Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang menggunakan instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil melalui penggalangan zakat dan pajak.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
PPT ini ditunjukan untuk memenuhi tugas Ekonomi Makro Syariah
Kelompok 3
Kelas A Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
PPT ini ditunjukan untuk memenuhi tugas Ekonomi Makro Syariah
Kelompok 3
Kelas A Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Inflasi Dalam Persfektif Ekonomi SyariahAsikin Aja
PPT ini ditunjukan untuk memenuhi tugas Ekonomi Makro Syariah
Kelompok 6
Kelas A Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Menguraikan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Diuraikan juga contoh-contoh kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi investasi tersebut.
Inflasi Dalam Persfektif Ekonomi SyariahAsikin Aja
PPT ini ditunjukan untuk memenuhi tugas Ekonomi Makro Syariah
Kelompok 6
Kelas A Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Menguraikan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Diuraikan juga contoh-contoh kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi investasi tersebut.
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintasbramantiyo marjuki
Intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi fenomena kemacetan lalulintas yang diakibatkan pertumbuhan kendaraan pribadi, keterbatasan jalan dan kurang berfungsinya transportasi publik.
KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA
-Dikutip dari berbagai sumber di internet-
HANYA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH, KRITIK DAN SARAN SANGAT KAMI PERLUKAN DEMI KAMI KEDEPANNYA. SEKIAN DAN TERIMAKASIH.
kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan atau pemilihan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam bidang penerimaan serta pengeluaran pemerintah
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia MithaQhaulia
Kebijakan fiskal
Anggota kelompok :
1. Willyani (2022_043)
2. M. Farhan Aludra F. (2022_044)
3. Sazkya Putry A. (2022_045)
4. Nanda Septiana P. (2022_046)
5. Mitha Qhaulia (2022_047)
6. M. Wahyu Anggi K. (2022_048)
3.
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara
melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak)
pemerintah, kebijakan fiskal bebrbeda dengan kebijakan
moneter yang bertujaun menstabilkan perekonomian
dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumalah uang
Yang beredar. Intrumen utama kebijakan fiskal adalah
pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi
pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi
variable-variabel. Setiap tahun pemerintah menyusun
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) kemudian mengajukannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk disahkan menjadi
APBN.RAPBN itu berisi berbagai perencanaan, intinya
adalah kebijakan fiskal.
4.
Kebijakan fiskal merupakan salah satu topik
pembahasan utama dalam kajian-kajian ekonomi,
termasuk kajian ekonomi Islam. Dalam kajian
ekonomi Islam, Kebijakan fiskal telah dikenal sejak
zaman Rasulullah dan khulafaurrasyidin yang
kemudian dikembangkan oleh para ulama.
5.
Pembahasan tentang kebijakan fiskal biasanya
dimasukkan dalam kategori ilmu ekonomi makro.
Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal
dilatar belakangi oleh adanya kesadaran terhadap
pengaruh pengeluaran dan penerimaan
pemeriuntah. Pengeluaran dan penerimaan negara
berpengaruh terhadap pendapatan nasional.Untuk
itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang disebut
sebagai kebijakan fiskal untuk menyesuaikan
pengeluaran dengan penerimaan
negara.Penyesuaian antara pengeluaran dan
penerimaan mengakibatkan ekonomi stabil yang
terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang layak
tanpa adanya pengangguran dan kestabilan harga-
harga umum.
6.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang
pengeluaran dan penerimaan pemerintah pemerintah
untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga
dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi
dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk
menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah.
Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal (fiscal policy)
adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan
belanja negara dan perpajakan dalam rangka
mengstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar,
namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
7.
Tujuan dan Peranan Kebijakan Fisikal dalam
Perekonomian.
Pada dasarnya kebijakan fiskal mempunyai tujuan untuk
mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat,
pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi
masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan
pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta
mengstabilkan perrekonomian dengan cara mengontrol
tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Secara
umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara
stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara
nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber
daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatn
masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi
pendapatan atau kekayaan dan upaya kesempatan kerja.
8.
Untuk meningkatkan laju investasi, yaitu bertujuan
meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta
dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat
dipergunakan untuk mendorong dan menghambat
bentuk investasi tertentu.
Untuk mendorong investasi optimal secara sosial., yaitu
bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara
sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana
yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara
secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan
modal.
Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana
menggalakan pembangunan ekonomi
bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :
9.
Dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut agar ikut
terlibat secara aktif diberbagai masalah yang dihadapi umat
manusia. Agama tidak boleh hanya dijadikan sekadar menjadi
lambang kesalehan atau berhenti sekadar disampaikan dalam
khotbah, melainkan secara konsepsional menunujukkan cara-
cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah.
Diketahui bahwa islam sebagai agama yang memiliki banyak
dimensi, yaitu mulai dari dimensi keimanan, akal pikiran,
ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan
hidup, sejarah, perdamaian, sampai pada kehidupan rumah
tangga, dan masih banyak lagi.
Berkenanaan dengan pemikiran diatas, maka kita perlu
mengetahui dengan jelas metode-metode yang dapat
digunakan dalam memahamai agama.
RAGAM METODE DALAM MEMAHAMI ISLAM
10.
Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah
ketidak stabilan internasional. Kebijaksanaan fiskal
memegang peranan kunci dalam mempertahankan
stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan
internal dan eksternal.
Untuk menanggulangi inflasi, yiatu bertujuan untuk
menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan
cara penetapan pajak langsung progresif yang
dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak
seperti ini cendrung menyedot sebagian besar
tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam
proses inflasi.
11.
Kebijakan Fiskal Ekpansif ( expansionary fiscal policy),
yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan
menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini
berfungsi untuk menaikkan daya beli beli
masyarakat.Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan
pada saat perekonomian mengalami resesi atau
depresi dan pengangguran yang tinggi.
Kebijakan Fiskal Kontraktif, yaitu: suatu kebijakan
dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan
tingkat pajak. Kebijakan ini berfungsi untuk
menaikkan daya beli masyarkat dan mengatasi
inflasi
Jenis-jenis Kebijakan Fiskal
12.
Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu :
Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional(functional
financ), yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran
pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak
langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan
untuk meningkatkan kesempatan kerja.
Kebijakan pendekatan anggaran terkendali(The managed
budget approach), yaitukebijakan untuk mengatur
pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman
untuk mencapai kestabilan ekonomi.
Kebijakanstabilisasianggaran(The stabilizing budget),
yaitukebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah
dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai
program.
Kebijakananggaranseimbang (Balanced Budget Approach),
yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran
sama besar dengan penerimaan yang disesuaikan dengan
keadaan.
13.
Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulallah
Sebagai seorang perintis sebuah keberadaan negara Islam
tentunya Rasulullah SAW memulai segala sesuatunya dari
serba nol. Mulai dari tatanan politik, kondisi ekonomi, sosial
maupun budaya semuanya ditata dari awal. Dari kondisi nol
tersebut membutuhkan jiwa seorang pejuang dan jiwa seorang
yang ikhlas dalam menata sebuah rumah tangga pemerintahan,
menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang
sebelumnya terkenal dengan perpecahan yang mana masing-
masing kelompok menonjolkan karakter dan budayanya. Di
sisi lain Rasulullah harus mengendalikan depresi yang dialami
oleh kaum muslimin melaui strategi dakwahnya agar ummat
muslim mempunyai keteguhan hati (beriman) dalam berjuang,
mentata perekonomian yang carut marut dengan menyuruh
kaum muslimin bekerja tanpa pamrih dan lain sebagainya.
Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
14.
Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja
Salah satu kebijakan Rasulullah dalam pengaturan
perekonomian yaitu peningkatan pendaptan dan
kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum
Muhajirin dan Anshor.
Kebijakan Pajak.
Kebijakan pajak ini adalah kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah muslim berdasarkan atas
jenis dan jumlahnya (pajak proposional). Misalnya
jika terkait dengan pajak tanah, maka tergantung
dari produktivitas dari tanah tersebut atau juga bisa
didasarkan atas zonenya.
15.
Kebijakan Fiskal Berimbang
Untuk kasus ini pada masa pemerintahan Rasulullah
dengan metode hanya mengalami sekali defisit
neraca Anggaran Belanja yaitu setelah terjadinya
“Fathul Makkah”, namun kemudian kembali
membaik (surplus) setelah perang Hunain.
Kebijakan Fiskal Khusus
Kebijakan ini dikenakan dari sektor voulentair
(sukarela) dengan cara meminta bantuan Muslim
kaya. Jalan yang ditempuh yaitu dengan
memberikan pijaman kepada orang-orang tertentu
yang baru masuk Islam serta menerapkan kebijakan
insentif.
16.
Kebijakan Fiskal dalam Islam
Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk
menciptakan masyarakat yang didasarkan pada
keseimbangan distribusi kekayaan dengan
menempatkan nilai-nilai material dan spiritual
secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak
peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan
ekonomi konvensioanl. Hal ini disebabkan antara
lain sebagai berikut:
17.
Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam
dibanding dalam ekonomi konvensioanal yang tidak bebas bunga.
Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari
setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu
(nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum
dalam QS Al-Taubah: 60.
Artinya :
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk
memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang
berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang
sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[At-Taubah 60.]
18.
Ada perbedaaan substansial antara ekonomi
Islam dan non-Islam dalam peranan
pengelolaan utang publik. Hal ini karena
utang dalam Islam adalah bebas bunga,
sebagian besar pengeluaran pemerintah
dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas
bagi hasil.Dengan demikian, ukuran utang
publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi
Islam dibanding ekonomi konvensional.
19. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat
penting dalam sebuah negara. Secara umum,
penentuan kebijakan pendapatan Negara hendaknya
berpedoman pada:
Nash yang memerintahkan. Setiap pendapatan
dalam Negara harus diperoleh dan disalurkan sesuai
dengan hukum-hukum syara’.
Harus ada pemisah antara muslim dan non muslim.
Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak
muslim dengan non-muslim
Formasi Kebijakan Fiskal Di Era Modern
20.
Hanya golongan kaya yang menanggung beban.
Sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa
hanya golongan kaya dan makmur yang
mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.
Adanya tuntutan kemaslahatan umum.
Kemaslahatan umum mesti didahulukan untuk
mencegah kemudharatan.Atas dasar tuntutan umum
inilah, Negara boleh mengadakan suatu jenis
pendapatan tambahan.
عيته عن ل و مسؤ هو و ع ا ر م ما إل ًا(مسلم رواه
“seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur
urusan (rakyat), dan dia akan diminta
pertanggungjawabannya terhadap rakyat.” (H. R.
Muslim).