FASILITAS KEPABEAN

FASILITAS KEPABEANAN
Mohammad Fachrudin dosen.kepabeanan@mail.com
belajarimporekspor +6287741752048

menciptakan situasi yang kondusif bagi
industri, perdagangan dan masyarakat
Memberikan insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan
perekonomian nasional antara lain berupa fasilitas;
TPB, pembebasan BM atas impor mesin dan bahan baku dalam
rangka ekspor, dan pemberian persetujuan impor sebelum
pelunasan Bea Masuk dilakukan;
PERLU
2
Salah satu tujuan
utama UU No. 10
Tahun 1995 jo. UU
No. 17 Tahun 2006
Latar Belakang

Jenis Fasilitas
Fasilitas Fiskal
Kepabeanan
Tidak Dipungut; Pembebasan;
Pembebasan atau Keringanan;
Pengembalian; dan
Penangguhan Bea Masuk
Fasilitas Prosedural
/Pelayanan
Kelancaran lalu lintas orang,
Barang
dan Dokumen
Merupakan bentuk insentif di bidang perpajakan yang ditujukan
kepada industri, perdagangan, dan pihak-pihak tertentu sesuai
dengan tujuanyang diinginkan undang-undang Kepabeanan
Bentuk perlakuan khusus (dapat juga bersifat diskresi)
yang bertujuan untuk memberikan kelancaran terhadap
proses formalitas kepabeanan yang menyangkut
kelancaran arus barang, orang maupun dokumen
3

4
FASILITAS
KEPABEANAN
FASILITAS FISKAL
FASILITAS
PROSEDURAL
➢Impor Sementara
➢Tarif Preferensi
➢Tidak Dipungut
➢Pengembalian
➢BMDTP
➢Pembebasan Mutlak Pasal 25
➢Pembebasan Relatif Pasal 26
➢Penangguhan
➢Mita Kepabeanan
➢Authorized Economic Operator
➢Rush Handling
➢Vooruitslag
➢Pembongkaran dan
Penimbunan di Luar Kawasan
Pabean
➢Fasilitas Lainnya

Tidak Dipungut Bea Masuk
(Pasal 24)
Pembebasan Bea Masuk
(Pasal 25)
Pembebasan atau Keringanan BM (Pasal
26)
Pengembalian Bea Masuk
(PASAL 27)
Penangguhan Bea Masuk
(Pasal 44)
Pembebasan atau Keringanan BM Dalam
Rangka Impor Sementara
(Pasal 10D)
Preferential Tarif (FTA)
(Pasal 13 ayat 1)
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BMDTP)
Non UU Kepabeanan
5

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika
pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor
kembali paling lama 3 tahun
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA
MASUK DLM RANGKA IMPOR SEMENTARA
Ref : Pasal 10D UU Kepabeanan
Syarat :
▪ tidak habis pakai ;
▪ mudah dilakukan identifikasi;
▪ tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki
▪ tujuan penggunaan barang jelas
▪ ada dokumen pendukung bahwa barang akan
direekspor
6

7
SKEMA
IMPOR
SEMENTARA
Impor Sementara
dengan PIB
Impor Sementara PIBK
(Barang Penumpang)
Impor Sementara
ATA/CPD CARNET
PMK 228 Tahun
2014

8
What is ATA CARNET and CPD Carnet?
A Carnet or ATA Carnet is an international customs and temporary
export-import document. It is used to clear customs in 85 countries
and territories without paying duties and import taxes
on merchandise that will be re-exported within 12 months*. Carnets
are also known as Merchandise Passports or Passports for Goods.
A Carnet de Passage en Douane (CPD carnet) is an internationally
recognised document for the temporary importation of vehicles for
touring purposes.

OBJEK BARANG ATA/CPD - CARNET
9
Barang Turis dan Olahragawan
Barang Pendidikan dan Iptek
Sarana Pengangkut
Tujuan kemanusiaan
CPD

10
ATA CARNET
Penjamin
International
Penerbit dan Penjamin
Lokal Indonesia
CPD CARNET
KADIN
IMI
Ikatan Motor
Indonesia
The ICC WCF, World
ATA Carnet Council
(WATAC) is the body
within ICC WCF
FiA/ AIT
Federasi Internasional
Kendaraan Bermotor

Bentuk dan Kegunaan Lembaran Dokumen ATA/CARNET
(USA Version)
11

12
Front green cover - holder/user & country information. The front of the green cover
includes the Holder (Owner of the goods) Information and lists all the ATA Carnet
countries. It must not be altered or amended in any way.
Back green cover - carnet General List of merchandise & equipment. This list cannot
be amended but it is possible to travel with partial shipments.

Prosedur Impor Sementara Carnet
22
Penyerahan
Dokumen
ATA/CPD
Carnet
Penelitian
Dokumen
Pemeriksaan
Fisik
Persetujuan
Pengeluaran
TDK SESUAI TDK SESUAI
SESUAI SESUAI
PERUBAHAN UNIT P2

Penyerahan Dokumen Carnet
23
Untuk mengeluarkan barang impor sementara dengan
menggunakan Carnet, pemegang Carnet menyerahkan
ATA Carnet atau CPD Carnet kepada Pejabat Bea dan Cukai.
LOKASI PENYERAHAN
▪ Untuk barang bawaan penumpang dilakukan di terminal
kedatangan internasional saat kedatangan penumpang;
▪ barang impor melalui kargo atau PJT dilakukan di loket Rush
Handling.

Penelitian Dokumen Carnet
24
▪ Penelitian terhadap masa Berlaku Carnet
▪ Penelitian kebenaran data dalam ATA Carnet atau CPD Carnet,
minimal meliputi:
✓ Data pemegang Carnet (pada Carnet) dengan data pada dokumen identitas
pemegang Carnet
✓ Tujuan penggunaan barang yang tercantum dalam Carnet dengan data
pendukung tujuan penggunaan barang
✓ Data barang dalam General List/Desc of Vehicle dengan data pada Voucher
✓ Item barang yg tercantum dalam Counterfoil
Exportation/transit/Reexportation dengan Voucher Importation
SESUAI
Mencantumkan No/Tgl Pendaftaran Pabean pada kolom isisan
“Register Under Reference No. “ pada
▪ Lembar putih Counterfoil importation ATA Carnet
▪ Lembar putih Voucher Importation ATA Carnet
▪ Voucher Importation CPD Carnet
TDK SESUAI Dapat Dilakukan Perubahan

✓ .
Pemeriksaan Fisik Carnet
25
▪ Memastikan kesesuaian fisik barang dengan General List pada
ATA Carnet atau Description of Vehicle pada CPD carnet
Hasil Pemeriksaan dituangkan pada
• Lembar putih Voucher Importation ATA Carnet dengan memberi tanda pada isian
“for Customs Use” dan juga “identification marks” pada General List
• Voucher Importation CPD Carnet dengan memberi tanda pada Description of Vehicle
SESUAI
▪ Jenis Tidak Sesuai
▪ Jumlah lebih
▪ Jumlah kurang
TDK
SESUAI
P2
X
Bukan
Pidana
Pejabat Pabean
Pidana
Proses
Lebih Lanjut
Diselesaikan sesuai
Peraturan Kepabeanan

Persetujuan Pengeluaran Carnet
26
Terhadap Permohonan ATA/CPD Carnet Yang Disetujui
Counterfoil
Importation
(warna Putih)
Pejabat BC mengisi
▪ Mencantumkan item barang pada General List
dan Voucher Importation dalam kolom isian “
The Goods described in the General List under
item no. “
▪ Menetapkan jangka waktu
▪ Mencantumkan isian lainnya (jika ada)
▪ Mencantumkan nama Kantor dan lokasi Kantor
BC
Voucher
Importation
(warna Putih)
▪ Menetapkan jangka waktu ekspor kembali
▪ Mencantumkan nama Kantor dan lokasi Kantor
BC
ASLI LEMBAR VOUCHER IMPORTATION dilepas dan
menjadi pertinggal Kantor BC

Prosedur Rekspor Carnet
27
Penyerahan
Dokumen
ATA/CPD Carnet
Saat akan
kembali
Penelitian
Dokumen
Pemeriksaan
Fisik
Persetujuan
Pengeluaran
TDK SESUAI TDK SESUAI
SESUAI SESUAI
UNIT P2
▪ Masa berlaku
▪ Jangka waktu
ekspor kembali
▪ Kebenaran data

IMPOR SEMENTARA
Pemasukanbarang impor ke dalam
daerah pabean yang benar-benar
dimaksudkan untuk diekspor kembali
dalam jangka waktu paling lama 3 tahun
KRITERIA
suku cadang (spare
part) untuk digunakan pd barang IS
dpt diberikan pembebasan /
keringanan BM

Paling lama1tahundantidakdapat
diperpanjang
JANGKAWAKTU
IMPOR SEMENTARA:
diberikansesuaidengantujuan
penggunaanpaling lama 1
tahun
dandapatdiperpanjang
sehingga
palinglama3tahun
Kendaraan bermotor
• roda empat dengan kapasitas mesin minimal
3000 cc (tidak termasuk bus dan truk), dan
• roda dua dengan kapasitas mesin minimal 500
cc
untuk keperluan Pameran:
paling lama2bulandantidakdapat
diperpanjang
JANGKAWAKTUIZIN IMPOR SEMENTARA
Barang Impor Sementara keperluan pameran,
seminar, konferensi atau kegiatan semacam itu :
PENGATURANPEMBERIAN
Dalam jeda pameran, barang impor sementara
harus disimpan dalam tempat khusus dalam
pengawasan DJBC.

Keringanan Bea Masuk
Pembebasan Bea Masuk
• Mesin dan peralatan untuk produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur
• Barang digunakan untuk melakukan perbaikan
• Barang digunakan untuk melakukan pengujian
• kapal air yang fungsi berlayarnya bukan fungsi utama (kapal suar, kapal
pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, floating storage
offloading (FSO)
Tujuan non komersial seperti untuk pameran, perlombaan, ilmu pengetahuan
dll (terdapat 15 kategori barang)

1. barang untuk keperluan pameran, seminar, konferensi, atau kegiatan
semacam itu
2. barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan,
profesional/tenaga ahli, barang contoh, dan/ atau peragaan;
3. barang untuk keperluan pertunjukan umum, olah raga, dan/ atau
perlombaan
4. kemasan yang digunakan untuk pengangkutan/pengemasan
barang impor atau ekspor secara berulang-ulang/tidak;
5. kapal wisata (yacht) asing yang digunakan sendiri oleh wisatawan
mancanegara;
6. barang untuk Diperbaiki, Direkondisi, Diuji, dan/ atau dikalibrasi;
7. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga,
perlombaan, pelatihan, pejantan, dan/ atau penanggulangan
gangguan keamanan
32

8. Barang keperluan penanggulan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan,
gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial
9. Barang untuk keperluan kegiatan TNI dan POLRI, dalam rangka hankam
10. Kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau
perusahaan penangkapan ikan nasional untuk pengangkutan orang/barang
11. Pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional
untuk kegaiatan angkutan udara di wilayah Indonesia
12. Barang pribadi penumpang dan barang pribadi awak sarana pengangkut dan
barang pribadi pelintas batas;
13. Barang pendukung proyek pemerintah yg dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari LN
14.Sarana pengangkut yg tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam Daerah
Pabean
15.Peti kemas yg tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean
33

Keringanan
Pembebasan
Bayar Jaminan [sebesar]
BM - bea masuk yang seharusnya
dibayar
PPN - PPN atau PPN & PPnBM yang
seharusnya dibayar
PPh - PPh yang seharusnya dibayar
BM
2% X ∑ bulan jangka waktu izin X
∑ BM yg seharusnya dibayar
selisih antara BM yang seharusnya
dibayar dengan yang telah dibayar
PPN
Non JKP
PPN atau PPN & PPnBM yang
seharusnya dibayar -
JKP - PPN atau PPN & PPnBM yang
seharusnya dibayar
PPh - PPh yang seharusnya dibayar

Impor Sementara (Keringanan Bea Masuk)
✓ Bea masuk sebesar 2% untuk setiap bulan atau bagian dari bulan
dari jumlah bea masuk yang seharusnya dipungut;
✓ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang
Mewah (PPn.BM) secara penuh (100%).
Importir wajib membayar :
Kewajiban membayar PPN atau PPn.BM tidak berlaku, apabila
importir mendapatkan skema fasilitas perpajakan berdasarkan
peraturan perpajakan yang berlaku (ada SKB dari KPP Pajak)
✓ Jaminan sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar
dengan yang telah dibayar ditambah dengan Pajak Penghasilan
Pasal 22.
35

Contoh Soal
Importir A (API No. 07.22.1729/U) mengimpor mesin X untuk
tujuan proyek infrastruktur di Indonesia dengan skema impor
sementara, harga penetapan Pejabat BC senilai CIF USD
400.000,- . Ijin impor sementara yang diberikan oleh Kepala
Kantor Pabean adalah 12 bulan. NDPBM yang berlaku saat itu
adalah : USD 1.- = Rp. 10.800,- , BM 5 % dan PPN 10%.
Besarnya Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor wajib
dibayar dan dijaminkan oleh Importir A, adalah ?
36

STRUKTUR
JAWABAN
BM dan PDRI yang Dibayar
CIF : USD 400.000
Nilai Pabean: USD CIF x Rp. 10.800 Rp. 4.320.000.000
BM Full : 5% x Rp. 4.320.000.000 Rp. 216.000.000
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM full Rp. 4.536.000.000
BM : 2% x 12bln x Rp 216.000.000 Rp 51.840.000 Rp. 164.160.000
PPN : 10% x Rp. Nilai Impor Rp. 453.600.000
PPH : 2,5% x Rp. Nilai Impor : Rp. 113.400.000
Rp. 505.440.000 Rp. 277.560.000
Dibayar Dijaminkan
Total

Latihan 1 - IS
Importir I (API No. 07.22.1729/U) mengimpor 2 (dua) unit
Drilling Machine untuk pengeboran lepas pantai di Natuna
dengan skema impor sementara, harga invoice pemberitahuan
FOB USD 28,000 per unit. Freight perjalanan dari USA ke
Indonesia sebesar USD 8,000. Jangka waktu penggunaan dari tgl
16 September 2016 s.d. 19 November 2017. Penetapan Nilai
pabean oleh pejabat Bea dan Cukai berdasarkan metode II
adalah CIF USD 32,000 per unit. NDPBM yang berlaku saat itu
adalah : USD 1.- = Rp. 10.000,- , BM 5 % dan PPN 10%.
PERTANYAAN:
Hitung besarnya Bea Masuk dan PDRI yang wajib dibayar dan
yang dijaminkan oleh importir I
38

STRUKTUR
JAWABAN
BM dan PDRI yang Dibayar
CIF 2 unit x USD 32,000 USD 64.000
Nilai Pabean: USD 64,000 x Rp. 10.000 Rp. 640.000.000
BM Full : 5% x Rp. 640.000.000 Rp. 32.000.000
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM full Rp. 672.000.000
BM : 2% x 12bln x Rp 32.000.000 Rp 7.680.000 Rp. 24.320.000
PPN : 10% x Rp. 672.000.000 Rp. 67.200.000
PPH : 2,5% x Rp. 672.000.000 Rp. 16.800.000
Rp. 76.800.000 Rp. 39.200.000
Dibayar Dijaminkan
Total

Latihan 2 - IS
40
• PT. Video Audio Film di Jakarta mengimpor sementara
seperangkat alat untuk seminar dari Hollywood USA.
Dikemas dalam container nomor ICCU 470471[6]-20’
GW 22.000 Kg, NW 17.500 Kg. Jangka waktu impor
sementara 14 Juni 2007 s/d 20 September 2007.
Nilai Pabean US $ 8,500, HS number 8521.10.10.00 , BM 30
%, PPN 10 %, Kurs USD1 = Rp 9.000,-
• Hitunglah jaminan yang harus diserahkan ke KPBC untuk
impor sementara tersebut.

JAWABAN
IS Pembebasan
BM dan PDRI yang Dijaminkan
CIF Penetapan USD 8.500
Nilai Pabean: USD 8500 x Rp. 9.000 Rp. 76.500.000
BM : 30% x Rp. 76.500.000 Rp. 22.950.000
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM Rp. 99.450.000
PPN : 10% x Rp. 99.450.000 Rp. 9.945.000
PPH : 7,5% x Rp. 99.450.000 Rp. 7.459.000
Total Pungutan yg dijaminkan Rp. 40.354.000

Latihan 3 - IS
42
• Importir PT. Jasa Perkasa yang beralamat di Jl. Lodan 45
Jakarta, dengan API No. 09.05.04567/U mengimpor sementara
1 (satu) unit Buldozer dari Ray Mu Kna Kafoor Inc India,
untuk meratakan tanah pembangunan perumahan real estate
dari tgl. 26 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009. Berdasarkan
BTBMI beban BM 15 %, PPN 10 %. Berdasarkan Metode II
Nilai Pabeannya ditetapkan Pejabat BC US $ 200,000.00. Kurs
USD 1 = Rp. 9.000,-
• Hitunglah berapa BM dan PDRI yang harus dibayar serta
Jaminan yang harus diserahkan ke Kantor Pabean!

✓ Mempertimbangkan asas domisili dalam sistem pemungutan
bea masuk.
✓ Berdasarkan asas domisili : pemungutan bea masuk dikenakan
terhadap subyek yang berdomisili di Indonesia atau obyek yang
dikonsumsi di dalam wilayah pabean Indonesia.
✓ Kategori Barang yang diangkut terus atau diangkut lanjut, bukan
merupakan subyek ataupun obyek bea masuk .
Pengangkutan Terus
Pengangkutan Lanjut
(BC 1.2)
43

Kelebihan sebagaimana diatur dalam Ps 16 (5) ;17 (3) atau karena kesalahan tata
usaha;
Berkaitan dengan Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
Impor barang sebagaimana tercantum dalam Psl 25 & 26
Impor barang yang oleh sebab tertentu harus direekspor atau dimusnahkan
Impor barang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan
jumlah sebenarnya kurang, cacat, bukan barang yang dipesan, berkualitas lebih
rendah
Kelebihan pembayaran BM akibat putusan Pengadilan Pajak
1
2
3
4
5
44

✓ Latar Belakang; sebagai pengganti dari Pasal 26 Ayat 2 ,
yang dihapus berdasarkan amandemen UU Kepabeanan
(UU No.17/2006)
✓ Konsep pemberian BMDTP adalah pemberian insentif
fiskal bagi sektor industri dan perdagangan dalam rangka
memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk
kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri
tertentu di dalam negeri
✓ Diberikan setiap tahun berdasarkan UU APBN (ada Pagu
tertentu)
45

Sektor Industri Barang yg Diimpor
❑ memenuhi penyediaan barang
dan atau/jasa untuk kepentingan
umum, dikonsumsi oleh
masyarakat luas dan/atau
melindungi kepentingan
konsumen;
❑ meningkatkan daya saing;
❑ meningkatkan penyerapan
tenaga kerja;
❑ meningkatkan pendapatan
negara
✓ Belum dapat diproduksi di DN
✓ Sudah diproduksi di DN
namun spesifikasinya belum
sesuai
✓ Sudah diproduksi di DN,
Spesifikasi sesuai namun
jumlahnya terbatas
46

INDUSTRI YG MENERIMA FASILITAS BMDT P 2014
• Industri Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxxially Oriented Polypropylene Film, Cast
Propylene Film, Barang dan/ atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang
Plastik, Terpal Plastik, dan/ atau Geotekstil
• Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/ atau Perakit Alat Besar
• Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
• Industri Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint dan Casing Crayon
• Industri Pembuatan Peralatan Rumah Sakit
• Industri Pembuatan Kemasan Infus dan/ atau Produksi Obat Infus
• Industri Pembuatan Kabel Serat Optik
• Industri Pembuatan Pakan Ternak
• Industri Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal
• Industri Pembuatan Komponen dan Peralatan Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Besi dan
Baja, Bejana Tekan, Dan Tangki Dari Logam, Serta Pembuatan Mesin Pertanian Dan Kehutanan
• Industri Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik
• Industri Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi
Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion,
Plasticizer, Formaldheyde Dan/Atau Formaldheyde Resin
• Industri Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani
• Industri Pembuatan Peralatan Komunikasi
• Industri Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik, dan
Kartu telepon Selular
47

Kawasan Berikat
Gudang Berikat
Tempat Pameran Berikat
Toko Bebas Bea
Tempat Lelang Berikat
Kawasan Daur Ulang Berikat
Pusat Logistik Berikat
untuk
Tempat
Penimbunan
Berikat
PENANGGUHAN BEA MASUK DAN
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Dalam tempat penimbunan berikat dilakukan kegiatan menyimpan,
menimbun, melakukan pengetesan (Quality Control),
memperbaiki/merekondisi, menggabungkan (kitting), memamerkan,
menjual, mengemas, mengemas kembali, mengolah, mendaur ulang,
melelang barang, merakit (assembling), mengurai (disassembling),
dan/atau membudidayakan flora dan fauna yang berasal dari luar daerah
pabean tanpa lebih dahulu dipungut bea masuk.
Peniadaan sementara kewajiban pembayaran Bea Masuk sampai timbul kewajiban
untuk membayar Bea Masuk berdasarkan Undang-undang No.10/1995 jo. Undang-
undang No.17 Tahun 2006
48

Free Trade Agreement adalah perjanjian antara
dua atau lebih negara di bidang ekonomi yang
diantaranya mencakup penurunan dan atau
penghapusan tarif dalamn perdagangan barang.
Kecuali
Ada perlakuan
Preferensi
berdasarkan FTA
PERLAKUAN TARIF PREFERENSI
Tarif Yang berlaku secara umum bersifat Most Favoured Nations (MFN) :
harus diberlakukan sama untuk semua negara, setinggi-tingginya 40%
49
PENGECUALIAN:
▪ Barang impor Hasil pertanian tertentu
▪ Barang impor yg dimasukan ke dalam daftar eksklusif schedule XXI-Indonesia
▪ Barang impor yang dikenakan tarif BM berdasarkan perjanjian kesepakatan
internasional
▪ Barang bawaan penumpang, awak SP, pelintas batas atau barang kiriman pos/jasa
titipan

No. Jenis FTA
Nama Form
SKA
Jumlah Lembar
1.
AFTA/ATIGA (ASEAN Free Trade Area/ASEAN
Trade in Goods Agreement)
Form D
3 lembar
➢ Lembar pertama
(original) diberikan
kepada eksportir untuk
kemudian diteruskan
kepada administrasi
pabean di negara
importir, agar atas
barang yang diekspor
dapat diberikan tarif
preferensi;
➢ Lembar kedua
(duplicate) disimpan
sebagai arsip di instansi
penerbit surat
keterangan asal (issuing
authority);
➢ Lembar ketiga
(triplicate) diberikan
kepada eksportir sebagai
arsip di kantornya.
2. AC-FTA (ASEAN China Free Trade Area/) Form E
3.
AK-FTA (ASEAN Korea - Free Trade
Agreement)
Form AK
4.
IJ-EPA (Indonesia Japan Economic
Partnership Agreement)
Form JIEPA
Form IJEPA
5. AI-FTA (ASEAN India Free Trade Area) Form AI
6.
AANZ-FTA (ASEAN Australia New Zealand
Free Trade Area)
Form AANZ
7.
IP-PTA (Indonesia Pakistan Preferential
Trade Agreement)
Form IP
FTA YANG DIIKUTI INDONESIA
50

Kerjasama Indonesia
51
No FTA In force
1 ASEAN 1994
2 ASEAN-China FTA 2005
3 ASEAN-Korea FTA 2007
4 Indonesia Jepang EPA 2008
5 ASEAN India FTA 2010
6 AANZ FTA 2012
7 Indonesia Pakistan PTA 2013
8 Group of eight 2016
9 ASEAN Japan EPA 2018
10 Indonesia Chile FTA 2019
11 Indonesia Palestine 2019
12 Indonesia Australia CEPA 2020
13 ASEAN Hongkong FTA 2020
14 Indonesia EFTA FTA 2021

Persyaratan Tarif preferensi
52
Untuk mendapatkan skema tarif preferensi berlaku ketentuan sbb
1. Barang harus memenuhi kriteria origin yg dibuktikan dengan Surat
keterangan Asal (SKA) atau Certificate of origin (CoO) yang telah
ditandatangani oleh pejabat yg berwenang di negara asal mitra FTA;
2. Importir wajib mencantumkan nomor preferensi SKA dan kode
fasilitas skema FTA pada kolom 19 PIB
3. Apabila beban tarif preferensi lebih tinggi dari beban tarif general
(MFN), maka skema fasilitas Tarif Preferensi tidak diperlukan lagi,
tarif yang digunakan tetap Tarif General;
4. Memenuhi Elemen utama pemenuhan Rule of Origin yang menjadi
fokus penelitian oleh pejabat BC adalah :
1. Pemenuhan Kriteria Origin
2. Pemenuhan Kriteria Pengiriman
3. Pemenuhan Prosedur penerbitan SKA berdasarkan OCP

ELEMEN KRITERIA ORIGIN
A
B
C
CC, CTH, CTSH
Chemical Product:
a. Chemical Reaction process
b. Purification process
c. Isomer Separation process
d. Biotechnological process
53
Non Wholly
Obtained

Wholly Obtained atau Wholly
Produced
Wholly Obtained yaitu barang yang sepenuhnya dihasilkan, diambil dan atau diproduksi di
suatu negara, misalnya produk mineral, hewan, tanaman dan atau agrikultur yang
dipelihara dan atau diambil di negara pengekspor
54

Chapter 26
Ores Slag and ash
Chapter 74
Copper and articles thereof
MATERIAL
7403 12 : Wire-bars
7401 : Copper mattes
7401 10 : Copper mattes
7401 20: Cement Copper
7402 : Unrefined Copper
GOOD
CTH
GOOD 7403 : refined Copper
7403 11: : Cathodes and
section of cathodes
MATERIAL
CTSH
GOOD
2601 : Iron Ores
2601 11 : Non-agglomerated
2601 12 : agglomerated
2601 20 : roasted iron pyrites
2602 : Manganese ores
2603 : Copper ores
2602 00: Manganese ores
MATERIAL
2603 00: Copper ores
Catatan:
CC : Change in chapter (2-digits tariff number change)
CTH : Change in Tariff Heading (4-digits tariff number change)
CTSH : Change in Tariff Sub-Heading (6-digits tariff number change)
Transformation: CTC terjadinya perubahan tariff nomenklatur dari bahan baku hingga
menjadi barang jadinya, terdiri dari: Change in Chapter (CC):
perubahan bab HS (2 digit pertama HS), Change in Tariff Heading
(CTH): perubahan pos HS (4 digit), atau Change in Tariff Sub
Heading (CTSH): perubahan pos HS (6 digit).
57

Transformation: Regional Value Content
Barang memiliki Regional Value Content/(RVC (kandungan nilai regional)
tidak kurang dari 40 persen nilai FOB yang dihitung dengan menggunakan
rumus/formula Direct Formula dan Indirect Formula, dan proses akhir
produksi telah dilakukan di dalam wilayah negara anggota.
1. Direct Formula
ASEAN
Material Cost + Labour Cost + Overhead Cost + Profit + Other Costs x 100%
FOB
Atau
2. Indirect Formula
FOB - Value of Non-Originating Materials x 100 %
FOB
58

Stuktur biaya form ATIGA
Produk/HS : Televisi Berwarna LCD 32 inchi/HS 8528.72.90.00
Negara Asal : Indonesia
Negara tujuan : Thailand
Bahan/komponen yang diimpor dari non ASEAN US$ 50
Bahan/komponen yang berasal dari anggota ASEAN US$ 35
Biaya Buruh Langsung US$ 20
Biaya Overhead (sewa gedung, listrik, pajak, asuransi dll) US$ 20
Biaya lainnya (biaya angkut, biaya gudang, biaya pelabuhan) US$ 12
Keuntungan US$ 15
_____________________________________________________+
Harga FOB US$ 152
Direct Method RVC/BUILD UP
(II + s/d + VI) x 100% ➔ 102 X 100% = 67,11% (RVC 67,11%)
FOB 152
Indirect Method RVC/BUILD DOWN
(FOB - I) x 100% ➔ 152 – 50 X 100% = 67,11% (RVC 67,11%)
FOB 152
59

B. Kriteria Pengiriman: (Direct Consignment)
1. Barang dikirim langsung dari negara pengekspor ke negara
pengimpor tanpa melalui negara lain yang bukan anggota; atau
2. Barang dikirim dari negara pengekspor ke negara pengimpor
dapat transit di negara lain yang bukan anggota, dengan
ketentuan:
a. barang tidak mengalami proses apapun selain kegiatan
bongkar, muat, penyimpanan, atau kegiatan lainnya untuk
menjaga keutuhan barang atau pengiriman ke negara
pengimpor;
b. barang tidak mengalami proses jual beli atau kegiatan
komersial lainnya di negara yang bukan anggota; dan
c. semata-mata disebabkan oleh alasan geografis, ekonomis,
atau alasan logistik lainnya yang dapat diterima dan/atau
disepakati.
60

61
Dalam hal barang harus transit/transhipment di negara ketiga yang bukan
anggota FTA, Importir harus menyerahkan dokumen-dokumen:
▪ Through Bill of Lading yang diterbitkan di negara pengekspor;
▪ SKA yang diterbitkan oleh Issuing Authority di negara pengekspor;
▪ salinan komersial invoice asli dari barang yang bersangkutan; dan
▪ dokumen pendukung lainnya yang membuktikan dari kegiatan
pengiriman langsung dengan transit.
IND

1. SKA diterbitkan oleh Instansi Penerbit/Issuing Authority
yang telah ditunjuk di negara masing-masing.
2. SKA dibuat dalam bahasa Inggris, terdiri dari 3 (tiga)
lembar, satu lembar asli (original) dan dua copy
(duplicate dan triplicate). Lembar asli dikirim oleh
eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada
kantor pabean di pelabuhan pemasukan (negara
pengimpor).
3. Pada setiap lembar SKA tertera nomor referensi dan
terdapat tanda tangan dan stempel resmi dari Instansi
Penerbit/Issuing Authority. Untuk AANZFTA tanda
tangan dan stempel dapat dilakukan secara elektronik.
Elemen Rules of Origin..
C. Kriteria Prosedural
62

4. 4. Dalam satu SKA, dapat berisi lebih dari
satu jenis barang, dengan syarat setiap barang
memiliki kriteria asal barang masing-masing.
5. 5. SKA diterbitkan menjelang, (kecuali untuk Form
AK dan AI diterbitkan sama dengan tanggal B/L)
atau tidak lebih dari tiga hari kerja setelah tanggal
eksportasi.
6. 6. Dalam hal SKA tidak dapat diterbitkan dalam
lebih dari 3 hari setelah tanggal eksportasi, dengan
alasan tertentu yang dapat diterima, maka
penerbitan SKA dapat dilakukan selama satu tahun
sejak tanggal eksportasi dengan diberi tulisan/cap
“ISSUED RETROACTIVELY”
C. Kriteria Prosedural…. cont
63

7. Dalam hal SKA hilang atau rusak sebelum diserahkan
kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk penyelesaian
impor, maka eksportir atau agen yang ditunjuknya dapat
mengajukan permohonan kepada Instansi
Penerbit/Issuing Authority di negara pengekspor untuk
menerbitan copy SKA (Certified True Copy), dengan
ketentuan:
a. diberi tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY";
b. dicantumkan tanggal sesuai tanggal penerbitan SKA
asli yang hilang atau rusak; dan
c. diterbitkan paling lambat satu tahun sejak tanggal
penerbitan SKA asli yang hilang atau rusak.
64

8. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, koreksi
atas pengisian harus dilakukan dengan cara:
a. Melakukan koreksi dengan cara:
- mencoret (striking out) data yang salah;
- menambahkan data yang benar; dan
- disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk
menandatangani SKA dan disahkan oleh Instansi
Penerbit/Issuing Authority.
b. Menerbitkan SKA baru (Form JIEPA).
Note: Khusus Form D, dapat dilakukan dengan kedua
cara tersebut.
65

66
II. Pemeriksaan C/O
Appendix “A”
Original (Duplicate/Triplicate)
1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country) Reference No.
THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN
(AJCEP AGREEMENT)
CERTIFICATE OF ORIGIN
2. Goods consigned to (Importer’s /
consignee's name, address, country)
FORM AJ
Issued in ______________
(Country)
See Notes Overleaf
3. Means of transport and route (as far as known) 4. For Official Use
Shipment date
Preferential Treatment Given Under AJCEP
Agreement
Vessel's name/aircraft etc. Preferential Treatment Not Given (Please
state reason/s)
Port of discharge
..................................................................................
Signature of Authorised Signatory of the Importing
Country
5. Item 6. Marks and 7. Number and type of 8. Origin criteria 9. Quantity (gross 10. Number and
number numbers of packages, description of (see Notes or net weight date of
packages goods (including quantity overleaf) or other quantity) Invoices
where appropriate and HS and value, e.g.
number of the importing Party) FOB if required by
exporting Party
11. Declaration by the exporter 12. Certification
The undersigned hereby declares that the above details and It is hereby certified, on the basis of control
statements are correct; that all the goods were produced in carried out, that the declaration by the
exporter is correct
............................................................
(Country).
and that they comply with the requirements
specified for these goods in the AJCEP Agreement
for the goods exported to
.............................................................
(Importing Country)
............................................................. .............................................................
Place and date, signature and company of Place and date, signature and stamp of
authorised signatory certifying authority
13.
□ Third Country Invoicing □ Back-to-Back CO □ Issued Retroactively
Perubahan harus disetujui oleh pejabat
dan instansi yang berwenang
Koreksi Kesalahan Pengisian
Official
seal
Nama dan
TTD
Chiangmai, 15 March
2011
PT. TRA LA LA
TANJUNG PRIOK 007
JAKARTA - INDONESIA
Zaimu international CO.LTD
1111-1 CENTER BLD
CHIANGMAI-THAILAND
1
No mark
500 CTNS
600 CTNS
Men’s suit
HS Code 6203.11
‘CTC’
DMi
GROSS
WEIGHT :
1700 KGM
ZP001
MARCH 8,
2011
❑ Issued Retroactivelly
❑ Back-to-Back
❑ Third country invoicing
zeikanmaru
Tanjung Priok, Jakarta
THAILAND
INDONESIA
CHIANGMAI, MARCH 9, 2011
Signature
by Exporter
Shipment date March 10, 2011
Rule 9
(i) Striking out the erroneous parts and making any
additions which may be required
(ii) Issuing a new CO to replace the erroneous one
Jangan lupa
Paraf dan
Cap kecil

Back-to-back SKA adalah SKA yang diterbitkan oleh negara pengekspor kedua
berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama.
Berdasarkan permohonan eksportir di negara pengekspor kedua, Instansi
Penerbit/Issuing Authority di negara tersebut dapat menerbitkan Back-to-Back
SKA dengan ketentuan:
1. Penerbitan Back-to-back SKA dibuat berdasarkan SKA yang pertama (asli);
2. Masa berlaku Back to Back SKA dimaksud, tidak melebihi masa berlakunya
SKA asli; dan
3. Pengiriman barang yang akan diekspor dengan menggunakan Back to Back
SKA, tidak melewati proses pengolahan lebih lanjut di negara pengekspor
kedua, kecuali:
a. untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan logistik seperti
pembongkaran, pemuatan kembali, penyimpanan; dan/atau
b. kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk menjaga kualitas
produk ataupun untuk keperluan pengangkutan ke negara pengimpor.
Back To Back Certificate of Origin
67

• Third Country/Party Invoice adalah invoice yang diterbitkan
oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga (baik negara
anggota atau negara bukan anggota) atau oleh eksportir yang
berlokasi di negara anggota yang bertindak atas nama dan
untuk kepentingan perusahaan lain di negara anggota tersebut.
• Nomor invoice yang dikeluarkan oleh produsen (negara anggota
yang mengirim barang) dan nomor invoice yang dikeluarkan
oleh pihak ketiga (negara yang melakukan transaksi)
dicantumkan pada kolom 10 SKA.
• Untuk transaksi yang menggunakan third party invoice diberi
tanda (√) pada box ”SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE” pada
kolom 13 SKA;
Third Country/Party Invoice
69

Third Country Invoice
70
Indonesia
Importir
China
Contractor
Thailand
Producer
Invoice
Y
Invoice
X
Purchase
order
Purchase
order
barang
2
3
4
1

71
II. Pemeriksaan C/O
Appendix “A”
Original (Duplicate/Triplicate)
1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country) Reference No.
THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN
(AJCEP AGREEMENT)
CERTIFICATE OF ORIGIN
2. Goods consigned to (Importer’s /
consignee's name, address, country)
FORM AJ
Issued in ______________
(Country)
See Notes Overleaf
3. Means of transport and route (as far as known) 4. For Official Use
Shipment date
Preferential Treatment Given Under AJCEP
Agreement
Vessel's name/aircraft etc. Preferential Treatment Not Given (Please
state reason/s)
Port of discharge
..................................................................................
Signature of Authorised Signatory of the Importing
Country
5. Item 6. Marks and 7. Number and type of 8. Origin criteria 9. Quantity (gross 10. Number and
number numbers of packages, description of (see Notes or net weight date of
packages goods (including quantity overleaf) or other quantity) Invoices
where appropriate and HS and value, e.g.
number of the importing Party) FOB if required by
exporting Party
11. Declaration by the exporter 12. Certification
The undersigned hereby declares that the above details and It is hereby certified, on the basis of control
statements are correct; that all the goods were produced in carried out, that the declaration by the
exporter is correct
............................................................
(Country).
and that they comply with the requirements
specified for these goods in the AJCEP Agreement
for the goods exported to
.............................................................
(Importing Country)
............................................................. .............................................................
Place and date, signature and company of Place and date, signature and stamp of
authorised signatory certifying authority
13.
□ Third Country Invoicing □ Back-to-Back CO □ Issued Retroactively
3rd Invoice
Official
seal
Nama dan
TTD
Chiangmai, 15 March
2012
PT. TRALALALA
TANJUNG PRIOK 007
JAKARTA -INDONESIA
Zaimu international CO.LTD
1111-1 CENTER BLD
CHIANGMAI-THAILAND
1
No mark
500 CTNS
600 CTNS
Men’s suit
HS Code 6203.11
HI JK Company
ccc, bb, China
‘CTC’
DMi
GROSS
WEIGHT :
1700 KGM
ZP001
MARCH 8,
2011
❑ Issued Retroactivelly
❑ Back-to-Back
❑ Third country invoicing
zeikanmaru
TJ PRIOK, JAKARTA
THAILAND
INDONESIA
CHIANGMAI MARCH 9, 2011
Signature
by Exporter
Shipment date March 10, 2011
Nomor dan Tanggal Third
Country Invoice ditulis di
kolom 10
Apabila nomor Third
Country Invoice telah ada
pada saat penerbitan C/O
Nama dan alamat
perusahaan yang
menerbitkan 3rd
country Invoice
dicantumkan di Box 7
Box 13 tentang
Third Country
Invoicing agar di-
Tick (√)

Peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana
UU.No10/1995 jo UU No.17/2006
PEMBEBASAN BEA MASUK
(PASAL 25)
✓ Pembebasan yang diberikan bersifat mutlak
sepanjang persyaratan yang diatur dapat dipenuhi,
✓ Mutlak : artinya bahwa terhadap barang impor
dibebaskan secara penuh dari kewajiban membayar
bea masuk yang seharusnya dibayar
72

PEMBEBASAN Pasal 25
1. Brg perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yg bertugas diIndonesia berdasarkan asas timbal
balik.
2. Brg keperluan badan internasional beserta para pejabatnya
3. Buku ilmu pengetahuan
4. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal,sosial, kebudayaan atau
untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.
5. Barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam yang terbuka untuk umum serta
barang untuk konservasi alam.
6. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuaan.
7. Barang untuk keperluan kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
8. Persenjataan, amunisi,perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukan
bagi keperluaan Hankam
9. Barang dan bahan yg dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan Hankam
10. Barang contoh yg tidak untuk diperdagangkan.
11. Peti kemasan berisi jenazah/abu kenazah
12. Barang pindahan
13. Barang pribadi penumpang,awak sarana pengangkut,pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas
nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
14. Obat-obatan yg diimpor dgn menggunakan anggaran pemerintah yg diperuntukkan bagi kepentingan
masyarakat.
15. Barang yg telah diekspor kembali utk keperluan perbaikan,pengerjaan dan pengujian.
16. Barang yg telah diekspor kemudian diimpor kembali dlm kualitas yg sama dgn kualitas pada saaat
diekspor.
17. Bahan terapi manusia pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.
Fasilitas
73

KATEGORI BARANG :
1. Barang yang dipakai untuk keperluan resmi
2. Barang yang digunakan untuk pendirian dan/atau perbaikan gedung
yang ditempati oleh perwakilan diplomatik, konsuler dan dagang
3. Barang keperluan pribadi termasuk barang pindahan
4. Barang untuk keperluan kunjungan resmi dan/ atau kunjungan kerja Kepala
Negara, Kepala Pemerintahan, menteri, atau pejabat setingkat menteri..
Perwakilan Negara Asing : Perwakilan Diplomatik,
Konsuler dan Organisasi Internasional yang
diperlakukan sebagai perwakilan
diplomatik/konsuler sebagaimana yang tercantum
dalam daftar lampiran I KMK No.90/KMK.04/2002
ASEAN Secretary
ASEAN Foundation
AIPA (Asean Inter
Parlementary Assembly)
Fasilitas Korps Diplomatik
PP 8/1957
1
74

Untuk Kantor Perwakilan Diplomatik :
- Maks 16 CBU jika pejabat senior *
lebih dari 10 orang
- Maks 10 CBU jika pejabat senior 10
orang/ kurang
Dapat menambah CBU dengan
memperhatikan azas timbal balik
Jika butuh lebih, diberi
fasilitas pembebasan atas
pembelian CKD
Dapat diberikan terhadap kendaraan
selain roda empat (dihitung sebagai
pengganti kend. Roda 4)
FASILITAS
Untuk Kantor Perwakilan Konsuler dan
Organisasi Internasional:
- Maks 6 CBU jika pejabat senior
lebih dari 5 orang
- Maks 5 CBU jika pejabat senior 5
orang/ kurang
Atas Impor
atau Pembelian
*Pejabat Senior : minimal Counselor ke atas
75

Dubes
Kepala Perwakilan Negara Asing
non Dubes serta pejabat Organisasi
Internasional → Maks. 1 unit CBU
FASILITAS
76

IMPORTIR
DIRJEN BC
atau
Pejabat ygb Ditunjuk
MENOLAK
SETUJU
Dirjen Protokol & Konsuler
KEMLU
1
2
FASILITAS
77

Dalam jumlah Yang Tidak Dibatasi
(BERDASARKAN AZAS TIMBAL
BALIK))
✓ HASIL TEMBAKAU
✓ MMEA
✓ETIL ALKOHOL
BARANG KENA CUKAI
MENDAPAT
PEMBEBASAN
CUKAI
PEMBELIAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA MENGIMPOR LANGSUNG
ATAU MEMBELI DI TOKO BEBAS BEA, DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
TANDA PENGENAL DIPLOMATIK (KTPD)
Pembebasan atas BKC
FASILITAS
78

1. Telah digunakan selama 3 tahun sejak
keputusan Dirjen
2. Kendaraan tersebut telah tidak dapat
dipergunakan sebelum 3 tahun
3. Dalam kondisi khusus, dgn izin Menkeu dan
direkomendasikan Menlu
Syarat :
DIRJEN BC
Dilakukan setelah mendapat
ijin Dirjen berdasarkan
persetujuan Kemenlu
Mengisi
FORM Permohonan .
BM + PDRI Wajib Dilunasi → TARIF + NILAI PABEAN DIDASARKAN ATAS SAAT PENJUALAN
79
DINAS
1. Telah digunakan selama 2 tahun sejak
keputusan Dirjen
2. Masa tugas yang bersangkutan berakhir
sebelum 2 tahun
3. Kendaraan tersebut telah tidak dapat
dipergunakan sebelum 2 tahun
PRIBADI

BADAN INTERNASIONAL : Perwakilan Negara Asing bukan
Diplomati, Perwakilan Organisasi Internasional di bawah PBB
dan Organisasi/Lembaga Internasional yang memberikan
bantuan teknis dalam bidang ekonomi, sosial, dan
kebudayaan, baik secara bilateral maupun multilateral
PEJABAT : Kepala badan Internasional beserta Staf dan/atau
Tenaga ahli Asing yang diangkat oleh Badan Internasional
BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL
BESERTA PARA PEJABATNYA
Fasilitas PP19/1955
80

Perwakilan Organisasi di bawah PBB,
terdapat 15 badan seperti ILO, UNDP
Kerja sama bilateral, terdapat 23 badan
seperti kerja sama teknik Jerman-RI,
kerjasama ekonomi Malysia-RI
Colombo Plan, terdapat 7 badan seperti
Colombo Plan Australia, Colombo Plan Inggris
Kerja sama kebudayaan, terdapat 3 badan
seperti Kerja sama Jepang-RI
Kerja sama Internasional lainnya, terdapat
49 badan seperti SEMEO, NORAD
Organisasi Swasta Internasional, terdapat
25 badan seperti The British Council, WCS
PENETAPAN DAN PERUBAHAN →
KEPMENKEU
PMK
FASILITAS
81

1. Barang untuk keperluan resmi kantor Badan Internasional di
Indonesia
2. Barang keperluan pribadi rmasuk barang keperluan
pindahan
3. Professional equipment
4. Barang untuk keperluan proyek dan non proyek dalam
rangka kerja sama teknik yang dikirim melalui Badan
Internasional
Fasilitas
FORM
Kategori Barang Yang Dibebaskan
FASILITAS
82

PER ORANG DEWASA PER
BULAN, MAX:
300 BTG SIGARET, ATAU 100
BTG CERUTU, ATAU 500 GR
TEMBAKAU IRIS/HT LAINNYA;
DAN
10 LITER MMEA
✓ HASIL TEMBAKAU
✓ MMEA
✓ETIL ALKOHOL
BARANG KENA CUKAI
MENDAPAT
PEMBEBASAN
CUKAI
DLM HAL Hasil Tembakau Yg Dibawa Lebih Dari 1 Jenis→ Pembebasan Cukai
Setara Dg Perbandingan Jumlah Per Jenis
PEMBELIAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI TOKO BEBAS BEA, DENGAN MENGGUNAKAN
KARTU KUNING
FASILITAS
83

IMPORTIR
DIRJEN BC
atau
Kepala Kantor
MENOLAK
SETUJU
Deputi Bidang Administrasi
SEKRETARIAT NEGARA
1
2
Permohonan
PEMBEBASAN BM
FASILITAS
84

Untuk Kantor Badan Internasional :
- Maks 2 unit CBU , khusus
organisasi di bawah PBB
- Maks 1 unit CBU, untuk organisasi
non PBB
Pejabat BC
BADAN INTERNASIONAL
FASILITAS
85

KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
KEPERLUAN PROYEK DAN NON PROYEK
Customs
DAPAT DIBERIKAN
PEMBEBASAN BM
DALAM KONDISI CKD
Apabila butuh
Kendaraan CBU
Khusus Utk Kendaraan CBU Yg Sesuai
Spesifikasi Teknis Yg Sangat
Diperlukan Dalam Proyek
FASILITAS
86

PENJUALAN KENDARAAN
BERMOTOR DINAS
1. Telah digunakan selama 3 tahun untuk Dinas atau 2
Tahun untuk pribadi
2. Kendaraan tersebut telah tidak dapat dipergunakan
sebelum 3 tahun/2 tahun
3. Kendaraan tsb hilang karena pencurian yg dibuktikan
dengan surat keterangan kepolisian
Syarat :
FASILITAS
87
Pada prinsipnya sama dengan ketentuan pemindahtanganan untuk
kendaran bermotor eks PWNA
FORMULIR A : surat keterangan lunas dari Kantor
BC atas kendaraan yang diimpor CBU
FORMULIR B : surat keterangan fasilitas
pembebasan, keringanan/penangguhan atas
kendaraan bermotor baik CBU/CKD
FORMULIR C : surat keterangan
penjualan/pengalihan kendaraan eks fasilitas

MENDAPAT PEMBEBASAN
BM:
➢BUKU IPTEK
➢BUKU PELAJARAN UMUM
➢KITAB SUCI
➢BUKU PELAJARAN AGAMA
➢BUKU ILMU PENGETAHUAN
LAINNYA
KECUALI: MENGGUNAKAN
BHS INDONESIA
TIDAK MENDAPAT
PEMBEBASAN BM:
❑ BUKU HIBURAN
❑ BUKU ROMAN POPULER
❑ BUKI SULAP
❑ BUKU IKLAN
❑ BUKU PROMOSI USAHA
❑ KATALOG DI LUAR
KEPERLUAN PENDIDIKAN
❑ BUKU KARIKATUR
❑ BUKU HOROSKOP
❑ BUKU HOROR
❑ BUKU KOMIK
❑ BUKU REPRODUKSI
LUKISAN
BUKU-BUKU YG BERTUJUAN UTK MENINGKATKAN ILMU
PENGETAHUAN DLM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN
BANGSA
Fasilitas
Referensi :
✓ PMK Nomor 103/PMK.04/2007
✓ KMK Nomor 370/KMK.03/2003
✓ KMK Nomor 353/KMK.03/2001
3
88

IMPORTIR
PERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
DIRJEN BC
MENOLAK
SETUJU
JML,JENIS/SPESIFIKASI TDK
SESUAI DG KEPUTUSAN
PEMBEBASAN→ATAS
PERBEDAANNYA DIKENAI BM
IMPORTASI TDK SESUAI DG
TUJUAN
PEMBEBASAN→WAJIB BAYAR
BM
Surat pemb penolakan
+ alasan penolakan
ALUR PROSES PEMBEBASAN BM
Melampirkan:
➢ Rincian jenis,
judul, jml,pekiraan
NP
➢Rekomendasi
Depdiknas atau
Depag
Fasilitas
89
Perlakuan Fasilitas: Bebas BM, bebas PPN dan tidak dipungut PPH (tanpa
perlu SKB)

Ketentuan Pemasukan Buku
Dalam perkembangannya kebijakan pengenaan bea masuk terhadap impor
buku-buku cetakan (tidak hanya sebatas pada buku ilmu pengetahuan)
sebagaimana dimaksud dalam BTBMI
pos tarif 49.01 sampai dengan 49.04 telah dikenakan tarif 0%.
Hal ini mengandung konsekuensi bahwa untuk penerapan pembebasan
bea masuk terhadap buku ilmu pengetahuan tidak lagi diperlukan surat
keputusan pembebasan dari DJBC.
Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963
tentang Pengamanan Terhadap Barang-
Barang Cetakan yang Isinya dapat
Mengganggu Ketertiban Umum.
UPDATE
90

Barang untuk keperluan ibadah : barang-barang yang semata-
mata digunakan untuk keperluan ibadah dari setiap agama yang
diakui di Indonesia.
Barang untuk keperluan amal dan sosial : barang yang semata-
mata ditujukan untuk keperluan amal/sosial dan tidak
mengandung unsur komersial, seperti bantuan untuk bencana
alam atau pemberantasan wabah penyakit.
Barang untuk keperluan kebudayaan : barang yang
ditujukan untuk meningkatkan hubungan kebudayaan
antarnegara.
✓ KMK No. 144/KMK.05/1997
✓ PMK NO.69 dan 70
/PMK.04/2012)
I
4
BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN
IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
91

BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH
PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM
✓ IBADAH UMUM,
✓ AMAL,
✓ SOSIAL,
✓ KEBUDAYAAN
FASILITAS BARANG
HIBAH
PMK 69/PMK.04/2012
PMK 70/PMK.04/2012
92

FASILITAS HIBAH UNTUK KEPENTINGAN
BENCANA ALAM
Pembebasan Bea Masuk dan/atau
Cukai
✓ Masa Tanggap Darurat Bencana
✓ Masa transisi menuju Rehabilitasi
dan rekonstruksi
✓ Masa rehabilitasi dan rekonstruksi
✓ Dinyatakan secara tertulis oleh: BNPB/BPDB/PEMDA
✓ Hanya diberikan thd barang yang dimasukkan melalui entry
point “bantuan internasional” yg ditetapkan BNPB/BPBD
93

PERALATAN
✓ Kelompok Kendaraan Bermotor dan/atau Alat
berat
✓ Selain Kendaraan Bermotor dan/atau Alat Berat
✓ Badan atau Lembaga yg bergerak di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial
atau kebudayaan
✓ Pemerintah Pusat atau PEMDA
✓ Lembaga Internasional atau Lembaga asing non pemerintah
Untuk kondisi Tanggap Darurat dan Masa Transisi
Untuk kondisi Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi
✓ Badan atau Lembaga yg bergerak di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial
atau kebudayaan
✓ Pemerintah Pusat atau PEMDA
FASILITAS HIBAH UNTUK KEPENTINGAN
BENCANA ALAM
94

ALUR PROSES PEMBEBASAN
KHUSUS MASA TANGGAP DARURAT &
TRANSISI
PERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
Dirjend BC melalui
Kepala Kantor BC
MENOLAK
SETUJU
Surat keputusan
Pembebasan BM
Maks. 14 hari
Dengan alasan
Diperlakukan sbg
permohonan
vooruitslag
Melampirkan :
➢ Daftar barang yg telah
ditandasahkan BNPB/
BPBD/ Gubernur
➢ Gift Certificate, (tdk
menggunakan devisa
Indonesia)
➢ Rekomendasi dari
BNPB/ BPBD/ Gubernur
95

KHUSUS MASA REHABILITASI/REKONSTRUKSI
PERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
MENOLAK
SETUJU
Melampirkan :
➢ Rincian jumlah dan jenis
barang beserta
nilai pabean
menggunakan devisa
Indonesia)
BNPB/ BPBD
Dirjend BC
/ Pejabat yg ditunjuk
Surat keputusan
Pembebasan BM
Maks. 14
hari
** barang Lartas wajib dilampiri surat
rekomendasi dari instansi terkait
96

FASILITAS HIBAH
Dalam Kondisi yang Normal
Pembebasan Bea Masuk dan/atau
Cukai
✓ Badan/Lembaga yg merupakan badan hukum
dalam wilayah RI
✓ Pendirian badan hukum sesuai peraturan
perundang-undangan disahkan akta notaris
✓ Badan/Lembaga yg bersifat non profit
Badan/Lembaga yg bergerak di
bidang umum, amal, sosial atau
kebudayaan
Persyaratan :
97
PMK No. 70/PMK.04/2012

IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN
PERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
MENOLAK
SETUJU
Dirjend BC
Surat keputusan
Pembebasan BM
Maks. 14
hari
** barang Lartas wajib dilampiri surat
rekomendasi dari instansi terkait
BADAN/LEMBAGA
dengan
alasan
Melampirkan :
barang beserta
nilai pabean
menggunakan devisa
Indonesia)
Instansi Teknis Terkait
98

PERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
MENOLAK
SETUJU
Dirjend BC
Surat keputusan
Pembebasan BM
Maks. 14
hari
** barang Lartas wajib dilampiri izin dari
instansi terkait
Badan/lembaga
Instansi Pemerintah
dengan
alasan
Melampirkan :
barang beserta
nilai pabean, pelabuhan in
➢ Gift Certificate, atau surat
perjanjian kerjasama
➢ Rekomendasi dari pejabat
Instansi Teknis Terkait, min
eselon II
BARANG KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT
LAIN YANG TERBUKA UNTUK UMUM 5
99

PMK No.
51/PMK.04/2007
BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
Disertai bukti dan rincian jumlah & jenis
barang beserta nilai pabeannya &
rekomendasi dari departemen terkait
Mengajukan permohonan
Dirjend BC atas nama Menteri
Persetujuan Pembebasan
BM
Jika sesuai
Lembaga, Perguruan
tinggi dan Badan
Jika belum
ditetapkan
Syarat tidak boleh dijual
6
Menteri Keuangan
Jika sudah
ditetapkan
Dirjend BC
100

Subyek Penerima Bantuan
41 Universitas 8 Universitas 85 Institusi
Universitas
Negeri
Universitas
Swasta
Badan/
Lembaga
al : Syiah Kuala, USU,
UI, ITB, UNSRI, dll
al : Atmajaya,
Tarumanegara,
Jayabaya, dll
al: Bakosurtanal,
BPPT, BATAN, dll
Adalah barang yang benar-benar untuk memajukan
ilmu pengetahuan termasuk penyelenggaraan
penelitian dgn tujuan mempertinggi ilmu pengetahuaan
yang ada
101
Untuk badan/lembaga yang belum terdaftar maka permohonan pembebasan dapat
ditujukan kepada Menteri keuangan melalui Dirjend. Bea dan Cukai

BARANG UNTUK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNANETRA DAN
PENYANDANG CACAT LAINNYA
Disertai bukti dan rincian jumlah & jenis
barang beserta nilai pabeannya &
rekomendasi dari Kementerian terkait
Menagajukan permohonan
DJBC atas nama Menteri
Persetujuan Pembebasan BM
Jika sesuai
Badan-badan Sosial
Dilampiri
a.l : - Kursi roda,
- Buku dng huruf braille,
- Mesin cetak braille,
- Tongkat jalan.
KMK No. 142/KMK.05/1997
7
102

Persenjataan, Amunisi, Termasuk Suku Cadang
dan Perlengkapan Militer
Pembebasan BM
dan Cukai
FASILITAS
Meliputi barang-barang :
✓ Persenjataan & amunisi adalah alat utama TNI tmsk
suku cadang dan perlengkapan militer/kepolisian yg
diperuntukkan bagi keperluan pertahanan &
keamanan negara u/ kegiatan operasi dlm rangka
pelaksanaan tugas pokok TNI/POLRI serta alat
pendukung dlm pengoperasian alat utama termasuk
kendaraan bermotor.
✓ Barang dan bahan yg dipergunakan u/ menghasilkan
barang keperluan pertahanan dan keamanan
termasuk suku cadang u/ pemeliharaan
PMK Nomor 107/PMK.04/2009
8
103

Kategori Barang Yang Dibebaskan
Alat Utama :
al : Kendaraan tempur, senjata api,
pesawat, dll
Alat Pendukung :
al: fasilitas pangkalan, alat
komunikasi, alat navigasi, dll
Bahan Pendukung :
al : minyak pelumas, zat kimia
Tercantum dalam Lampiran
PMK No. 211/PMK.04/2008
Suku Cadang:
al : suku cadang alat utama dan
Suku cadang alat pendukung
104

Prosedur Pembebasan
PERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
Menkeu
ub.
Kepala Kantor
MENOLAK
SETUJU
IMPORTASI TIDAK SESUAI
DGN TUJUAN PEMBEBASAN
→WAJIB BAYAR BM + S.A.
MENKEU
Melalui
Dirjend BC
Apabila belum tercover
Harus mendapat Izin
Apabila Termasuk
Dalam
Daftar Barang sesuai
107/PMK.04/2009
Surat keputusan
Pembebasan BM
Lembaga Kepresidenan (SP-
6)
Kem. Pertahanan (SP-1)
Mabes TNI (SP-2)
Mabes POLRI (SP-3)
BIN (SP-4)
Badan Siber dan Sandi
Negara (SP-5)
Pejabat yg Mewakili
PIB & Dok Pelengkap
Pabean dilampiri :
Kontrak kerja (dlm
hal diimpor pihak III
BNN (SP-7) 105

>Barang dan bahan dimaksud untuk
Menjadi barang-barang keperluan TNI dan POLRI
Seperti:
•Bahan kain untuk baju dinas
•Biji plastik untuk menjadi tenda dan ransel
•Bahan untuk membuat bahan peledak dan
•memproduksi persenjataan
>Termasuk juga untuk pemeliharaan alat utama
dan pendukung
Barang dan bahan yang dipergunakan
utk menghasilkan barang bagi keperluan Hankam
Produsen Industri strategis yg ditetapkan pemerintah
mengajukan permohonana pembebasan kepada MenKeu c.q DJBC
Dengan melampirkan Surat pernyataan impor dari Dephankam/POLRI
Den daftar rincian jumlah,jenis dan harga barang
PT. Dirgantara Indonesia, PT. PINDAD, PT. PAL Indonesia, PT. Krakatau Steel, PT. LEN
Industri, PT. Dahana, PT. INTI, PT. Bharata Metal Work,
PT. INKA, dan PT. Boma Bisma Indra
9
106

BARANG CONTOH TIDAK UNTUK
DIPERDAGANGKAN
a. Semata-mata untuk pengenalan produk baru
b. Impornya hanya 3 barang untuk 1 jenis merek
c. Bukan untuk diolah lebih lanjut kecuali untuk
penelitian
d. Bukan untuk dipindahtangankan, dijual atau
dikonsumsi
e. Bukan kendaraan bermotor atau alat berat
Barang contoh wajib disimpan selama 2 tahun sejak realisasi impor
Adalah semua barang yang diimpor secara
khusus sebagai contoh bagi pembuatan hasil
produksi dengan tujuan untuk diekspor atau
untuk tujuan pemasaran dalam negeri
KMK No. 140/KMK.05/1997
10
107

Disertai bukti dan rincian jumlah &
jenis barang contoh beserta nilai
pabeannya & rekomendasi dari
departemen tehnis terkait
Importir
Mengajukan permohonan
DJBC / pejabat yang ditunjuk
Persetujuan Pembebasan BM
Jika sesuai
ALUR PROSES PEMBEBASAN BM ATAS
IMPOR BARANG CONTOH
108

Pembebasan BM
1. Peti atau kemasan lain tersebut hanya memiliki
guna dan lazim digunakan untuk tempat jenazah atau
abu jenazah
2. Bentuk & ruangan peti atau kemasan harus
memenuhi kewajaran untuk diisi 1 jenazah
3. Wajib menyerahkan Surat Keterangan Kematian
dari dokter atau Surat Keterangan dari Balai
Perabuan Jenazah
KMK No. 138/KMK.05/1997
11
109

PMK No.28/PMK.04/2008
KMK No. 236/KMK.03/2003
DEFINISI :
Barang-barang keperluan rumah tangga
milik orang yang semula berdomisili
di luar negeri, kemudian dibawa pindah
ke dalam negeri
12
Harus Tiba Bersama-sama Pemilik
atau Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Sesudah atau
Sebelum PemilIK BARANG ybs Tiba d Indonesia
110

Subyek Penerima Pembebasan
PNS, Anggota TNI/POLRI
Pelajar, Mahasiswa, Study non Degree
TKI di Perwakilan Indonesia di LN
WNI yg Bekerja/Bertempat Tinggal di LN
WNA yg Bekerja/akan Berdomisili di Indonesia
LOGO
Bebas
BM
APABILA Memenuhi Ktriteria yg Dipersyaratkan
Minimal berdomisili selama 1 tahun
111

IMPOR BRG PRIBADI, AWAK SARANA PENGANGKUT,
PELINTAS BATAS, & BRG KIRIMAN
13
112

BARANG PRIBADI PENUMPANG adalah Brg Yg Dibawa Oleh
Setiap Org Yg Melintasi Perbatasan Wilayah Negara Dg
Menggunakan Sp, Tdk Termasuk Brg Yg Dibawa Awak
Sarana Pengangkut Atau Pelintas Batas
BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT Adalah Brg Yg
Dibawa Oleh Setiap Org Yg Krn Sifat Pekerjaannya Harus
Berada Dlm Sp & Datang Bersama Sarana Pengangkutnya
BARANG KIRIMAN Adalah barang yang dikirim melalui
Penyelenggara Pos.
BARANG PELINTAS BATAS Adalah Brg Yg Dibawa Oleh
Pelintas Batas
Pengertian Terminologi
113

RUANG LINGKUP BARANG PRIBADI
PENUMPANG/AWAK SARANA PENGANGKUT
114
barang impor yang
dibawa oleh
Penumpang/Awak Sarkut
selain barang pribadi =>
barang komersial
Personal Use
Non
Personal Use
barang pribadi
Penumpang/awak Sarkut
yang dipergunakan/
dipakai untuk keperluan
pribadi termasuk sisa
perbekalan

Kriteria Barang Komersial
115
▪ jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan
pribadi;
▪ diimpor untuk diperjualbelikan;
▪ barang contoh;
▪ barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau
bahan penolong untuk industri, dan/atau;
▪ barang yang akan digunakan untuk tujuan selain
pemakaian pribadi.

FOB USD 500 PER ORANG
1. DATANG BERSAMA
PENUMPANG.
a. max 30 hari sebelum/60 hari setelah kedatangan
melalui SP laut
a. Max 30 hari sebelum/ 15 hari setelah kedatangan
melalui SP udara
2. NP TIDAK MELEBIHI
BILA JANGKA WAKTU DILEWATI→ TDK MENDAPAT PEMBEBASAN BM &
DIPUNGUT PDRI
ATAS KELEBIHANNYA DIPUNGUT BM & DIPUNGUT PDRI
BRG PRIBADI PENUMPANG
kategori personal use
FASILITAS
116

PER ORANG DEWASA MAX:
200 BTG SIGARET, ATAU 25
BTG CERUTU, ATAU 100 GR
TEMBAKAU IRIS/HT LAINNYA;
DAN
1 LITER MMEA
BRG PRIBADI
PENUMPANG
BERUPA BKC
MENDAPAT
PEMBEBASAN
CUKAI
DLM HAL Hasil Tembakau Yg Dibawa Lebih Dari 1 Jenis→ Pembebasan Cukai
Setara Dg Perbandingan Jumlah Per Jenis
Atas Jml Kelebihan BK→ Dimusnahkan Dengan / Tanpa Disaksikan Penumpang
Bersangkutan
Pembebasan atas BKC
Yg Merupakan Brg Penumpang
FASILITAS
117

NP TIDAK MELEBIHI
FOB USD 50 PER ORANG UTK TIAP KEDATANGAN
ATAS KELEBIHANNYA DIPUNGUT BM & DIPUNGUT PDRI
Brg Awak Sarana Pengangkut
FASILITAS BEBAS BM dan
PDRI
PER-AWAK SARANA PENGANGKUT :
➢ 40 BTG SIGARET, ATAU 10 BTG
CERUTU, ATAU 40 GR TEMBAKAU
IRIS/HT LAINNYA; DAN
➢ 350 MILILITER MMEA
BKC
ATAS KELEBIHANNYA WAJIB DIMUSNAHKAN
MENDAPAT
PEMBEBASAN
CUKAI
118

Pemberitahuan Pabean atas Barang Penumpang/ Awak
Sarkut
119
Lisan
Customs
Declaration
PIB Khusus
Tempat2
Tertentu yang
ditetapkan
Dirjend
▪ Barang impor
Personal Use milik
Penumpang/ Awak
yang tiba Bersama
pemilik
▪ Barang impor
Personal use yang
terdaftar sbg Lost and
Found
▪ Barang impor
Personal Use milik
Penumpang/ Awak
yang tiba
sebelum/sesuah
kedatangan pemilik
dan terdaftar dalam
Manifest Sarkut
▪ Barang impor Non
Personal use milik
Penumpang/Awak

MENETAPKAN
TARIF BM
BARANG PRIBADI PENUMPANG
BRG AWAK SAR. PENGANGKUT
sebesar 10 % (sepuluh persen)
120
Apabila Nilai Personal Use melebihi
ketentuan Pembebasan ( > USD 500/
>USD50)
MENETAPKAN
Nilai Pabean
berdasarkan keseluruhan
nilai pabean barang impor bawaan
Penumpang dikurangi dengan
FOB USD500 utk penumpang
Atau FOB USD50 utk Awak
Untuk Non Personal Use
Tarif BM ➔ mengacu Tarif Umum
Nilai Pabean ➔ Keseluruhan

CONTOH SOAL BARANG PENUMPANG
Ali (tanpa NPWP) datang dari jepang menggunakan pesawat
JAL, membawa oleh2-oleh, berupa:
• 2 unit kamera saku digital dari Jepang (sesuai BTKI, BM : 0%,
PPN 10%) merek Sony dengan pengakuan nilainya USD 550
tanpa menunjukan invoice; Selanjutnya Pejabat Bea dan
Cukai menetapkan nilai pabeannya FOB .USD 600 per unit
• 1 set mainan anak2 (Playstation 4) (sesuai BTKI, BM: 15%, PPN
10%) merek Sony dengan nilai FOB USD 800 sesuai invoice
pembelian
Untuk penyelesaian formalitas Pabean di Bandara SH, Ali
mengajukan customs declaration. Diasumsikan Kurs (NDPBM)
yang berlaku USD 1,- = Rp 13.000,-
Pertanyaan:
• Hitunglah pungutan bea masukdan PDRI yang harus dibayar
oleh Ali !

JAWABAN
Barang Penumpang berupa kamera saku dan playstation ditetapkan Tarif BM :
10% (flat), PPN 10% dan PPh 15% (tidak memiliki NPWP)
BM dan PDRI yang harus Dilunasi
Kamera: 2 x USD 600 USD 1,200.00
FOB Play Station USD 800.00
Total nilai FOB USD 2,000.00
Hak Pembebasan USD (500.00)
Nilai Freight dan Asuransi dianggap USD 0
Dasar Pengenaan BM, FOB USD 1,500.00
Nilai Pabean: USD 1,500 x Rp. 13.000 Rp. 19.500.000
BM : 10% x Rp. 19.500.000 Rp. 1.950.000
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM Rp 21.450.000
PPN : 10% x Rp. 21.450.000 Rp. 2.145.000
PPH : 15% x Rp. 21.450.000 Rp. 3.217,500
dibulatkan Rp. 3.218.000
PDRI : Rp. PPN + PPh Rp. 5.363.000

INDONESIA DG
PAPUA NEW
GUINEA
INDONESIA DG
MALAYSIA
INDONESIA DG
TIMOR LESTE
INDONESIA DG
FILIPINA
MAX FOB USD 300 PER ORANG UTK JANGKA WAKTU 1
(SATU) BLN
MAX FOB USD 50 PER ORANG UTK TIAP HARI
MAX FOB MYR 600 PER PERAHU UTK TIAP TRIP→ BILA
MELALUI BATAS LAUTAN
MAX FOB USD 250 PER ORANG UTK JANGKA WKT 1
(SATU) BLN
MAX FOB MYR 600 PER ORANG UTK JANGKA WAKTU 1
BLN → BILA MELEWATI BATAS DARATAN
BRG PELINTAS BATAS
FASILITAS
123

124 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
BARANG KIRIMAN
Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos.
Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket,
layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk
kepentingan umum
Sumber: UU 38 Tahun 2009 Tentang Pos dan RPMK Barang Kiriman

PENYELESAIAN PABEAN BARANG KIRIMAN
Daftar (Pasal 7)
Consignment Note (Pasal 8)
PIBK (Pasal 9)
PIB (Pasal 18)
1
2
3
4

PROSES BISNIS: PIBK
Bank
SKP
IMPOR
Billing
Online
Bayar BM dan
PDRI
NOMOR
DAN
TANGGAL
PIBK
PIBK
NPBL BK LARTAS
CEK BC 1.1
RESPON
BC 1.1
FLAG
PERIKSA
LHP
PERIKSA
FISIK
PENELITIAN
NILAI PABEAN,
TARIF, LARTAS
SPPB
LARTAS
SPBL BK
KURANG
BAYAR
SPTNP
X-RAY
CEK STATUS
PENERIMA
RESPON
PIB

SUATU BAHAN ATAU PADUAN BAHAN YG DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN DIAGNOSA, MENCEGAH,
MENGURANGI, MENGHILANGKAN, MENYEMBUHKAN PENYAKIT ATAU GEJALA PENYAKIT, LUKA ATAU
KELAINAN BADANIAH PADA MANUSIA DAN HEWAN
DIBERIKAN PEMBEBASAN BM
ATAS IMPOR OBAT YANG DIBIAYAI DG ANGGARAN PEMERINTAH (APBN/APBD),
YG DILAKUKAN OLEH:
1. Departemen/Lembaga Pem.Non Departemen Yg Terkait Dg Penanganan
Program Kesehatan;
2. Dinas Yg Menangani Bidang Kesehatan;
3. Rumah Sakit; atau
4. Pihak Ketiga Berdasarkan Perjanjian/Kontrak Kerja Antara
Departemen/Lembaga Pem. Non Departemen/Dinas Dg Pihak Ketiga→harus
Menyatakan Bhw Nilai Kontraknya Tdk Termasuk Pembayaran Bm
Obat-obatan yang diimpor dgn menggunakan anggaran
pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan
masyarakat.
14
127

MELAMPIRKAN:
▪ REKOMENDASI DARI INSTANSI TEKNIS
TERKAIT
▪ DIPA/YG DIPERSAMAKAN DG DIPA
▪ PERJANJIAN/KONTRAK KERJA DG PIHAK
KETIGA YG DITUNJUK SBG PELAKSANA
IMPOR
▪ RINCIAN JML,JENIS,PERKIRAAN
NP,PELABUHAN PEMBONGKARAN
PERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
MENOLAK
SETUJU
DIRJEN BC
JML/JENIS TDK SESUAI DG
KEPUTUSAN PEMBEBASAN BM→ATAS
PERBEDAANNYA DIPUNGUT BM
IMPORTASI TDK SESUAI DG
TUJUAN PEMBERIAN
BM→WAJIB BAYAR BM + S.A.
Surat pemberitahuan
penolakan + alasan
penolakan
IMPORTIR:
1. DEPARTEMEN/LEMBAGA PEM.NON
DEPARTEMEN YG TERKAIT DG
PENANGANAN PROGRAM KESEHATAN;
2. DINAS YG MENANGANI BIDANG
KESEHATAN;
3. RUMAH SAKIT;ATAU
4. PIHAK KETIGA BERDASARKAN
PERJANJIAN/KONTRAK KERJA ANTARA
DEPARTEMEN/LEMBAGA PEM. NON
DEPARTEMEN/DINAS DG PIHAK KETIGA
128

Barang Reimpor
DLM KUALITAS SAMA UNTUK KEPERLUAN
PENGUJIAN
UNTUK KEPERLUAN
PENGERJAAN
UNTUK KEPERLUAN
PERBAIKAN
MASUK KEMBALI KE KB.
SAAT PERMULAAN IMPOR
MENDAPAT FAS.PEMBEBASAN /
PENGEMBALIAN BM
TDK MENDAPAT FAS.PEMBEBASAN
/ PENGEMBALIAN BM
BYR BM&/CUKAI THD PARTS PENGGANTI
/ YG DITMBHKAN+BIAYA
perbaikan+INS+FREIGHT
BYR BM/CUKAI Sebesar Fas.
diperoleh
MENDAPAT
PEMBEBASAN BM
DAN / ATAU CUKAI
Pembebasan BM dan / atau Cukai atas Impor Kembali
Barang Yg Telah Diekspor (Reimpor)
15 & 16
PMK NO.
106/PMK.04/2007
129

SETUJU
IMPORTIR
MELAMPIRKAN:
❑ RINCIAN JML,JENIS,NP
▪ FOTOCOPY PEB,NPE,&LPE,ATAU BUKTI EKSPOR
LAINNYA
▪ INVOICE
▪ BL/AWB EKSPOR&IMPOR
▪ SURAT KET.ALASAN PENGEMBALIAN BRG
EKSPOR/SURAT KET.HASIL PENGUJIAN DARI LN
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
PEMBEBASAN BM
KEPALA KANTOR
MENOLAK
SURAT KEPUTUSAN
PEMBEBASAN BM
Surat pemberitahuan penolakan +
alasan penolakan
130

BEA MASUK =
TARIF BM x ( NB+BIAYA PERBAIKAN
+ FREIGHT + ASURANSI ) x NDPBM
PERHITUNGAN BM ATAS REIMPOR
Dalam rangka Perbaikan
❖ A = FAKTOR PENGALI
❖ NT = NILAI TOTAL BRG YG DIIMPOR
= NE + NILAI BRG YG PENGGANTI/YG DITMBH BIAYA
PERBAIKAN + FREIGHT+ASURANSI
❖ NE = NILAI EKSPOR
❖ NB = NILAI BRG PENGGANTI / YG DITAMBAHKAN
❖ ONGKOS ANGKUT = BIAYA PENGANGKUTAN BRG DARI LN KE PELABIHAN TUJUAN
❖ NDPBM = NILAI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK
I. BM = A x NT
dimana,
II. A = % BM ( 1 – NE/NT)
RUMUS Ke-2
RUMUS Ke-1
Jika hanya Sparepart yg rusak yg dikirim
Jika unit keseluruhan yang dikirim
131

Diberikan
pembebasan
a. Bahan terapi yang berasal dari manusia
serta derivatifnya
b. Bahan pengelompokan darah yang
berasal dari manusia, binatang, tumbuhan
atau sumber lainnya
c. Bahan penjenisan yang berasal dari
manusia, binatang, tumbuhan atau sumber
lainnya
KMK NO.145/KMK.05/1997
17
134

Pengurangan sebagian pembayaran Bea Masuk yang
diwajibkan dalam UU Kepabeanan
Bersifat Relatif
- Syarat dan tujuan tertentu harus dipenuhi
- Pembebasan atau Keringanan
PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN
BEA MASUK (PASAL 26)
Pembebasan BM yang diberikan didasarkan pada
beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga atas
barang impor dapat diberikan alternatif fasilitas yaitu
pembebasan atau hanya keringanan saja
135

FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN
1. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman
modal.
2. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri.
3. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu
tertentu.
4. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.
5. Bibit dan benih utk pembagunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan.
6. Hasil laut yang ditangkap demgan sarana penangkapan yg telah mendapat izin.
7. Barang yg mengalami kerusakan, pemurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat
krn alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor
untuk dipakai.
8. Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yg ditujukan untuk umum
9. Barang utk keperluan olahraga yg diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional.
10. Barang untuk keperluan proyek pemerintah yg dibiayai dgn pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri.
11. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dgn tujuan untuk diekspor
136

• PMK No.176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk
Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan untuk Pembangunan
atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
• PMK 154/PMK.011/2008 jo. PMK 154/2012 tentang Pembebasan
Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan
dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Umum
• PMK. 20/PMK.04/2005 tentang pembebasan bea masuk dan
pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang
berdasarkan kontrak bagi hasil (PSC) migas.
• PMK 177/PMK.11/2007 tentang pembebasan bea masuk untuk
kegiatan hulu migas serta panas bumi.
BKPM
DJBC
137

Pembebasan BM shg tarifnya
menjadi 0% selama 2 tahun
sejak tanggal keputusan
Pembebasan BM
Ketentuan Pembebasan atau Keringanan tsb
diatur pula dalam Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, INGAT..!
PMK No.176/PMK.011/2009
138

Adalah pendirian industri baru yang
menghasilkan barang dan/atau jasa.
adalah pengembangan perusahaan atau pabrik
yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi,
rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat
produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan
jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi.
Semua barang/bahan tidak melihat jenis dan
komposisinya yang digunakan sebagai bahan atau
komponen unt menghasilkan barang jadi
Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat
perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau
perkakas, dalam keadaan terpasang maupun terlepas
yang digunakan untuk pembangunan atau
pengembangan industr
139

SKEMA FASILITAS
Subjek Penerima:
▪ Industri Manufaktur
▪ Industri Jasa
BEBAS BM 0% selama
2 tahun
Atas Mesin
TAHAP I
▪ Laporan Berkala 6 Bulanan
▪ Laporan penyelesaian Barang Modal
▪ Permohonan fasilitas Tahap II
BEBAS BM 0% selama
2 th Atas Barang dan
Bahan
TAHAP II
▪ Hanya untuk Industri Manufaktur
▪ Jangka waktu mjd 4 th apabila Total
investasi Mesin DN ≥ 30%
Subjek Penerima:
▪ Industri Manufaktur
▪ Industri Jasa
BEBAS BM 0% selama
2 tahun
Atas Mesin
TAHAP I
▪ Laporan Berkala 6 Bulanan
▪ Laporan penyelesaian Barang Modal
▪ Permohonan fasilitas Tahap II
BEBAS BM 0% selama
2 th Atas Barang dan Bahan
TAHAP II
▪ Hanya untuk Industri Manufaktur
▪ Apabila Industri mampu menambah
kapasitas terpasang ≥ 30%
M
A
S
T
E
R
L
I
S
T
B
K
P
M
140

Impor mesin, barang dan
bahan dalam rangka
pembangunan industri
industri yang menghasilkan barang
1
industri yang menghasilkan jasa
2
✓ belum diproduksi di dalam negeri;
✓ sudah diproduksi di dalam negeri
namun belum memenuhi
spesifikasi yang dibutuhkan; atau
✓ sudah diproduksi di dalam negeri
namun jumlahnya belum
mencukupi kebutuhan industri,
Daftar Mesin/Barang/Bahan diterbitkan
oleh Menteri Perindustrian atau pejabat
yg ditunjuk
Sesuai lampiran PMK176
Selama 2 Tahun sejak Keputusan
Pembebasan
BKPM
141

PEMBEBASAN thd Impor Mesin dalam rangka Pembangunan Industri →
Berlaku selama 2 Tahun
Jangka waktu 2 Tahun dapat diperpanjang → sesuai dengan jangka
waktu pembangunan industri yang tercantum dalam Surat
Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM
dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan
untuk keperluan produksi paling lama 2 (dua) tahun, sesuai kapasitas
terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
Apabila proses pembangunan telah selesai dan industri
siap beroperasi
Apabila selama 2 tahun seluruh realisasi impor barang dan bahan belum
selesai, fasilitas pembebasan dapat diperpanjang selama 1 tahun
142

Impor mesin, barang dan
bahan dalam rangka
pengembangan industri
industri yang menghasilkan barang
1
industri yang menghasilkan jasa
2
Sesuai lampiran PMK176
Selama 2 Tahun sejak Keputusan
Pembebasan
Jangka waktu 2 Tahun dapat diperpanjang →
sesuai dengan jangka waktu pengembangan
industri yang tercantum dalam Surat Persetujuan
Penanaman Modal dari BKPM
(KECUALI INDUSTRI JASA)
dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan
bahan untuk keperluan produksi, untuk jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak berlakunya keputusan
pembebasan bea masuk, sepanjang menambah kapasitas paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas terpasang
Apabila proses pengembangan telah selesai dan
industri siap beroperasi :
Jika belum selesai,
Dapat diperpanjang
1 tahun lagi
143

Pariwisata dan Kebudayaan
1
2
3
4
Khusus jasa Publik
5
7
INDUSTRI JASA
Yang dapat mengajukan skema Fasilitas Pembebasan atas Pembangunan
dan Pengembangan Industri
6
144

Permohonan Pembebasan
Kepala BKPM
atas nama Menkeu
Pemasukan Mesin, untuk skema
Pembangunan / Pengembangan
Pemasukan Barang dan Bahan
untuk skema
Pembangunan / Pengembangan
Diajukan
kepada
Tembusan kepada
DJBC
▪ Akta pendirian Perusahaan
▪ Surat Persetujuan Penanaman Modal
▪ NPWP dan tanda terima pengajuan PKP
▪ Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
▪ Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P)
▪ Daftar mesin (jumlah, jenis, spesifikasi teknis)
▪ Uraian ringkas proses produksi
▪ Surat pernyataan instansi terkait -
komposisi mesin sesuai syarat (mesin
produksi buatan dalam negeri)
▪ Daftar barang dan bahan (jumlah, jenis,
spesifikasi teknis)
▪ Pemberitahuan pabean impor mesin/faktur
pembelian mesin dalam negeri
DITERIMA
Skep Fasilitas
DITOLAK
Disertai dengan Alasan
Maks. 7 hari kerja
145

▪ Pemindahtanganan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun
sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;
▪ Dilakukan pemindahtanganan dalam jangka waktu kurang
dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean
impor, dan pemindahtanganan dilakukan dari Perusahaan
penerima fasilitas ke Perusahaan penerima fasilitas lainnya,
diikuti dengan pemindahan tanggung jawab penerima
fasilitas pembebasan bea masuk;
▪ Terjadi force majeur, sehingga mesin mengalami rusak
berat dan tidak dapat dipakai lagi
▪ Diekspor
146

✓ bea masuk yang terutang atas mesin asal impordan/atau
barang dan bahan (bahan penolong) yang besarnya
sebanding dengan besar kapasitas mesin yang
dipindahtangankan; dan
✓ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung dari bea masuk
yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, sejak
tanggal pemberitahuan pabean impor sampai hari
pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.
147

Pengusaha Industri
atau Pengusaha
Pengolah Limbah
Fasilitas
Pembebasan atau Keringanan
BM
kepada
Adalah peralatan pengolahan limbah yang digunakan untuk pengendalian
pencemaran lingkungan dan bahan yang digunakan untuk mencegah
pencemaran lingkungan
Peraturan Pelaksanaan
PMK No. 101/PMK.04/2007
148

instalasi, mesin dan permesinan, serta perlengkapan dan
bagiannya yang semata-mata digunakan untuk memproses
limbah agar pada saat pembuangan tidak mencemari dan
merusak lingkungan.
badan usaha yang khusus mengusahakan pengolahan limbah
agar limbah yang dibuang tidak mencemari dan merusak
lingkungan.
semua bahan biologi dan/atau bahan kimia yang semata-mata
digunakan untuk memproses limbah agar pada saat
pembuangan tidak mencemari dan merusak lingkungan.
badan usaha yang dalam proses produksi atau kegiatan
usahanya menimbulkan limbah, seperti industri manufaktur,
rumah sakit, dan laboratorium.
149

IMPORTIR
PERMOHONAN
Menteri Keuangan
Mekaui
DIRJEN BC
Melampirkan :
▪ Akta Pendirian Usaha
▪ NPWP
▪ PKP & SPT Pph thn terakhir
▪ Rincian Jml, Jenis,perkiraan NP
▪ Rekomendasi Kementrian
Lingkungan/Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan
MENOLAK
(alasan penolakan)
SETUJU
CUSTOMS
Skep Pembebasan
Sekarang :
BPLHD
▪ Perusahaan Industri
▪ Perusahaan pengolah
limbah
150

PERALATAN/BHN UTK
MENCEGAH
PENCEMARAN LINGK
KEPUTUSAN
PEMBEBASAN BM
SETUJU
DIRJEN BC
TELAH DIGUNAKAN 2 TH →
DPT DIPINDAHTANGANKAN/
UTK TUJUAN LAIN TANPA DIPUNGUT BM
ATAS IZIN DIRJEN BC
JML/JENIS YG DIIMPOR
BERBEDA DG KEPUTUSAN
PEMBEBASAN BM, MAKA
ATAS PERBEDAANNYA
DIKENAKAN BM
Tanpa dipungut BM
151

▪ Orang/Badan hukum yang melakukan kegiatan pengembangbiakan
dlm rangka pengembangan industri pertanian, perkebunan, kehutanan
peternakan, atau perikanan
▪ lembaga penelitian atau lembaga lain yang mendapat persetujuan
dari Menteri tehnis terkait
Fasilitas
Pembebasan atau Keringanan BM
kepada
Bibit/Benih adalah segala jenis tumbuhan atau hewan yang nyata-nyata untuk
dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan pertanian,
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
PMK NO. 105/PMK.04/2007
Subjek:
152

LEMBAGA PENELITIAN /
LAINNYA
MELAMPIRKAN:
▪ Rekomendasi Instansi Teknis
▪ Penetapan Brg Impor Sbg
Bibit/Benih
▪ Sertifikat Kesehatan
Tumbuhan/Hewan Dari Neg.Asal
▪ Rincian Jml,jenis,perkiraan
Np,pelabuhan Bongkar
Melampirkan:
▪ Akta Pendirian & Surat Izin Usaha
▪ NPWP & Pengukuhan Sbg PKP
▪ Penetapan Barang Impor Sbg Bibit/Benih
▪ Sertifikat Kesehatan Tumb./Hewan dari Negara
Asal
▪ Rincian Jml,jenis,perkiraan Nilai Pabean,
Pelabuhan Bongkar
Menteri
Keuangan
PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR
BIBIT & BENIH
SETUJU
MENOLAK
Surat pemberitahuan
penolakan + alasan penolakan
ORANG Melalui Dirjend BC
Orang/Badan
153

Filosofis: Bahwa Hasil Laut yang berasal dari Zona Ekonomi Eksklusif pada dasarnya
adalah hak ekslusif bangsa Idonesia, namun secara geografis letaknya berada di
luar daerah pabean. Sehingga apabila Kapal penangkap Ikan masuk ke dalam
Daerah Pabean maka berlaku KETENTUAN IMPOR
154

155
zee
DAERAH PABEAN INDONESIA
Terutang BM
brg impor
ekspor
dianggap telah
diekspor
batas laut
wilayah
zee
zee
zee
zee
Atas impor hasil laut yang ditangkap dan diambil dengan
sarana penangkap dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
diberikan pembebasan bea masuk

Jalur di Luar & Berbatasan dgn Laut Wilayah
Indonesia sebagaimana ditetapkan Berdasarkan UU
Yg Berlaku ttg Perairan Indonesia Yg Meliputi Dasar
Laut, Tanah Di Bawahnya, & Air di Atasnya dgn Batas
Terluar 200 Mil Laut diukur dari Garis Pangkal Laut
Wilayah Indonesia
SARANA
PENANGKAP
Satu atau Sekelompok Kapal Berbendera Indonesia
/ Asing Yg Mempunyai Peralatan Untuk Menangkap/
Mengambil Hasil Laut termasuk Juga Yg Didlmnya
mempunyai Peralatan Pengolahan, Serta Telah
memperoleh Izin Dari Pem. Indonesia Utk Melakukan
Penangkapan Atau Pengambilan Hasil Laut
HASIL LAUT
Semua Jenis Tumbuhan Laut, Ikan atau Hewan
Laut Yg Layak untuk dimakan Seperti Ikan, Udang,
Kerang, dan Kepiting Yg belum atau sudah Diolah
Dlm Sarana Penangkap
ZEE
INDONESIA
Definisi
156

Sarana Pengangkut
berbendera Indonesia
Sarana Pengangkut
berbendera Asing
Surat Izin Penangkapan
Ikan (SIPI)
157

IMPORTIR
PERMOHONAN
Menteri Keuangan
via Dirjend BC
DITOLAK
SETUJU
Surat Pemberitahuan
Penolakan + Alasan
Penolakan
Melampirkan:
• Surat Izin Usaha (API, Izin Usaha
Perikanan, Izin Penangkapan Hsl Laut Di
ZEE)
• NPWP & Pengukuhan Sbg PKP
• SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)
• Daftar Sarana Penangkap Yang
digunakan U/ menangkap Hsl Laut
• Rincian Jml, Perkiraan NP, Pelabuhan
Pembongkaran
Saat Pengimporan tdk Sesuai
dgn Jml Dlm Keputusan
Pembebasan
ATAS PERBEDAANNYA DIPUNGUT BM
PROSEDUR PEMBEBASAN
158

Diberikan Pembebasan
atau Keringanan BM a. Kerusakan, penurunan mutu,
kemusnahan atau penyusutan
volume / berat dimaksud oleh
sebab alamiah
b. Terjadi antara waktu
pengangkutan dan diberikannya
persetujuan impor untuk dipakai
Syarat :
159

Disertai bukti dan rincian
jumlah & jenis barang
beserta nilai pabeannya
Importir Menagajukan permohonan
DJBC / pejabat yang ditunjuk
Persetujuan Pembebasan atau
keringanan BM
Jika sesuai
160

Diberikan
Pembebasan atau
Keringanan BM
Departemen, Lembaga Non
Departemen atau Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I atau Bupati atau
Walikota/Kepala Daerah Tingkat II
untuk
Diajukan kepada Menteri melalui DJBC
dengan dilampiri :
▪ Daftar barang yang dibutuhkan
▪ Uraian penggunaan barang
▪ Surat pernyataan bahwa barang-barang
yang diimpor untuk kepentingan umum
161

9. PEMBEBASAN BM ATAS IMPOR BRG UTK KEPERLUAN
OLAHRAGA YG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI
OLAHRAGA NASIONAL
PMK NO. 104/PMK.04/2007
162

MELAMPIRKAN:
▪REKOMENDASI DARI KETUA
KONI / INSTANSI TEKNIS TERKAIT
▪RINCIAN JML,JENIS,PERKIRAAN
NP,PELABUHAN
PEMBONGKARAN
INDUK ORGANISASI OLAHRAGA
NASIONAL
PERMOHONAN PEMBEBASAN
BM
MENOLAK
SETUJU
DIRJEN BC
JML/JENIS TDK SESUAI DG KEPUTUSAN
PEMBEBASAN BM→ATAS PERBEDAANNYA
DIPUNGUT BM
IMPORTASI TDK SESUAI DG TUJUAN
PEMBERIAN BM→WAJIB BAYAR BM
+ S.A.
Surat pemberitahuan
penolakan + alasan
penolakan
163

11.BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG
PADA BARANG LAIN UNTUK TUJUAN EKSPOR ( KITE )
FASILITAS KITE
PEMBEBASAN / KERINGANAN BM → Pasal 26 ayat (1) huruf k
“Pembebasan atau keringanan BM dapat diberikan atas impor
barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk diekspor”.
PMKNO. 160/PMK.04/2018 KITE PEMBEBASAN
PENGEMBALIAN BM → Pasal 27 ayat (1) huruf b
“Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau
sebagian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26”
PMKNO. 161/PMK.04/2018 KITE PENGEMBALIAN
165

PEMBEBASAN :
PENGEMBALIAN :
BAHAN
BAKU
IMPOR
PROSES EKSPOR
BM Dibebas
Kan Dg
Mempertaru
hkan Jaminan
BAHAN
BAKU
IMPOR
EKSPOR
BAYAR
BM DG
AKUN
KHUSUS
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Bila sesuai → jaminan
kembali
Bila tidak sesuai →
jaminan dicairkan +
DENDA
Dapat
diSUBKONTRAKAN
PROSES
Dapat
diSUBKONTRAKAN
PERMOHONAN
BM dikembalikan
sebesar bahan baku
yg diekspor
412114
166
PRINSIP PEMBERIAN FASILITAS

#KiteGencarEkspor
Pengembalian Bea
Masuk yang telah
dibayar
Olah, Rakit, Pasang
atas Impor / Pemasukan
Barang dan Bahan
Ekspor Hasil
Produksi
KITE PENGEMBALIAN

Diimpor
Dengan Fasilitas KITE
Pengembalian
Barang dan Bahan
Baku
Termasuk Bahan
Penolong dan Bahan
Pengemas
Olah, Rakit, Pasang
Dimasukan dari TPB,
Kawasan Bebas, KEK
Hasil Produksi yang
punya nilai tambah
yang berasal dari LDP
#KiteGencarEkspor
BARANG DAN BAHAN

Diolah
Dilakukan pengolahan
Dirakit
Dilakukan perakitan dan/atau
penyatuan Dipasang
Dilakukan pemasangan, pelekatan
dan/atau penggabungan dengan
barang lain
sehingga menghasilkan barang Hasil
Produksi yang mempunyai nilai tambah.
#KiteGencarEkspor
OLAH, RAKIT, PASANG

Bidang Usaha
Industri Manufaktur
Bukti Kepemilikan
atau Penguasaan
Lokasi min 3 tahun
Sistem Pengendalian
Internal yang memadai
IT Inventory yg
dapat diakses Bea
Cukai
Nomor Induk Berusaha Izin Usaha Industri
KRITERIA
PERSYARATAN
#KiteGencarEkspor
KRITERIA DAN PERSYARATAN KITE PENGEMBALIAN

NIB, IUI
Bukti penguasaan lokasi
Daftar Barang Bahan, Hasil Produksi &
Subkontrak
Data Keuangan, Tenaga Kerja & KPI
Kesiapan Cek Lokasi & Presentasi
every time,
every where
PENGAJUAN SECARA ONLINE, CUKUP DENGAN ISI:
#KiteGencarEkspor
PERIZINAN KITE

#KiteGencarEkspor
Permohonan
Elektronik / Tertulis
Pemeriksaan
Dokumen dan Lokasi
KPU / KPPBC
Berita Acara
Pemeriksaan
Pemaparan Proses
Bisnis dan Kriteria
KWBC / KPU
Persetujuan Penolakan
SKEP KITE
3 HK
1 Jam
PERIZINAN KITE (2)

PERUBAHAN DATA SKEP
SUBKONTRAK
PEMBONGKARAN DI LOKASI LAIN
7 hari kerja
10 hari kerja
5 hari kerja
5 jam kerja
ONLINE
MANUAL
3 hari kerja
#KiteGencarEkspor
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU EKSPOR
IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI
Tidak ada janji layanan
Tidak diatur
LAMA: BARU:
JANJI LAYANAN IZIN TRANSAKSIONAL

IT
Inventory
online
Penatausahaan
Barang KITE
Laporan
Keuangan
Laporan
Dampak
Ekonomi
PERUSAHAAN
KITE
Kanwil DJBC
Memastikan pemenuhan
kewajiban IT Inventory
online
Kanwil DJBC
Mendata dan mengelola
data keuangan serta
dampak ekonomi
#KiteGencarEkspor
KEWAJIBAN PERUSAHAAN & KWBC

harus mencantumkan nomor dan tanggal
SKEP KITE pada pemberitahuan pabean
tidak mencantumkan nomor dan tanggal
SKEP KITE, tidak mendapatkan fasilitas
#KiteGencarEkspor
IMPOR / PEMASUKAN

Perusahaan KITE Pengembalian wajib
membongkar dan menimbun Barang dan
Bahan, Barang Contoh, serta Hasil Produksi
di lokasi yang tercantum dalam keputusan.
Elektronik
5 jam
Tertulis
3 hari kerja
Pembongkaran dan penimbunan di lokasi lain
(berlaku satu kali):
Persetujuan dari
Kanwil / KPU
Mengajukan
permohonan
kepada Kanwil / KPU
Khusus untuk AEO / MITA
Menyampaikan
Pemberitahuan
Jika lokasi akan dipergunakan secara tetap
/ berulang, wajib melakukan perubahan
data Skep KITE Pengembalian
Tidak memenuhi ketentuan
pembongkaran dan penimbunan:
Fasilitas KITE Pengembalian
dibekukan
#KiteGencarEkspor
PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN

Barang dan
Bahan Fasilitas
Diolah, Dirakit,
Dipasang
Konversi
Ekspor
Perubahan
Konversi
Hasil Produksi
sebelum proses
produksi dimulai
sebelum tanggal
ekspor
#KiteGencarEkspor
Konversi tidak diserahkan
Pengembalian tidak diterima
Konversi lewat batas waktu
Pengembalian ditolak
KONVERSI

Perusahaan KITE Pengembalian dapat mensubkontrakkan
kepada penerima subkontrak yang tercantum SKEP KITE
Pengembalian:
• sebagian kegiatan produksi
atas pemasukan / pengeluaran
barang dan bahan dalam rangka
subkontrak
Tidak dikenai PPN / PPnBM
• seluruh kegiatan produksi dengan ketentuan:
Elektronik
5 jam
Tertulis
3 hari kerja
Penerima Subkontrak belum tercantum dalam
SKEP KITE Pengembalian :
Persetujuan dari
Kanwil / KPU
Mengajukan
permohonan
kepada Kanwil / KPU
Khusus untuk AEO / MITA
Menyampaikan
Pemberitahuan
1. berstatus perusahaan terbuka;
2. authorized economic operator;
3. Importir MITA Kepabeanan; atau
4. kategori risiko rendah.
Subkontrak secara tetap / berulang, wajib
melakukan perubahan data Skep KITE
Pengembalian
#KiteGencarEkspor
SUBKONTRAK

Perusahaan KITE Pengembalian dapat mensubkontrakkan
kegiatan produksi kepada penerima subkontrak di luar
daerah pabean:
dengan persetujuan kepala
Kantor Wilayah atau KPU
dalam hal pekerjaan subkontrak tersebut
• tidak dapat dikerjakan di dalam daerah
pabean atau
• tidak dapat memenuhi standar mutu
dalam hal dikerjakan di dalam daerah
pabean
Atas impor kembali hasil subkontrak LDP:
dilakukan pemeriksaan fisik
fasilitas KITE Pengembalian tetap
diberikan dalam hal barang terbukti
sesuai
atas part pengganti atau ditambahkan,
biaya pengerjaannya termasuk ongkos
angkutan dan asuransi dikenakan BM &
PDRI
Rp
#KiteGencarEkspor
SUBKONTRAK LUAR DAERAH PABEAN

#KiteGencarEkspor
Ekspor melalui PLB
dapat dimintakan pengembalian dalam hal
telah diekspor ke LDP sebelum jangka
waktu ekspor.
Ekspor Gabungan
• harus digabungkan dengan Hasil Produksi
Perusahaan KITE Lain dan wajib diekspor
dalam satu kesatuan unit.
• dapat dimintakan pengembalian jika telah
diekspor ke LDP sebelum jangka waktu
ekspor.
Perusahaan KITE wajib:
• Memberitahukan sebagai kategori ekspor
fasilitas KITE Pengembalian pada BC 3.0
• mencantumkan nomor dan tanggal skep
KITE Pengembalian pada BC 3.0 / BC 3.3
Hasil produksi yang akan dimintakan
pengembalian harus diekspor dalam
jangka waktu 12 bulan sejak impor
Ekspor Hasil Produksi

Hasil produksi nyata-nyata telah
diekspor
Ekspor dilakukan paling lama:
• dalam waktu 12 bulan sejak
tanggal impor
• lebih dari 12 bulan jika masa
produksi lebih dari 12 bulan
Bea Masuk telah dilunasi
dengan bukti pembayaran akun
BM KITE Pengembalian
Rp
Dapat diperpanjang paling lama 12 bulan dalam hal:
Penundaan ekspor
dari pembeli
Force majeure
Sisa Barang dan Bahan
karena adanya batasan
minimal pembelian,
sehingga belum dapat
diproduksi
Pembatalan ekspor atau
penggantian pembeli
Kondisi lain berdasarkan
manrisk dan
pertimbangan KWBC/KPU
paling lama 12 bulan berdasarkan
persetujuan Direktur Jenderal /
pejabat yg ditunjuk
Dapat diperpanjang kembali
perpanjangan dapat
dilakukan sebelum jangka
waktu ekspor berakhir
#KiteGencarEkspor
Jangka Waktu Ekspor
PERSYARATAN PENGEMBALIAN BEA MASUK

#KiteGencarEkspor
Untuk mendapatkan pengembalian Bea Masuk Perusahaan KITE Pengembalian
harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU
dilampiri dengan:
1. impor / pemasukan
disertai bukti pembayaran
2. Ekspor
(jika tidak menerapkan SKP)
Pemberitahuan pabean:
1. Laporan hasil penelitian ekspor
(jika tidak tersedia dalam SKP)
2. dokumen bukti transaksi
keuangan/ pembayaran atas
ekspor
Bukti realisasi ekspor:
Permohonan paling lama
6 bulan sejak tanggal LHPRE
PERMOHONAN PENGEMBALIAN

PEB + OUTWARD
rekonsiliasi nomor dan tanggal PEB
LHPRE
Dilakukan secara otomatis
PEB yang tidak rekon
Kanwil DJBC
dilakukan penelitian terhadap
dokumen pendukung yang
dilampirkan
#KiteGencarEkspor
LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR

1. Persetujuan Atau Penolakan Pengembalian
Lama
30 hari kerja
Baru
20 hari kerja
3. Penerbitan Surat Perintah Membayar
Kembali Fasilitas Pengembalian BM
Lama
15 hari kerja
Baru
5 hari kerja
2. Permohonan Pembayaran Pengembalian
BM
Lama Tidak ada janji layanan
Baru
Pengujian Sesuai:
5 HK terbit Surat Permintaan
Pembayaran
Pengujian Tidak Sesuai:
KPBC konfirmasi
ke KWBC 3 HK
5 HK SPP
atau 3 HK
penolakan
Jawaban
KWBC 3 HK
#KiteGencarEkspor
SKP.FPBM
PENGEMBALIAN

Diserahkan ke Kanwil sebagai
dasar penagihan kelebihan
pengembalian
Perusahaan wajib
mengembalikan kelebihan
pembayaran pengembalian
Hasil Audit
Kanwil DJBC
Digunakan sebagai dasar
pengagihan kelebihan
pengembalian BM
Hasil MONEV
Menerbitkan SPP
#KiteGencarEkspor
KELEBIHAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN

2. dasar penagihan kelebihan
pembayaran pengembalian
Bea Masuk
HASIL MONEV
1. sebagai informasi awal untuk
unit audit dan unit pengawasan
Rp
BM
PDRI
Sanksi
#KiteGencarEkspor
3. dasar untuk asistensi,
pembinaan, apresiasi,
pembekuan, atau pencabutan
Sebagai dasar untuk evaluasi
pemberian fasilitas KITE
EVALUASI KITE
Monev Periodik
Monev Sewaktu-waktu
Perusahaan wajib
menyerahkan dokumen
dan data yang diperlukan
dalam rangka monev
tidak menyerahkan
dokumen dan data yang
diminta, fasilitas KITE
dibekukan
MONITORING DAN EVALUASI

tidak memenuhi ketentuan
bongkar / timbun
tidak melakukan penatausahaan
barang asal fasilitas
tidak menyerahkan LK tahunan
& laporan dampak ekonomi
PEMBEKUAN
#KiteGencarEkspor
tidak mendayagunakan
IT Inventory
tidak mengajukan
permohonan perubahan data
tidak memenuhi ketentuan
subkontrak
tidak mengembalikan
kelebihan pembayaran
pengembalian Bea Masuk
tidak menyerahkan
dokumen dan data monev
melakukan tindak pidana
tidak memasang papan nama
sesuai ketentuan
PEMBEKUAN

diterbitkan surat paksa atas
tagihan yang tidak dilunasi pencabutan atas permohonan
perusahaan sendiri
tidak melakukan impor /
pemasukan fasilitas KITE
2 tahun berturut-turut
PENCABUTAN
#KiteGencarEkspor
tidak lagi memenuhi
kriteria KITE Pengembalian
tidak mengajukan
permohonan perubahan data
60 hari sejak dibekukan
berubah status menjadi
Kawasan Berikat
dinyatakan pailit
terbukti melakukan tindak
pidana
Rp
PENCABUTAN

Rework
Reject
Force
Majeure
Ekspor
Hasil Produksi
Impor Kembali
bebas BM & tidak
dipungut PDRI
Jaminan
Tanpa
Jaminan
Pengembalian?
sudah
belum
Ekspor
Kembali
Maksimal 3 + 3 bulan
Permohonan
Elektronik
5 jam
Dokumen
3 hari kerja
Start
#KiteGencarEkspor
IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI

Jenis ekspor:
“reekspor lainnya”
Kategori ekspor:
“umum”
Lampiran:
PEB atas HP
reimpor
PEB < 30 hari dari ekspor
wajib menyampaikan
laporan disertai
dokumen pendukung
Jika tidak menyampaikan laporan
Pengembalian
ditolak
Pengembalian?
sudah
belum
Wajib melunasi
BM & PDRI
#KiteGencarEkspor
EKSPOR KEMBALI ATAS REIMPOR HASIL PRODUKSI

#KiteGencarEkspor
Pembebasan
Bea Masuk
PPN / PPN & PPnBM
tidak dipungut
Olah, Rakit, Pasang
atas Impor / Pemasukan
Barang dan Bahan
Ekspor Hasil
Produksi
KITE PEMBEBASAN

harus berdasarkan persetujuan
kepala Kantor Wilayah atau
KPU
Barang Contoh
- Bebas BM
- Tidak dipungut PPN / PPnBM
Impor
Impor dari LDP /
Kawasan Bebas
- Bebas BM
- Tidak dipungut PPN / PPnBM
Impor
- Tidak dikenakan PPN / PPnBM
atas penyerahan DN
Pemasukan dari PLB
yg berasal dari LDP
- Bebas BM
- pengusaha yang menyerahkan
barang wajib memungut PPN /
PPnBM
Impor dari KB, GB,
TPPB, KEK:
harus mencantumkan nomor dan tanggal
SKEP KITE pada pemberitahuan pabean
tidak mencantumkan nomor dan tanggal
SKEP KITE, tidak mendapatkan fasilitas
#KiteGencarEkspor
IMPOR / PEMASUKAN

Paling lama 12 bulan Lebih dari 12 bulan
Jika memiliki masa produksi
lebih dari 12 bulan
Periode yang diberikan untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan
Dapat diperpanjang paling lama 12 bulan dalam hal:
Penundaan ekspor
dari pembeli
Force majeure
Sisa Barang dan Bahan
karena adanya batasan
minimal pembelian,
sehingga belum dapat
diproduksi
Pembatalan ekspor atau
penggantian pembeli
Kondisi lain berdasarkan
manrisk dan
pertimbangan KWBC/KPU
paling lama 12 bulan berdasarkan
persetujuan Direktur Jenderal /
pejabat yg ditunjuk
Dapat diperpanjang kembali
perpanjangan dapat
dilakukan sebelum periode
pembebasan berakhir
#KiteGencarEkspor
Periode KITE Pembebasan

#KiteGencarEkspor
Jaminan harus diserahkan atas impor dan/atau pemasukan
Barang dan Bahan dengan fasilitas KITE Pembebasan pada
saat pemberitahuan pabean diajukan.
Nilai Jaminan
paling sedikit sebesar
BM + PPN / PPN & PPnBM
Periode KITE
Pembebasan
Penyampaian
BCLKT
Penelitian
BCLKT
Penyelesaian
Jaminan
Jangka Waktu Jaminan
paling singkat selama penjumlahan
waktu:
3 bulan
Dalam bentuk Corporate Guarantee:
AEO MITA Low Risk
Kondisi Keuangan Baik
jangka waktu jaminan wajib
diperpanjang
Perpanjangan Periode
KITE Pembebasan
Jaminan

Impor atau
Pemasukan
Pemeriksaan Pabean
secara selektif berdasarkan
manajemen resiko
Sesuai
Tidak Sesuai
tidak diberikan
fasilitas
Penyesuaian Nilai
Jaminan
Penelitian dan
Proses Lebih Lanjut
Tarif / Nilai Pabean
tidak sesuai
Jumlah Lebih /
Jenis tidak sesuai
#KiteGencarEkspor
PEMERIKSAAN PABEAN

Konversi adalah suatu pernyataan tertulis dari
Perusahaan mengenai komposisi pemakaian
Bahan Baku untuk setiap satuan Hasil Produksi.
Konversi

Barang dan
Bahan Fasilitas
Diolah, Dirakit,
Dipasang
Konversi
Ekspor
Perubahan
Konversi
Hasil Produksi
sebelum proses
produksi dimulai
sebelum tanggal
ekspor
#KiteGencarEkspor
Konversi tidak diserahkan
BCLKT tidak diterima
Konversi lewat batas waktu
BLCKT ditolak
Konversi

Ekspor langsung
Ekspor melalui
PLB
Ekspor
Gabungan
Hasil Produksi
#KiteGencarEkspor
Ekspor melalui PLB
dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban
jika telah diekspor ke Luar Daerah Pabean
sebelum periode pembebasan berakhir.
Ekspor Gabungan
• harus digabungkan dengan Hasil Produksi
Perusahaan KITE Lain dan wajib diekspor
dalam satu kesatuan unit.
• dapat digunakan sbg pertanggung jawaban
jika telah diekspor ke LDP sebelum periode
pembebasan berakhir.
Perusahaan KITE wajib:
• Memberitahukan sebagai kategori ekspor
fasilitas KITE Pembebasan pada BC 3.0
• mencantumkan nomor dan tanggal skep
KITE Pembebasan pada BC 3.0 / BC 3.3
Ekspor Hasil Produksi

kondisi kahar (force majeure), seperti
peperangan, bencana alam, atau
kebakaran
kondisi lain berdasarkan manajemen
risiko dan pertimbangan kepala
Kantor Wilayah atau KPU
dibebaskan dari kewajiban membayar:
BM, PPN/ PPnBM
S/A Kepabeanan
S/A Perpajakan
dengan kriteria:
Barang dan Bahan dan/atau Barang
Contoh telah musnah atau hilang
Periode KITE Pembebasan belum
berakhir
dan syarat permohonan dilampiri dgn:
surat keterangan dari instansi yang
berwenang,
pernyataan jenis, jumlah, dan uraian
barang yang musnah atau hilang
berdasarkan dokumen pabean
#KiteGencarEkspor
FORCE MAJEURE

Barang dan
Bahan Fasilitas
Diolah, Dirakit,
Dipasang
Ekspor
Hasil Produksi
Dimusnahkan
Diekspor
Kembali
Dikembalikan
Dimusnahkan
Rusak Barang WIP
Rusak
Rusak
Dirusak
Karena sifat BB / WIP / BJ
tidak dapat dimusnahkan
Dirusak dibawah pengawasan
Kantor Pelayanan
dan membayar:
1. Bea Masuk 5%
2. PPN & PPnBM
Rp
Diekspor
Kembali
Dikembalikan
Tidak sesuai
spesifikasi
Tidak dilakukan penyelesaian
Bayar BM, PPN, PPnBM & Sanksi Administrasi
PPN & PPnBM tidak dapat dikreditkan
#KiteGencarEkspor
PENYELESAIAN BARANG DAN BAHAN

Waste / Scrap Dijual
Dimusnahkan
Tidak dilakukan penyelesaian
dan saldo fisik tidak ada
Bayar BM, PPN, PPnBM
Jika dijual, wajib:
1. Membayar Bea Masuk 5%
2. Membayar PPN & PPnBM
3. Memungut PPN & PPnBM dan
membuat faktur pajak
Rp
#KiteGencarEkspor
SISA PROSES PRODUKSI (WASTE/SCRAP)

Dimusnahkan
Dirusak
Dikembalikan
Penyelesaian dgn cara:
Dengan mengajukan
permohonan kepada
Kantor Pabean Pengawasan
Dimusnahkan
Dirusak
Penyelesaian barang yg lekas busuk
dan membahayakan kesehatan:
Terlebih dahulu menyampaikan
pemberitahuan kepada
Kantor Pabean Pengawasan
Barang & Bahan Sisa
Barang & Bahan
Tidak sesuai spek
Penyelesaian dgn cara
ekspor kembali atas:
Dengan mengajukan
permohonan kepada
Kantor Pabean Pemuatan
#KiteGencarEkspor
PERMOHONAN PENYELESAIAN

Penyelesaian
Barang dan Bahan
Pemakaian Barang
dan Bahan
Waste / Scrap
BCLKT meliputi:
#KiteGencarEkspor
Periode KITE Pembebasan Waktu Pelaporan
Paling lama 12 bulan Paling lama 30 hari
Fasilitas KITE dibekukan dan
diberi 30 hari tambahan
waktu pelaporan
Terlambat Pelaporan
Kewajiban BCL.KT terpenuhi
jika mendapatkan register
Pemberitahuan
Pertama
30 hari sebelum
akhir periode
Pemberitahuan
Kedua
30 hari sebelum batas
waktu pelaporan
Tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban setelah dibekukan
Bayar BM, PPN & PPnBM, Sanksi Administrasi
Penegasan
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (BCLKT)

#KiteGencarEkspor
Penyampaian BCLKT dilampiri dengan:
1. impor / pemasukan
2. ekspor
3. pemusnahan / perusakan
4. Reekspor barang / bahan
spek tidak sesuai
(jika tidak menerapkan SKP)
Pemberitahuan pabean:
1. Laporan hasil penelitian ekspor
(jika tidak tersedia dalam SKP)
2. dokumen bukti transaksi
keuangan/ pembayaran atas
ekspor
Bukti realisasi ekspor:
LAMPIRAN BCLKT

Pemberitahuan
Penelitian
kelengkapan
Register
BCLKT
Penelitian
kebenaran
pengisian
BCLKT
dikembalikan
T
Y T
Dalam 7 hari
perusahaan wajib
menyampaikan
kelengkapan
#KiteGencarEkspor
Penelitian
BCLKT
Y
1. periode KITE Pembebasan
2. waktu penyerahan Konversi
3. kebenaran impor dan/atau
pemasukan
4. kebenaran transaksi ekspor atau
penyelesaian lain
5. Kesesuaian pemakaian
berdasarkan BCLKT dan Konversi
Selisih Kurang
Sesuai Selisih Lebih
Penelitian BCLKT

Atas selisih ditagih
BM, PPN & PPnBM,
Sanksi Administrasi
Selisih > Rp 10 juta
dilakukan konfirmasi dan
penelitian
Selisih dibawah Rp 100rb
diakumulasi dan ditagih
pada akhir tahun kalender
#KiteGencarEkspor
SELISIH KONVERSI

Periode Pembebasan
Belum Berakhir
BCLKT dapat diajukan kembali
Ekspor Terbukti
Ditagih BM, PPN/PPnBM,
sanksi PPN/PPnBM, tanpa
sanksi kepabeanan
Periode Pembebasan
Telah Berakhir
PENOLAKAN BCLKT
Ekspor Tidak Terbukti
Ditagih BM, PPN/PPnBM
dan sanksi administrasi
#KiteGencarEkspor
Diberikan surat penolakan
PERSETUJUAN BCLKT
paling lama 30 hari sejak register
diterbitkan surat persetujuan atas
laporan pertanggungjawaban;
jaminan dikembalikan atau dilakukan
penyesuaian jaminan.
Terkena sanksi administrasi
KEPUTUSAN BCLKT

FASILITAS KEPABEAN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to FASILITAS KEPABEAN

Similar to FASILITAS KEPABEAN (20)

More from LamanPajak

More from LamanPajak (18)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

FASILITAS KEPABEAN