SlideShare a Scribd company logo
KEBIJAKAN MONETER
DAN FISKAL
Kelompok 2
• Jordi Fajar Praditya
• Michael Hizkia W
• Muhammad Isa
• Naufal Akbar
• Prio Santoso
• Rastana Hendriansyah
• Riska Tasya Maulina
KEBIJAKAN MONETER
Pengertian kebijakan moneter
Ketika terjadi krisis ekonomi, harga barang-
barang naik secara tidak terkendali. Krisis
ekonomi juga menyebabkan terjadinya inflasi
yang sangat tinggi. Sarana untuk mengendalikan
hal tersebut yaitu dengan mengendalikan
jumlah uang yang beredar adalah kebijakan
moneter.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara
berkelanjutan dengan tetap mempertahankan
kestabilan harga . Untuk mencapai tujuan tersebut
bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur
keseimbangan antara persediaan uang dengan
persediaan barang .
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan
suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai
keseimbangan internal serta tercapainya tujuan
ekonomi makro.
Peranan dan fungsi kebijakan moneter
a) Menjaga stabilitas ekonomi
Untuk menjaga stabilitas ekonomi perlu adanya
pengaturan jumlah uang yang beredar sesuai
dengan kebutuhan oleh bank sentral. Untuk
mewujudkan stabilitas ekonomi maka arus
perputaran barang dan uang harus berjalan secara
seimbang dan terkendali .
b) Menjaga kestabilan harga
Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat
mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku,
dengan adanya pengaturan jumlah uang yang
beredar oleh bank sentral, maka tingkat harga dari
waktu ke waktu relatif akan terkendali.
c) Meningkatkan kesempatan kerja
Stabilitas ekonomi yang baik akan mendorong
peningkatan jumlah investor untuk
mengembangkan investasi-investasi baru, yang
akhirnya membuka lapangan kerja baru sehingga
menjadi peningkatan kesempatan kerja
d) Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca
pembayaran
Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat
memperbaiki neraca perdagangan luar negri
menjadi surplus atau minimal berimbang . Bentuk
kebijakan moneter seperti melakukan devaluasi .
Instrumen kebijakan moneter
Telah diuraikan bahwa kebijakan moneter merupakan
kebijakan pemerintah dalam hal ini bank Indonesia untuk
mengendalikan stabilitas ekonomi negara dengan cara mengatur
jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang dilakukan
secara langsung menentukan peredaran uang atau kredit
perbankan,sedangkan kebijakan moneter tidak langsung
dilakukan oleh bank Indonesia dengan cara mempengaruhi
kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.
a) Kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive policy)
Yaitu kebijakn moneter yang diluncurkan dalam rangka
menambah jumlah uang yang beredar
b) Kebijakan moneter kontraktif (monetary contracktive policy)
Yaitu kebijakan moneter yang diluncurkan dalam rangka
mengurangi jumlah uang yang beredar atau
memperketat uang yang beredar
Dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter ,
bank Indonesia sebagai bank sentral menggunakan
instrumen kebijakan moneter sebagai berikut
a) Operasi pasar terbuka (Open Market Operation)
Yaitu cara mengendalikan uang yang beredar
dengan menjual atau membeli surat berharga
pemerintah( Government securities) Jika igin menambah
jumlah uang beredar , pemerintah akan membeli surat
berharga pemerintah yang beredar di pasar . Surat
berharga pemerintah antara lain adalah singkatan dari
sertifikat bank Indonesia SBI atau SBPU atau singkatan
atas surat berharga pasar uang.
b) Fasilitas diskonto (discount rate)
Yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar
dengan memainkan tingkat bunga bank setral pada bank
umum.
c) Rasio cadangan wajib (Reserve requirement
ratio)
Yaitu dengan cara mengatur , baik menaikan
maupun menurunkan jumlah dana cadangan
perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
d) Himbauan moral (moral persuasion)
Yaitu kebijakan moneter untuk mengatur
jumlah uang beredar dengan jalan memberi
imbauan kepada pelaku ekonomi. Untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar perbankan
memberlakukan persyaratan kredit lebih sulit , dan
sebaiknya untuk menambah jumlah uang yang
beredar persyaratan kredit dipermudah
KEBIJAKAN FISKAL
1. Pengertian kebijakan fiskal
Yaitu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah
dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan
dalam bidang anggaran dalam belanja negara dengan
maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
Menurut J.M.Keynes kebijakan fiskal sangat
penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif
serius.
Menurut M.Suparmoko kesadaran terhadap
pengaruh pngeluaran dan penerimaan negara belum
lama muncul dalam dunia pendidikan.
Dari pengertian kebijakan fiskal diatas
sebenarnya sudah tesurat tujuan utama
mengapa kebijakan fiskal dilakukan pemerintah.
M. Suparmoko mengemukakan 2 tujuan utama
dari kebijakan fiskal yaitu :
a) Mencegah pengangguran
b) Stabilitas harga
2. Fungsi kebijakan fiskal
a) Fungsi alokasi
b) Fungsi distribusi
c) Fungsi stabilitas
3. Instrumen kebijakan fiskal
a) Pembiayaan fungsional
tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja. Beberaa hal penting dari
macam kebijakan ini diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta bukan untuk penerimaan
pemerintah
2. Apabila terjadi inflasi pemerintah melakukan pinjaman luar negeri
3. Apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat pemerintah melakukan pinjaman dalam
negeri dalam betuk pencetakan uang
b) Pengelolaan anggaran
menurut kebijakaan ini yang terpenting adalah sebagai berikut :
1. Terdapat hubungan langsung antara belanja pemeritahan dengan penerimaan pajak
dengan penyesuaian anggaran untuk memperkecil kestabilan ekonomi
2. Dalam masa depresi diamana banyak pengangguraan maka belanja pemerintah
merupakan satu-satu nya jalan terbaik untuk mengatasinya
c) Stabilisasi anggaran otomatis
Dalam kebijakan ini hal yang diterapkan adalah sebagai berikut :
1. Dalam periode kesempataan kerja penuh pajak akan diusahakan
surplus
2. Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi maka
program pajak tidak diubah, tertapi konsekuensinya penerimaan
pajak menurun dan pengeluaran pemerintah semakin besar
d) Anggaran belanja seimbang
cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat
tertinggi dalam mengelola anggraan .
1. Anggaran berimbang, pengluaran (belanja pemerintah) sama
besarnya dengan penerimaan.
2. Anggaran surplus, tidak semua penerimaan negara dibelanjakan
sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah
3. Anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga
penggeluaran lebih besar dari pada penerimaan.
Anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) sering disebut budget.budget pada
hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah
yang akan dilakukan dalam satu tahun yang
yang dituangkan dalam angka rupiah.
Pengertian dari anggran seimbang adalah
pemerintahan menerapkan anggaran belanja
defisit pada masa krisis ekonomi dan anggaran
surplus pada masa inflasi.
Kebijakan moneter dan fiskal

More Related Content

What's hot

Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiwResume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
universitas negeri padang
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskal
miftakhulkhoiroh
 
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunanKemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunanArief Anzarullah
 
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi iiKeseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Quinta Nursabrina
 
Pengaruh kebijakan moneter di negara berkembang dan sektor umkm
Pengaruh kebijakan moneter di negara berkembang dan sektor umkmPengaruh kebijakan moneter di negara berkembang dan sektor umkm
Pengaruh kebijakan moneter di negara berkembang dan sektor umkm
Rizal Bagus Rahman
 
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Muhammad Bahrudin
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
Siti Sahati
 
EKONOMI POLITIK NEOKLASIK
EKONOMI POLITIK NEOKLASIKEKONOMI POLITIK NEOKLASIK
EKONOMI POLITIK NEOKLASIK
Ahmad Nurdiansyah
 
1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal
ratna trenggalek
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Teori pembangunan
Teori pembangunanTeori pembangunan
Teori pembangunan
Sherra Rossa
 
Sejarah/Perkembangan Pemikiran Ekonomi
Sejarah/Perkembangan Pemikiran EkonomiSejarah/Perkembangan Pemikiran Ekonomi
Sejarah/Perkembangan Pemikiran Ekonomi
Joventus Partogi Silaen
 
Biaya peluang (opportunity cost)
Biaya peluang (opportunity cost)Biaya peluang (opportunity cost)
Biaya peluang (opportunity cost)desy_susanti90
 
Bab 11 permintaan-penawaran uang
Bab 11   permintaan-penawaran uangBab 11   permintaan-penawaran uang
Bab 11 permintaan-penawaran uangYusron Blacklist
 
Pengantar ekonomi mikro
Pengantar ekonomi mikroPengantar ekonomi mikro
Pengantar ekonomi mikro
jevka
 
Tugas ekonomi pembangunan
Tugas ekonomi pembangunanTugas ekonomi pembangunan
Tugas ekonomi pembangunan
Semuel Palimbong
 
Teori perilaku konsumen
Teori perilaku konsumenTeori perilaku konsumen
Teori perilaku konsumen
Mhd Syahrul Ramadhan
 
Chapter 3 model consistent expectations (Scarth)
Chapter 3 model consistent expectations (Scarth)Chapter 3 model consistent expectations (Scarth)
Chapter 3 model consistent expectations (Scarth)
Abdul Hadi Ilman
 

What's hot (20)

Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiwResume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
Resume makro ekonomi bab 1-19 mankiw
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskal
 
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunanKemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
Kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan
 
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi iiKeseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
 
Pengaruh kebijakan moneter di negara berkembang dan sektor umkm
Pengaruh kebijakan moneter di negara berkembang dan sektor umkmPengaruh kebijakan moneter di negara berkembang dan sektor umkm
Pengaruh kebijakan moneter di negara berkembang dan sektor umkm
 
Pengertian pendapatan regional iccank
Pengertian pendapatan regional iccankPengertian pendapatan regional iccank
Pengertian pendapatan regional iccank
 
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
 
Kebijakan Fiskal
Kebijakan FiskalKebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal
 
EKONOMI POLITIK NEOKLASIK
EKONOMI POLITIK NEOKLASIKEKONOMI POLITIK NEOKLASIK
EKONOMI POLITIK NEOKLASIK
 
1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal1. kebijakan fiscal
1. kebijakan fiscal
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
 
Teori pembangunan
Teori pembangunanTeori pembangunan
Teori pembangunan
 
Sejarah/Perkembangan Pemikiran Ekonomi
Sejarah/Perkembangan Pemikiran EkonomiSejarah/Perkembangan Pemikiran Ekonomi
Sejarah/Perkembangan Pemikiran Ekonomi
 
Biaya peluang (opportunity cost)
Biaya peluang (opportunity cost)Biaya peluang (opportunity cost)
Biaya peluang (opportunity cost)
 
Bab 11 permintaan-penawaran uang
Bab 11   permintaan-penawaran uangBab 11   permintaan-penawaran uang
Bab 11 permintaan-penawaran uang
 
Pengantar ekonomi mikro
Pengantar ekonomi mikroPengantar ekonomi mikro
Pengantar ekonomi mikro
 
Tugas ekonomi pembangunan
Tugas ekonomi pembangunanTugas ekonomi pembangunan
Tugas ekonomi pembangunan
 
Aglomerasi
AglomerasiAglomerasi
Aglomerasi
 
Teori perilaku konsumen
Teori perilaku konsumenTeori perilaku konsumen
Teori perilaku konsumen
 
Chapter 3 model consistent expectations (Scarth)
Chapter 3 model consistent expectations (Scarth)Chapter 3 model consistent expectations (Scarth)
Chapter 3 model consistent expectations (Scarth)
 

Similar to Kebijakan moneter dan fiskal

Kebijakan Moneter
Kebijakan MoneterKebijakan Moneter
Kebijakan Moneter
Rifda Nadifah
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Oktaviakd
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Oktakd
 
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
MeiraAyuC
 
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
idafahrisa
 
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
iqbalmoh
 
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
viannazhar
 
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMAPP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
anggitacxcx
 
1. kebijakan_moneter_dan_penerapannya_PPT.pptx
1. kebijakan_moneter_dan_penerapannya_PPT.pptx1. kebijakan_moneter_dan_penerapannya_PPT.pptx
1. kebijakan_moneter_dan_penerapannya_PPT.pptx
FirmanHalawa3
 
Kebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskalKebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskal
Wahono Diphayana
 
Kelompok 7
Kelompok 7Kelompok 7
Kelompok 7
olerafif
 
Kebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskalKebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskal
zain wirasena
 
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisAplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisWahono Diphayana
 
Economy
EconomyEconomy
Economy
Ines Pratiwi
 
PPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptxPPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptx
fakialbrother
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Junik DM Laricomone
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Oktaviakd
 
Tugas Ekonomi Anggita Hardiyanti Ranti pusriana, S.Pd kebijakan moneter Sman ...
Tugas Ekonomi Anggita Hardiyanti Ranti pusriana, S.Pd kebijakan moneter Sman ...Tugas Ekonomi Anggita Hardiyanti Ranti pusriana, S.Pd kebijakan moneter Sman ...
Tugas Ekonomi Anggita Hardiyanti Ranti pusriana, S.Pd kebijakan moneter Sman ...
anggitacxcx
 
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
viannazhar
 

Similar to Kebijakan moneter dan fiskal (20)

Kebijakan Moneter
Kebijakan MoneterKebijakan Moneter
Kebijakan Moneter
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
 
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
 
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
 
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
 
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
 
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMAPP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
 
Makalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneterMakalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneter
 
1. kebijakan_moneter_dan_penerapannya_PPT.pptx
1. kebijakan_moneter_dan_penerapannya_PPT.pptx1. kebijakan_moneter_dan_penerapannya_PPT.pptx
1. kebijakan_moneter_dan_penerapannya_PPT.pptx
 
Kebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskalKebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskal
 
Kelompok 7
Kelompok 7Kelompok 7
Kelompok 7
 
Kebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskalKebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskal
 
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisAplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
 
Economy
EconomyEconomy
Economy
 
PPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptxPPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptx
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
 
Tugas Ekonomi Anggita Hardiyanti Ranti pusriana, S.Pd kebijakan moneter Sman ...
Tugas Ekonomi Anggita Hardiyanti Ranti pusriana, S.Pd kebijakan moneter Sman ...Tugas Ekonomi Anggita Hardiyanti Ranti pusriana, S.Pd kebijakan moneter Sman ...
Tugas Ekonomi Anggita Hardiyanti Ranti pusriana, S.Pd kebijakan moneter Sman ...
 
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
 

More from Kay Nazarite

Katabolisme
KatabolismeKatabolisme
Katabolisme
Kay Nazarite
 
Teks cerita sejarah (Bahasa Indonesia)
Teks cerita sejarah (Bahasa Indonesia)Teks cerita sejarah (Bahasa Indonesia)
Teks cerita sejarah (Bahasa Indonesia)
Kay Nazarite
 
Akuntansi
AkuntansiAkuntansi
Akuntansi
Kay Nazarite
 
Sentralisasi PKn
Sentralisasi PKnSentralisasi PKn
Sentralisasi PKn
Kay Nazarite
 
Kerajaan Ternate & Tidore
Kerajaan Ternate & TidoreKerajaan Ternate & Tidore
Kerajaan Ternate & Tidore
Kay Nazarite
 
Surat keterangan catatan
Surat keterangan catatanSurat keterangan catatan
Surat keterangan catatan
Kay Nazarite
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
Kay Nazarite
 
Sistem pernapasan pada burung dan katak
Sistem pernapasan pada burung dan katakSistem pernapasan pada burung dan katak
Sistem pernapasan pada burung dan katak
Kay Nazarite
 
Profil Chris John
Profil Chris JohnProfil Chris John
Profil Chris John
Kay Nazarite
 
Tugas PKn
Tugas PKnTugas PKn
Tugas PKn
Kay Nazarite
 
Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa Tanjung PriokPeristiwa Tanjung Priok
Peristiwa Tanjung Priok
Kay Nazarite
 
Siklus daur padat, cair, gas
Siklus daur padat, cair, gasSiklus daur padat, cair, gas
Siklus daur padat, cair, gas
Kay Nazarite
 
Analisis cerpen
Analisis cerpenAnalisis cerpen
Analisis cerpen
Kay Nazarite
 
Protisa mirip hewan
Protisa mirip hewanProtisa mirip hewan
Protisa mirip hewan
Kay Nazarite
 
Karya ilmiah
Karya ilmiahKarya ilmiah
Karya ilmiah
Kay Nazarite
 
Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAMPelanggaran HAM
Pelanggaran HAM
Kay Nazarite
 
Teks eksplanasi
Teks eksplanasiTeks eksplanasi
Teks eksplanasi
Kay Nazarite
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
Kay Nazarite
 
Laporan hasil observasi
Laporan hasil observasiLaporan hasil observasi
Laporan hasil observasi
Kay Nazarite
 
Negosiasi
NegosiasiNegosiasi
Negosiasi
Kay Nazarite
 

More from Kay Nazarite (20)

Katabolisme
KatabolismeKatabolisme
Katabolisme
 
Teks cerita sejarah (Bahasa Indonesia)
Teks cerita sejarah (Bahasa Indonesia)Teks cerita sejarah (Bahasa Indonesia)
Teks cerita sejarah (Bahasa Indonesia)
 
Akuntansi
AkuntansiAkuntansi
Akuntansi
 
Sentralisasi PKn
Sentralisasi PKnSentralisasi PKn
Sentralisasi PKn
 
Kerajaan Ternate & Tidore
Kerajaan Ternate & TidoreKerajaan Ternate & Tidore
Kerajaan Ternate & Tidore
 
Surat keterangan catatan
Surat keterangan catatanSurat keterangan catatan
Surat keterangan catatan
 
Ketenagakerjaan
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Ketenagakerjaan
 
Sistem pernapasan pada burung dan katak
Sistem pernapasan pada burung dan katakSistem pernapasan pada burung dan katak
Sistem pernapasan pada burung dan katak
 
Profil Chris John
Profil Chris JohnProfil Chris John
Profil Chris John
 
Tugas PKn
Tugas PKnTugas PKn
Tugas PKn
 
Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa Tanjung PriokPeristiwa Tanjung Priok
Peristiwa Tanjung Priok
 
Siklus daur padat, cair, gas
Siklus daur padat, cair, gasSiklus daur padat, cair, gas
Siklus daur padat, cair, gas
 
Analisis cerpen
Analisis cerpenAnalisis cerpen
Analisis cerpen
 
Protisa mirip hewan
Protisa mirip hewanProtisa mirip hewan
Protisa mirip hewan
 
Karya ilmiah
Karya ilmiahKarya ilmiah
Karya ilmiah
 
Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAMPelanggaran HAM
Pelanggaran HAM
 
Teks eksplanasi
Teks eksplanasiTeks eksplanasi
Teks eksplanasi
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
 
Laporan hasil observasi
Laporan hasil observasiLaporan hasil observasi
Laporan hasil observasi
 
Negosiasi
NegosiasiNegosiasi
Negosiasi
 

Recently uploaded

reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
FachrulAchast
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 

Recently uploaded (18)

reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 

Kebijakan moneter dan fiskal

  • 2. Kelompok 2 • Jordi Fajar Praditya • Michael Hizkia W • Muhammad Isa • Naufal Akbar • Prio Santoso • Rastana Hendriansyah • Riska Tasya Maulina
  • 3. KEBIJAKAN MONETER Pengertian kebijakan moneter Ketika terjadi krisis ekonomi, harga barang- barang naik secara tidak terkendali. Krisis ekonomi juga menyebabkan terjadinya inflasi yang sangat tinggi. Sarana untuk mengendalikan hal tersebut yaitu dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar adalah kebijakan moneter.
  • 4. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga . Untuk mencapai tujuan tersebut bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang . Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal serta tercapainya tujuan ekonomi makro.
  • 5. Peranan dan fungsi kebijakan moneter a) Menjaga stabilitas ekonomi Untuk menjaga stabilitas ekonomi perlu adanya pengaturan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan oleh bank sentral. Untuk mewujudkan stabilitas ekonomi maka arus perputaran barang dan uang harus berjalan secara seimbang dan terkendali . b) Menjaga kestabilan harga Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku, dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar oleh bank sentral, maka tingkat harga dari waktu ke waktu relatif akan terkendali.
  • 6. c) Meningkatkan kesempatan kerja Stabilitas ekonomi yang baik akan mendorong peningkatan jumlah investor untuk mengembangkan investasi-investasi baru, yang akhirnya membuka lapangan kerja baru sehingga menjadi peningkatan kesempatan kerja d) Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negri menjadi surplus atau minimal berimbang . Bentuk kebijakan moneter seperti melakukan devaluasi .
  • 7. Instrumen kebijakan moneter Telah diuraikan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam hal ini bank Indonesia untuk mengendalikan stabilitas ekonomi negara dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang dilakukan secara langsung menentukan peredaran uang atau kredit perbankan,sedangkan kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh bank Indonesia dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit. a) Kebijakan moneter ekspansif (monetary expansive policy) Yaitu kebijakn moneter yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar b) Kebijakan moneter kontraktif (monetary contracktive policy) Yaitu kebijakan moneter yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar atau memperketat uang yang beredar
  • 8. Dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter , bank Indonesia sebagai bank sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter sebagai berikut a) Operasi pasar terbuka (Open Market Operation) Yaitu cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah( Government securities) Jika igin menambah jumlah uang beredar , pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah yang beredar di pasar . Surat berharga pemerintah antara lain adalah singkatan dari sertifikat bank Indonesia SBI atau SBPU atau singkatan atas surat berharga pasar uang. b) Fasilitas diskonto (discount rate) Yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank setral pada bank umum.
  • 9. c) Rasio cadangan wajib (Reserve requirement ratio) Yaitu dengan cara mengatur , baik menaikan maupun menurunkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. d) Himbauan moral (moral persuasion) Yaitu kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar perbankan memberlakukan persyaratan kredit lebih sulit , dan sebaiknya untuk menambah jumlah uang yang beredar persyaratan kredit dipermudah
  • 10. KEBIJAKAN FISKAL 1. Pengertian kebijakan fiskal Yaitu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dalam bidang anggaran dalam belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Menurut J.M.Keynes kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Menurut M.Suparmoko kesadaran terhadap pengaruh pngeluaran dan penerimaan negara belum lama muncul dalam dunia pendidikan.
  • 11. Dari pengertian kebijakan fiskal diatas sebenarnya sudah tesurat tujuan utama mengapa kebijakan fiskal dilakukan pemerintah. M. Suparmoko mengemukakan 2 tujuan utama dari kebijakan fiskal yaitu : a) Mencegah pengangguran b) Stabilitas harga
  • 12. 2. Fungsi kebijakan fiskal a) Fungsi alokasi b) Fungsi distribusi c) Fungsi stabilitas 3. Instrumen kebijakan fiskal a) Pembiayaan fungsional tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja. Beberaa hal penting dari macam kebijakan ini diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta bukan untuk penerimaan pemerintah 2. Apabila terjadi inflasi pemerintah melakukan pinjaman luar negeri 3. Apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam betuk pencetakan uang b) Pengelolaan anggaran menurut kebijakaan ini yang terpenting adalah sebagai berikut : 1. Terdapat hubungan langsung antara belanja pemeritahan dengan penerimaan pajak dengan penyesuaian anggaran untuk memperkecil kestabilan ekonomi 2. Dalam masa depresi diamana banyak pengangguraan maka belanja pemerintah merupakan satu-satu nya jalan terbaik untuk mengatasinya
  • 13. c) Stabilisasi anggaran otomatis Dalam kebijakan ini hal yang diterapkan adalah sebagai berikut : 1. Dalam periode kesempataan kerja penuh pajak akan diusahakan surplus 2. Apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi maka program pajak tidak diubah, tertapi konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan pengeluaran pemerintah semakin besar d) Anggaran belanja seimbang cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggraan . 1. Anggaran berimbang, pengluaran (belanja pemerintah) sama besarnya dengan penerimaan. 2. Anggaran surplus, tidak semua penerimaan negara dibelanjakan sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah 3. Anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga penggeluaran lebih besar dari pada penerimaan.
  • 14. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sering disebut budget.budget pada hakikatnya adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang yang dituangkan dalam angka rupiah. Pengertian dari anggran seimbang adalah pemerintahan menerapkan anggaran belanja defisit pada masa krisis ekonomi dan anggaran surplus pada masa inflasi.