Dokumen tersebut membahas persyaratan untuk mendapatkan izin prinsip penanaman modal, angka pengenal importir, rencana penggunaan tenaga kerja asing, rekomendasi visa kerja, izin menggunakan tenaga kerja asing, dan persyaratan pendirian perusahaan penanaman modal asing. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh investor asing maupun dalam negeri untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal dan mengurus tenaga kerja as

1. Izin Prinsip & Persyaratan PMA
Izin Prinsip Penanaman Modal Usaha
Izin Prinsip harus dimiliki oleh PMA yang telah terdaftar maupun PMDN yang ingin mendapatkan fasilitas
dalam rangka penanaman modal. Fasilitas penanaman modal yang bisa didapatkan adalah pembebasan bea
masuk impor mesin, impor barang dan bahan, pembebasan PPN dan fasilitas keringanan PPh). Pengurusan
Izin Prinsip dilakukan melalui PTSP Penanaman Modal di BKPM. Bagi PMDN, penguurusan izin prinsip.
Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) /
Umum (APIU)
API merupakan identitas pengenal bagi investor untuk melakukan impor dan mendapatkan fasilitas impor
dalam rangka penanaman modal. Penanaman modal yang bisa didapatkan adalah pembebasan bea masuk
impor mesin, impor barang dan bahan, pembebasan PPN dan fasilitas keringanan PPh). Angka Pengenal
Importir-Produsen (API-P) diperuntukan untuk impor barang modal dan barang dan bahan yang tidak
untuk dijual kembali (bukan perdagangan), sedangkan Angka Pengenal Importir-Umum (APIU)
diperuntukan untuk impor barang untuk untuk dijual kembali (bidang perdagangan).
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA)
RPTKA adalah dokumen tentang perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yang harus dimiliki oleh
kegiatan investasi (PMA dan PMDN) yang menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan usahanya.
RPTKA dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA-01)
Rekomendasi TA-01 adalah dokumen untuk mendapatkan fasilitas khusus visa. Tenaga kerja asing yang
dipekerjakan pada kegiatan investasi (PMA dan PMDN) yang dimiliki. Rekomendasi TA-01 diajukan dan
diproses di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
IMTA harus dimiliki oleh penanaman modal (PMA dan PMDN) yang akan menggunakan tenaga kerja
asing dalam kegiatan investasinya di wilayah Indonesia. IMTA diajukan dan diproses di kementerian
tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Persyaratan Pembuatan PMA (Penanaman
Modal Asing)
A. Pengajuan Izin Sementara Pendirian PT. PMA melalui BKPM
Identitas perusahaan yang akan didirikan, yang meliputi:
a. Nama Perusahaan
b. Kedudukan tempat usaha
c. Jumlah modal disetor perusahaan
d. Nama pemegang saham dan presentase modal
e. Susunan pengurus, terdiri : Direksi dan Komisaris
Mempersiapkan nama Perusahaan yang masih available dan mendaftarkannya ke SISMINBAKUM (Sistim
Administrasi Badan Hukum)
Mengisi surat permohonan (download : Investment Application Under The Foreign Investment Law),
dengan melampirkan persyaratan dokumen sebagai berikut:
Jika salah satu pendiri perusahaan adalah berbentuk Badan Usaha
Anggaran Dasar perusahaan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris berikut seluruh perubahan-
perubahannya.
Surat pengesahan dari Menteri Kehakiman
NPWP
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Tanda Daftar Perusahaan
Copy Passport dan KTP para pemegang saham perusahaan
NPWP Pribadi Direktur/Direktur Utama
Jika salah satu pendiri perusahaan adalah perorangan
Copy Passport / KTP para pemegang saham perusahaan
NPWP Pribadi Direktur/Direktur Utama
Melampirkan Flowchart proses produksi dan bahan baku (raw materials) yang dibutuhkan untuk proses
industri (Jika perusahaan PMA yang didirikan bergerak di bidang industri
Asli Surat Kuasa (jika pengajuan pendirian perusahaan yang di ajukan ke BKPM adalah diwakilkan oleh
pihak lain selain pendiri perusahaan)
Kelengkapan data lain yang dibutuhkan oleh Departemen terkait (bila ada) dan dinyatakan dalam
“Technical guidance’s book on investment implementation”.
Untuk sektor usaha tertentu, misalnya sektor usaha pertambangan yang melakukan kegiatan ekstraksi,
sektor energi, perkebunan kelapa sawit dan perikanan, membutuhkan Surat Rekomendasi dari Departemen
teknis terkait.
Kelengkapan dokumen pada proses A ini diajukan ke BKPM untuk mendapatkan persetujuan hingga
diterbitkannya Surat Persetujuan Izin Sementara, dan berlaku sebagaimana halnya Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) pada Perseroan Terbatas (PT) biasa.