SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
MENGENAL PROSEDUR
IMPOR I
MANAJEMEN EKSPOR IMPOR
MENGENAL PROSEDUR IMPOR
50%
Pengertian ini memiliki arti bahwa
kegiatan impor berarti melibatkan
dua negara.
20%
Impor adalah kegiatan memasarkan
serta memasukkan barang dari
negara penghasil ke negara
penerima
35%
Keuntungan dari kedua negara
yang terlibat negara penerima
mendapatkan suku cadang
komoditas negara penghasil
mendapakan keuntungan finansial
PROSEDUR
Prosedur merupakan suatu proses,
langkah–langkah atau tahapan–
tahapan dari serangkaian kegiatan
yang saling berhubungan satu dengan
yang lainnya
MENURUT KAMI
IMPOR
Kegiatan Memasukan
barang/jasa dari suatu
negara ke negara lain
RIYAN PRINGGO A
IMPOR
Merupakan kegiatan yang
diperuntukkan untuk mereka
yang sudah mentok daya
fikirnya untuk inovasi produk
mereka maka dari impor
mereka bisa meniru barang
yang dimpornya
HANAFI FPA
IMPOR
Impor adalah aktivitas
atau kegiatan membeli
barang atau bahan
pangan dari luar negeri.
M.ABDUR ROSYID
IMPOR
kegiatan memasukkan
barang dari suatu
negara ke dalam
negara lain
HAFIDZ TAUFIQUR
ARTINYA
Ketika kita ingin menjadi importir maka kita harus tau langkah serta
tahapannya untuk terwujudnya keuntungan serta meminimalisir kerugian
untuk kita dan Negara kita
MAU
TAU ?
Dokumen yang disyaratkan oleh Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia untuk proses pengurusan pengiriman barang
dari luar negeri. (NPWP, TDU, SIUP, API +NIK atau SRP, TDI/IUI,
dan Rekomendasi Teknisi.t)
MEMPERSIAPKAN DOKUMEN
Barang yang akan menjadi komonditas impor dapat
dilihat dari jenis barang melalui ketentuan HS atau pos
tarif barang. Barang yang akan di impor diharapakan
memenuhi standar peraturan Kemendag.
Peraturan Mendag , seperti ketentuan Barang Bebas
dengan syarat API + NIK atau SRP, dan Barang Yang
Diatur seperti IP/IT, PI, NPIK, SNI, dan VPTI.
MEMASTIKAN BARANG PENGIRIMAN
01
02
03
MENENTUKAN BARANG KOMODITAS
KETENTUAN
UMUM IMPOR
PENGELOMPOKAN BARANG IMPOR
01
02
03
UU
BARANG BEBAS IMPOR
BARANG DIBATASI IMPOR
BARANG DILARANG IMPOR
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
No. 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang
“Ketentuan Umum Bidang Impor” Barang
Impor dikelompokan kedalam 3
Pembebasan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 M-
DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
Dengan pembebasan tersebut, importir mendapatkan pengecualian atas Laporan Surveyor (LS)
di negara asal atau pelabuhan muat, dan pembatasan pelabuhan masuk. Artinya, impor atas
produk-produk tersebut tidak memerlukan perizinan apapun.
Lalu, pengapalan produk-produk tertentu tersebut hanya perlu dibuktikan dengan Bill of Loading
(B/L). Ketentuan ini berlaku hingga 30 Juni 2020.
“Melalui Permendag ini, Kemendag melakukan relaksasi atau kemudahan impor produk tertentu,
khususnya terkait importasi produk alat kesehatan dan alat pelindung diri. Produk-produk
tersebut adalah masker, pakaian medis, sarung tangan, dan alat kesehatan lainnya.
B A R A N G
BEBAS DIINDONESIA
Barang Bebas Impor
Adalah barang barang yang tidak ada dalam regulasi pembatasan atau
pelarangan apalagi jika barang barang ini kebutuhannya sangat dibutuhkan
di dalam negeri
Untuk barang yang dibatasi, barang
ini masih boleh masuk ke Indonesia
tapi dengan syarat jumlahnya tidak
boleh melebihi yang sudah ditetapkan
pemerintah. Jenis barang impor yang
dibatasi ini antara lain adalah barang
pangan seperti Beras, Gula, Hewan &
Produk Hewan (Seperti olahan
dagingnya), Holti Cultura (Seperti
Padi, Jagung), Produk Kehutanan
seperti Kayu (Karena Indonesia
PengEkspor Kayu), Bahan Besi Baja,
Semen, Bahan Baku Plastik
Barang yang dilarang masuk ke dalam sebuah
negara adalah barang yang tidak boleh
dimasukkan dan tidak akan lolos bea cukai jika
sebuah komunitas importir China ingin
memasukkan barang tersebut.
Akan tetapi beberapa jenis dari barang yang
dilarang ini saat ini masih cukup banyak
ditemukan di Indonesia. Beberapa jenis barang
yang dilarang tapi masih masuk ke dalam negeri
salah satunya adalah pakaian bekas.
Selain pakaian bekas, ada cukup banyak lagi
jenis-jenis barang yang dilarang masuk ke
Indonesia, contohnya limbah B3, Peptisin Etilin
Dibromida, mesin BPO dan masih banyak lagi
yang lainnya.
BARANG DILARANG
IMPOR INDONESIA
ANGKA PENGENAL IMPOR
API/U
API-U hanya diberikan kepada
perusahaan yang melakukan impor
barang tertentu untuk tujuan
diperdagangkan..
API
API
Tanda pengenal sebagai importir
API/P
API-P hanya diberikan kepada
perusahaan yang melakukan impor
barang untuk dipergunakan sendiri
sebagai barang modal, bahan baku,
bahan penolong atau bahan untuk
mendukung proses produksi. Barang
yang diimpor tersebut dilarang untuk
diperdagangkan atau dipindahtangankan
kepada pihak lain.
You can simply impress your
audience and add a unique zing
and appeal to your Presentations.
Easy to change colors, photos and
Text. Get a modern PowerPoint
Presentation that is beautifully
designed. You can simply impress
your audience and add a unique
zing and appeal to your
Presentations.
Get a modern PowerPoint
Presentation that is
beautifully designed.
Simple Portfolio
Presentation
Designed
Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Impor Umum (API-U).
Fotocopy Akta Notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya
Fotocopy izin usaha perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh
instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan *);
Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perorangan dan
penanggung jawab perusahaan;
Referensi bank devisa;
Fotocopy surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
Fotocopy KTP / Paspor pengurus /direksi;
Pas foto berwarna dengan latar belakang merah masing2 pengurus dan direksi 2 (dua)
lembar ukuran 3 x 4 cm.
Snelhecter Biru 2 (dua) buah. (Map file plastik warna biru).
Daftar rencana impor setahun.
Fotocopy Akta Notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya
Fotocopy izin usaha perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang
diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan *);
(IUI Izin Industri khusus untuk API-P atau SIUPAL untuk perusahaan angkutan
laut)
Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perorangan dan
penanggung jawab perusahaan;
Fotocopy surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
Fotocopy KTP / Paspor pengurus /direksi;
Pas foto berwarna dengan latar belakang merah masing2 pengurus dan direksi 2
(dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
Snelhecter Merah 2 (dua) buah. (Map file plastik warna merah).
Daftar rencana impor setahun.
PERSYARATAN
API/P
PERSYARATAN
API/U
APAKAH IMPOR MUDAH ?
KEMUDAHAN
IMPOR
KITE
KITE atau Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor adalah perlakuan kepada barang impor
atau barang rakitan yang akan diekspor dan dapat
diberikan keringanan bea masuk. KITE adalah
kebijakan yang berasal dari Menteri Keuangan dan
pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Bea Cukai
Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah
untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia
seperti adanya realisasi kredit bagi UMKM,
fasilitas insentif pajak, serta berbagai kebijakan
lainnya. Kebijakan ekonomi di bidang ekspor
impor pun turut mempengaruhi fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau biasa
disebut dengan fasilitas KITE.
Syarat Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
02
03
04
05
Memiliki bukti
kepemilikan yang
berlaku dalam rentang
waktu paling singkat 3
tahun atas lokasi yang
digunakan untuk
kegiatan produksi
.
Memiliki jenis usaha di
bidang manufaktur.
Memiliki hasil produksi
dan tempat
penimbunan barang
Menggunakan sistem
informasi persediaan
berbasis IT Inventory
untuk mengelola
barang yang berkaitan
dengan dokumen
kepabeanan serta
dapat diakses oleh
Ditjen Bea dan Cukai.
01
Memiliki izin usaha
industri dan Nomor
Induk Perusahaan
(NIPER)
MENAPA HARUS KITE ?
Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa KITE atau
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ditujukan bagi badan usaha
industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan telah
memiliki NIPER (Nomor Induk Perusahaan).Hal ini sesuai
dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang diatur
dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Undang-Undang ini berisikan perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 mengenai Kepabeanan.
BATAS WAKTU KITE
Jangka waktu ini dapat dilongarkan
menjadi lebih dari 12 bulan, apabila
perusahaan memiliki masa produksi lebih
dari 12 bulan. Tidak hanya itu, perusahaan
pun boleh mengajukan perpanjangan
waktu lagi. Hanya saja, perlu diajukan
sebelum masa waktu yang ditetapkan
berakhir.
Sanksinya ialah perusahaan yang tidak
memenuhi ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk, maka perusahaan
wajib membayar bea masuk terutang.
Kemudian, sanksi selanjutnya ialah
perusahaan yang diketahui melakukan
pelanggaran akan dikenai sanksi
administrasi dengan denda minimal 100%
atau paling banyak 500% dari total bea
masuk yang seharusnya dibayarkan..
BATAS WAKTU KITE
DAN SANKSI UNTUK
P E L A N G A R N Y A
TATA NIAGA IMPOR
Tata niaga impor adalah kebijakan yang mengatur siapa saja yang boleh melakukan importasi dan kuantitas yang boleh diimpor oleh tiap-tiap importir. Pada
dasarnya tata niaga hampir sama dengan kebijakan kuota. Dengan tata niaga, izin impor kadang-kadang dikaitkan dengan penggunaan barang tersebut
Tataniaga sendiri merupakan salah satu cabang dari aspek pemasaran yang menekankan tentang jalannya hasil produksi sampai ke tangan konsumen.
Tataniaga dapat dikatakan efisien jika mampu mendistribusikan hasil-hasil produksi kepada konsumen dengan biaya seefisien mungkin
APA PENTINGNYA TATA NIAGA IMPOR ?
Ketiga
melindungi kesehatan dan
keselamatan manusia, hewan, ikan,
tumbuhan, dan lingkungan hidup,
pemerintah dapat melarang atau
membatasi berbagai jenis barang
impor
.
Undang – undang
Peraturan Menteri dan UU
Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.
Barang yang dilarang atau dibatasi
tersebut dinamai LARTAS.
Kedua
melindungi hak kekayaan intelektual,
Pertama
Untuk melindungi keamanan nasional
atau kepentingan umum, termasuk
sosial, budaya, dan moral masyarakat,
BORDER
Pengawasan lartas
border yaitu
pengawasan yang
dilakukan oleh
petugas Bea Cukai di
kawasan pabean
POST
BORDER
 Pengawasan di luar
area kepabeanan
yang menjadi
Tanggung-jawab
Direktorat Jenderal
Bea & Cukai
BORDER VS POST BORDER
NIAGA IMPOR
Harapan dengan adanya aturan lartas border dan tata niaga post border agar dapat meningkatkan
daya saing industri, investasi, ekspor wisata, pangan dan logistik, serta untuk meningkatkan kelancaran
arus barang ekspor-impor
KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN IMPOR
Barang luar negeri
kemungkinan besar mahal
Menyebabkan masyarakat
terus-menerus membeli
produk luar negeri atau
disebut juga sikap
konsumsimirisme
Menyebabkan masyarakat
dalam negeri meniru
barang produksi negara
luar negeri
Memperoleh teknologi modern
.
Memperoleh barang dan jasa yang
tidak bisa dihasilkan oleh negara
Memperoleh Bahan baku
F U N F A C T
I M P O R T E R B E S A R I N D O N E S I A .
Salah satu komoditas impor
Indonesia yang terbanyak
adalah aluminium. Nilai impor
komoditas aluminium ini
mencapai US$ 881,2 juta atau
sekitar Rp 12,1 triliun. Dengan
nilai yang cukup terbilang
fantastis tersebut maka,
jumlah aluminium yang
berhasil diimpor adalah
sebesar 311,11 juta kilogram.
PROSEDUR IMPOR BARANG
RINGKASAN
Pelajari ketentuan
umumnya
Pahamilah konsep aturan
negara
Pandailah dalam
memilah jenis barang
Pastikan komunikasi
dengan baik kepada
buyer(penjual)
Pastikan keamanan
barang terjaga dengan
baik
Pastikan barang
yang kita impor
menguntungkan
SESI TANYA JAWAB ;)
INGAT INI HANYA SESI TANYA
JAWAB JADI JANGAN PANJANG
LEBAR SEBAB KITA BUKAN
TEMPAT CURHAT
SEKIAN PRESENTASI DARI KELOMPOK
KAMI SEBAB JIKA TERLALU LAMA
PRESENTASI JUGA TIDAK BAGUS,
SEPERTI HUBUNGAN KITA DAN DIA TANPA
ADANYA STATUS
OUR TEAM
RIYAN PRINGGO A
20111055
STIE IBMT SURBAYA
HAFIDZ TAUFIQUR
20111054
STIE IBMT SURBAYA
HANAFI FPA
20111073
STIE IBMT SURBAYA
M. ABDUR ROSYID
20111332
STIE IBMT SURBAYA

More Related Content

Similar to Kelompok 4 ( Prosedur impor 1 ).pptx

Kebijakan perdagangan internasional present
Kebijakan perdagangan internasional presentKebijakan perdagangan internasional present
Kebijakan perdagangan internasional presentSEKOLAH BISNIS INDONESIA
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing)
Izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing)Izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing)
Izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing)Ruswanto Rustam
 
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...didiekkurniawan1
 
Tugas audit perpajakan
Tugas audit perpajakanTugas audit perpajakan
Tugas audit perpajakanZievilia Alayy
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Asep suryadi
 
PPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-BmPPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-Bmdesy diana
 
LARTAS 2022.pdf
LARTAS 2022.pdfLARTAS 2022.pdf
LARTAS 2022.pdfLamanPajak
 
Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) 2012
Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) 2012Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) 2012
Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) 2012Irfan Abdul Arief
 
Fffffffffffff
FffffffffffffFffffffffffff
Ffffffffffffffebri2nd
 
Proses_Transaksi_&_Dokumen_Ekspor_Impor.pptx
Proses_Transaksi_&_Dokumen_Ekspor_Impor.pptxProses_Transaksi_&_Dokumen_Ekspor_Impor.pptx
Proses_Transaksi_&_Dokumen_Ekspor_Impor.pptxPUTRINURAINI24
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8Rekno Wr
 
Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDN
Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi  Online Training TKDNPengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi  Online Training TKDN
Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDNKanaidi ken
 
Pelaksanaan impor pada komponen mobil esemka
Pelaksanaan impor pada komponen mobil esemkaPelaksanaan impor pada komponen mobil esemka
Pelaksanaan impor pada komponen mobil esemkaMahatma Pranata
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)Massaputro Delly TP
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMIcha Icha
 

Similar to Kelompok 4 ( Prosedur impor 1 ).pptx (20)

Kebijakan perdagangan internasional present
Kebijakan perdagangan internasional presentKebijakan perdagangan internasional present
Kebijakan perdagangan internasional present
 
Makalah PPh pasal 22
Makalah PPh pasal 22Makalah PPh pasal 22
Makalah PPh pasal 22
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing)
Izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing)Izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing)
Izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing)
 
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
 
Tugas audit perpajakan
Tugas audit perpajakanTugas audit perpajakan
Tugas audit perpajakan
 
Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22Penjelasan PPh pasal 22
Penjelasan PPh pasal 22
 
Karakteristik PPN
Karakteristik PPNKarakteristik PPN
Karakteristik PPN
 
PPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-BmPPN dan PPn-Bm
PPN dan PPn-Bm
 
LARTAS 2022.pdf
LARTAS 2022.pdfLARTAS 2022.pdf
LARTAS 2022.pdf
 
Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) 2012
Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) 2012Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) 2012
Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) 2012
 
Fffffffffffff
FffffffffffffFffffffffffff
Fffffffffffff
 
Proses_Transaksi_&_Dokumen_Ekspor_Impor.pptx
Proses_Transaksi_&_Dokumen_Ekspor_Impor.pptxProses_Transaksi_&_Dokumen_Ekspor_Impor.pptx
Proses_Transaksi_&_Dokumen_Ekspor_Impor.pptx
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8
 
Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDN
Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi  Online Training TKDNPengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi  Online Training TKDN
Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDN
 
Pelaksanaan impor pada komponen mobil esemka
Pelaksanaan impor pada komponen mobil esemkaPelaksanaan impor pada komponen mobil esemka
Pelaksanaan impor pada komponen mobil esemka
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM
 
Export Roadmap_Presentation.pptx
Export Roadmap_Presentation.pptxExport Roadmap_Presentation.pptx
Export Roadmap_Presentation.pptx
 
Ppn & p pn bm
Ppn & p pn bmPpn & p pn bm
Ppn & p pn bm
 

Kelompok 4 ( Prosedur impor 1 ).pptx

  • 2. MENGENAL PROSEDUR IMPOR 50% Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. 20% Impor adalah kegiatan memasarkan serta memasukkan barang dari negara penghasil ke negara penerima 35% Keuntungan dari kedua negara yang terlibat negara penerima mendapatkan suku cadang komoditas negara penghasil mendapakan keuntungan finansial PROSEDUR Prosedur merupakan suatu proses, langkah–langkah atau tahapan– tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya
  • 3. MENURUT KAMI IMPOR Kegiatan Memasukan barang/jasa dari suatu negara ke negara lain RIYAN PRINGGO A IMPOR Merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk mereka yang sudah mentok daya fikirnya untuk inovasi produk mereka maka dari impor mereka bisa meniru barang yang dimpornya HANAFI FPA IMPOR Impor adalah aktivitas atau kegiatan membeli barang atau bahan pangan dari luar negeri. M.ABDUR ROSYID IMPOR kegiatan memasukkan barang dari suatu negara ke dalam negara lain HAFIDZ TAUFIQUR
  • 4. ARTINYA Ketika kita ingin menjadi importir maka kita harus tau langkah serta tahapannya untuk terwujudnya keuntungan serta meminimalisir kerugian untuk kita dan Negara kita
  • 6. Dokumen yang disyaratkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk proses pengurusan pengiriman barang dari luar negeri. (NPWP, TDU, SIUP, API +NIK atau SRP, TDI/IUI, dan Rekomendasi Teknisi.t) MEMPERSIAPKAN DOKUMEN Barang yang akan menjadi komonditas impor dapat dilihat dari jenis barang melalui ketentuan HS atau pos tarif barang. Barang yang akan di impor diharapakan memenuhi standar peraturan Kemendag. Peraturan Mendag , seperti ketentuan Barang Bebas dengan syarat API + NIK atau SRP, dan Barang Yang Diatur seperti IP/IT, PI, NPIK, SNI, dan VPTI. MEMASTIKAN BARANG PENGIRIMAN 01 02 03 MENENTUKAN BARANG KOMODITAS KETENTUAN UMUM IMPOR
  • 7. PENGELOMPOKAN BARANG IMPOR 01 02 03 UU BARANG BEBAS IMPOR BARANG DIBATASI IMPOR BARANG DILARANG IMPOR Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang “Ketentuan Umum Bidang Impor” Barang Impor dikelompokan kedalam 3
  • 8. Pembebasan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 M- DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Dengan pembebasan tersebut, importir mendapatkan pengecualian atas Laporan Surveyor (LS) di negara asal atau pelabuhan muat, dan pembatasan pelabuhan masuk. Artinya, impor atas produk-produk tersebut tidak memerlukan perizinan apapun. Lalu, pengapalan produk-produk tertentu tersebut hanya perlu dibuktikan dengan Bill of Loading (B/L). Ketentuan ini berlaku hingga 30 Juni 2020. “Melalui Permendag ini, Kemendag melakukan relaksasi atau kemudahan impor produk tertentu, khususnya terkait importasi produk alat kesehatan dan alat pelindung diri. Produk-produk tersebut adalah masker, pakaian medis, sarung tangan, dan alat kesehatan lainnya. B A R A N G BEBAS DIINDONESIA Barang Bebas Impor Adalah barang barang yang tidak ada dalam regulasi pembatasan atau pelarangan apalagi jika barang barang ini kebutuhannya sangat dibutuhkan di dalam negeri
  • 9. Untuk barang yang dibatasi, barang ini masih boleh masuk ke Indonesia tapi dengan syarat jumlahnya tidak boleh melebihi yang sudah ditetapkan pemerintah. Jenis barang impor yang dibatasi ini antara lain adalah barang pangan seperti Beras, Gula, Hewan & Produk Hewan (Seperti olahan dagingnya), Holti Cultura (Seperti Padi, Jagung), Produk Kehutanan seperti Kayu (Karena Indonesia PengEkspor Kayu), Bahan Besi Baja, Semen, Bahan Baku Plastik
  • 10. Barang yang dilarang masuk ke dalam sebuah negara adalah barang yang tidak boleh dimasukkan dan tidak akan lolos bea cukai jika sebuah komunitas importir China ingin memasukkan barang tersebut. Akan tetapi beberapa jenis dari barang yang dilarang ini saat ini masih cukup banyak ditemukan di Indonesia. Beberapa jenis barang yang dilarang tapi masih masuk ke dalam negeri salah satunya adalah pakaian bekas. Selain pakaian bekas, ada cukup banyak lagi jenis-jenis barang yang dilarang masuk ke Indonesia, contohnya limbah B3, Peptisin Etilin Dibromida, mesin BPO dan masih banyak lagi yang lainnya. BARANG DILARANG IMPOR INDONESIA
  • 11. ANGKA PENGENAL IMPOR API/U API-U hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.. API API Tanda pengenal sebagai importir API/P API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong atau bahan untuk mendukung proses produksi. Barang yang diimpor tersebut dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
  • 12. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Simple Portfolio Presentation Designed Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Impor Umum (API-U). Fotocopy Akta Notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya Fotocopy izin usaha perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan *); Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perorangan dan penanggung jawab perusahaan; Referensi bank devisa; Fotocopy surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung; Fotocopy KTP / Paspor pengurus /direksi; Pas foto berwarna dengan latar belakang merah masing2 pengurus dan direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm. Snelhecter Biru 2 (dua) buah. (Map file plastik warna biru). Daftar rencana impor setahun. Fotocopy Akta Notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya Fotocopy izin usaha perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan *); (IUI Izin Industri khusus untuk API-P atau SIUPAL untuk perusahaan angkutan laut) Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perorangan dan penanggung jawab perusahaan; Fotocopy surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung; Fotocopy KTP / Paspor pengurus /direksi; Pas foto berwarna dengan latar belakang merah masing2 pengurus dan direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm. Snelhecter Merah 2 (dua) buah. (Map file plastik warna merah). Daftar rencana impor setahun. PERSYARATAN API/P PERSYARATAN API/U
  • 13. APAKAH IMPOR MUDAH ? KEMUDAHAN IMPOR KITE KITE atau Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor adalah perlakuan kepada barang impor atau barang rakitan yang akan diekspor dan dapat diberikan keringanan bea masuk. KITE adalah kebijakan yang berasal dari Menteri Keuangan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia seperti adanya realisasi kredit bagi UMKM, fasilitas insentif pajak, serta berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan ekonomi di bidang ekspor impor pun turut mempengaruhi fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau biasa disebut dengan fasilitas KITE.
  • 14. Syarat Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 02 03 04 05 Memiliki bukti kepemilikan yang berlaku dalam rentang waktu paling singkat 3 tahun atas lokasi yang digunakan untuk kegiatan produksi . Memiliki jenis usaha di bidang manufaktur. Memiliki hasil produksi dan tempat penimbunan barang Menggunakan sistem informasi persediaan berbasis IT Inventory untuk mengelola barang yang berkaitan dengan dokumen kepabeanan serta dapat diakses oleh Ditjen Bea dan Cukai. 01 Memiliki izin usaha industri dan Nomor Induk Perusahaan (NIPER)
  • 15. MENAPA HARUS KITE ? Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa KITE atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ditujukan bagi badan usaha industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan telah memiliki NIPER (Nomor Induk Perusahaan).Hal ini sesuai dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-Undang ini berisikan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 mengenai Kepabeanan.
  • 16. BATAS WAKTU KITE Jangka waktu ini dapat dilongarkan menjadi lebih dari 12 bulan, apabila perusahaan memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan. Tidak hanya itu, perusahaan pun boleh mengajukan perpanjangan waktu lagi. Hanya saja, perlu diajukan sebelum masa waktu yang ditetapkan berakhir. Sanksinya ialah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk, maka perusahaan wajib membayar bea masuk terutang. Kemudian, sanksi selanjutnya ialah perusahaan yang diketahui melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi administrasi dengan denda minimal 100% atau paling banyak 500% dari total bea masuk yang seharusnya dibayarkan.. BATAS WAKTU KITE DAN SANKSI UNTUK P E L A N G A R N Y A
  • 17. TATA NIAGA IMPOR Tata niaga impor adalah kebijakan yang mengatur siapa saja yang boleh melakukan importasi dan kuantitas yang boleh diimpor oleh tiap-tiap importir. Pada dasarnya tata niaga hampir sama dengan kebijakan kuota. Dengan tata niaga, izin impor kadang-kadang dikaitkan dengan penggunaan barang tersebut Tataniaga sendiri merupakan salah satu cabang dari aspek pemasaran yang menekankan tentang jalannya hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Tataniaga dapat dikatakan efisien jika mampu mendistribusikan hasil-hasil produksi kepada konsumen dengan biaya seefisien mungkin
  • 18. APA PENTINGNYA TATA NIAGA IMPOR ? Ketiga melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, pemerintah dapat melarang atau membatasi berbagai jenis barang impor . Undang – undang Peraturan Menteri dan UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Barang yang dilarang atau dibatasi tersebut dinamai LARTAS. Kedua melindungi hak kekayaan intelektual, Pertama Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat,
  • 19. BORDER Pengawasan lartas border yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai di kawasan pabean POST BORDER  Pengawasan di luar area kepabeanan yang menjadi Tanggung-jawab Direktorat Jenderal Bea & Cukai BORDER VS POST BORDER NIAGA IMPOR Harapan dengan adanya aturan lartas border dan tata niaga post border agar dapat meningkatkan daya saing industri, investasi, ekspor wisata, pangan dan logistik, serta untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor
  • 20. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN IMPOR Barang luar negeri kemungkinan besar mahal Menyebabkan masyarakat terus-menerus membeli produk luar negeri atau disebut juga sikap konsumsimirisme Menyebabkan masyarakat dalam negeri meniru barang produksi negara luar negeri Memperoleh teknologi modern . Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara Memperoleh Bahan baku
  • 21. F U N F A C T I M P O R T E R B E S A R I N D O N E S I A . Salah satu komoditas impor Indonesia yang terbanyak adalah aluminium. Nilai impor komoditas aluminium ini mencapai US$ 881,2 juta atau sekitar Rp 12,1 triliun. Dengan nilai yang cukup terbilang fantastis tersebut maka, jumlah aluminium yang berhasil diimpor adalah sebesar 311,11 juta kilogram.
  • 22. PROSEDUR IMPOR BARANG RINGKASAN Pelajari ketentuan umumnya Pahamilah konsep aturan negara Pandailah dalam memilah jenis barang Pastikan komunikasi dengan baik kepada buyer(penjual) Pastikan keamanan barang terjaga dengan baik Pastikan barang yang kita impor menguntungkan
  • 24. INGAT INI HANYA SESI TANYA JAWAB JADI JANGAN PANJANG LEBAR SEBAB KITA BUKAN TEMPAT CURHAT
  • 25. SEKIAN PRESENTASI DARI KELOMPOK KAMI SEBAB JIKA TERLALU LAMA PRESENTASI JUGA TIDAK BAGUS, SEPERTI HUBUNGAN KITA DAN DIA TANPA ADANYA STATUS
  • 26. OUR TEAM RIYAN PRINGGO A 20111055 STIE IBMT SURBAYA HAFIDZ TAUFIQUR 20111054 STIE IBMT SURBAYA HANAFI FPA 20111073 STIE IBMT SURBAYA M. ABDUR ROSYID 20111332 STIE IBMT SURBAYA