investor untuk
mengembangkan investasi-investasi baru, yang
akhirnya membuka lapangan kerja baru sehingga
menjadi peningkatan kesempatan kerja
d) Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca
pembayaran
Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat
memperbaiki neraca perdagangan luar negri
menjadi surplus atau minimal berimbang . Bentuk
kebijakan moneter seperti melakukan devaluasi .
7. Instrumen kebijakan moneter
Telah diuraikan bahwa kebijakan moneter merupakan
kebijakan pemerintah dalam hal ini bank Indonesia untuk
mengendalikan stabilitas ekonomi negara dengan cara mengatur
jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang dilakukan
secara langsung menentukan peredaran uang atau kredit
perbankan,sedangkan kebijakan moneter tidak langsung
dilakukan oleh bank Indonesia dengan cara mempengaruhi
kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.
a) Kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive policy)
Yaitu kebijakn moneter yang diluncurkan dalam rangka
menambah jumlah uang yang beredar
b) Kebijakan moneter kontraktif (monetary contracktive policy)
Yaitu kebijakan moneter yang diluncurkan dalam rangka
mengurangi jumlah uang yang beredar atau
memperketat uang yang beredar
8. Dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter ,
bank Indonesia sebagai bank sentral menggunakan
instrumen kebijakan moneter sebagai berikut
a) Operasi pasar terbuka (Open Market Operation)
Yaitu cara mengendalikan uang yang beredar
dengan menjual atau membeli surat berharga
pemerintah( Government securities) Jika igin menambah
jumlah uang beredar , pemerintah akan membeli surat
berharga pemerintah yang beredar di pasar . Surat
berharga pemerintah antara lain adalah singkatan dari
sertifikat bank Indonesia SBI atau SBPU atau singkatan
atas surat berharga pasar uang.
b) Fasilitas diskonto (discount rate)
Yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar
dengan memainkan tingkat bunga bank setral pada bank
umum.
9. c) Rasio cadangan wajib (Reserve requirement
ratio)
Yaitu dengan cara mengatur , baik menaikan
maupun menurunkan jumlah dana cadangan
perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
d) Himbauan moral (moral persuasion)
Yaitu kebijakan moneter untuk mengatur
jumlah uang beredar dengan jalan memberi
imbauan kepada pelaku ekonomi. Untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar perbankan
memberlakukan persyaratan kredit lebih sulit , dan
sebaiknya untuk menambah jumlah uang yang
beredar persyaratan kredit dipermudah
10. KEBIJAKAN FISKAL
1. Pengertian kebijakan fiskal
Yaitu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah
dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan
dalam bidang anggaran dalam belanja negara dengan
maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Menurut J.M.Keynes kebijakan fiskal sangat
penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif
serius.
Menurut M.Suparmoko kesadaran terhadap
pengaruh pngeluaran dan penerimaan negara belum
lama muncul dalam dunia pendidikan.
11. Dari pengertian kebijakan fiskal diatas
sebenarnya sudah tesurat tujuan utama
mengapa kebijakan fiskal dilakukan pemerintah.
M. Suparmoko mengemukakan 2 tujuan utama
dari kebijakan fiskal yaitu :
a) Mencegah pengangguran
b) Stabilitas harga
12. 2. Fungsi kebijakan fiskal
a) Fungsi alokasi
b) Fungsi distribusi
c) Fungsi stabilitas
3. Instrumen kebijakan fiskal
a) Pembiayaan fungsional
tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja. Beberaa hal penting dari
macam kebijakan ini diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta bukan untuk penerimaan
pemerintah
2. Apabila terjadi inflasi pemerintah melakukan pinjaman luar negeri
3. Apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat pemerintah melakukan pinjaman dalam
negeri dalam betuk pencetakan uang
b) Pengelolaan anggaran
menurut kebijakaan ini yang terpenting adalah sebagai berikut :
1. Terdapat hubungan langsung antara belanja pemeritahan dengan penerimaan pajak
dengan penyesuaian anggaran untuk memperkecil kestabilan ekonomi
2. Dalam masa depresi diamana banyak pengangguraan maka belanja pemerintah
merupakan satu-satu nya jalan terbaik untuk mengatasinya
13. c) Stabilisasi anggaran otomatis
Dalam kebijakan ini hal yang diterapkan adalah sebagai berikut :
1. Dalam periode kesempataan kerja penuh pajak akan diusahakan
surplus
2. Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi maka
program pajak tidak diubah, tertapi konsekuensinya penerimaan
pajak menurun dan pengeluaran pemerintah semakin besar
d) Anggaran belanja seimbang
cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat
tertinggi dalam mengelola anggraan .
1. Anggaran berimbang, pengluaran (belanja pemerintah) sama
besarnya dengan penerimaan.
2. Anggaran surplus, tidak semua penerimaan negara dibelanjakan
sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah
3. Anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga
penggeluaran lebih besar dari pada penerimaan.
14. Anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) sering disebut budget.budget pada
hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah
yang akan dilakukan dalam satu tahun yang
yang dituangkan dalam angka rupiah.
Pengertian dari anggran seimbang adalah
pemerintahan menerapkan anggaran belanja
defisit pada masa krisis ekonomi dan anggaran
surplus pada masa inflasi.