1. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer
dan Rujukan Non Spesialistik
dr. Upik Rukmini, MKM
D i r e k t o r a t P e l a y a n a n K e s e h a t a n P r i m e r
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2. Setiap desa akan
memiliki minimal 2
tenaga Kesehatan:
1 bidan dan 1
perawat
Transformasi Layanan Primer
Transformasi struktur hingga keleveldesa dan dusun untuk menjangkau masyarakat
PUSKESMAS
PUSTU
MASY
ARAKA
T
DINKES
RSUDKAB
Kecamatan (7.230)
10.292 Puskesmas
Desa/Kel (83.381)
Pustu : 26. 886
Kab/ Kota (514)
Dusun/RW
Posyandu: 298.266
POSY
ANDU
UKS
KLINIKSWASTA
PRAKTIKMANDIRI
1 bidan 1 perawat
RSSWASTA
3. +270 juta penduduk Indonesia
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Primer berkualitas
100%wilayah dan kondisi
kesehatan penduduk termonitor
secara berkala
+300 ribu unit penyedia
pelayanan Kesehatan Primer
dengan fasilitas dan SDM
terstandardisasi
Fokus Transformasi
Pelayanan Kesehatan Primer
Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan
kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan
promosi dan pencegahan
Mendekatkan layanan kesehatan melalui
jejaring hingga tingkat desa dan dusun,
termasuk untuk memperkuat promosi dan
pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi
Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat
(PWS) melalui pemantaua n dengan dashboard
situasi kesehatan per desa
17
3
4. 4
INTEGRATED QUALITY OF CARE (IQ-CARE)
Mendukung Transformasi Layanan Primer
Transformasi layanan primer dilakukan di semua FKTP dengan Puskesmas sebagai
penanggungjawab wilayah
Care Pathway
Implementasi
dan Monev
Komitmen
Jejaring pelayanan
KONSEP
IKPPersentase Puskesmas
yang melakukan Kolaborasi dengan
FKTP lain dalam mendukung
pelaksanaan program prioritas*
Penguatan Kemampuan Pelayanan
FKTP (kemampuan klinis) melalui
penyusunan standar pelayanan di
FKTP yaitu PPK Dokter di FKTP yg
dilengkapi dg clinical pathway
RedIstribusi kepesertaan JKN ke FKTP
lain, dan sumber pendanaan lain
Pendataan Fasyankes meliputi Klinik baik
pratama dan klinik utama, Praktik Mandiri
Dokter dan Dokter gigi, dan FKTP lainnya
▪ Jumlah Klinik dan
praktik mandiri dokter
melebihi jumlah
Puskesmas, dibutuhkan
penguatan FKTP lain
selain Puskesmas
dalam Primary health
Care salah satunya
melalui pelibatan dalam
Program Nasional
▪ Penguatan fungsi FKTP
dalam Referal system
(rujukan) melalui
peningkatan
kemampuan pelayanan
klinis Tenaga Kesehatan
di FKTP untuk
peningkatan mutu
Pelayanan kesehatan
03
04
02
01
5. KOMPETENSI/ KEMAMPUAN
FKTP
SARANA PRASARANA
SUMBER DAYA
MANUSIA
ALAT
KESEHATAN
FARMASI
NSPK (Standar
Pelayanan)
PELAYANAN
KESEHATAN
PELAYANAN
KESEHATAN
KOMPREHENSIF
DAN
BERKUALITAS
KOMPETENSI
PROFESIONAL/KLINIS
KOMPETENSI
MANAGERIAL
KOMPETENSI
INTERPROFESIONAL
KOMPETENSI SOSIAL
KULTURAL
KEPIMPINAN KLINIS KEMAMPUAN TEKNIS MEDIS
KEMAMPUAN TEKNIS PROMOSI DAN
PREVENSI
PENGUATAN KEMAMPUAN PELAYANAN DI FKTP
PPK dokter di FKTP
Clinical pathway
Peningkatan kapasitas
SDM di FKTP
6. Issu Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer dalam JKN
PELAYANAN JKN
DI FKTP
Masih tingginya
rujukan dr FKTP
ke FKRTL
Distribusi
Peserta di FKTP
Keragamanan
Kompetensi
Faskes
Tarif kapitasi
dan non
kapitasi masih
kurang
memadai
Implementasi
PKBK blm
optimal
Sarana
prasarana dan
alkes belum
sesuai standar
7. STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN DI FKTP
DAFTAR PENYAKIT
TINGKAT KEMAMPUAN
1 2 3A 3B 4A
TOTAL : 736 70 261 164 97 144
7
SKDI merupakan standar minimal kompetensi lulusan TERDAPAT 190 DIAGNOSIS PENYAKIT DALAM PPK
PPK DOKTER DI FKTP
SKDI 2012
PPK juga mengatur rujukan pada kasus penyakit dengan tingkat
kemampuan 4A masih dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan ”TACC” serta kemampuan pelayanan FKTP
Daftar Penyakit
Tingkat Kemampuan
2 3A 3B 4A
Total : 190 3 24 36 127
8. RUJUKAN MEDIK DI PELAYANAN PRIMER
Dokter di Layanan Primer dapat merujuk pasien dengan Penyakit Menular
dan Penyakit Tidak Menular yang tidak mampu dilakukan tindakan
pengobatan di Puskesmas ke Rumah Sakit dengan pertimbangan:
Time
lama
perjalanan
penyakit
Age
umur
pasien
Complication
komplikasi dari
penyakitnya,
tingkatan
kesulitan
Comorbidity
ada/tidak-nya
penyakit
penyerta
Condition
• melihat kondisi
fasilitas
pelayanan
10. PENGENDALIAN BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN JKN
PENGENDALIAN RUJUKAN KASUS NON
SPESIALSITIK OLEH FKTP
PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS KINERJA PELAYANAN
(KBK)
MELIPUTI 3 INDIKATOR
PENILAIAN
RASIO RUJUKAN RAWAT JALAN NON SPESIALISTIK (RNS)
MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR PENILAIAN KBK
TARGET RRNS: < 2 %
11. STANDAR KOMPETENSI
DOKTER INDONESIA (SKDI)
KEPMENKES 1186/2022 dan
1936/2022 TENTANG PPK BAGI
DOKTER DI FKTP
DAFTAR PENYAKIT NON SPESIALISTIK KOMPETENSI DOKTER DI FKTP
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI FKTP
RASIO RUJUKAN NON SPESIALISTIK
KUALITAS PELAYANAN DI FKTP
PENURUNAN RASIO RUJUKAN KE FKRTL MENUNJUKKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN FKTP DALAM
PENANGANAN KASUS MEDIS YANG MENJADI KOMPETENSI FKTP
12. Rasio rujukan kasus non spesialistik di rawat jalan adalah :
Jumlah rujukan kasus yang termasuk dalam SKDI (tahun 2012) level 4a di rawat
jalan yang dirujuk, dibandingkan dengan total kasus rujukan di rawat jalan, x 100%
di akhir tahun berjalan
Persentase Puskesmas dengan RNS < 2% adalah :Jumlah Puskesmas yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan dan melaksanakan PKBK (Pemenuhan Kapitasi Berbasis Kinerja)
dengan rasio rujukan kasus non spesialistik di rawat jalan ≤ 2% dibandingklan dengan jumlah
semua Puskesmas yg bekerjasama dengan BPJS pada akhir tahun berjalan dikali 100%
Definisi
Operasional
2020
2021
2022
2023
2024
Target
CAKUPAN PUSKESMAS DENGAN RASIO RUJUKAN NON SPESALISTIK
KURANG DARI 2 %
13.
14.
15.
16.
17.
18. MAN
MONEY
MATERIAL
METHODE
• Kompetensi SDM
• Pasien dan keluarga
• Jasa Pelayanan
• Kapitasi kurang
• Sarana prasarana
• Alkes /pem penunjang
• Obat-obatan
• Standar Pelayanan
• Regulasi
• Pembinaan,pengawasan
ISSUE RUJUKAN DARI FKTP KE FKRTL
19. Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil
dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang
dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter
spesialis/sub spesialis yang merawat.
PROGRAM RUJUK
BALIK
DEFINISI :
Penyakit kronis yang termasuk dalam
PRB diatur dalam Permenkes No 28
Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program JKN:
5
1. Diabetes Melitus
2. Hipertensi
3. Jantung
4. Asma
5. PPOK
6. Epilepsi
7. Skizofren
8. Stroke
9. SLE (Sindroma Lupus Eritematosus)
10. dan penyakit kronis lain yang
ditetapkan Menteri
Perpres 82 Tahun 2018 Pasal 55:
5) Pelayanan yang diberikan kepada
Peserta yang dirujuk ke FKRTL
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan paling lama 3 (tiga)
bulan.
6) FKRTL yang melakukan pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) wajib melakukan rujuk balik ke
FKTP dimana Peserta terdaftar.
20. PENYELENGGARA RUJUKBALIK
Faskes penerima rujukan, wajib merujuk kembali pasien yang telah dirujuk jika secara
medis keadaan stabil atau sudah dapat ditangani di faskes perujuk
Penyelenggaraan pelayanan rujuk balik dapat berupa Program Rujuk Balik (PRB) untuk
penyakit kronis tertentu atau pelayanan rujuk balik penyakit kronis atau akut lainnya
Melampirkan: Surat pengantar rujuk balik yang dibuat dokter spesialis/sub spesialis
Fasilitas kesehatan memastikan bahwa obat PRB mengacu kepada daftar obat
Formularium Nasional untuk Program Rujuk Balik JKN
Pelayanan program rujuk balik dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut selama 3 (tiga) bulan di
FKTP, setelah 3 (tiga) bulan peserta dapat dirujuk ke FKRTL untuk dilakukan evaluasi oleh
dokter spesialis/sub-spesialis apabila dibutuhkan
Pelayanan Obat PRB harus diberikan oleh apotek atau instalasi farmasi klinik pratama
yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berdasarkan resep yang diberikan dokter
di FKTP
21. PESERTA FKTP FKRTL
Lebih mudah memperoleh
pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan khususnya dalam
memperoleh obat-obat yang
diperlukan karena pasien tidak
harus ke RS tetapi cukup ke
FKTP
Dapat meningkatkan
kemampuan medisnya melalui
bimbingan dari dokter
spesialis/subspesialis
Mengurangi tingginya
pelayanan di RS sehingga dapat
meningkatkan kualitas
pelayanan spesialistik di RS
Mendapatkan obat mudah dan
cepat
Fokus pada kasus yang
kompleks
Fokus pada multikompleks
22. TUGAS FKTP DALAM PRB
1. Pemeliharaan dan peningkatan
kesehatan
2. Pencegahan & pengendalian
penyakit
3. Pelayanan obat program rujuk
balik
4. Pemeriksaan penunjang program
rujuk balik
5. Rujukan ke FKRTL sesuai ketentuan
KESIAPAN FKTP
1. Kompetensi (kemampuan layanan
fasyankes)
• SDM
• Bangunan dan prasarana
• Peralatan Kesehatandan pemeriksaan
penunjang
• Obat, dan bahan medis habis pakai
2. Daya Tampung
• Kapasitas menerima pasien
• Kemampuan ranap dan Tindakan
tertentu
3. Membangun jejaring dengan fasilitas
kesehatan penunjang untuk menjamin
ketersediaan obat, bahan medis habis
pakai dan pemeriksaan
24. PENUTUP
Peran FKTP dalam penyelenggaraaan pelayanan kesehatan adalah sebagai gate keeper dan
penapis rujukan, sehingga sangat penting kompetensi FKTP dalam melakukan
penatalaksanaan kasus di FKTP dan menentukan rujukan.
Kompetensi FKTP bergantung dengan ketersdiaan sumber daya di FKTP, termasuk SDM,
sarana, prasarana, alat dan obat.
Persentase FKTP (Puskesmas) dengan rasio rujukan nonspesialitik ≤ 2 % merupakan salah
satu indikator yang menunjukkan kualitas pelayanan di FKTP.
Yang terpenting adalah bagaimana dokter di FKTP mampu mengelola kasus yang datang ke
FKTP, dan melakukan penapisan rujukan sehingga rujukan ke FKRTL semakin berkurang
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemenuhan
sumber daya di FKTP baik sarana, prasarana, alkes dan obat2an termasuk dalam penguatan
kompetensi SDM baik dokter maupun tenaga kesehatan lain.
Organisasi Profesi berperan dalam melakukan pembinaan teknis medis dan bersama2
dengan Dinkes Prov/kab/kota melakukan monitoring dan evaluasi