Dokumen tersebut membahas mengenai sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan oleh kepabeanan untuk pelanggaran yang diatur dalam undang-undang kepabeanan. Ada beberapa bentuk pengenaan sanksi denda yaitu dalam nilai rupiah tertentu, persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, atau persentase minimum dan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan besaran

1. SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN

2. di Bidang Kepabeanan
Dasar Hukum :
1.

3. OBYEK SANKSI ADMINISTRASI
Sanksi Administrasi berupa
denda dikenakan hanya terhadap
pelanggaran yang diatur dalam
Undang-Undang Kepabeanan

4. Bentuk Pengenaan Sanksi Adm
Sanksi administrasi berupa denda besarnya dinyatakan dalam
bentuk :
A. nilai rupiah tertentu
B. nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum
C. persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya
dibayar
D. persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum
dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar
E. persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum
dari bea masuk yang seharusnya dibayar

5. Adalah sanksi denda yang dikenakan dalam besaran
nilai rupiah tertentu sebagaimana tersebut dalam UU Pabean.
A. Denda dalam nilai rupiah tertentu

6. B.Denda dalam nilai rupiah
minimum sampai dengan
maksimum
• 1 kali pelanggaran, 1 X denda minimum
• 2 kali pelanggaran, 2 X denda minimum
• 3 s/d 4 kali pelanggaran, 5 X denda minimum
• 5 s/d 6 kali pelanggaran, 7 X denda minimum
• > 6 kali pelanggaran, 1 X denda maksimum

7. Jenis Pelanggaran

8. Contoh Perhitungan

9. Contoh Perhitungan
5 (lima)
Dikenakan 7 kali denda minimum
7 x Rp. 25.000.000
Rp.175.000.000

10. C. Denda dalam persentase tertentu dari bea
masuk yang seharusnya dibayar
Jenis Pelanggaran
Denda = % X BMSD

11. Contoh Perhitungan

12. D. Denda dalam % tertentu minimum sampai
Golongan%denda:
• Kekurangan pembayaran ≤
50%→
• 50%<Kekurangan pembayaran ≤
• 100%<Kekurangan pembayaran
• 150%<Kekurangan pembayaran
denda100%
100% → denda 125%
≤ 150% →
≤ 200% →
denda 150%
denda 175%
dengan maksimum dari kekurangan
pembayaran bea masuk atau bea keluar
Dihitung dengan tahapan :
1. Kekurangan Bayar (%)= (BMSD – BMTD)/BMTD X 100%
2. Kekurangan Bayar (%) → Golongan % Denda
3. Denda = Golongan % Denda X (BMSD – BMTD)

13. D. Denda dalam % tertentu minimum sampai
dengan maksimum dari kekurangan
pembayaran bea masuk atau bea keluar
Golongan %denda:
• 200%<Kekurangan pembayaran ≤250%→
• 250%<Kekurangan pembayaran ≤300%→
• 300%<Kekurangan pembayaran ≤350%→
• 350%<Kekurangan pembayaran ≤400%→
• 400%<Kekurangan pembayaran ≤450%→
• Lebih dari 450%Kekurangan pembayaran →
denda 200%
denda 225%
denda 250%
denda 300%
denda 600%
denda 1000%

14. D. Untuk selisih jumlah barang ekspor curah
kena bea keluar diatur sebagai berikut sesuai
KEP-134/BC/2012
Batas toleransi selisih atas pengukuran jumlah :
• Selisih sampai dengan 0.02%tidak dilakukan penagihan atau
pengembalian bea keluar
• Selisih pengukuran antara 0.02%s.d. 1%
a.Jika ada kekurangan bea keluar dilakukan penagihan tanpa
denda administrasi
b.Jika ada kelebihan pembayaran bea keluar diberikan
pengembalian

15. Jenis Pelanggaran

16. Contoh Perhitungan

17. Contoh Perhitungan

18. Contoh Perhitungan
1) BM yang telah dibayar : Rp.10.000.000,-
2) BM seharusnya dibayar : Rp. 17.500.000,-
3) Kekurangan bayar BM : Rp.17.500.000 – Rp.10.000.000,- = Rp.7.500.000,-
4) Hitung persentase kurang bayar BM :
- (Rp.7.500.000,- / Rp.10.000.000,-) x 100% = 75%
- Berada pada layer >50% s.d. 100% = persentase denda 125%
- Nilai denda : 125% x Rp.7.500.000,- = Rp. 9.375.000,-
5) Kurang bayar BM : Rp.7.500.000,-
Hasil Pemeriksaan :
2. Ditemukan :
-
Barang A 100 pcs, pembebanan 5 %, NP. Rp.100.000.000,-, BM Rp. 5.000.000,-
- Barang B 50 pcs, pembebanan 5 %, NP. Rp.50.000.000,-, BM Rp. 2.500.000,-
- Barang C 150 pcs, pembebanan 5 %, NP. Rp.200.000.000,-, BM Rp.10.000.000,-
- Terjadi kesalahan nilai pabean dan kurang bayar BM Rp.17.500.000 –
Rp.10.000.000,- = Rp.7.500.000,-
Penyelesaian:
Kasus (2) : terdapat kesalahan jumlah dan nilai pabean pada barang C, yang mengakibatkan
terjadinya kekurangan pembayaran BM, untuk kesalahan tersebut dilakukan perhitungan
besarnya denda dari kekurangan pembayaran dengan yang telah dibayar, yaitu:
No Jenis Barang Jumlah Pembebanan Nilai Pabean BM Bayar
1. A,B,C 300 Pcs 5% Rp.200.000.000 Rp.10.000.000

19. PT Jayakarta mengimpor barang ‘Z’ dari Syahru Co di
India dan diberitahukan dengan PIB Nomor 243
tanggal 05-06-2021. Bea Masuk yang dibayar
sebesar Rp. 10.000.000,-
Berdasarkan penelitian Pejabat nilai pabean yang
diberitahukan tidak benar sehingga Bea Masuk yang
seharusnya dibayar sebesar Rp. 16.000.000,-
Hitunglah besarnya sanksi administrasi yang harus
dibayar Importir !

20. E. Denda dalam persentase tertentu minimum
sampai dengan maksimum dari BM yang
seharusnya dibayar
Golongan % denda
Kekurangan Pembayaran BM ≤20% → denda 100%
denda 200%
denda 300%
20% < Kekurangan Pembayaran BM ≤ 40% →
40% < Kekurangan Pembayaran BM ≤ 60% →
60% < Kekurangan Pembayaran BM ≤ 80% → denda 400%
80% < Kekurangan Pembayaran BM ≤ 100% → denda 500%
Dihitung dengan tahapan :
1. Perhitungan Interval Denda (PID) = (BM Fasilitas yg
disalahgunakan : Total BM yg mendapat fasilitas) X 100%
2. PID (%) → Golongan % Denda
3. Denda = Golongan % Denda X BMSDB (jml yg bebas/keringanan)

21. Jenis Pelanggaran

22. Contoh Perhitungan

23. Contoh Perhitungan

24. Contoh Perhitungan
PT Saudara Kembar mengimpor barang ‘Y’ dari Yung
san Co di China dengan mendapat fasilitas. Jumlah
barang yang mendapat fasilitas 20 unit. Tarif bea
masuk 10% dan tarif akhir menjadi 5%. Total bea
masuk tanpa fasilitas adalah Rp 20.000.000. Bea
Masuk yang dibayar sebesar Rp. 10.000.000,-
Berdasarkan penelitian Pejabat terdapat 10 unit
barang X yang disalahgunakan.
Hitunglah besarnya sanksi administrasi yang harus
dibayar Importir !

25. Sanksi Administrasi atas impor dengan tarif
Bea Masuk 0 %
• Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi berupa
denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk
• Dikenai sanksi adminstrasi berupa denda sebesar Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah)
• Pengenaan per PIB
• Syarat :tidak ada barang lain yang dikenai denda

26. Pelanggaran yang ditemukan dari hasil Audit
dikenai denda sebagaimana dimaksud dalam
• Pasal 10A ayat (8),
• Pasal 11A ayat (6),
• Pasal 45 ayat (3),
• Pasal 52 ayat (1)dan ayat (2)
Sebesar 1 (satu) kali untuk pelanggaran yang sama

27. Contoh Perhitungan