More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Similar to Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS (20)
More from ditjenyankes
More from ditjenyankes (10)
Recently uploaded
Recently uploaded (7)
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
- 1. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN MUTU DAN STANDAR PELAYANAN RS Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- 2. UPAYA PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PADA SUPPLY SIDE YANG BERKELANJUTAN Paradigma Sehat Penguatan Yankes TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN Kuratif- rehabilitatif Promotif- preventif AKSES PEL KESEHATAN YANG BERMUTU PEMBIAYAAN KOMPETENSI FASKES STANDAR PELAYANAN MINIMAL BEBAN PENYAKIT
- 3. Penyebab Utama dari Beban Penyakit, 1990 - 2015 Masalah Kesehatan di Indonesia • Tahun 1990: PENYAKIT INFEKSI (ISPA, TB, Diare) menjadi penyebab kematian dan kesakitan • Sejak Tahun 2010: PENYAKIT TIDAK MENULAR (stroke, kecelakaan, jantung, kanker, diabetes) menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan Sumber: Double Burden of Disease & WHO NCD Country Profiles (2014) Keterangan: Pengukuran Beban Penyakit dengan Disability-adjusted Life Years (DALYs) hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematian prematur TRANSISI EPIDEMIOLOGI
- 4. PROGRAM INDONESIA SEHAT P E N D E K A T A N K E L U A R G A di Indonesia telah terdata dan dilakukan intervensi awal oleh tim PIS-PK s/d Tahun 2018 22Juta Keluarga PIS-PK telah dilaksanakan sejak tahun 2016 pada 9 Provinsi di 64 Kabupaten/Kota pada 470 Puskesmas Prioritas. Pada Tahun 2017 dilaksanakan pada 34 Provinsi di 514 Kabupaten/Kota pada 2.926 Puskesmas. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT Germas dicanangkan pada tahun 2016 dan disosialisasikan di 100 Kabupaten/Kota , kemudian pada Tahun 2017 di 180 Kabupaten/Kota. Komitmen Daerah dalam implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 220 Kab/Kota UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF MELALUI PIS-PK DAN GERMAS
- 5. Kesenjangan kemampuan pelayanan wilayah barat dan wilayah timur Jumlah Penduduk Indonesia Timur (17 Provinsi): 50.163.351 61 335 1103 586 144 10 67 298 175 67 Sumber: RS Online, Juli 2018 KESENJANGAN KEMAMPUAN LAYANAN
- 6. FASILITAS RADIOTERAPI DI INDONESIA Sumber: Perhimpunan Onkologi Radiasi (PORI) Tahun 2018 tersebar di 16 Provinsi 44 Center (49 LINAC, 16 Cobalt, 1 Tomo)66 Unit SUMUT: 1 Center 1 Linac RIAU: 1 Center 1 LinacSUMBAR: 1 Center 1 Linac 1 Cobalt SUMSEL: 1 Center 1 Cobalt LAMPUNG: 1 Center 1 Linac DKI JAKARTA: 10 Center 16 Linac 1 Tomo JABAR: 3 Center 3 Linac 1 Cobalt JATENG: 8 Center 8 Linac 8 Cobalt YOGYAKARTA: 2 Center 4 Linac JATIM: 5 Center 6 Linac 3 Cobalt BALI: 1 Center 1 Cobalt KALSEL: 1 Center NTB: 1 Center 1 Linac SULSEL: 2 Center 2 Linac SULUT: 1 Center 1 Cobalt KALTIM: 1 Center 1 Linac
- 7. RPJMN I 2005 -2009 Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015 -2019 RPJMN IV 2020 -2025 KURATIF- REHABILITATIF PROMOTIF - PREVENTIF ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
- 8. UPAYA PENINGKATAN MUTU DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN PENGUATAN FASKES • Pemenuhan sarana, prasana, alat kesehatan, dan kebutuhan obat (farmasi) kompetensi • Tata kelola dan kepemimpinan • Mutu Akreditasi PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN • Meningkatkan Kompetensi klinis dan Kompetensi manajerial • WKDS • Insentif remunerasi PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi untuk memperluas dan mempermudah akses baik masyarakat maupun internal RS layanan berbasis IT
- 9. KOMPETENSI FASKES Sarana PELAYANAN KESEHATAN Prasarana Alat Kesehatan Farmasi Sumber Daya Kesehatan Sistem Pelayanan dan sistem rujukan Mutu melalui akreditasi RS KOMPETENSI MANAJERIAL KEPEMIMPINAN KLINIS KEMAMPUAN TEKNIS MEDIS DISTRIBUSI AKSES DAN MUTU KOMPETENSI INTERPROFESIONAL KOMPETENSI PROFESIONAL (KLINIS) KOMPETENSI FASKES
- 10. Tahun Capaian 1988 Implementasi Gugus Kendali Mutu 1989 Pengembangan Quality Assurance oleh PERSI 1994 Implementasi Total Quality Management (TQM) 1995 Akreditasi Rumah Sakit oleh KARS, dimulai dari 5 layanan, 12 layanan and 16 layanan 2004 Sertifikasi ISO 9001:2000 untuk fasilitas kesehatan 2005 Gerakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit oleh PERSI dan Kementerian Kesehatan 2007 Uji kompetensi dokter dan dokter gigi 2007 Jakarta Declaration on Patients for Patient Safety in Countries of the South-East Asia Region 2008 Permenkes tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) RS 2009 Permenkes tentang Rumah Sakit Kelas Dunia dan JCI ditetapkan sebagai lembaga independen yang melakukan akreditasi RS internasional di Indonesia. 2012 Akreditasi Laboratorium Kesehatan oleh KALK 2012 Permenkes tentang akreditasi RS dan dimulainya implementasi akreditasi RS dengan KARS versi 2012 (diadaptasi dari JCI edisi 4) 2014 Implementasi JKN 2015 Permenkes tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 2016 Pembentukan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan 2017 KARS diakui oleh ISQUA sebagai badan akreditasi internasional dan diluncurkannya Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 2017 Tahap Awal Penyusunan NQPS Indonesia Pencapaian Penting Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
- 11. • Berbagai pengukuran mutu telah dilakukan oleh berbagai institusi, • SPM-RS , Indikator Mutu RS (Kemenkes), • Indeks Kepuasan Masyarakat di fasyankes (KeMen PAN), • Indeks Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan KBK (BPJS) • IKI, IKT (Dirjen Yankes pada RS Vertikal) • Akreditasi RS dengan indikator mutu area klinis, manajemen dan keselamatan pasien (KARS), • Indikator keselamatan pasien (KNKP RS), dll KEBIJAKAN DAN STRATEGI MUTU NASIONAL Kurang atau tanpa koordinasi antar satu pengukuran dengan pengukuran yang lain Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan Sumber: Handbook For National Quality Policy and Strategy; WHO 2017 DIMENSI MUTU YANG DIUKUR Effectiveness Efficiency Equity Accersibl e Patient Centerednes s Safety INTEGRATED QUALITY KEBIJAKAN DAN STRATEGI MUTU NASIONAL (DEFINISI, DIMENSI, INDIKATOR, AKREDITASI)
- 12. STRATEGI NASIONAL MUTU PELAYANAN KESEHATAN Referensi : WHO Handbook The Eight Elements of the National Quality Policy & Strategy Process Defining and aligning with national health goals and priorities Developing local Definition of Quality Stakeholder mapping and engagement Situational analysis to determine the state of quality and guide the policy ? Selection of improvement methodsand interventions Development and Clarification of Governance and Organizational Structures for Quality Selection of Quality Indicators and core measures Development of Health Management Information Systems and data systems
- 13. Pasal 3 (1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali. Pasal 4 (1) Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri. (2) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah terakreditasi oleh lembaga International Society for Quality in Health Care (ISQua). Permenkes 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi RS AKREDITASI RUMAH SAKIT UU No. 44/2009 : Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib terakreditasi secara berkala 3 tahun sekali
- 14. JKN: Permenkes 71/2013 99/2015, • FKTP kerjasama dengan BPJS harus terakreditasi 2021 • Rumah sakit kerjasama dengan BPJS harus terakreditasi 2019 REGULASI AKREDITASI FASYANKES AKREDITASI RUMAH SAKIT AKREDITASI LABKES AKREDITASI FKTP • UU No. 44/2009: Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit wajib Akreditasi 3 tahun sekali terakreditasi berkala. • Permenkes 34 tahun 2017 tentang akreditasi RS • KMK 364/ 2003 tentang Laboratorium Kesehatan • PMK Nomor 411/Menkes/PER/III/2012 pasal 6.b tentang Laboratorium Klinik mempunyai kewajiban untuk mengikuti akreditasi laboratorium • KMK 298/2008 tentang Pedoman Akrditasi Laboratorium Kesehatan • Diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) setiap 5 (lima) tahun. PMK No 46 tahun 2015 Pasal 1, ayat 1: Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi Diselenggarakan oleh Komite Akreditasi FKTP
- 15. Paripurna 43% Utama 8% Madya 5% Dasa r Perdana 42% Status Akreditasi RS 1.607 RS Terakreditasi dari 2.831 RS di Indonesia Paripurna 688 Utama 124 Madya 82 Dasar 38 Perdana 675 Data : Web KARS 24 Oktober 2018 95% 3% 2% RS KELAS A Paripurna Utama Madya Dasar Perdana 87% 6% 4% 3% 0% RS KELAS B Paripurna Utama Madya Dasar Perdana 37% 9% 5%3% 46% RS KELAS C Paripurna Utama Madya Dasar Perdana 10% 5% 7% 2% 76% RS KELAS D Paripurna Utama Madya Dasar Perdana CAPAIAN MUTU RUMAH SAKIT MELALUI AKREDITASI
- 16. RS Kelas A, B RS Kelas C dan D FKTP Klinik Utama KAPITASI INA CBGsPNPK, CP DAN PPK Pelayanan Kesehatan Sub Spesialistik oleh dokter sub spesialis di Faskes Tingkat lanjutan (RS Kelas A dan B) Pelayanan Kesehatan Spesialistik oleh dokter spesialis di Faskes Tingkat lanjutan (RS Kelas C dan D, Klinik Utama) Pelayanan Kesehatan Dasar oleh Faskes Tingkat pertama (Puskesmas, RS Kelas D Pratama) Arah perubahan Perijinan rumahsakit Jenis dan jumlah SDM Kewenangan SDM Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan Proporsi tempat tidur Ijin khusus penyelenggaraan Kewenangan Faskes Reviu kelas rumah sakit Pendelegasian • Revisi Permenkes No.56 Tahun 2014 Klasifikasi dan perijinan RS PENATAAN RUJUKAN BERJENJANG • Revisi Permenkes 75 tentang Puskesmas • Revisi permenkes 001 th 2012 tentang rujukan • Revisi permenkes 2052 th 2011 tentang ijin praktek ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN FASKES
- 17. PATIENT SAFETY EFFECTIVE EFFICIENT PATIENT SATISFACTION DPJP PASIEN KELUARGA APOTEKER NUTRISIONIS DIETISIEN TEKNISI MEDIS LAINNYA TERAPIS FISIK PSIKOLOGI KLINIS PERAWAT/ BIDAN Sumber: dr. Nico Lumenta (KARS) Profesional Pemberi Asuhan (PPA) PPA Tugas Mandiri Tugas Kolaboratif Tugas Delegatif PROSES PELAYANAN KOLABORASI INTERDISIPLIN
- 18. Source: Rathert, Cheryl. Marry D. Wyrwich, Suzanne Austin Boren. Patient-Centered Care and Outcomes: A Systematic Review of the Literature. Medical Care Research and Review. 2012; 351-379 Reduced length of stay Lower cost per case Decreased adverse events Higher employee retention rates Reduced operating costs decreased malpractice claims Increase market share Hospital that provide patient-centered care reap a number of financial benefits, including: PATIENT-CENTERED CARE AND OUTCOMES
- 19. PENGUKURAN INDIKATOR MUTU RUMAH SAKIT
- 20. 0.00% 3.00% 6.00% 9.00% 12.00% JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 Penundaan Operasi Elektif Capaian Target 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 Realisasi Target Ketepatan Jam Visite dokter Spesialis Definisi operasional Operasi elektif adalah waktu yang diperlukan pasien sejak dijadwalkan operasi sampai dengan dilakukannya operasi elektif. Jika tidak dilakukan sesuai jadwal maka disebut terjadi penundaan. Numerator Jumlah pasien yang mengalami penundaan operasi elektif. Denominator Jumlah tindakan operasi elektif. Definisi operasional Visite dokter spesialis adalah kunjungan dokter spesialis setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan waktu kepada setiap pasien yang menjadi tanggung jawabnya, yang dilakukan antara jam 08.00 sampai dengan 14.00. Numerator Jumlah visite dokter spesialis antara jam 08.00 sampai dengan 14.00 yang disurvei. Denominator Jumlah pelaksanaan visite dokter spesialis yang disurvei. PEMANTAUAN MUTU
- 21. KEWAJIBAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (Permenkes No. 34 tahun 2017 Akreditasi RS) Mendukung, Memotivasi, Mendorong dan Memperlancar Proses Akreditasi Memberikan Dukungan Pembiayaan Akreditasi Rumah Sakit Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit
- 22. • Standar fasilitas medik • Standar fas non medik • Standar SDM • Tarif • MUTU (Akreditasi) • dll • PNPK • PPK • CP Input OutputProses EFISIENSI COST EFFECTIVENESS INDIKATOR MUTU PELAYANAN HTA • Pelaporan insiden KP • Kecepatan mengatasi komplain, • Penundaan operasi elektif • Infeksi luka operasi • Kepuasan pasien • dll MEMBANGUN STANDAR PELAYANAN
- 23. Perpres No.82 Tahun 2018 Pasal 92-95 Peserta BPJS Kesehatan Faskes / pemberi Pelayanan Kesehatan Penyedia Obat dan Alat Kesehatan Regulator / Pemangku Kepentingan Lainnya Pasal 92 ayat (2) secara spesifik menyatakan “kecurangan (fraud) termasuk penyalahgunaan pelayanan kesehatan yang disebabkan karena perilaku pemberi pelayanan kesehatan” Penguatan di Fasilitas Kesehatan dan Organisasi Profesi Pelaku Fraud Tim Bersama (KPK – Kemenkes – BPJS Kes) sebagai pelaksana Pencegahan, Deteksi dan Penyelesaian Revisi Permenkes no. 36 tahun 2016 tentang Pencegahan Fraud dalam JKN PENGENDALIAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM JKN
- 24. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS MEDIS TEKNIS PERUMAHSAKITAN (INTERNAL RS) (EKSTERNAL) NON-TEKNIS PERUMAHSAKITAN UU RI No.44 Tahun 2009 tentang RS (Pasal 55) KEMENTERIAN KESEHATAN (TENAGA PENGAWAS) DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
- 25. TATA KELOLA KLINIK YANG BAIK TATA KELOLA ORGANISASI YANG BAIK Mutu pelayanan Kepuasan pasien •Inovatif •Cost efektif •Produktif TATA KELOLA YANG BAIK SEBAGAI KEBUTUHAN FASKES
- 26. 1.Menyediakan akses pelayanan kesehatan yang bermutu adalah tugas bersama semua pihak 2.Akreditasi Faskes merupakan salah satu upaya untuk membangun tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik agar terbentuk budaya mutu dan keselamatan pasien 3.Perlu adanya regulasi strategi dan kebijakan mutu nasional sehingga pembangunan budaya mutu akan dapat dilakukan secara komprehensif PENUTUP
- 27. TERIMA KASIH Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan www.yankes.kemkes.go.id www.facebook.com/ditjen.yankes @ditjenyankes@ditjenyankes
Editor's Notes
- Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat dimana didalamnya dapat ditemukan berbagai kelompok usia. maka Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara terbaik Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan akses pelayanan kesehatan di wilayahnya. Karena dengan pendekatan keluarga ini Puskesmas tidak hanya dapat memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang sakit saja tetapi untuk dapat menjangkau masyarakat yang sehat maupun beresiko sakit agar hak dasar kesehatan terpenuhi. Target sasaran pada keluarga ini terdiri dari berbagai jenis kelompok usia dan status kesehatan. sehingga untuk pelayanan yang diberikan harus merupakan integrasi program-program kesehatan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat secara berkesinambungan dan berdasarkan analisa data dan informasi akurat dari profil kesehatan keluarga. Diharapkan dengan tercapainya keluarga – keluarga sehat maka akan tercipta Indonesia Sehat Untuk mewujudkan Program Indonesia Sehat tersebut. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
- Angka Prevalensi Penyakit katastrofik Kanker termasuk tertinggi di Indonesia Sebaran pelayanan kanker radiasi masih belum merata, sehingga perlu distribusi pelayanan kanker di seluruh tanah air melalui center center radiotherapi, terutama RS Rujukkan. 50-60% penderita kanker memerlukan therapi radiotherapi Secara rasio ketersediaan pelayanan radiotherapi masih kurang, sehingga menyebabkan waktu antrian panjang sampai 3 bulan. Fasilitas radioterapi di Indonesia : dari 34 provinsi di Indonesia, baru 16 provinsi yang memiliki fasilitas radioterapi yang meliputi : 44 center, 66 alat radioterapi (49 Linacs, 16 Cobalt, 1 Tomo)
- Kompetensi profesional: Penampilan tingkah laku dari kumpulan terintegrasi pengetahuan, ketrampilandan sikap dalambentuk karya profesi “kesehatan. Kompetensi interprofesional: Penampilan tingkah laku dam bentuk kumpulan terintegrasi dari pengetahuan, ketrampilandan sikap untuk > Bekerja bersama lintas profesi,dengan tenaga kes lain Dengan pasien dan keluarga, populasi dan komunitas Untuk meningkatkan hasil pelayanan
- Klas A Paripurna 40 Utama 1 Madya 1 Dasar 0 Perdana 0 B Paripurna 279 Utama 19 Madya 12 Dasar 9 Perdana 1 C Paripurna 301 Utama 75 Madya 42 Dasar 21 Perdana 370 D Paripurna 36 Utama 16 Madya 23 Dasar 6 Perdana 263
- Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan memiliki kewajiban memberikan aman dan non-diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi pasien. Selain itu, rumah sakit juga memiliki fungsi sosial sebagai amanat dari UU nomor 44 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit, dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan, RS tetap pro-kepada masyarakat miskin dan tidak mampu tanpa ada perbedaan dalam pemberian pelayanan.
- Kecurangan dalam JKN dapat dilakukan oleh peserta, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan pemberi pelayanan, penyedia obat dan alat kesehatan, serta regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan pengendalian kecurangan/ fraud dalam JKN diatur dalam Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 92-95 yang mengamanatkan bahwa sistem pencegahan dan penanganan kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif. Untuk melaksanakan amanat tersebut, maka saat ini telah dibentuk tim bersama yang terdiri dari KPK, Kemenkes dan BPJS Kesehatan sebagai pelaksana pencegahan, deteksi dan penyelesaian kasus kecurangan dalam JKN. Disamping itu, saat ini sedang dilaksanakan proses revisi Permenkes no. 36 tahun 2016 tentang Pencegahan Fraud dalam JKN sebagai pedoman pelaksanaan bagi tim bersama.
- Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap pengurus dan jajaran BPRS Indonesia yang telah melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit di penjuru negeri ini guna mendukung suksesnya pembangunan kesehatan di Indonesia. Harapan saya, BPRSI dapat terus berkarya sebagai satu-satunya Badan Pengawas Rumah Sakit di Indonesia dalam mensukseskan program pemerintah bidang kesehatan dalam pengembangan Sistem Kesehatan Nasional. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara “WORKSHOP Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia” saya buka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkahNya kepada kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses, semoga pelaksanaan Workshop ini berjalan dengan lancar dan senantiasa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Bambang Wibowo, SpOG