SlideShare a Scribd company logo
ASIANI

 Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara
melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak)
pemerintah, kebijakan fiskal bebrbeda dengan kebijakan
moneter yang bertujaun menstabilkan perekonomian
dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumalah uang
Yang beredar. Intrumen utama kebijakan fiskal adalah
pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi
pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi
variable-variabel. Setiap tahun pemerintah menyusun
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) kemudian mengajukannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk disahkan menjadi
APBN.RAPBN itu berisi berbagai perencanaan, intinya
adalah kebijakan fiskal.

 Kebijakan fiskal merupakan salah satu topik
pembahasan utama dalam kajian-kajian ekonomi,
termasuk kajian ekonomi Islam. Dalam kajian
ekonomi Islam, Kebijakan fiskal telah dikenal sejak
zaman Rasulullah dan khulafaurrasyidin yang
kemudian dikembangkan oleh para ulama.

 Pembahasan tentang kebijakan fiskal biasanya
dimasukkan dalam kategori ilmu ekonomi makro.
Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal
dilatar belakangi oleh adanya kesadaran terhadap
pengaruh pengeluaran dan penerimaan
pemeriuntah. Pengeluaran dan penerimaan negara
berpengaruh terhadap pendapatan nasional.Untuk
itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang disebut
sebagai kebijakan fiskal untuk menyesuaikan
pengeluaran dengan penerimaan
negara.Penyesuaian antara pengeluaran dan
penerimaan mengakibatkan ekonomi stabil yang
terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang layak
tanpa adanya pengangguran dan kestabilan harga-
harga umum.

Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang
pengeluaran dan penerimaan pemerintah pemerintah
untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga
dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi
dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk
menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah.
Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal (fiscal policy)
adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan
belanja negara dan perpajakan dalam rangka
mengstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar,
namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Tujuan dan Peranan Kebijakan Fisikal dalam
Perekonomian.
Pada dasarnya kebijakan fiskal mempunyai tujuan untuk
mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat,
pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi
masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan
pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta
mengstabilkan perrekonomian dengan cara mengontrol
tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Secara
umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara
stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara
nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber
daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatn
masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi
pendapatan atau kekayaan dan upaya kesempatan kerja.

 Untuk meningkatkan laju investasi, yaitu bertujuan
meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta
dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat
dipergunakan untuk mendorong dan menghambat
bentuk investasi tertentu.
 Untuk mendorong investasi optimal secara sosial., yaitu
bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara
sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana
yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara
secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan
modal.
Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana
menggalakan pembangunan ekonomi
bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :

 Dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut agar ikut
terlibat secara aktif diberbagai masalah yang dihadapi umat
manusia. Agama tidak boleh hanya dijadikan sekadar menjadi
lambang kesalehan atau berhenti sekadar disampaikan dalam
khotbah, melainkan secara konsepsional menunujukkan cara-
cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah.
 Diketahui bahwa islam sebagai agama yang memiliki banyak
dimensi, yaitu mulai dari dimensi keimanan, akal pikiran,
ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan
hidup, sejarah, perdamaian, sampai pada kehidupan rumah
tangga, dan masih banyak lagi.
 Berkenanaan dengan pemikiran diatas, maka kita perlu
mengetahui dengan jelas metode-metode yang dapat
digunakan dalam memahamai agama.
RAGAM METODE DALAM MEMAHAMI ISLAM

 Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah
ketidak stabilan internasional. Kebijaksanaan fiskal
memegang peranan kunci dalam mempertahankan
stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan
internal dan eksternal.
 Untuk menanggulangi inflasi, yiatu bertujuan untuk
menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan
cara penetapan pajak langsung progresif yang
dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak
seperti ini cendrung menyedot sebagian besar
tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam
proses inflasi.

 Kebijakan Fiskal Ekpansif ( expansionary fiscal policy),
yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan
menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini
berfungsi untuk menaikkan daya beli beli
masyarakat.Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan
pada saat perekonomian mengalami resesi atau
depresi dan pengangguran yang tinggi.
 Kebijakan Fiskal Kontraktif, yaitu: suatu kebijakan
dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan
tingkat pajak. Kebijakan ini berfungsi untuk
menaikkan daya beli masyarkat dan mengatasi
inflasi
Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

 Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu :
 Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional(functional
financ), yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran
pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak
langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan
untuk meningkatkan kesempatan kerja.
 Kebijakan pendekatan anggaran terkendali(The managed
budget approach), yaitukebijakan untuk mengatur
pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman
untuk mencapai kestabilan ekonomi.
 Kebijakanstabilisasianggaran(The stabilizing budget),
yaitukebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah
dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai
program.
 Kebijakananggaranseimbang (Balanced Budget Approach),
yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran
sama besar dengan penerimaan yang disesuaikan dengan
keadaan.

 Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulallah
 Sebagai seorang perintis sebuah keberadaan negara Islam
tentunya Rasulullah SAW memulai segala sesuatunya dari
serba nol. Mulai dari tatanan politik, kondisi ekonomi, sosial
maupun budaya semuanya ditata dari awal. Dari kondisi nol
tersebut membutuhkan jiwa seorang pejuang dan jiwa seorang
yang ikhlas dalam menata sebuah rumah tangga pemerintahan,
menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang
sebelumnya terkenal dengan perpecahan yang mana masing-
masing kelompok menonjolkan karakter dan budayanya. Di
sisi lain Rasulullah harus mengendalikan depresi yang dialami
oleh kaum muslimin melaui strategi dakwahnya agar ummat
muslim mempunyai keteguhan hati (beriman) dalam berjuang,
mentata perekonomian yang carut marut dengan menyuruh
kaum muslimin bekerja tanpa pamrih dan lain sebagainya.
Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

 Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja
Salah satu kebijakan Rasulullah dalam pengaturan
perekonomian yaitu peningkatan pendaptan dan
kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum
Muhajirin dan Anshor.
 Kebijakan Pajak.
Kebijakan pajak ini adalah kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah muslim berdasarkan atas
jenis dan jumlahnya (pajak proposional). Misalnya
jika terkait dengan pajak tanah, maka tergantung
dari produktivitas dari tanah tersebut atau juga bisa
didasarkan atas zonenya.

 Kebijakan Fiskal Berimbang
Untuk kasus ini pada masa pemerintahan Rasulullah
dengan metode hanya mengalami sekali defisit
neraca Anggaran Belanja yaitu setelah terjadinya
“Fathul Makkah”, namun kemudian kembali
membaik (surplus) setelah perang Hunain.
 Kebijakan Fiskal Khusus
Kebijakan ini dikenakan dari sektor voulentair
(sukarela) dengan cara meminta bantuan Muslim
kaya. Jalan yang ditempuh yaitu dengan
memberikan pijaman kepada orang-orang tertentu
yang baru masuk Islam serta menerapkan kebijakan
insentif.

 Kebijakan Fiskal dalam Islam
 Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk
menciptakan masyarakat yang didasarkan pada
keseimbangan distribusi kekayaan dengan
menempatkan nilai-nilai material dan spiritual
secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak
peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan
ekonomi konvensioanl. Hal ini disebabkan antara
lain sebagai berikut:

 Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam
dibanding dalam ekonomi konvensioanal yang tidak bebas bunga.
 Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari
setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu
(nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum
dalam QS Al-Taubah: 60.
 Artinya :
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk
memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang
berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang
sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[At-Taubah 60.]

Ada perbedaaan substansial antara ekonomi
Islam dan non-Islam dalam peranan
pengelolaan utang publik. Hal ini karena
utang dalam Islam adalah bebas bunga,
sebagian besar pengeluaran pemerintah
dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas
bagi hasil.Dengan demikian, ukuran utang
publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi
Islam dibanding ekonomi konvensional.
 Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat
penting dalam sebuah negara. Secara umum,
penentuan kebijakan pendapatan Negara hendaknya
berpedoman pada:
 Nash yang memerintahkan. Setiap pendapatan
dalam Negara harus diperoleh dan disalurkan sesuai
dengan hukum-hukum syara’.
 Harus ada pemisah antara muslim dan non muslim.
Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak
muslim dengan non-muslim
Formasi Kebijakan Fiskal Di Era Modern

 Hanya golongan kaya yang menanggung beban.
Sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa
hanya golongan kaya dan makmur yang
mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.
 Adanya tuntutan kemaslahatan umum.
Kemaslahatan umum mesti didahulukan untuk
mencegah kemudharatan.Atas dasar tuntutan umum
inilah, Negara boleh mengadakan suatu jenis
pendapatan tambahan.

 ‫عيته‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫مسؤ‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ما‬ ‫إل‬ ً‫ا‬(‫مسلم‬ ‫رواه‬
 “seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur
urusan (rakyat), dan dia akan diminta
pertanggungjawabannya terhadap rakyat.” (H. R.
Muslim).
TERIMA
KASIH 

More Related Content

What's hot

Inflasi Dalam Persfektif Ekonomi Syariah
 Inflasi Dalam Persfektif Ekonomi Syariah Inflasi Dalam Persfektif Ekonomi Syariah
Inflasi Dalam Persfektif Ekonomi Syariah
Asikin Aja
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
Siti Sahati
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan MoneterKebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan Moneter
iwayandk
 
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneterKebijakan fiskal dan kebijakan moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneterSakim Tangadji
 
Ekonomi Makro Islam
Ekonomi Makro IslamEkonomi Makro Islam
Ekonomi Makro Islam
Muhammad Jamhuri
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
Irma Asyatun
 
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi iiKeseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Quinta Nursabrina
 
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintahRatih Puji Astuti
 
Presentasi kebijakan moneter islami
Presentasi kebijakan moneter islamiPresentasi kebijakan moneter islami
Presentasi kebijakan moneter islamiNoeghraha Prathama
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Sugeng Budiharsono
 
Bab 3 sistem perekonomian dunia
Bab 3 sistem perekonomian duniaBab 3 sistem perekonomian dunia
Bab 3 sistem perekonomian dunia
Novi Tri Wahyuni (ophe)
 
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanSoal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
T'Janross Ingiend
 
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
turah11
 
APBN
APBNAPBN
Inflasi, Jenis, Sebab dan Solusinya
Inflasi, Jenis, Sebab dan SolusinyaInflasi, Jenis, Sebab dan Solusinya
Inflasi, Jenis, Sebab dan Solusinya
Muhammad Khoirul Fuddin
 
Sejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di IndonesiaSejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di Indonesia
Afrizna Kurnia Putri
 
Kebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskalKebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskal
Wahono Diphayana
 
Mekanisme Pasar Islami - Anto Apriyanto
Mekanisme Pasar Islami - Anto ApriyantoMekanisme Pasar Islami - Anto Apriyanto
Mekanisme Pasar Islami - Anto Apriyanto
Anto Apriyanto, M.E.I.
 

What's hot (20)

Inflasi Dalam Persfektif Ekonomi Syariah
 Inflasi Dalam Persfektif Ekonomi Syariah Inflasi Dalam Persfektif Ekonomi Syariah
Inflasi Dalam Persfektif Ekonomi Syariah
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan MoneterKebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal dan Moneter
 
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneterKebijakan fiskal dan kebijakan moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
 
Ekonomi Makro Islam
Ekonomi Makro IslamEkonomi Makro Islam
Ekonomi Makro Islam
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
 
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi iiKeseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
Keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi ii
 
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
 
Presentasi kebijakan moneter islami
Presentasi kebijakan moneter islamiPresentasi kebijakan moneter islami
Presentasi kebijakan moneter islami
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 
Bab 3 sistem perekonomian dunia
Bab 3 sistem perekonomian duniaBab 3 sistem perekonomian dunia
Bab 3 sistem perekonomian dunia
 
Makalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneterMakalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneter
 
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanSoal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuan
 
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
Pembentukan keseimbangan ekonomi makro juga melibatkan konsep permintaan agre...
 
\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Inflasi, Jenis, Sebab dan Solusinya
Inflasi, Jenis, Sebab dan SolusinyaInflasi, Jenis, Sebab dan Solusinya
Inflasi, Jenis, Sebab dan Solusinya
 
Sejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di IndonesiaSejarah Krisis Moneter di Indonesia
Sejarah Krisis Moneter di Indonesia
 
Kebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskalKebijakan moneter & fiskal
Kebijakan moneter & fiskal
 
Mekanisme Pasar Islami - Anto Apriyanto
Mekanisme Pasar Islami - Anto ApriyantoMekanisme Pasar Islami - Anto Apriyanto
Mekanisme Pasar Islami - Anto Apriyanto
 

Viewers also liked

Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan FiskalBab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Yuni Tri Retnani Sardi, S.Pd
 
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKTugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Nur An'nisa
 
Pengantar ilmu ekonomi - Kebijakan Fiskal
Pengantar ilmu ekonomi - Kebijakan FiskalPengantar ilmu ekonomi - Kebijakan Fiskal
Pengantar ilmu ekonomi - Kebijakan FiskalOki16
 
Perekonomian Indonesia 5
Perekonomian Indonesia 5Perekonomian Indonesia 5
Perekonomian Indonesia 5
Judianto Nugroho
 
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisAplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisWahono Diphayana
 
Evaluasi dbh dan sda
Evaluasi dbh dan sdaEvaluasi dbh dan sda
Evaluasi dbh dan sda
rusdiman1
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Mulyana Natsir
 
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Yuni Tri Retnani Sardi, S.Pd
 
Demorasi dalam islam
Demorasi dalam islamDemorasi dalam islam
Demorasi dalam islam
Kartika Dwi Rachmawati
 
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan KapasitasManajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
haris fadilah
 
BUMN
BUMNBUMN
Fiskal
FiskalFiskal
Fiskal
Ary Efendi
 
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisAplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisWahono Diphayana
 
Arnas apararatuaren organoak
Arnas apararatuaren organoakArnas apararatuaren organoak
Arnas apararatuaren organoakKOSMODISEA
 
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatifTeori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Wahono Diphayana
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Ary Efendi
 
Materi pengantar ekonomi makro
Materi pengantar ekonomi makroMateri pengantar ekonomi makro
Materi pengantar ekonomi makroZsazsa Dhysha
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
Ary Efendi
 
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneterArief Wibowo
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintasKebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
bramantiyo marjuki
 

Viewers also liked (20)

Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan FiskalBab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
Bab 07 Kebijakan Moneter & Kebijakan Fiskal
 
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKTugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
 
Pengantar ilmu ekonomi - Kebijakan Fiskal
Pengantar ilmu ekonomi - Kebijakan FiskalPengantar ilmu ekonomi - Kebijakan Fiskal
Pengantar ilmu ekonomi - Kebijakan Fiskal
 
Perekonomian Indonesia 5
Perekonomian Indonesia 5Perekonomian Indonesia 5
Perekonomian Indonesia 5
 
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnisAplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
Aplikasi kebijakan fiskal dalam bisnis
 
Evaluasi dbh dan sda
Evaluasi dbh dan sdaEvaluasi dbh dan sda
Evaluasi dbh dan sda
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
 
Demorasi dalam islam
Demorasi dalam islamDemorasi dalam islam
Demorasi dalam islam
 
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan KapasitasManajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
Manajemen Operasional 2 - Perencanaan Kapasitas
 
BUMN
BUMNBUMN
BUMN
 
Fiskal
FiskalFiskal
Fiskal
 
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnisAplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
Aplikasi kebijakan moneter dalam bisnis
 
Arnas apararatuaren organoak
Arnas apararatuaren organoakArnas apararatuaren organoak
Arnas apararatuaren organoak
 
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatifTeori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
Materi pengantar ekonomi makro
Materi pengantar ekonomi makroMateri pengantar ekonomi makro
Materi pengantar ekonomi makro
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
 
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
106786342 bahan-makro-11-kebijakan-fiskal-moneter
 
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintasKebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Pengurangan Kemacetan lalu lintas
 

Similar to Kebijakan fiskal

(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah
Ririie
 
Kebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di IndonesiaKebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di Indonesia
Aryansa Dewi
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
anggi trilaksana
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Junik DM Laricomone
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Oktaviakd
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Oktakd
 
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
MeiraAyuC
 
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
idafahrisa
 
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
iqbalmoh
 
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
viannazhar
 
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMAPP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
anggitacxcx
 
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
DrAbdulKadirJaelaniS
 
PPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptxPPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptx
fakialbrother
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
Ferdi Ozom
 
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxKebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
YuliaTjhia
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Talitha Lintang Pertiwi
 
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
MithaQhaulia
 
ppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptxppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptx
NenaWatson1
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
AthoillahEconomi
 
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan FiskalMakalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
shafirahany22
 

Similar to Kebijakan fiskal (20)

(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah(15hal) kebijakan pemerintah
(15hal) kebijakan pemerintah
 
Kebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di IndonesiaKebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan Fiskal di Indonesia
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam PrekonomianKebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
Kebijakan Pemerintah Dalam Prekonomian
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
 
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...Tugas Ekonomi  Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
Tugas Ekonomi Oktavia Kartika Dewi Ranti Pusriana,S.Pd Kebijakan Moneter SMA...
 
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
Tugas Ekonomi Meira Ayu Chairunnisa Ranti Pusriana, S.Pd Kebijakan Moneter SM...
 
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
tugas ekonomi ida fahrisa ranti pusriana,S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 Tange...
 
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...Tugas Ekonomi M . iqbal  Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
Tugas Ekonomi M . iqbal Ranti pusriana S.Pd kebijakan moneter SMAN 12 TANGGE...
 
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
Tugas Ekonomi (Vian Azhar) Ranti Pusriana S.Pd Kebijakan Moneter SMAN 12 Tang...
 
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMAPP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
PP MAKALAH EKONOMI KEBIJAKAN MONETER KELAS X1 SMA
 
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.pptPIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
PIE-Pertemuan 12 dan 13.ppt
 
PPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptxPPT PIE KEL 9.pptx
PPT PIE KEL 9.pptx
 
Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskalKebijakan fiskal
Kebijakan fiskal
 
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptxKebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal-1.pptx
 
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskalPresentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
Presentasi ekonomi kebijakan anggaran dan fiskal
 
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal_ sistem ekonomi Indonesia
 
ppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptxppt kelompok 5.pptx
ppt kelompok 5.pptx
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan FiskalMakalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskal
 

Recently uploaded

Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
TarkaTarka
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
AgusRahmat39
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 

Recently uploaded (20)

Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 

Kebijakan fiskal

  • 2.
  • 3.   Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah, kebijakan fiskal bebrbeda dengan kebijakan moneter yang bertujaun menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumalah uang Yang beredar. Intrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variable-variabel. Setiap tahun pemerintah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kemudian mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan menjadi APBN.RAPBN itu berisi berbagai perencanaan, intinya adalah kebijakan fiskal.
  • 4.   Kebijakan fiskal merupakan salah satu topik pembahasan utama dalam kajian-kajian ekonomi, termasuk kajian ekonomi Islam. Dalam kajian ekonomi Islam, Kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan khulafaurrasyidin yang kemudian dikembangkan oleh para ulama.
  • 5.   Pembahasan tentang kebijakan fiskal biasanya dimasukkan dalam kategori ilmu ekonomi makro. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatar belakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemeriuntah. Pengeluaran dan penerimaan negara berpengaruh terhadap pendapatan nasional.Untuk itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang disebut sebagai kebijakan fiskal untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan negara.Penyesuaian antara pengeluaran dan penerimaan mengakibatkan ekonomi stabil yang terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran dan kestabilan harga- harga umum.
  • 6.  Pengertian Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal (fiscal policy) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka mengstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
  • 7.  Tujuan dan Peranan Kebijakan Fisikal dalam Perekonomian. Pada dasarnya kebijakan fiskal mempunyai tujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta mengstabilkan perrekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Secara umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatn masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan atau kekayaan dan upaya kesempatan kerja.
  • 8.   Untuk meningkatkan laju investasi, yaitu bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu.  Untuk mendorong investasi optimal secara sosial., yaitu bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :
  • 9.   Dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif diberbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama tidak boleh hanya dijadikan sekadar menjadi lambang kesalehan atau berhenti sekadar disampaikan dalam khotbah, melainkan secara konsepsional menunujukkan cara- cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah.  Diketahui bahwa islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dari dimensi keimanan, akal pikiran, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, sejarah, perdamaian, sampai pada kehidupan rumah tangga, dan masih banyak lagi.  Berkenanaan dengan pemikiran diatas, maka kita perlu mengetahui dengan jelas metode-metode yang dapat digunakan dalam memahamai agama. RAGAM METODE DALAM MEMAHAMI ISLAM
  • 10.   Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional. Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal.  Untuk menanggulangi inflasi, yiatu bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.
  • 11.   Kebijakan Fiskal Ekpansif ( expansionary fiscal policy), yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini berfungsi untuk menaikkan daya beli beli masyarakat.Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi.  Kebijakan Fiskal Kontraktif, yaitu: suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini berfungsi untuk menaikkan daya beli masyarkat dan mengatasi inflasi Jenis-jenis Kebijakan Fiskal
  • 12.   Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu :  Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional(functional financ), yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.  Kebijakan pendekatan anggaran terkendali(The managed budget approach), yaitukebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai kestabilan ekonomi.  Kebijakanstabilisasianggaran(The stabilizing budget), yaitukebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.  Kebijakananggaranseimbang (Balanced Budget Approach), yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan yang disesuaikan dengan keadaan.
  • 13.   Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulallah  Sebagai seorang perintis sebuah keberadaan negara Islam tentunya Rasulullah SAW memulai segala sesuatunya dari serba nol. Mulai dari tatanan politik, kondisi ekonomi, sosial maupun budaya semuanya ditata dari awal. Dari kondisi nol tersebut membutuhkan jiwa seorang pejuang dan jiwa seorang yang ikhlas dalam menata sebuah rumah tangga pemerintahan, menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya terkenal dengan perpecahan yang mana masing- masing kelompok menonjolkan karakter dan budayanya. Di sisi lain Rasulullah harus mengendalikan depresi yang dialami oleh kaum muslimin melaui strategi dakwahnya agar ummat muslim mempunyai keteguhan hati (beriman) dalam berjuang, mentata perekonomian yang carut marut dengan menyuruh kaum muslimin bekerja tanpa pamrih dan lain sebagainya. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
  • 14.   Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja Salah satu kebijakan Rasulullah dalam pengaturan perekonomian yaitu peningkatan pendaptan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum Muhajirin dan Anshor.  Kebijakan Pajak. Kebijakan pajak ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah muslim berdasarkan atas jenis dan jumlahnya (pajak proposional). Misalnya jika terkait dengan pajak tanah, maka tergantung dari produktivitas dari tanah tersebut atau juga bisa didasarkan atas zonenya.
  • 15.   Kebijakan Fiskal Berimbang Untuk kasus ini pada masa pemerintahan Rasulullah dengan metode hanya mengalami sekali defisit neraca Anggaran Belanja yaitu setelah terjadinya “Fathul Makkah”, namun kemudian kembali membaik (surplus) setelah perang Hunain.  Kebijakan Fiskal Khusus Kebijakan ini dikenakan dari sektor voulentair (sukarela) dengan cara meminta bantuan Muslim kaya. Jalan yang ditempuh yaitu dengan memberikan pijaman kepada orang-orang tertentu yang baru masuk Islam serta menerapkan kebijakan insentif.
  • 16.   Kebijakan Fiskal dalam Islam  Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensioanl. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:
  • 17.   Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensioanal yang tidak bebas bunga.  Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah: 60.  Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”[At-Taubah 60.]
  • 18.  Ada perbedaaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga, sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil.Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional.
  • 19.  Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat penting dalam sebuah negara. Secara umum, penentuan kebijakan pendapatan Negara hendaknya berpedoman pada:  Nash yang memerintahkan. Setiap pendapatan dalam Negara harus diperoleh dan disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’.  Harus ada pemisah antara muslim dan non muslim. Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak muslim dengan non-muslim Formasi Kebijakan Fiskal Di Era Modern
  • 20.   Hanya golongan kaya yang menanggung beban. Sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama.  Adanya tuntutan kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan.Atas dasar tuntutan umum inilah, Negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.   ‫عيته‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫مسؤ‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ما‬ ‫إل‬ ً‫ا‬(‫مسلم‬ ‫رواه‬  “seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyat.” (H. R. Muslim).