Health Challanges

1. Jakarta, 12 Desember 2023
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Upaya Peningkatan Kualitas Layanan dan Sistem
Kesehatan Jakarta Guna Mendukung Sektor Kesehatan
Unggul dan Mandiri Menuju Jakarta Kota Global
1

2. Tantangan Pembangunan Kesehatan Kedepan
2
Transisi Demografi
Pemerataan dan Desentralisasi
Pembiayaan
Teknologi
Transisi Epidemiologi, Ancaman
Pandemi, dan Beban Ganda Gizi
Partisipasi Masyarakat
Globalisasi dan Perubahan Iklim
• Peningkatan penduduk lansia → penyakit tidak
menular dan penyakit degeneratif meningkat
• Tingginya mobilitas penduduk → penyebarluasan
penyakit menular
• Urbanisasi → penyakit menular dan tidak menular
meningkat
• Status dan kapasitas sistem kesehatan belum
merata
• Penyakit tropis terabaikan, seperti malaria dan
kusta masih ada di berbagai wilayah
• Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga
kesehatan yang tidak merata
• Kebutuhan pembiayaan kesehatan terus
meningkat
• Pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat
publik menuntut dukungan pembiayaan
pemerintah yang kuat
• Keterbatasan fiskal daerah
• Perlu mobilisasi dan inovasi pembiayaan
Penguasaan teknologi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan, kemandirian kefarmasian dan alat
kesehatan, penguatan data dan informasi, dan penemuan
kasus dan pengobatan penyakit.
Perubahan iklim berpotensi meningkatkan risiko
perkembangbiakan vektor penyakit dan dampak
kesehatan akibat bencana alam.
Peningkatan partisipasi masyarakat:
• pelembagaan kader kesehatan dalam pelayanan
kesehatan dasar dan edukasi,
• pelibatan swasta dalam jaminan kesehatan dan
industri pelayanan kesehatan dan farmasi, serta
perluasan pelayanan kesehatan.
• Pergeseran beban penyakit
• Ancaman penyakit transnasional (pandemi)
dan emerging
• Tantangan pangan: ketidaktersediaan dan
ketidakterjangkauan variasi pangan sehat,
peran pangan olahan semakin besar, dan pola
konsumsi tidak sehat

3. Baseline Pembangunan Kesehatan di Indonesia
Sangat Tinggi
Status IPM
Tinggi
Sedang
Sumber Data: BPS (2022) 61.39
65.89
65.90
66.92
68.63
69.46
69.47
69.81
70.22
70.28
70.45
70.90
71.63
71.83
71.84
72.14
72.16
72.23
72.24
72.71
72.75
72.79
72.80
72.82
73.12
73.26
73.32
73.52
73.81
76.44
76.46
77.44
80.64
81.65
Papua
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Barat
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Barat
Maluku Utara
Gorontalo
Maluku
Sulawesi Tengah
Lampung
Sumatera Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Kalimantan Selatan
Jambi
Bengkulu
Sulawesi Tenggara
Kep. Bangka Belitung
Sumatera Utara
Jawa Timur
Jawa Tengah
Aceh
Sulawesi Selatan
Jawa Barat
Sumatera Barat
Banten
Riau
Sulawesi Utara
Bali
Kep. Riau
Kalimantan Timur
DI Yogyakarta
DKI Jakarta
Indonesia
72.91
IPM tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan status “sangat tinggi”,
sedangkan IPM terendah adalah Provinsi Papua dengan status “sedang”. Kemajuan Pembangunan Kesehatan
1. Usia Harapan Hidup (UHH)
• Meningkat dari 70,2 tahun (2014) menjadi 71,4 tahun
(2019)
• HALE* meningkat: 61,7 tahun (2016) menjadi 62,55
tahun (2019)
2. Kesehatan ibu dan Anak membaik ditandai dengan
menurunnya kematian ibu dan bayi dan stunting
3. Akses Pelayanan Kesehatan meningkat
• 87% penduduk mempunyai jaminan Kesehatan
• Hampir seluruh kecamatan telah terdapat Puskesmas
73.84
62.55
10.96
8.84
Jepang
Indonesia
LE/UHH HALE Lost HALE
71,39
84,80
*HALE: Healthy life expectancy/usia harapan hidup sehat

4. 4
Tantangan
Pembangunan Kesehatan
DKI Jakarta
(Keunggulan dan Isu)

5. 5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Prevalensi stunting Puskesmas belum memenuhi standar 9 jenis nakes RS Kab/Kota kelas C belum memenuhi standar dr spesialis
Bayi yang belum dapat IDL Proporsi kasus baru TB Kab/kota endemis malaria
Obesitas Sentral
• Secara umum kondisi
DKI Jakarta lebih baik
dari mayoritas Provinsi
• Isu terbesar di DKI
Jakarta adalah kondisi
obesitas sentral yang
mencerminkan kondisi
factor risiko PTM
Perbandingan Kondisi Umum Kesehatan

6. Kapasitas Sistem Kesehatan DKI Jakarta
6
• Secara keseluruhan, kapasitas pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sudah baik.
• Kapasitas RS di DKI Jakarta sudah baik dengan memiliki 3 RS dengan kapasitas pelayanan Stroke, 6 RS dengan kapasitas pelayanan
Jantung, dan rasio TT RS yang sudah mencapai 2,79
• Namun, masih ada Puskesmas yang dapat ditingkatkan kualitasnya karena baru 16% Puskesmas yang yang mencapai akreditasi
minimal utama (bintang 4) → Pasca dilakukan restrukturisasi Puskesmas di Jakarta
Provinsi
Rasio TT per
1000 penduduk
(2022)
Puskesmas terpenuhi
9 jenis nakes (%)
(2021)
RS Tipe C dengan
minimal 7 jenis
spesialis (%)
Puskesmas
Terakreditasi
Minimal Utama
Jumlah RS dgn
Layanan
Jantung
Jumlah RS dgn
Layanan Stroke
Ketersediaan Labkesda
Jawa
Banten 1.12 51.02 81.8 20% 1 0 9 (Gap: 1 Prov)
Jawa Barat 1.12 46.35 80.8 22% 2 2 28
DKI Jakarta 2.79 105.4 - 16% 6 3 1
Jawa Tengah 1.38 81.57 94.6 35% 3 2 35
DIY 1.95 89.26 88.9 64% 1 1 6
Jawa Timur 1.33 60.97 86.7 37% 6 2 31 (Gap : 8 Kab/Kota)
Indonesia 1.65 48.86 75.3 19% 49 22 261 (Gap: 5 Provinsi, 254 Kab/Kota)

7. • Hampir seluruh Provinsi di Indonesia telah
memenuhi rekomendasi TT RS menurut WHO
terutama Provinsi DKI Jakarta sebesar 2.57
• Tingkat pemenuhan layanan juga sudah cukup
tinggi dengan angka unmet need jauh dibawah
nasional
• Kepesertaan JKN sudah > 95%
Tantangan kedepan adalah memastikan seluruh
warga DKI Jakarta dapat mengakses dengan mudah
(tanpa tekecuali) untuk memenuhi kebutuhan layanan
kesehatannya
Sumber : Kemkes 2022
0.47
1.04
1.04
1.04
1.05
1.10
1.11
1.11
1.18
1.23
1.26
1.27
1.30
1.31
1.33
1.39
1.40
1.41
1.43
1.46
1.50
1.64
1.64
1.69
1.75
1.76
1.78
1.81
1.82
1.82
1.84
1.85
1.85
1.98
2.04
2.10
2.57
2.85
2.86
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
PAPUA PEGUNUNGAN
NUSA TENGGARA TIMUR
SULAWESI BARAT
LAMPUNG
NUSA TENGGARA BARAT
PAPUA TENGAH
JAWA BARAT
BANTEN
SUMATERA SELATAN
KALIMANTAN BARAT
RIAU
JAWA TIMUR
BENGKULU
JAWA TENGAH
JAMBI
SULAWESI TENGGARA
Grand Total
MALUKU UTARA
SUMATERA BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
SUMATERA UTARA
SULAWESI TENGAH
MALUKU
PAPUA BARAT DAYA
KEPULAUAN RIAU
GORONTALO
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SULAWESI SELATAN
PAPUA SELATAN
ACEH
DI YOGYAKARTA
BALI
PAPUA BARAT
DKI JAKARTA
PAPUA
SULAWESI UTARA
Target TT RS Reformasi SKN : 1,9
Rekomendasi TT RS WHO : 1/1000
Kecukupan Kebutuhan Layanan Kesehatan
Wilayah
Unmet Need
Yankes (BPS, 2022)
Indonesia 6.09
Jawa Barat 6.62
DKI Jakarta 1.56
Maluku 4.11

8. 8
Kapasitas Rumah Sakit di DKI Jakarta sudah Memadai
• Dari 23 RS dengan akreditasi internasional
di Indonesia, 8 RS berada di DKI Jakarta
• Peran Swasta cukup signifikan dalam
memberikan pelayanan Kesehatan rujukan
di DKI Jakarta
• DKI Jakarta masih menjadi provinsi utama untuk
penanganan kasus rujukan spesialistik → terdapat
8 RS dengan kapasitas layanan penyakit katastropik
minimla utama
Nama RS Kelas Kepemilikan Strata
RS Kanker Dharmais Jakarta A Kemkes Paripurna
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta A Kemkes Paripurna
RSUP Fatmawati Jakarta A Kemkes Paripurna
RSUP Persahabatan Jakarta A Kemkes Paripurna
RS Umum Daerah Tarakan A Pemprop Utama
RS Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan
Kita Jakarta
A Kemkes Paripurna
RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr.
Mahar Mardjono
A Kemkes
Paripurna
RS Umum Daerah Pasar Minggu B Pemprop Utama
Nama Rumah Sakit Kelas Pemilik
RS Jantung dan Pembuluh Darah
Harapan Kita
A Kemkes
RSUP Persahabatan A Kemkes
RS Jakarta Eye Center A Swasta
RS Grha Kedoya B Swasta
RS Pondok Indah - Puri Indah B Swasta
RS Pondok Indah - Pondok Indah B Swasta
RS Premier Jantinegara B Swasta
RS Siloam Kebon Jeruk B Swasta
• Kapasitas dan Kemampuan layanan kesehatan di DKI Jakarta sudah memiliki modal yang baik
untuk bersaing di tingkat global
• Tantangannya adalah pemenuhan aspek amenitas lain sebagai nilai tambah layanan →
kenyamanan, keamanan, kemudahan (efisiensi), keramahan, dll

9. Keselarasan ketersediaan Puskemas antara SPA dengan tenaga kesehatan
0
20
40
60
80
100
120
Papua
Papbar
Maluku
Malut
Sulut
Kalteng
NTT
Sulteng
Sulteng
Bengkulu
Sumut
Kalbar
Sumsel
Lampung
Gorontalo
Jabar
Banten
Jambi
Kaltara
Sulbar
Kepri
Bali
Aceh
Kaltim
Riau
Jatim
NTB
Sulses
Sumbar
Kalsel
Jateng
Babel
DIY
DKI
Puskesmas dengan Dokter Puskesmas tersedia 9 Jenis Tenaga Kesehatan
9
Ketersediaan dan Kapasitas Puskesmas di DKI Jakarta
sudah Tersebar dan Memenuhi Standar
Secara keseluruhan,
Puskesmas di DKI Jakarta
sudah tersedia dokter dan
memenuhi standar 9 jenis
tenaga kesehatan
Jumlah Puskesmas di DKI
Jakarta:
315 Puskesmas
(Kemkes, 2022)
Jumlah Puskesmas di DKI Jakarta sudah banyak dan
tersebar di berbagai wilayah Kecamatan dan Kelurahan di
Jakarta
Tingkat pemenuhan standar peralatan di Puskesmas di
Jakarta masih ± 50% dari total Puskesmas (ASPAK)
Dipengaruhi oleh Tingkat pelaporan dan validitas dengan
kondisi riilnya

10. 10
0.0
0.8
5.9
8.7
9.2
13.3
13.9
14.3
14.6
15.3
17.1
23.8
24.3
26.2
28.0
31.1
31.6
35.3
36.4
36.7
37.8
38.2
39.4
40.3
41.3
43.8
44.5
44.8
46.6
48.4
51.3
51.6
54.9
60.3
63.5
70.9
75.5
98.0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Papua Pegunungan
Papua Selatan
Papua Barat Daya
DKI
Papua Tengah
Banten
Sumbar
Papua Barat
Jabar
Bali
Papua
Lampung
Kaltim
Riau
DIY
Bengkulu
Aceh
Kalbar
Sulbar
Jambi
Kaltara
Sulut
Jatim
Sumsel
Kalsel
Sulsel
Maluku
Kepri
Babel
Sumut
Sulteng
Malut
Kalteng
Sulteng
Jateng
NTT
Gorontalo
NTB
% Posyandu Aktif menurut Provinsi
• Ketersediaan Puskesmas di DKI Jakarta
sudah ada sampai di level Kelurahan
(Desa), namun peran aktif masyarakat
dalam meningkatkan derajat kesehatan di
posyandu perlu ditingkatkan
• Wilayah jawa dengan tingkat kepadatan
penduduk yang tinggi justru memiliki %
keaktifan posyandu (UKBM) yang masih
rendah
Tingkat Keaktifan Posyandu
*Kriteria Posyandu Aktif (Kemkes) yaitu memenuhi 3 kriteria:
1. melakukan kegiatan hari buka minimal 8 kali dalam setahun
dalam bulan berbeda
2. memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil dan atau
balita dan atau remaja
3. memiliki minimal 5 orang kader

11. Status Kesehatan di DKI Jakarta
© 2019 Mapbox © OpenStreetMap
30.00 70.00
Skor Tot al
INDEKS KAPASITAS KESEHATAN, mencakup :
▪ Sistem Kesehatan (Akses & cakupan pelayanan
kesehatan)
▪ Status Kesehatan (Capaian pembangunan kesehatan)
▪ Kapasitas Fiskal daerah
Provinsi Stunting
(%)
Obesitas
Sentral (%)
TB Coverage
(%)
Kab/Kota Eliminasi
Malaria
Eliminasi Kusta IDL (%) Linfaskes (%)
Jawa
Banten 20 51.02 81.8 100% (8/8 kab/kota) 100% (8/8 kab/kota) 100 86.89
Jabar 20.2 46.35 80.8 100% (27/27 kab/kota) 93% (25/27 kab/kota) 100 85.96
DKI
Jakarta
14.8 105.4 - 100% (6/6 kab/kota) 83% (5/6 kab/kota, Kepulauan
seribu)
97,65 96.89
Jateng 20.8 81.57 94.6 97% (34/35 kab/kota) 86% (30/35 kab/kota) 100 97.69
DIY 16.4 89.26 88.9 100% (5/5 kab/kota) 100% (5/5 kab/kota) 100 98.59
Jatim 19.2 60.97 86.7 100% (38/38 kab/kota) 84% (32/38 kab/kota) 95,10 96.28
Indonesia 21.6 26.6 44.63 72% (372/514 kab/kota) 78% (403/514 kab/kota) 94,60 90.21
Font Merah : capaian lebih rendah dari capaian nasional
• Berdasarkan capaian Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, beban penyakit tidak menular masih tinggi terlihat dari angka kasus
obesitas sentral yang mencapai 105% dan eliminasi kusta khususnya di Kepulauan Seribu

12. 19.3%
15.7%
13.4%
19.7%
17.6%
20.4%
16.8%
20.5%
11.9%
14.4% 14.0%
15.2%
18.5%
14.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Kepulauan Seribu Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
2021 2022
▪ Secara umum, prevalensi stunting provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dari 16,8% (2021) menjadi
14,8%;
▪ Mayoritas kabupaten/kota telah mengalami penurunan, namun Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota
Jakarta Timur mengalami kenaikan;
▪ Secara keseluruhan, prevalensi stunting di provinsi DKI Jakarta telah berada di bawah angka nasional.
Stunting Masih Menjadi Masalah
di Provinsi DKI Jakarta

13. Tingginya Kasus PTM dan Kebiasaan
Sedentary Lifestyle di DKI Jakarta
13
• Penyebab kematian dan disabilitas tertinggi di DKI Jakarta disebabkan oleh penyakit tidak menular dan faktor penyebabnya
selain dari factor metabolisme, namun juga faktor lingkungan dan perilaku (tobacco, dietary risks, malnutrition, low back pain)
• Gaya hidup sedentary cukup tinggi dengan tingkat aktivitas fisik kurang yang masih tinggi
DKI Jakarta 47,8
Nasional 33,5
Proporsi aktivitas fisik kurang pada penduduk umur>10 th
(Riskesdas 2018)

14. Sumber: Riskesdas 2018
10.3
14.9
17.0
17.3
17.4
17.6
18.7
18.7
19.1
19.3
19.5
19.9
19.9
20.2
20.4
20.4
20.7
21.4
21.8
22.1
22.4
23.0
23.3
23.7
24.1
24.4
24.4
24.6
25.8
26.1
26.2
26.4
28.7
29.8
30.2
N
u
s
a
T
e
n
g
g
a
r
a
T
i
m
u
r
N
u
s
a
T
e
n
g
g
a
r
a
B
a
r
a
t
K
a
l
i
m
a
n
t
a
n
B
a
r
a
t
L
a
m
p
u
n
g
S
u
m
a
t
e
r
a
S
e
l
a
t
a
n
J
a
m
b
i
S
u
l
a
w
e
s
i
B
a
r
a
t
K
a
l
i
m
a
n
t
a
n
T
e
n
g
a
h
S
u
l
a
w
e
s
i
S
e
l
a
t
a
n
S
u
l
a
w
e
s
i
T
e
n
g
g
a
r
a
K
a
l
i
m
a
n
t
a
n
S
e
l
a
t
a
n
B
e
n
g
k
u
l
u
M
a
l
u
k
u
P
a
p
u
a
J
a
w
a
T
e
n
g
a
h
S
u
m
a
t
e
r
a
B
a
r
a
t
S
u
l
a
w
e
s
i
T
e
n
g
a
h
D
I
Y
o
g
y
a
k
a
r
t
a
I
n
d
o
n
e
s
i
a
B
a
n
t
e
n
J
a
w
a
T
i
m
u
r
J
a
w
a
B
a
r
a
t
B
a
l
i
B
a
n
g
k
a
B
e
l
i
t
u
n
g
R
i
a
u
G
o
r
o
n
t
a
l
o
A
c
e
h
M
a
l
u
k
u
U
t
a
r
a
S
u
m
a
t
e
r
a
U
t
a
r
a
K
a
l
i
m
a
n
t
a
n
U
t
a
r
a
K
e
p
u
l
a
u
a
n
R
i
a
u
P
a
p
u
a
B
a
r
a
t
K
a
l
i
m
a
n
t
a
n
T
i
m
u
r
D
K
I
J
a
k
a
r
t
a
S
u
l
a
w
e
s
i
U
t
a
r
a
Stroke
Penyakit
Jantung
Iskemik
Diabetes Sirosis TBC
Penyakit Paru
Obstruktif
Kronis
Diare
Gagal
Jantung
Kanker
Paru
Infeksi
Saluran
Pernapasan
Bawah
Indonesia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aceh 1 2 3 4 5 6 7 10 12 9
Bali 1 2 3 5 7 4 6 8 9 12
Bangka-Belitung 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13
Banten 1 2 3 5 4 8 6 9 10 11
Bengkulu 1 2 3 4 5 6 7 10 13 12
Gorontalo 1 3 4 5 2 8 6 11 13 10
Jakarta 1 2 3 4 5 7 8 10 6 12
Jambi 1 2 3 5 4 6 7 8 9 11
Jawa Barat 1 2 3 5 4 6 7 9 8 11
Jawa Tengah 1 2 3 4 6 5 7 8 9 11
Jawa Timur 1 2 4 3 7 5 6 9 8 10
Kalimantan Barat 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12
Kalimantan Selatan 2 1 3 5 4 7 9 6 13 10
Kalimantan Tengah 2 1 3 4 5 7 6 9 11 13
Kalimantan Timur 1 2 3 4 5 8 15 13 6 14
Kalimantan Utara 3 2 1 6 19 4 16 20 7 10
Riau 1 2 3 4 6 8 7 11 9 10
Lampung 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10
Maluku 1 2 5 6 3 8 4 12 14 10
Maluku Utara 1 2 4 5 3 9 7 10 13 8
Nusa Tenggara Barat 1 2 4 3 5 6 7 8 11 9
Nusa Tenggara Timur 1 2 3 5 4 6 7 10 12 9
Papua 1 2 4 6 5 12 7 15 14 9
Papua Barat 1 2 3 5 4 9 12 13 11 8
Kepulauan Riau 1 2 3 4 5 8 9 13 10 11
Sulawesi Barat 1 2 3 4 5 8 7 10 14 9
Sulawesi Selatan 1 2 3 5 6 4 7 8 10 9
Sulawesi Tengah 1 2 3 6 4 7 9 11 13 5
Sulawesi Tenggara 1 2 3 4 5 8 7 10 11 9
Sulawesi Utara 1 2 3 4 6 5 7 8 9 12
Sumatera Barat 1 2 3 5 6 4 7 8 9 12
Sumatera Selatan 1 2 3 5 4 6 8 10 9 11
Sumatera Utara 1 2 3 4 7 5 8 12 10 11
DI Yogyakarta 1 2 3 4 6 5 8 7 9 10
• Secara umum, penyebab kematian di seluruh provinsi adalah
PTM (stroke, penyakit jantung iskemik, diabetes)
• Prevalensi obesitas dewasa di Jakarta tergolong paling tinggi
Penyebab Kematian Antar Provinsi, 2019
Sumber: IHME
Prevalensi Obesitas Dewasa Antar Provinsi, 2018
Masalah Overnutrition Meningkat dan Menjadi Faktor
Risiko Berbagai Penyebab Kematian

15. 15

16. 16
Perbandingan Kualitas Lingkungan DKI Jakarta
dengan Provinsi lain
Kondisi Kualitas Udara Jakarta Saat ini
Kualitas udara di Jakarta terus memburuk
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,
dengan parameter dominan PM10, PM2.5,
O3, SOx.
Pada 11 Desember 2023
Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang masih
memiliki kualitas udara yang kurang baik bagi kesehatan
dengan peringkat ke-4 di Indonesia

17. 17
Kota Global:
Pengembangan
Kota Sehat

18. • Wina (Austria) menjadi kota paling layak huni tahun 2023 berdasarkan
aspek stabilitas, kesehatan, pendidikan, infrastuktur, budaya, & lingkungan
• Jakarta berada di peringkat 139 dari 173 kota yang disurvei → Terdapat
peningkatan ranking dibandingkan 2022
Kota Paling Layak Huni di Dunia
Gaya hidup bersepeda di Amsterdam memberikan dampak
baik bagi kesehatan masyarakat & ekonomi di Belanda
• Peningkatan UHH sebesar 0.5 tahun
• Mencegah 6500 kematian per tahun
• Kontribusi 3% PDB Belanda (Rasio kepemilikan : 1,3
sepeda per Penduduk)
Sumber : Fishman, E., Schepers, P., Kamphuis, C.B.M. Dutch cycling: Quantifying
the health and related economic benefits, Am J Public Health. 2015;105(8):e13-e15
Benchmarking Lifestyle
dengan Negara Lain

19. Framework Kota Sehat dalam
Pengembangan IKN Baru
Pengembangan framework kota sehat
perlu mempertimbangkan 3 komponen,
mencakup:
1. Individu
2. Masyarakat
3. Lingkungan
*Pengembangan framework kota sehat (healthy city) di IKN didasarkan pada:
1) Model Kota Sehat WHO, 2) Cardiff Healthy City, dan 3) Strategi Kota sehat Vancouver
PHC berbasis Kebijakan Wilayah Dasar dalam
Pengembangan Kota

20. ✓ Pengembangan fasilitas multifungsi
skala RT/RW sebagai tempat interaksi
sosial, pemberdayaan masyarakat,
pelaksanaan program kesehatan, serta
mitigasi bencana kesehatan (seperti
balai warga, gedung pertemuan, taman
dll)
✓ Program olah raga bersama skala
komunitas
✓ Penyediaan rumah ibadah yang
memadai
Usulan Desain Kota Sehat - Komponen Individu
Aktif Bergerak
✓ Pedestrian alley setiap 40-50 m
✓ Jalur pejalan kaki dan jalur pesepeda sesuai
standar
✓ Konektivitas antar moda
✓ RTH dalam radius tempuh 5 menit berjalan
kaki
✓ Insentif bagi pengembangan kawasan komersil
yang menyediakan jalur pejalan kaki dan jalur
pesepeda sesuai standar
✓ Kampanye publik
✓ Sarana olahraga umum terbuka pada radius 5
menit berjalan kaki
Pencegahan Penyakit
✓ Vaksin/imunisasi rutin
✓ Deteksi dini penyakit gratis secara berkala bagi
seluruh penduduk
✓ Peningkatan health literacy
Budaya Bersih & Sehat
✓ Tempat sampah terpilah setiap 40 meter jalur
pejalan kaki
✓ Sanksi dan tindak bagi pelanggar kebersihan
✓ Fasilitas cuci tangan di setiap fasilitas publik
✓ Pengembangan taman bermain dan
taman kota
✓ Penyediaan Puskesmas dan Rumah
Sakit yang mampu menangani
gangguan kesehatan mental
✓ Penyediaan lapangan kerja di sektor formal dengan
jaminan kesehatan yang memadai dan sistem kerja
fleksibel
✓ Pengembangan sistem pemberian izin dan lisensi bagi
sektor informal (termasuk vendor pangan sehat)
✓ Program penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi
setiap penduduk IKN
Mental & Pikiran yang Sehat
Memiliki sumber penghidupan yang layak
untuk hidup sehat dan perlindungan dari
resiko kerentanan akibat masalah kesehatan
Hubungan Sosial & Spiritual
yang Baik & Sehat

21. Faskes Primer yang Mudah
diakses dan Berkualitas
Faskes Rujukan sesuai Kebutuhan
Kemandirian Farmalkes
Pemenuhan kebutuhan dasar di
faskes
Pengelolaan limbah medis
✓ Klinik/Puskesmas dalam radius 10
menit berjalan kaki
✓ Perencanaan zona RS radius 100 m
dari titik transportasi umum
✓ Penyediaan RS yang salah satunya
berstandar internasional dan
dilengkapi dengan layanan
unggulan
✓ Pengembangan sistem rujukan
berbasis kompetensi
✓ Pengembangan sistem pengelolaan
limbah medis yang aman dan
berkelanjutan
✓ Listrik, internet & jalan menuju dan
di fasyankes yang berkualitas &
memadai
✓ Insentif bagi swasta yang
mengembangkan farmalkes dalam
negeri
✓ Subsidi pemanfaatan sediaan
farmalkes dalam negeri
✓ Pengembangan riset dan sediaan
farmalkes dalam negeri
Digital Health yang Baik &
Menyeluruh
Tenaga Kesehatan Berkualitas &
Memadai
✓ Digitalisasi dan integrasi sistem
informasi
✓ Pengembangan portal informasi
dan pelayanan kesehatan terpadu
yang mudah diakses
✓ Digitalisasi pencatatan dan
pelaporan informasi kesehatan
✓ Pengembangan pusat pelatihan dan
pendidikan tenaga kesehatan
✓ Pengembangan
universitas/perguruan tinggi untuk
meningkatkan produksi tenaga
kesehatan termasuk dokter spesialis
(seperti peningkatan kuota beasiswa
dengan penempatan bagi tenaga
kesehatan)
Health Security Kota
✓ KKP dengan kapasitas yang
memadai
✓ Sistem surveilans yang terintegrasi
berbasis teknologi, laboratorium,
dan masyarakat , serta real-time
✓ Laboratorium yang memenuhi
standar minBSL-2 dan mampu
Whole Genome Sequencing (WGS)
RTH yang Memadai dan Tersebar Merata
✓ Program perencanaan kawasan hunian
yang dilengkapi dengan akses
terhadap taman skala komunitas
✓ Penerapan aturan minimal Koefisien
Dasar Hijau >80% pada taman
✓ Program pelestarian ekosistem taman
dan hutan kota
✓ Penyediaan alat olahraga di fasilitas
publik yang ramah bagi segala usia
Seperangkat Peraturan yang Memadai
✓ Penyusunan peraturan terkait
perencanaan dan perwujudan untuk
mendukung pelaksanaan kota sehat
Usulan Desain Kota Sehat - Komponen Lingkungan (1)

22. Perumahan Sehat & Layak Huni
Sistem Pengelolaan Sampah & Limbah yang Baik
Sanitasi Prima & Bebas Banjir
Akses yang Baik terhadap
Lingkungan Alami
Penyediaan Pangan Sehat & Berimbang
✓ Program pertanian perkotaan dan pangan
sehat di lingkungan perumahan (termasuk
urban farming)
✓ Program perencanaan kawasan pertanian
dengan mempertimbangkan sempadan
pertumbuhan perkotaan untuk memperluas
akses pangan sehat
✓ Pengembangan pasar bersih bahan
makanan pada skala lingkungan atau
radius 10 menit berjalan kaki
Ketercukupan Gizi Masyarakat yang Baik &
Merata
✓ Peningkatan program pemberdayaan masyarakat
melalui kader-kader kesehatan untuk mendukung
program kesehatan
Usulan Desain Kota Sehat - Komponen Lingkungan (2)
Sistem Keamanan Pangan Terpadu
✓ Penerapan sistem pengawasan keamanan
pangan yang ketat
✓ Penyediaan laboratorium yang memiliki fungsi
pengujian mutu dan keamanan pangan
✓ Penyediaan air bersih dan sanitasi
(komunal dan individu) di setiap
kawasan
✓ Penetapan standar minimum luas
bangunan tinggal >33m2
✓ Memiliki ventilasi dan akses sinar
matahari yang baik
✓ Penyediaan hunian yang jauh dari
sumber penyakit (TPS, industri dengan
limbah berbahaya)
✓ Penataan kawasan yang menghindari air
tergenang dan tanaman yang menjadi
tempat perkembangbiakan vektor
penyakit termasuk nyamuk.
✓ Penanaman tanaman repellent nyamuk
di sepanjang fasilitas publik dan
kawasan permukiman
✓ Tutupan Hijau Kota >30% dan
pengembangan sabuk hijau kota
sebagai langkah anti-sprawl
development
✓ Pengembangan sistem penyediaan
air dengan sumber air
berkelanjutan
✓ Pelaksanaan KDH bagi
bangunan/lahan privat minimum
20%
✓ Penetapan dan pelaksanaan
kebijakan dan regulasi terkait
pembangunan rendah karbon
✓ Penyediaan Pusat Pengelolaan Sampah yang
mampu memilah dan memisahkan sampah
organik dan berbagai sampah anorganik
✓ Pengembangan tempat pembuangan dan
pengolahan sampah organik yang berkelanjutan
✓ Program pembangunan sumur
resapan di setiap rumah
tunggal/landed

23. RS Pusat Rujukan Nasional
Academic Health System (AHS)
Jaminan Mutu dan Berstandar
Internasional
Smart Hospital
Green Hospital; hemat energi,
penggunaan teknologi ramah lingkungan Security System; standar keamanan
tertinggi
Disaster preparedness
Difable friendly
RS Eco-Friendly

24. 24
Rancangan RPJP-N
2025-2045

25. 8 (Misi) Agenda Pembangunan: Transformasi Menyeluruh
25
Transformasi
Menyeluruh untuk
Menuju Indonesia
Emas 2045
Transformasi Indonesia
1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
Landasan Transformasi
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Kerangka Implementasi Transformasi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah
Lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan

26. Strategi utama untuk mewujudkan Health For All adalah penguatan pelayanan kesehatan primer (dasar) mencakup 1)
pendidikan kesehatan; 2) penyediaan makanan dan gizi; 3) air bersih dan sanitasi dasar; 4) KIA dan KB; 5) imunisasi; 6)
pencegahan dan pemberantasan penyakit endemik; 7) pengobatan penyakit-penyakit umum dan cidera; dan 8) penyediaan
obat esensial.
Sektor Kesehatan
mendorong pemerintah pusat dan daerah
serta swasta untuk menerapkan pembangunan
berwawasan kesehatan dan mendorong hidup
sehat termasuk pengembangan standar dan
pedoman untuk sektor nonkesehatan.
Namun Kebijakan yang ada
saat ini belum berjalan
optimal
Selain sektor kesehatan, Health For All dapat terwujud jika didukung dengan
pemberdayaan masyarakat dan peran sektor lainnya seperti :
Pertanian Pangan Industri Pendidikan
Perumahan
dan
pemukiman
Pekerjaan
Umum, dll
Peningkatan KIA Perbaikan Gizi
Pengendalian
penyakit
Pembudayaan
Germas
Penguatan
sistem kesehatan
dan POM
Upaya melibatkan lintas-sektor
dan pemberdayaan masyarakat
telah menjadi salah satu strategi
dalam RPJP 2025-2045
Pelibatan Lintas Sektor dalam Pembangunan Kesehatan

27. Arah Pembangunan Kesehatan dalam RPJPN
27
Target
2045
Baseline
2025
Indikator
Usia Harapan Hidup
(tahun)
74,43 80,00
Prevalensi stunting
pada balita (%)
Insidensi TBC
(per 100.000 penduduk)
Cakupan kepesertaan
Jaminan Sosial Kesehatan
(%)
13,5 5,0
274 76
98,0 99,5
Angka Kematian Ibu
(per 100.000 kelahiran hidup)
115 16
Untuk Setiap Penduduk
(dapat hidup sehat pada
seluruh siklus hidup, wilayah
dan kelompok masyarakat)
Pada Semua Layanan
(pelayanan Kesehatan
mencakup promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif, paliatif
terjangkau dan berkualitas)
Oleh Semua
Pemangku Kepentingan
(pemerintah, NGO, pelaku
usaha, masyarakat)
Kesehatan
untuk
Semua

28. Meningkatkan upaya kesehatan
Mewujudkan sistem kesehatan
yang tangguh dan responsif
i. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya
promotif dan preventif;
ii. Pengendalian konsumsi dan peredaran produk yang
memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;
iii. Jaminan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan;
iv. pengembangan kebijakan keluarga berencana secara
komprehensif;
v. perluasan investasi pelayanan kesehatan primer yang
komprehensif sampai dengan tingkat desa dan kelurahan;
vi. pemerataan pelayanan kesehatan mencakup promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif yang berkualitas;
dan
vii. pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang
berkelanjutan.
i. penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan;
ii. pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan kesehatan
berkualitas, kompeten, dan responsif secara merata berbasis
kondisi wilayah;
iii. peningkatan secara signifikan pembiayaan kesehatan yang
berkelanjutan;
iv. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan;
v. penguatan riset, data dan informasi dalam kebijakan berbasis
bukti, dan penerapan teknologi dan inovasi bidang kesehatan;
vi. penataan kembali sistem kesehatan; dan
vii. restrukturisasi urusan dan kewenangan pemerintah pusat dan
daerah di bidang kesehatan termasuk skema pembiayaan dan
pengelolaan tenaga kesehatan.
Highlight Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan

29. 29
REFLEKSI
1
2
3
4
Kapasitas pelayanan kesehatan yang adekuat perlu diimbangi dengan penguatan sistem
jejaring dan rujukan untuk memastikan setiap fasyankes berfungsi optimal
Menuju kota global yang sehat dan menunjang faskes yang berkualitas, aspek
amenitas seperti kenyamanan, kemudahan dan keramahan perlu direalisasikan
Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan fungsi partisipasi
dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan
Peningkatan sarana prasarana yang menjadi enabler untuk hidup sehat seperti
taman, sarana konektivitas antar moda, pedestrian, dll
5
Jakarta sebagai kota global perlu diimbangi dengan kualitas lingkungan yang
sehat dan mengantisipasi kondisi perubahan iklim
6
Digitalisasi menjadi kunci dalam kemudahan akses dan konektivitas berbagai
aspek kehidupan termasuk kesehatan (Telemedicine, Sistem Rujukan Digital,
Teknologi Kesehatan)

30. 30

31. Membangun Ketahanan, Kemandirian, dan Kedaulatan
Pangan dalam Rancangan RPJPN 2025-2045
31
Peningkatan SDM Peningkatan pusat
pendidikan & teknologi
Pemerataan
infrastruktur/penunjang
Peningkatan produktivitas &
intensitas pertanaman
Peningkatan
investasi
Pengendalian konversi lahan, pengembangan
pertanian kota & pemaduan pertanian maritim
Pengembangan sumber
pangan alternatif
Peningkatan keterkaitan
pada industri & jasa
Peningkatan produktivtas tenaga
kerja pertanian
Strategi Pemantapan Ketahanan Pangan
Sasaran Tahun 2045
Sistem ketahanan pangan yang mandiri
& berkelanjutan
Terjaganya swasembada karbohidrat
& protein
Meningkatnya kesejahteraan petani
& nilai tambah komoditi pertanian

32. Komitmen Perbaikan Gizi dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang ke Depan
Ketahanan Sosial Budaya & Ekologi
• pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang
cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman;
• peningkatan asupan zat gizi mikro yang penting
untuk SDM berkualitas dan produktif melalui
pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi
pangan skala luas (large scale food
fortification/LSFF);
• penjaminan akses dan keterjangkauan pangan
dan gizi terutama pada anak dalam periode
1000 hari pertama kehidupan (HPK), …
Transformasi Sosial
• penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro,
percepatan penuntasan permasalahan stunting, dan
kelebihan gizi melalui peningkatan pola konsumsi pangan
yang beragam, pengayaan zat gizi, dan jaminan gizi
pada periode 1000 hari pertama kehidupan;
• penguatan sistem pengawasan obat dan makanan
dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan
siber dan farmakovigilans;
• penguatan riset, data dan informasi dalam kebijakan
berbasis bukti, dan penerapan teknologi dan inovasi
bidang kesehatan;

34. Dilema peran sektor transportasi
Transportasi
sebagai kebutuhan
& keinginan
masyarakat
Sebagai salah satu
penggerak roda
ekonomi , aktivitas
transportasi akan
meningkat dengan
kenaikan populasi dan
kekayaan penduduk
Sektor transportasi
merupakan salah satu
sumber polusi udara
dan berkontribusi dalam
memperburuk
kesehatan dan kualitas
hidup masyarakt
Transportasi
sebagai ancaman
masyarakat
Polusi Udara
Polusi yang dihasilkan
dari aktivitas sektor
transportasi
Produktivitas dan
Angka HarapanHidup
(AHH)
Kesehatan
Indikator sosio-ekonomi,
direpresentasikan oleh
variabel jumlah populasi
dan PDB
Pergerakan komuter,
sarana, dan prasarana
transportasi
+
+
–
–
Sektor Transportasi
Populasi dan PDB

35. Kelompok umur Durasi Tingkat intensitas
Anak – anak dan remaja
(5-17 tahun)
Min 60 menit/hari intensitas sedang - tinggi
Dewasa
(18-64 tahun)
Min. 150 – 300 menit/minggu intensitas sedang
Min. 75 – 150 menit/minggu intensitas tinggi
Lansia
(≥65 tahun)
Min. 150 – 300 menit/minggu intensitas sedang
Min. 75 – 150 menit/minggu intensitas tinggi
Ibu hamil dan melahirkan Min. 150 menit/minggu intensitas sedang
Dewasa dan lansia dengan penyakit
kronis
(≥18 tahun)
Min. 150 – 300 menit/minggu intensitas sedang
Min. 75 – 150 menit/minggu intensitas tinggi
Anak-anak dan remaja dengan
disabilitas
(5 – 17 tahun)
Min. 60 menit/hari intensitas sedang - tinggi
Dewasa dengan disabilitas
(≥18 tahun)
Min. 150 – 300 menit/minggu intensitas sedang
Min. 75 – 150 menit/minggu intensitas tinggi
Doing some
physical activity
is better than
doing none.
Mengurangi waktu yang dihabiskan
untuk aktivitas sedentary
(termasuk screen time)
Memperbanyak dengan aktivitas
fisik (termasuk aktivitas fisik
dengan intensitas rendah
Rekomendasi Aktivitas Fisik
Berdasarkan WHO Guideline

36. Pengembangan IKN mengusung prinsip “forest city” ,
kota 10 menit, ramah pedestrian & pesepeda yang
didominasi struktur lanskap Ruang Terbuka Hijau
(RTH) & konektivitas antarmoda yang mendukung
gaya hidup aktif dan sehat
Gaya hidup bersepeda di Amsterdam memberikan dampak
baik bagi kesehatan masyarakat & ekonomi di Belanda
• Peningkatan UHH sebesar 0.5 tahun
• Mencegah 6500 kematian per tahun
• Kontribusi 3% PDB Belanda (Rasio kepemilikan : 1,3
sepeda per Penduduk)
Sumber : Fishman, E., Schepers, P., Kamphuis, C.B.M. Dutch cycling: Quantifying the health
and related economic benefits, Am J Public Health. 2015;105(8):e13-e15
Benchmarking Budaya Hidup Sehat di Negara Lain
& Desain IKN