Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor

TATA LAKSANA KEPABEANAN
DI BIDANG IMPOR

Goal
Memahami proses bisnis
Tata Laksanana
Kepabeanan di Bidang
Impor
Mempraktekkan
perhitungan Bea Masuk
dan Pajak Dalam Rangka
Impor

Konsep Nilai Pabean
Perhitungan Bea Masuk dan PDRI
Praktek perhitungan Bea Masuk dan
PDRI
Outline
Konsep Manajemen Resiko Impor
Pemeriksaan Pabean
Pengeluaran Barang Impor
Pembatalan PIB

Outline
Pemberitahuan Impor Barang Non PIB
Barang Pindahan
Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
Barang Pelintas Batas
Barang Kiriman
Impor Sementara

Overview Materi
Tata Laksana Kepabeanan
Di Bidang Impor
Section 1

Pengeluaran
PEMERIKSAAN
Penimbunan
Pembongkaran
Kedatangan
Pemberitahuan
Impor
1
5
6
2
3
4
Sumber: Sosialisasi DJBC
Alur Tatalaksana Kepabeanan
Di Bidang Impor

Section 2
Lesson 2.1
Kodifikasi pemberitahuan pabean pengangkutan (BC1.0 dan BC1.1)

Kelompok Dokumen PP Declarant Kode Uraian Jenis Dokumen Pemberitahuan Pabean
Pemberitahuan Pabean
Dalam Rangka
Pengangkutan
Pengangkut BC 1.0 RKSP / JKSP
BC 1.1 Inward / Outward Manifest
BC 1.2 PP Dari Kaw.Pab.utk Diangkut Ke TPS di Kaw.Pab. Lainnya
BC 1.3 PP Brg Asal DP dr Satu Tempat Ke Tempat Lain Melalui LDP
BC 1.6 PP Penimbunan dr Kawasan Pabean ke PLB
Pemberitahuan Pabean
Dalam Rangka Impor
Barang
Importir/ PPJK BC 2.0 Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
BC 2.1 Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
BC 2.2 Pemb. Barang Pribadi Penumpang dan Awak S/P(CD)
BC 2.3 Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di TPB
BC 2.4 Pemb.Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat KITE
BC 2.5 Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat
BC 2.6.1 Pemb.Pengeluaran Barang dari TPB Dengan Jaminan
BC 2.6.2 Pemb.Pemasukan Kembali Barang dari TPB dengan Jaminan
BC 2.7 Pemb.Pengel.Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB lainnya
BC 2.8 Pemberitahuan Impor Barang dari PLB
Pemb. Pabean Dalam
Rangka Ekspor Barang
Eksportir/
PPJK
BC 3.0 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
BC 3.2 Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai ke LDP (dari BI)
PP dlm rgk Pemasukan
Barang Dari TLDP ke
Tempat di P’was DJBC
Orang yg me-
masukkan brg
BC 4.0 Pemb.Pemasukan Brg Asal TLDDP Ke TPB
BC 4.1 Pemb.Pengeluaran Kembali Brg Asal TLDDP Dari TPB
Kodifikasi Pemberitahuan Pabean
1. Consignment Note (CN) → PP Impor Barang Kiriman
2. PP FTZ-01 s/d PP FTZ-03 → Dok.Pemb.Pabean utk KPBPB (FTZ)
3. PPLB → Dok.Pemb.Pabean utk Lintas Batas (Land-Border)
PP lainnya

Pemberitahuan Pabean Pengangkutan
No Kode Dok. Nama Dokumen
1 BC 1.0 Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) /
Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP)
2 BC 1.1 Inward/ Outward Manifest
3 BC 1.2 Pemberitahuan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean
Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan
Pabean Lainnya
4 BC 1.3 Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari
Satu Tempat Ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean
5 BC 1.6 Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun
di Pusat Logistik Berikat

Lesson 2.2
Contoh pengajuan RKSP BKC1.0
Pemberitahuan inward Manifest
Tata Kerja penyerahan dan penatausahan
inward manifest

KEDATANGAN,PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN
Referensi :
▪ PMK-157/PMK.04/2017 - Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan RKSP, Manifes
Kedatangan dan Manifes Keberangkatan
▪ PMK-88/PMK.04/2007- Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
▪ PMK-216/PMK.04/2019 - Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor

Pengangkut
12
➢ Pengangkut Kontraktual (Non Vessel Operator Common Carrier) adalah badan usaha jasa
pengurusan transportasi yang melakukan negosiasi kontrak dan kegiatan lain yang
diperlukan untuk terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi
darat, laut, dan udara dan mengkonsolidasikan muatan
➢ Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos
➢ Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk adalah Penyelenggara Pos yang ditugasi pemerintah
untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos
Dunia (Universal Postal Union)
✓ Operator Sarana
Pengangkut
✓ Kuasa Operator:
• Shipping Agent
• Ground Handling
✓ NVOCC
✓ Penyelenggara Pos
bertanggung jawab atas pengoperasian
Sarana Pengangkut yang mengangkut barang
dan/atau orang; dan/atau
berwenang melaksanakan kontrak
pengangkutan dan menerbitkan dokumen
pengangkutan barang sesuai peraturan
perundangan di bidang perhubungan
Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.04/2017

Kewajiban Pengangkut
SEBELUM KEDATANGAN
▪ Wajib menyerahkan RKSP
▪ Penyerahan melalui
PDE/MPD/Manual
SEBELUM PEMBONGKARAN
▪ Wajib menyerahkan pemberitahuan
MANIFES
▪ Penyerahan melalui PDE/MPD/Manual

Singapore
Memuat/tidak memuat barang impor
Tg.Priok
Tg.Perak
Australia
Tg. Emas
Memuat BI eks A/L dari Tg Priok
tujuan Ke Tg.Emas
Memuat BE dari Tg.Emas
Tujuan ke Australia, bongkar
Tg Perak utk dimuat kapal D
Kapal A
Kapal B Kapal C
Kapal D
Kapal A International Liner, datang dari Singapore memuat
maupun tidak memuat barang2 impor/ekspor/barang BC
1.3
Kapal B National Liner, memuat brg impor eks A/L dari Tg Priok
ke Tg Emas
Kapal C National Liner, memuat brg ekspor tujuan Australia dari
Tg Emas dibongkar di Tg Perak untuk di A/L ke Australia
dengan Kapal D
Wajib
menyerahkan
RKSP
CONTOH PENGAJUAN RKSP

1a
24 HR ADVANCE MANIFEST SYSTEM (LAUT)
15
VESSEL
OPERATOR
NVOCC /
POS
RKSP (INITIAL
MANIFEST)
LEVEL MASTER
MANIFEST
NVOCC / POS
LEVEL HOUSE
SKP
24 JAM PEMBONGKARAN
FINAL
MANIFEST
FINAL
MANIFEST
KEDATANGAN
SIAP
BONGKAR
1b
2
3
SL SD
SL SD
SL: SANKSI
LAYANAN
SD: SANKSI
DENDA
SD
Elemen data dan
kelompok barang di RKSP
(Laut) sama dengan
Inward Manifest saat ini

1a
INWARD MANIFEST (LAUT) WAKTU TEMPUH <24 JAM
DAN MANIFES UDARA
16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan RI
VESSEL/PLANE
OPERATOR
NVOCC /
POS
RKSP (INITIAL
MANIFEST)
LEVEL MASTER
MANIFEST
NVOCC / POS
LEVEL HOUSE
SKP
PEMBONGKARAN
FINAL
MANIFEST
FINAL
MANIFEST
KEDATANGAN
SIAP
BONGKAR
1b
2
3
SD
SL SD
SL: SANKSI
LAYANAN
SD: SANKSI
DENDA
SD
Elemen data dan
kelompok barang di RKSP
sama dengan Inward
Manifest saat ini

Kewajiban Pengangkut

INWARD MANIFEST (DARAT)
KEDATANGAN PEMBONGKARAN
BATAS
PENYERAHAN
MANIFES
SANKSI DENDA
➢ Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari
dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum
melakukan pembongkaran. (Pasal 7A ayat (3) UU Kepabeanan)
➢ Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan: c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut
yang melalui darat. (Pasal 7A ayat (4) huruf c UU Kepabeanan)
➢ Manifes darat dapat memuat untuk lebih dari 1 sarana angkut
➢ Dalam hal sarana pengangkut darat lebih dari 1 dalam 1 manifes, manifes diserahkan paling
lambat pada saat kedatangan sarana pengangkut pertama
PMK-158/PMK.04/2017 Sumber: Sosialisasi DJBC

Lesson 2.3
Transit Sarana pengangkut (Kasus
tujuan CDP Cikarang)
Angkut terus dan Angkut Lanjut

TRANSIT, CONTOH CIKARANG
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Final Destination /
Place of Delivery:
CIKARANG !!
INWARD
MANIFEST
(BC 1.1)
OUTWARD
MANIFEST
(BC 1.1)
KPUBC TG. PRIOK
INWARD
MANIFEST
(BC 1.1)
CUSTOMS
CLEARANCE
(BC 2.0, BC
2.3, DLL)
KPPBC CIKARANG
CIKARANG, INDONESIA CIKARANG, INDONESIA CIKARANG, INDONESIA
CIKARANG
CIKARANG

ANGKUT TERUS DAN ANGKUT LANJUT
TG. PRIOK
TG.
PERAK
MAKAS-
SAR
PANTO-
LOAN
BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.1 IN BC 2.0/2.3
KONTRAK PENGANGKUTAN, FINAL DESTINATION: PANTOLOAN
ANGKUT TERUS
•Barang tidak turun, diangkut
terus ke Tanjung Perak
dengan Sarkut yang sama
•Pemberitahuan pemasukan
BC 1.1 Inward
•Dokumen angkut terus BC
1.1 Outward
•Rekonsiliasi BC 1.1 Out dan
In, BC 1.1 Out disampaikan
ke Tanjung Perak
ANGKUT LANJUT
•Barang turun, diangkut
lanjut ke Makassar dengan
Sarkut berbeda
BC 1.1 Inward
•Pengeluaran ke domestik
permohonan Pengangkut
•Dokumen angkut lanjut BC
1.1 Outward
ke Makassar
ANGKUT TERUS
•Barang tidak turun, diangkut
terus ke Pantoloan dengan
Sarkut yang sama
BC 1.1 Inward
•Dokumen angkut terus BC
1.1 Outward
ke Pantoloan
SAMPAI TUJUAN
•Barang turun, sampai di
Pantoloan
BC 1.1 Inward
•Dokumen pengeluaran dari
Kawasan Pabean BC 2.0/2.3
•Rekonsiliasi BC 2.0/2.3 dan
BC 1.1 Inward

PENGELOMPOKAN POS-POS :
Uraian barang point a - e harus dpt diklasifikasikan dlm 4 digit pos tarif BTKI
Apabila > 5 jenis barang, cantumkan uraian 5 jenis yg paling besar nilainya
a) barang impor yang kewajiban diselesaikan di Kantor Pabean setempat;
b) barang impor yang diangkut lanjut;
c) barang impor yang diangkut terus;
d) barang ekspor yang diangkut lanjut;
e) barang ekspor yang diangkut terus;
f) barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya
melalui luar Daerah Pabean;
g) peti kemas kosong (empty container) yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean
setempat;
h) peti kemas kosong (empty container) yang diangkut lanjut; atau
i) peti kemas kosong (empty container) yang diangkut terus.

a) barang ekspor yang didaftarkan dan dimuat di Kantor Pabean setempat;
b) barang ekspor yang diangkut lanjut;
c) barang ekspor yang diangkut terus;
d) barang impor yang diangkut lanjut;
e) barang im por yang diangku t terus;
f) barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya
melalui luar Daerah Pabean;
g) peti kemas kosong (empty containel] yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean
setempat;
h) peti kemas kosong (empty containel] yang diangkut lanjut; atau
i) peti kemas kosong (empty containel] yang diangkut terus.
Uraian barang point a - e harus dpt diklasifikasikan dlm 4 digit pos tarif BTKI
Apabila > 5 jenis barang, cantumkan uraian 5 jenis yg paling besar nilainya

➢Ukuran kertas yang digunakan:
A4, letter, legal, atau folio.
➢Satu rangkap untuk kantor pabean
➢Dapat Menggunakan Bahasa Inggris
BC 1.1
Inward Manifest
Outward Manifest
daftar muatan barang niaga yang
diangkut oleh Sarana Pengangkut
melalui laut, udara, dan darat pada saat
memasuki Kawasan Pabean
daftar muatan barang niaga yang
diangkut oleh Sarana Pengangkut
melalui laut, udara, dan darat pada saat
meninggalkan Kawasan Pabean
➢ Menggunakan Format dan
elemen data yang sudah ada/
sudah berlaku saat ini.
➢ Selama ini hanya diatur elemen
datanya saja.

BC 1.1
Untuk Pengangkut Darat, pemberitahu dapat menentukan sendiri
bentuk formulir BC 1.1 sepanjang elemen data memuat sekurang-
kurangnya:
1. nomor tanda kendaraan (car registration number);
2. nama pengangkut (perseorangan/perusahaan);
3. tempat/negara asal barang;
4. tempat tujuan;
5. tanggal kedatangan;
6. nomor urut;
7. nama dan alamat pengirim (supplier);
8. nama dan alamat penerima barang;
9. jumlah dan jenis kemasan/petikemas;
10.uraian barang;
11.berat kotor (brutto) dan/atau ukuran/volume barang;
12.keterangan;
13.nama jelas pengangkut.

BC 1.1 Angka 1,2, dan 3 diisi:
-Nama Pengangkut
-NPWP Pengangkut
-Alamat Pengangkut
Kelompok :
Barang Impor atau
ekspor (sesuai P10 jo
terakhir P19 th 2006)
Diisi BC
Pelabuhan Asal-Bongkar:
Pelabuhan asal di LDP dan
pel. Bongkar di DP
Contoh : Singapore – Tj Priok
Pelabuhan Muat- Akhir:
Pelabuhan muat sebelumnya
dan pel. akhir di DP
Contoh : Tj Emas – Tj Priok
Tgl, jam tiba/berangkat:
-inward manifest = diisi tgl & jam tiba
- outward manifest = diisi tgl & jam
berangkat
Uraian Barang Bruto/volume:
-min 4 digit HS
Diisi pelabuhan asal,
pelabuhan transit terakhir,
pelabuhan bongkar, dan
pelabuhan akhir

Kelompok Barang Impor yang akan dibongkar / kewajiban pabeannya
akan diselesaikan di Kantor Pabean setempat (BI-LDP)
Detail
Kelompok Barang Impor yang akan di-Angkut Lanjut (BI-AL) Detail
Kelompok Barang Impor yang akan di-Angkut Terus (BI-AT) Detail
Uraian barang dalam Inward Manifest harus dapat diklasifikasikan ke
dalam 4 digit pos tarif BTKI.
Apabila lebih dari 5 (lima) jenis barang, dicantumkan uraian 5 (lima) jenis
barang yang paling besar nilainya.
Kelompok Barang Ekspor yang akan dibongkar di Kantor Pabean
setempat untuk kemudian di-Angkut Lanjut (BE-AL)
Detail
Kelompok Barang Ekspor yang akan diangkut terus (BE-AT) Detail
KELOMPOK URAIAN
Kelompok Barang Asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu
Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah
Pabean (BC1.3)

Contoh Print-Out Dokumen Cargo Manifest (Inward Manifest)

Lesson 2.4
Tata Kerja Penyerahan Manifes
Melalui Sistem PDE

TATAKERJA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN
INWARD MANIFEST MELALUI PDE
Pengangkut
Pejabat yang
mengelola
manifes
Inward manifest
Respons bukti
penerimaan (no & tgl
BC1.1)
Importir
Pemberitahuan
no pos IM
Sistem
aplikasi
komputer
Menutup pos BC 1.1 dg
dokumen penyelesaian
• Mencocokkan IM dgn BCL 1.2,
daftar bongkar & daftar timbun
• Menghitung BM, Cukai, PDRI dan
SA jk kedptan kurang/lebih bongkar
• Meneliti pos BC 1.1 melebihi jk wkt
utk dinyatakan sbg brg tdk dikuasai
Inward Manifest
Pengusaha TPS
Lap timbun
(maks 24 jam)
Petugas yg
mengawasi
pembongkaran
BCL 1.2
Pejabat yg
mengelola
penagihan
BCF 1.6
Pejabat yg
mengelola TPP
BCF 1.5 +
barangnya
Pejabat yg
melakukan
pengawasan
• Inward Manifest
• Pembrth brg BCF
1.5 tdk ditemukan
1
2
3
6 6
3
6
Lap bongkar
(maks 24 jam)
4
5
▪ KMK-453/2002
▪ PMK-88/2007
▪ KEP-07/BC/2003

Pengangkut yang sarana pengangkutnya
datang dr LDP, bila tidak mengangkut barang
Pemberitahuan
Nihil
Untuk sarana pengangkut yang diimpor untuk
dipakai, Pengangkut wajib mencantumkan sarana
pengangkut tersebut dalam Inward Manifest
Penyerahan Inward Manifest :
❑ melalui sistem PDE
❑ melalui Penyimpan Data Elektronik
❑ Secara manual

Inward Manifest yang telah diterima
dan mendapat nomor pendaftaran di
Kantor Pabean berlaku sebagai
persetujuan pembongkaran barang.
Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang
ditunjuknya dapat menangguhkan atau
membatalkan persetujuan dalam hal terdapat
larangan pemasukan barang impor dari instansi teknis.

Pengangkut/pihak lain
PERBAIKAN BC.1.1
terdapat kesalahan mengenai nomor, merek, ukuran dan
jenis kemasan dan/atau petikemas
terdapat kesalahan mengenai jumlah kemasan dan/atau
petikemas serta jumlah barang curah
terdapat kesalahan nama consignee dan/atau notify
party pd Manifes
terdapat kesalahan data lainnya atau perubahan pos
manifes
Penggabungan beberapa pos menjadi satu pos, syarat: :
1) pos BC 1.1 yang akan digabungkan berasal dari BC 1.1 yang sama;
2) nama dan alamat shipper/supplier, consignee, notify address/notify party, dan
pelabuhan pemuatan hrs sama untuk masing2 pos yang akan digabung;
3) telah diterbitkan revisi Bill of Lading/Airway Bill;

Siapa yang Dapat Mengajukan Redress ?
Pengangkut :
a. Operator S/P atau Kuasanya (shipping agent / ground handling)
b. Pengangkut Kontraktual (Non Vessel Operator Common Carrier -
NVOCC)
c. Penyelenggara Pos

Penutupan Pos Manifes
Pos ◼ Shipper
◼ Consignee
◼ Notify Party
◼Description
of Goods
◼ ……………
Keteranga
n
001
Ditutup dgn
PIB No……
002
…..
…..
…..
700
BC1.1 No : ….. Tgl………
Inward Manifest Dokumen Pelayanan Kepabeanan
Dok.Pembrth.Pabean :
• BC 2.0 (PIB)
• BC 2.1 (PIBK)
• BC 2.3  TPB
• BC 3.0 (PEB)
Dok.Angkut Lanjut (BC1.2)
Dok.Pelay.Kepab.Lainnya (BC…..)
KPBC
Shipping Line
Carrier Declaration Trader Declaration

Daftar penumpang dan/atau awak
sarana pengangkut
Daftar bekal sarana pengangkut
Daftar perlengkapan/ inventaris
sarana pengangkut
Stowage Plan atau Bay Plan untuk
SP melalui laut
Daftar senjata api dan amunisi
Daftar obat, termasuk narkotika
untuk pengobatan
KEWAJIBAN
PENGANGKUT
juga menyerahkan
PEMERIKSAAN SARANA PENGANGKUT
paling lambat pada saat kedatangan sarana pengangkut,
dlm bhs Indonesia atau Inggris secara elektronik atau
manual kepada Pejabat di Kantor Pabean

Lesson 3.1
Pembongkaran dan Penimbunan
Pindah Lokasi Penimbunan

Paling lama 24 jam setelah selesai pembongkaran,
Pengangkut wajib menyampaikan daftar kemasan
atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah
dibongkar kepada Pejabat di Kantor Pabean.
di Kawasan Pabean
atau tempat lain dengan
izin kepala kantor

PMK-108/PMK.04/2020 ttg Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor.

Pembongkaran
Kegiatan menurunkan
muatan barang impor
dari sarana
pengangkut

Kriteria :
a. barang impor bersifat khusus dengan
memperhatikan sifat, ukuran, dan/atau
bentuknya yang menyebabkan tidak dapat
dibongar di Kawasan Pabean;
b. barang impor diangkut lanjut;
c. adanya kendala teknis di Kawasan Pabean
(tidak ada alat atau kerusakan alat utk
pembongkaran);
d. terdapat kongesti (dinyatakan secara tertulis
oleh TPS)
e. Tidak tersedianya Kawasan pabean.
Gimana caranya??
• Pengangkut mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor dengan menyebutkan alasannya
(dilampiri dokumen pengangkutan dan denah
lokasi).
• dapat dilakukan penelitian lapangan (Kawasan
pabean, Pelabuhan, lokasi) apakah alasan dan
tempat pembongkaran memenuhi syarat.
• Kepala Kantor memberikan surat persetujuan
atau penolakan paling lama 1 hari kerja setelah
permohonan lengkap dan dilakukan penelitian
lapangan.
PMK-108/PMK.04/2020 Pasal 5.

PENIMBUNAN = SELESAI BONGKAR

Tempat Penimbunan Sementara (TPS)
Gudang / Lapangan penimbunan milik
importir setelah mendapat persetujuan dari
Kepala Kantor Pabean
atau
▪ MAX 30 HARI DI TPS YG BERADA DI AREA
PELABUHAN (LINI I)
▪ MAX 60 HARI DI TPS YG BERADA DI LUAR AREA
PELABUHAN (LINI II)
▪ MAX 60 HARI DI TEMPAT LAIN

JANGKA WAKTU PENIMBUNAN
Max. 30 hari di TPS yang berada di Area
Pelabuhan (Lini I)
Max. 60 hari di TPS yang berada di Luar Area
Pelabuhan (Lini II)
Max. 60 hari di Tempat Lain

Penimbunan dapat
dilakukan di TPS atau
tempat lain yang
diperlakukan sama
dengan TPS setelah
mendapat izin Kepala
Kantor

Tanki Penimbunan
Gudang Penimbunan
Lapangan Penimbunan
Petikemas
Lapangan Penimbunan
PMK-109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
TPS Khusus
Barang Bawaan Penumpang, Awak Sarana Pengangkut,
dan Pelintas Batas,
TPS Distribusi
Penimbunan barang impor dan/atau barang ekspor
untuk diangkut lanjut keluar Daerah Pabean

37
▪ MAX 30 HARI DIHITUNG SEJAK TGL PENIMBUNAN
▪ JIKA DIPINDAH KE TPS LAIN DLM SATU KAWASAN
WAKTU TDK BERUBAH
▪ JIKA DIPINDAH KE TPS LAIN BEDA KAWASAN, 30
HARI DIHITUNG ULANG

Kriteria :
• barang khusus (sifat/ukuran/bentuk)
tidak dapat ditimbun di TPS
• kendala teknis di TPS (tidak ada
alat/alat untuk penimbunan rusak)
• kongesti
• tidak tersedia TPS
• DiimporAEO atau MITAKepabeanan
Perizinan :
• Importir mengajukan permohonan melalui SKP,
menyebutkan alasan dan lay out
• Dilakukan penelitian lapangan secara selektif
• Kepala Kantor memberikan surat persetujuan
atau penolakan paling lama 1 hari kerja setelah
permohonan lengkap atau 1 hari kerja setelah
penelitian lapangan

Pemberitahuan Pengeluaran Barang
Impor Dari Kawasan Pabean Untuk
Diangkut Ke TPS Di Kawasan Pabean
di Kantor Pabean Lainnya
▪ PMK-216/PMK.04/2019 - ANGKUT TERUS
ATAU ANGKUT LANJUT BARANG IMPOR
ATAU BARANG EKSPOR (Pasal 14)
▪ P-21/2009 - PEMB PABEAN
PENGANGKUTAN
55
Kriteria :
a. barang impor bersifat
khusus
b. terdapat kongesti
c. keadaan darurat (bencana
alam dll)

PMK-216/PMK.04/2019 Pasal 18.
56

1. Terhubung dengan NLE dan
2. Menyediakan sistem DO Online
PMK-97/PMK.04/2020 (Perubahan PMK-158/2017)
Sanksi Pengangkut
Integrasi dan Pertukaran data dengan NLE
Maksimal 90 hari sejak dimandatorikan
1. Penegasan pengenaan sanksi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan manifes
2. Sanksi layanan (operasional) jika tidak terhubung dengan NLE dan menyediakan DO Online
1. Penyampaian, penggabungan, penatausahaan manifes dapat dilakukan melalui NLE.
2. SKP dapat melakukan pertukaran data dengan NLE
3. Data manifes dapat digunakan untuk kepentingan percepatan logistik nasional melalui NLE
4. Pejabat Bea dan Cukai dapat menggunakan dan memanfaatkan data NLE untuk
pengawasan dan pelayanan
Penegasan Pengenaan Denda
Penghindaran multitafsir terkait pengenaan denda tidak hanya untuk
penyampaian Inward Manifest yang terlambat dan tidak menyampaikan,
melainkan juga termasuk Outward Manifest dan RKSP
Kewajiban Pengangkut terkait NLE (National Logistic Ecosystem)

Kewajiban untuk mencantumkan
Nomor Pokok Wajib Pajak penerima
barang (consignee)
pemberitahuan RKSP
pemberitahuan Inward
dalam
dan
Manifest
atau mencantumkan Nomor Pokok
Wajib Pajak pengirim barang
(shipper) dalam pemberitahuan
Outward Manifest .
ditetapkan secara
bertahap oleh Direktur
Jenderal
KEWAJIBAN PENCANTUMAN NPWP

KAWASAN PABEAN
BC 1.1
INWARD
BC 1.1
OUTWARD
REKONSILIASI POS BC 1.1
PEMASUKAN
• Pemasukan menggunakan BC
1.1 inward manifes
• Rinci dan dikelompokkan
dalam kelompok manifes
angkut lanjut/terus
PENGELUARAN
• Pengeluaran menggunakan BC
1.1 outward manifes
• rinci dan dikelompokkan
dalam kelompok manifes
angkut lanjut/terus
REKONSILIASI
• Kesesuaian elemen data inward dan outward manifest
• Pos outward manifes memuat elemen data informasi
pemasukan barang angkut terus / angkut lanjut nomor pos
dan subpos inward manifes
PMK-216/PMK.04/2019 KETENTUAN ANGKUT TERUS DAN ANGKUT LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
PEMASUKAN & PENGELUARAN BARANG ANGKUT TERUS/ANGKUT LANJUT

TG. PRIOK TG. PERAK MAKASSAR PANTOLOAN
BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.1 IN BC 2.0/2.3
ANGKUT TERUS ANGKUT LANJUT ANGKUT TERUS BARANG TURUN
KONTRAK PENGANGKUTAN, FINAL DESTINATION : PANTOLOAN
OPTIMALISASI INWARD & OUTWARD MANIFEST

TG. PRIOK TG. PERAK GRESIK
BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.1 IN BC 1.1 OUT BC 1.2
KONTRAK PENGANGKUTAN, FINAL DESTINATION : TANJUNG PERAK
Pembongkaran di Gresik DAPAT
dilakukan dalam hal:
✓ Barang bersifatkhusus
(kendala bongkar)
✓ Kongesti
✓ Force Majeure
BC 2.0/2.3
P-21/2009- PEMB PABEAN
PENGANGKUTAN
Pemberitahuan Pengeluaran
Barang Impor Dari Kawasan
Pabean Untuk Diangkut Ke TPS Di
Kawasan Pabean Lainnya
OPTIMALISASI INWARD & OUTWARD MANIFEST

Rekonsiliasi antara inward manifes dengan outward manifest oleh SKP berupa
penutupan pos Outward Manifest dengan inward manifest
SKP meneruskan hasil rekonsiliasi kepada Kantor Pabean Asal
Pelaksanaan Rekonsliasi
selama 30 hari sejak
keberangkatan.
KANTOR PABEAN TUJUAN
KANTOR PABEAN ASAL
PENGANGKUT
Inward Manifest
Informasi
Outward Manifest
Jika belum dapat dilakukan :
- surat pemberitahuan/peringatan disampaikan kepada pengangkut,
dan
- dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan di kantor asal
MEKANISME PENGAWASAN

Lesson 3.2
Pengenalan konsep
Nilai Pabean, Nilai Impor
dan NDPBM
Perhitungan BM,
Cukai dan PDRI

CIF
CFR
CIP/CPT: named of Placed
(tidak harus di pelabuhan
DAT
DAP
PENGERTIAN CIF

Metode Penetapan Nilai Pabean
▪ Metode I, nilai transaksi barang impor ybs
▪ Metode II, nilai transaksi barang identik
▪ Metode III, nilai transaksi barang serupa
▪ Metode IV, metode deduksi
▪ Metode V, metode komputasi
▪ Metode VI, pengulangan (fall back)
NILAI PABEAN UNTUK PERHITUNGAN BEA MASUK
➢ Prinsip nilai pabean menggunakan Nilai Transaksi (Metode I)
➢ Metode I s/d Metode VI hrs diterapkan secara hierarkhi

PENENTUAN NILAI PABEAN
Nilai pabean pada umumnya menggunakan terminologi
CIF (cost insurance freight)
Dalam hal belum CIF, maka biaya insurance dan freight
harus dibuktikan dengan data yang obyektif dan terukur
(dokumen yang valid)
Dalam hal tidak terdapat data yang valid, digunakan
rumus perhitungan (lebih detil lihat PMK-160/2010)

jika biaya freight tidak tertera di BL, ditentukan sebesar:
▪ 5% x FOB (dari Asean)
▪ 10% x FOB (dari Asia non Asean dan Australia)
▪ 15% x FOB (dari luar Asia dan Australia)
*Khusus pengiriman via udara menggunakan standar tarif IATA
jika biaya asuransi tidak tercantum di polis, asuransi ditentukan
0,5% x CFR, jika dibayar di dalam negeri biaya asuransi 0 (nol)
Penentuan Freight dan Asuransi

Transaksi nilai pabean belum termasuk asuransi, Jika Asuransi :
dicover di luar negeri, maka nilai asuransi sebagaimana dalam polis.
dicover di dalam negeri, maka nilai asuransi = 0.
dicover di dalam negeri tapi tidak melindungi perjalanan barang, nilai
asuransi tidak diterima dan nilai asuransi wajib menggunakan norma, yaitu
0,5% dari CFR
tidak dilakukan, maka nilai asuransi wajib menggunakan norma, yaitu
0,5% dari CFR
Perlakuan Asuransi

Perhitungan BM, Cukai Dan PDRI
Tarif Bea Masuk:
a. tarif advalorurn,
bea masuk = tarif % X nilai pabean
b. tarif spesifik,
bea masuk = Tarif Rp x jumlah satuan barang
Bea Masuk tambahan :
• BM Anti Dumping
• BM Anti Dumping Sementara
• BM Tindakan Pengamanan
Sementara
• BM Imbalan
• BM Imbalan Sementara
• BM Pembalasan
Cukai :
a. tarif advalorurn,
Cukai = tarif % X Harga Jual Eceran
b. tarif spesifik,
Cukai = Tarif Rp X jumlah satuan barang

PDRI : Pajak Dalam Rangka Impor, terdiri atas PPN, PPnBM dan PPh pasal 22
Rumus PPN, PPnBm, dan PPh :
a. PPN = tarif % PPN x (nilai pabean + B M + BMT + cukai)
NILAI IMPOR
b. PPnBM = Tarif % PPnBM x (nilai pabean + BM + BMT + cukai)
c. PPh = Tarif % PPh x (nilai pabean + BM + BMT + cukai]
9
Setiap pungutan (BM, BMT, Cukai dan PDRI)
dibulatkan dalam satuan ribuan penuh
untuk satu PIB
KURS (NDPBM) :
tgl respon billing
saat aju pib yg
diberikan oleh SKP
(pembayaran by
billing system)
Perhitungan BM, Cukai Dan PDRI

Pembulatan BM, Cukai & PDRI
BM, Cukai, & PDRI
dihitung untuk
setiap jenis barang
Dibulatkan dalam ribuan
Rupiah penuh untuk 1 PIB
Pembulatan utk tiap-tiap
jenis pungutan
BM, BMT, CUKAI, PPN, PPH, PPnBM

Rp 21.450/mnt
(PMK-90/2011)
Rp 450/kg
(PMK-65/2011)
Rp 550/kg, Rp 790/kg
(PMK-110/2006 jo PMK-233/2008)
BM Spesifik Gula
Beras
Film

Pembayaran BM, CUKAI & PDRI
Importir Kemudahan PIB Berkala
Mitra Utama (Produsen) + AEO
Sebelum PIB Mendapat
Nomor Pendaftaran
Tunai
Berkala

PDRI
CUKAI
BEA MASUK
PPN = % PPN x (NP + BM + cukai)
PPnBM = % PPnBm x (NP + BM + cukai)
PPh = % PPh x (NP + BM + cukai)
Tarif advalorum:
BM = tarif BM % X nilai pabean (NP)
Tarif spesifik :
BM = tarif BM Rp… X jumlah satuan barang
Tarif advalorum:
Cukai = tarif Cukai % X (Harga Jual Eceran)
Tarif spesifik :
Cukai = tarif Cukai Rp… X jumlah satuan barang
RUMUS MENGHITUNG PUNGUTAN NEGARA
SAAT TGL AJU PIB YG DIBERIKAN OLEH BC (BILLING SYSTEM)
KURS (NDPBM)

▪ 10% Barang tertentu & barang kiriman (tanpa API / dengan API I)
▪ 7,5% Barang tertentu lainnya (tanpa API maupun dengan API)
▪ 0,5% Kedelai, Gandum, Tepung Terigu, tanpa API 7,5%
▪ 2,5% Bukan Barang tertentu dengan API
▪ 7,5% Barang yang tidak dikuasai dari harga jual lelang
PPh Psl 22
PMK-34/2017 yo PMK-
110/2018 yo PMK-41/2022
Bervarisasi, tarif tergantung tingkat kemewahan brg
▪ Senjata api 50%
▪ Kapal pesiar, yacht 75%
PPnBm
▪ 11% x NI, berlaku 1 April 2022
▪ 12% x NI, berlaku paling lambat 1 Januari 2025
▪ 9,9% x HJE (khusus Hasil Tembakau, PMK-63/2022)
PPN
Tidak punya NPWP, PPh dikenakan 2x lipat
UU No 7 Th 2021

CONTOH PERHITUNGAN
PT LSS (memiliki API) mengimpor 10.000 ton
beras jenis Thai Hom Mali dari Thailand dengan
harga FOB THB 9,000.-/ton. Ongkos angkut dari
Thailand ke Tg. Priok USD 2,500.- Asuransi
ditutup di dalam negeri setara USD 120,- Pos
Tarif : 1006.30.40, tarif BM : Rp. 450,-/kg, PPN : -
NDPBM (Kurs) NDPBM THB 1 = Rp. 380 dan USD
1 = Rp. 13.200.
Hitung bea masuk dan
Pajak dalam rangka
impor yang wajib
dibayar!

FOB : 10.000 ton x THB 9.000 = THB 90,000,000
Freight : USD 2.500 x Rp 13.200/Rp 380 = THB 86,842
Insurance : Ditutup di DN = 0
CIF : = THB 90,086,842
Nilai Pabean : 90.086.842 x Rp. 380,- = Rp 34,233,000,000
Bea Masuk : Rp. 450 x 10.000 ton x 1.000 kg = Rp 4,500,000,000
Nilai Impor : 34.233.000.000 + 4.500.000.000 = Rp 38,733,000,000
PPN : = Rp -
PPh : 2,5% x Nilai Impor = Rp 968,325,000
TOTAL PUNGUTAN IMPOR = Rp 5,468,325,000
PDRI : PPN + PPh = Rp 968.325.000

Importir I (Memiliki API) mengimpor
5.000 ton beras ketan dari Vietnam
dengan harga CIF USD 12.000,- per
ton. Pos tarif BTKI : 1006.30.30,
BM : Rp. 450,- per kg, NDPBM USD
1,- = Rp. 13.250. PPN -
Hitunglah Bea Masuk dan
PDRI wajib dibayar!

CONTOH PERHITUNGAN PUNGUTAN IMPOR
PT. ABC (mempunyai API) mengimpor bahan
baku obat dari China dengan data2 sebagai
berikut:
Jenis barang : paracetamol
Harga FOB : USD 200.000 Data Bill of
Lading yang dilampirkan tidak menginfokan
biaya freight. Polis Asuransi tidak terlampir
Pos Tarif BTKI: 2924.29.30 BM 10% PPN 10%.
NDPBM: diasumsikan USD 1 = Rp. 10.000
Hitung besarnya Bea Masuk
dan Pajak Dalam Rangka
Impor yang wajib dibayar !

FOB : 200.000
Freight : 10% x 200.000 : 20.000 (10% x Fob bila berasal dari Asia non Asean)
Insurance : 0.5% x 220.000 : 1.100 (0,5% x CFR)
CIF : 221.100
Nilai Pabean : 221.100 x 10.000 = 2.211.000.000
BM : 10% x 2.211.000.000 = 221.100.000
Nilai impor, 2.211.000.000 + 221.100.000 = Rp. 2.432.100.000,-
PPN : 10% x 2.432.100.000 = 243.210.000
PPh Ps 22 : 2,5% x 2.432.100.000 = 60.802.500
Total pungutan : = 525.112.500
CONTOH PERHITUNGAN PUNGUTAN IMPOR
PDRI : PPN + PPh = Rp 304.013.000
Total Pungutan : BM + PDRI = Rp. 525.113.000

Importir A mengimpor 50 tons bawang
putih segar (white garlic) dari China dengan
harga FOB CNY 1,160.-/ton, Freight : CNY
5,400.- dan Asuransi dibayar di Indonesia
sebesar CNY 600.- Pos Tarif 0703.20.90,
BM : 5 % , PPN : -, PPh : 2,5 %, NDPBM
(kurs) yang berlaku CNY 1.- = Rp. 1.440,- .
Hitunglah Bea Masuk dan
PDRI wajib dibayar?

RUMUS BEA MASUK ANTI DUMPING (BAMD)
DAN BEA MASUK IMBALAN (BMI)
BMAD = % tarif BMAD x Nilai Pabean
BMI = % tarif BMI x Nilai Pabean

❖ Pisang Cavendish (pos tarif 0803.00.90.00) dari Filipina, BMAD 35%
(berlaku 5 th mulai 17 November 2011, PMK-175/PMK.011/2011)
❖ Polyester staple fiber (pos tarif 5503.20.0.00) dari India, Tiongkok, dan
Taiwan (PMK 73/PMK.010/2016) dikenakan bervariasi mulai dari
5,82% sampai dengan 28.47% tergantung negara dan nama produsen
atau eksportirnya, berlaku mulai Mei 2016.
❖ Hot Rolled Plate (HRP) pos tarif 7208.51.00.00 dari China dikenakan
10,47 persen, Singapura 12,5 persen, dan Ukraina 12,33 persen, sesuai
PMK 50/PMK.010/2016 mulai berlaku 2 April 2016 sampai tiga tahun
ke depan.

Contoh Perhitungan BMAD BMAD CUKAI
Diimpor pisang Cavendish sebanyak 4
petikemas 20”, @ 200 karton, @ 40 kg.
Harga FOB USD 0.5 per kg. Freight dari
Filipina ke Tanjung Priok per petikemas
sebesar USD 1.575. Insurance ditutup di
Indonesia sebesar USD 300. Tarif Bea
Masuk 5%, BMAD 35%, PPN 10%, kurs
USD 1 = Rp. 10.000,-
Hitunglah Bea Masuk,
BMAD dan PDRI wajib
dibayar?

Contoh Perhitungan BMAD
BMADCUKAI

BARANG TERKENA BMTP
Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm
atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium seng, mengandung
karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan
0,7 mm (Pos Tarif 7210.61.11.00)

TARIF CUKAI HT IMPOR TAHUN 2018

M M E A TARIF CUKAI PER LITER
GOLONGAN KADAR DALAM NEGERI IMPOR
A s/d 5 % Rp. 15.O00,- Rp. 15.000,-
B >5% s/d 20% Rp. 33.000,- Rp. 44.000,-
C > 20% Rp. 80.000,- Rp.139.000,-
ETIL ALKOHOL TARIF CUKAI PER LITER
DALAM NEGERI IMPOR
Rp. 20.000,- Rp. 20.000,-
KONSENTRAT EA TARIF CUKAI PER gram
Konsentrat bentuk padat dan cair
dalam kadar berapapun
DALAM NEGERI IMPOR
Rp. 1000,- Rp. 1000
TARIF CUKAI MMEA, EA DAN KONSENTRAT EA
Dalam hal KMEA berbentuk cair, maka volume KMEA dikonversikan ke
dalam satuan gram dengan beratjenis 0, 7892 kg (kilogram) /ltr (liter).

Contoh Perhitungan Barang Impor Kena Cukai
Hitunglah BM, Cukai, dan
PDRI yang harus dibayar
PT Yong Chun !
PT Yong Chun (memiliki API-U) mengimpor hasil
tembakau merk “ZZZ” jenis SPM dari Korea sebanyak
100 karton, per karton 300 bungkus, per bungkus 20
batang). Data lain diketahui sebagai berikut :
Harga barang sesuai invoice adalah CIF USD
12,500.00. Misalkan, Tarif cukai Rp. 625/batang
dengan HJE Rp. 22.600,- per bungkus. Pita cukai
telah dipesan dengan dokumen CK-1. Pos tarif
2402.20.90, BM :40%, PPN HT: 9,1%, PPN:10%,
PPh:2,5%. NDPBM sebesar Rp. 13.000,- per 1 USD.

Contoh Perhitungan Barang Impor Kena Cukai
Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, Importir memesan pita cukai, melunasi cukai dan PPN HT.
Perhitungan Cukai dan PPN hasil tembakau :
Cukai = Rp. 625 x jumlah batang (100 karton x 300 bungkus x 20 btg))
= Rp. 625 x 600.000 btg
Rp. 375.000.000,-
PPN Hasil Tembakau= 9,1% x Nilai HJE total (9,1% x 100 karton x 300 bungkus x Rp.22.600)
= Rp. 61.698.000,-
Nilai Pabean = 12.500 x 13.000 = Rp. 162.500.000
Bea Masuk = 40% x Rp.162.500.000 = Rp. 65.000.000
Nilai Impor = NP + BM + Cukai = Rp. 602.500.000
PPh. Psl 22 = 2,5% x Rp. 602.500.000 = Rp. 15.062.500, pembulatan ( Rp. 15.063.000)
Total Pungutan :
BM + Cukai + PPN + PPh. Psl 22 =Rp. 65.000.000 + Rp. 375.000.000 + 61.698.000 + Rp. 15.063.000
=Rp. 516.761.000

Latihan
PT CCC (mempunyai API) mengimpor
MMEA jenis Rum dari USA sebanyak
1.000 botol, @ 500 ml. Harga CIF USD
100,- / botol. Pos Tarif BTKI 2208.40
.00.00, BM : 150%. Cukai Rp 139.000,- /
liter. NDPBM USD 1 = Rp. 13.000,-
Hitunglah besarnya Bea
Masuk, Cukai, dan Pajak
dalam rangka impor yang
wajib dibayar !

JAWAB
CIF 1000 btl x USD 100 USD 100,000
NP USD 100,000 x Rp 13000 Rp 1,300,000,000
Cukai Rp.139.000 x 1000 x 0.5ltr Rp 69,500,000
BM 150% x Rp 1.300.000.000 Rp 1,950,000,000
Nilai Impor Rp. NP+ Rp. BM + Rp. Cukai Rp 3,319,500,000
PPN 10% x Rp. 3.319.500.000 Rp 331,950,000
PPh 2,5% x Rp. 3.319.500.000 Rp 82,987,500 82,988,000
PDRI Rp. PPN + Rp. PPh Rp 414,938,000
Total Pungutan BM + Cukai + PDRI Rp 2,434,438,000

⁻ PMK-288/PMK. 04/2015 Tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
⁻ P-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai,
sebagaimana diubah terakhir dengan P-02/BC/2022
Tata Laksana Pemberitahuan Impor Barang - PIB

IMPOR SEMENTARA
IMPOR DIPAKAI
DIANGKUT TERUS,
DIANGKUT LANJUT,
DIRE-EKSPOR
DITIMBUN KE TPB
DITIMBUN KE TPS

DIATUR DENGAN
PER-16/BC/2016
IMPOR UNTUK
DIPAKAI
BARANG
PINDAHAN
PENGELUARAN
BARANG DARI
KAWASAN PABEAN
(TPS)
TIDAK DIATUR DGN
PER-16/BC/2016
BARANG
KIRIMAN
RUSH
HANDLING
BARANG TERTENTU,
DITETAPKAN DIRJEN
BARANG PENUMPANG,
ASP, PELINTAS BATAS

REGISTRASI
Sebagai Importir
Aktivasi &
Instalasi Modul PIB
www.insw.go.id
utk cek HS code atau
larangan/pembatasan
www.oss.go.id
Online Single
Submission
(OSS)
Kantor BCterdekat
Pengisian PIB
Modul
Dokumen :
• Invoice
• Packing List
• B/L,AWB
• Manifes
• PolisAsuransi
• Izin lartas
• Skep Fasilitas
• dll
Pengiriman PIB
via elektronik
Pastikan izin lartas
terpenuhi
Proses PIB
CEISA/pejabat
Release barang
online/pejabat
Respon :
• NPBL
• NPP/reject
• Billing bayar
• Nopen
• SPJM/SPJK
• SPTNP/notul
• SPPB

Lesson 3.4
Format Pemberitahuan impor Barang
Cara penyampaian PIB
Dokumen Pelengkap Pabean

Invoice
BL
Invoice
Manifes
BL
Invoice

PL + BTKI
Billing

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
INVOICE PACKING LIST
BILL OF LADING /
AIRWAY BILL
POLIS ASURANSI
API, NPWP, NIK,
IT
DOKUMEN
LARTAS
DOKUMEN
FASILITAS
BUKTI
PEMBAYARAN
DOKUMEN
CUKAI

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
Ketentuan PIB
•Dibuat oleh importir berdasarkan Dokumen Pelengkap
Pabean dengan menghitung sendiri BM & PDRI
•Disampaikan setiap pengeluaran barang dengan tujuan
diimpor untuk dipakai
•Dapat dilakukan sebelum atau setelah penyampaian
inward manifest (BC 1.1)
•Disampaikan ke Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan
Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan
TPS tempat tujuan akhir pengangkutan barang Impor
•Dalam hal angkut lanjut melalui darat ditolak, PIB
diajukan ke Kantor Pabean yang mengawasi lokasi
penimbunan
Penyampaian PIB
•Disampaikan dalam bentuk data elektronik (PDE atau
Media Penyimpan Data) atau tulisan di atas formulir
•Dapat disampaikan melalui Portal INSW dalam hal Kantor
Pabean telah terhubung dengan Portal INSW (Single
Submission)

CARA PENYAMPAIAN PIB
dilakukan setelah BC.1.1, kecuali prenotification.
alternatif :
setiap pengimporan
secara berkala
cara penyampaian utk data elektronik :
sistem PDE Kepabeanan
media penyimpan data elektronik (plus print out PIB)
dlm kondisi ttt dpt PIB berupa tulisan dalam formulir (manual)
DI KANTOR PABEAN YANG MENERAPKAN PDE,
PIB WAJIB MELALUI PDE

Lesson 3.5
Tata Kerja PIB dengan mekanisme PDE
Penyerahan Dokumen Pelengkap pabean
Pengeluaran barang impor

PENDAFTARAN PIB
SYARAT PENDAFTARAN
PIB UMUM
SYARAT PENDAFTARAN
PIB AEO/MITA
Telah melunasi/membayar BM,
Cukai & PDRI atau menyerahkan
jaminan
Telah melunasi/membayar BM,
Cukai & PDRI atau menyerahkan
jaminan
Berdasarkan PIB, ketentuan larangan
dan/atau pembatasan telah
dipenuhi
Berdasarkan PIB, ketentuan larangan
dan/atau pembatasan telah
dipenuhi
AEO/MITA wajib menyampaikan
nomor dan tanggal BC 1.1, nomor
pos dan subpos serta kode TPS ke
Kantor Pabean paling lama 7 hari
sejak tanggal pengeluaran barang
Barang telah ditimbun di TPS
atau
Barang telah mendapatkan nomor
dan tanggal BC 1.1

Tata Kerja Pelayanan PIB PDE
cek bayar
Lartas?
AEO & MITA
Merah
PFPD
SPPB
Validasi
PENJALURAN &
Penomoran
Periksa Fisik
SPJM
Notul?
SPBL/SPTNP/
SPPJ/SPPB
I
M
P
O
R
T
I
R
PIB
NPBL
flag 1
Y
Penyelesaian
Bank
LHP
SPPB asal K/M
GATE
Barang Keluar
SPPB
Skep Lartas
IP
asal K/M tdk Notul
Hijau
A
A
Proses An.
Point
Sistem INSW
Respon kode
Billing
Bayar BPN
reject
NPP
A
SPPF
A
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
16
16
17
17
17
18
20
19
20
21
22
22
23
• Registrasi
• Tarif (BTKI)
• Utang
• Hard copy
• BC 1.1 (Preno)
Sistem CEISA

▪ Jika importir atau PPJK dikenakan pemblokiran
▪ Kesalahan pengisian data PIB :
• nomor dan tanggal B/L, AWB, house B/L house
AWB berulang;
• kode dan nilai tukar valuta asing tdk ada dalam
data NDPBM;
• pos tarif tidak tercantum dalam BTKI;
• tdk terdapat Nomor Pokok PPJK dan jaminan
yang dipertaruhkan
▪ 5 hari sejak tgl pengajuan PIB importir blm
membayar BM
▪ 14 hari sejak tgl aju importir belum menyerahkan
jaminan (PIB wajib jaminan)

PENYERAHAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
KETENTUAN PENGAJUAN
PIB dengan jalur hijau hanya wajib menyerahkan Dokap apabila diminta oleh Pejabat
Pemeriksa Dokumen untuk kepentingan penelitian
Dalam hal diperlukan untuk kepentingan penelitian dokumen, Pejabat Pemeriksa
Dokumen dapat meminta tambahan Dokap
AEO/MITA dikecualikan dari ketentuan kewajiban penyampaian Dokap dan permintaan
tambahan Dokap
Dokap dapat berupa cetakan (hardcopy) atau data elektronik (hasil pemindaian
atau data elektronik lainnya)
Dokap wajib diserahkan paling lambat hari (kerja) berikutnya setelah SPJK, SPJM, atau
permintaan; sanksi tidak dilayani pengajuan dokumen berikutnya

PENYERAHAN LEMBARASLI SKA
JALUR MERAH (kantor 7 hk) paling lama pkl 12 hari brktnya sejak SPJM
JALUR MERAH (kantor non 7 hk) paling lama pkl 12 hari kerja brktnya sejak SPJM
JALUR HIJAU (kantor 7 hk) paling lama 3 hari sejak SPPB
JALUR HIJAU (kantor non 7 hk) paling lama 3 hari kerja sejak SPPB
AEO / MITA paling lama 5 hari kerja sejak SPPB
TPB / PLB paling lama 3 hari kerja sejak SPPB
TPB / PLB (AEO MITA) paling lama 5 hari kerja sejak SPPB
KAWASAN BEBAS paling lama 3 hari kerja sejak SPPB
Terlambat menyerahkan, SKA tidak berlaku

mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang
impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian
dokumen sebelum penerbitan SPPB
mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang
impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi
dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB
PIB oleh importir kategori AEO dan MITA tidak dikenakan pemeriksaan (fisik dan
dokumen) kecuali jika terkena pemeriksaan secara random (acak)
Jalur Merah
Jalur Hijau

Skema Penjaluran
KOMODITI
IMPORTIR
SPJM SPJM SPJM
SPJM SPJM
SPJM
SPJM
Acak Merah
Acak Merah
Acak Merah
Acak Merah
Acak Merah Acak Merah
SPPF

Section 3
Pemberitahuan Impor Barang
Lesson 3. 7
1. Pemeriksaan Fisik Barang
2. Mekanisme penelitian nilai
pabean

DASAR HUKUM
UU KEPABEANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-12/BC/2016
TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
PMK NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PEMERIKSAAN PABEANDI BIDANG
IMPOR SEBAGAIMANADIUBAH DENGAN PMK NOMOR 225/PMK.04/2015
PASAL 3 UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANANSEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006

RUANG LINGKUP PEMERIKSAN FISIK
DILAKUKAN
PEMERIKSAAN
FISIK
MERAH
OLEH PEJABAT
PEMERIKSA
FISIK
BARANG IMPOR
HIJAU
(tenpa pemeriksaan)

TUJUAN PEMERIKSAAN FISIK
DALAM
RANGK
MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN NILAI PABEAN DENGAN BENAR
MENEMUKAN ADANYA BARANG YANG TIDAK
DIBERITAHUKAN
MENEMUKAN ADANYA URAIAN BARANG YANG TIDAK
JELAS/TIDAK BENAR
MENEMUKAN KESALAHAN PEMBERITAHUAN NEGARA ASAL
BARANG
KEPENTINGAN LAIN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN
PABEAN ANTARA LAIN UNTUK KEPERLUAN PERPAJAKAN ATAU
PEMENUHAN KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN

Sumber : KP DJBC (Sosialisasi P -16/BC/2016 )

TEMPAT PEMERIKSAAN FISIK
TEMPAT
PENIMBUNAN
SEMENTARA (TPS)
ATAU TEMPAT LAIN
YANG
DIPERLAKUKAN SAMA
DENGAN TPS
TEMPAT
PENIMBUNAN
BERIKAT (TPB)
TEMPAT
PENIMBUNAN
PABEAN (TPP)
ATAU TEMPAT LAIN
YANG
BERFUNGSI SEBAGAI
TEMPAT PENIMBUNAN
PABEAN (TPP)

PEMERIKSAAN FISIK
▪ Dilaksanakan max 1 jam setelah
Importir menyerahkan
Pemberitahuan Kesiapan Barang
▪ Dapat menggunakan pemindai
Petikemas (utk barang tertentu)
▪ Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat
memerintahkan pemeriksaan melalui
laboratorium
dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP), diserahkan ke Pejabat
Pemeriksa Dokumen

PEMERIKSAAN FISIK DENGAN PEMINDAI PETI KEMAS
PEMERIKSAAN FISIK
OLEH ANALIS
PEMINDAI DENGAN
MENGGUNAKAN
PEMINDAI PETI KEMAS
OLEH PEJABAT
PEMERIKSA FISIK

PEMERIKSAAN FISIK MENGGUNAKAN PEMINDAI
• barang yang diimpor oleh importir berisiko rendah yang
terkena pemeriksaan acak
• barang sejenis yang terdiri dari satu pos dalam PIB
• barang dlm peti kemas berpendingin (refrigerated
container)
• berdasarkan analisis intelijen diperiksa pemindai peti kemas
• barang peka udara; atau
• barang lain berdasarkan pertimbangan Pejabat dapat
dilakukan pemeriksaan melalui pemindai peti kemas
▪ barang impor peka cahaya
▪ barang impor yang mengandung zat radioaktif
▪ barang impor lainnya yg menjadi rusak jika
dipindai
▪ berdasarkan analisis pemindaian peti kemas,
perlu dilakukan pemeriksaan fisik
kecuali

TINGKAT PEMERIKSAAN FISIK
DITETAPKAN OLEH SKP
barang yang diimpor
oleh importir dengan
tingkat risiko rendah
10 %
TINGKAT PEMERIKSAAN
FISIK
RISK MANAGEMENT
barang yang diimpor
oleh importir dengan
tingkat risiko menengah
dan tinggi
30 %
DALAM HAL:
a) Pemeriksaan Fisik ditemukan jumlah dan/atau
jenis barang tidak sesuai dengan dokumen yang
digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik;
hasil analisis tampilan pemindai Peti Kemas
b)
terdapat indikasi ketidaksesuaian jumlah
PEJABAT
PEMERIKSA
FISIK
PEMERIKSAAN
MENDALAM
dan/atau jenis barang dengan dokumen yang
digunakan sebagai dasar Pemeriksaan Fisik
berdasarkan pada keahlian (professional
judgement) Pejabat Bea dan Cukai yang
menangani analisis pemindaian Peti Kemas;
Pemeriksaan Fisik karena jabatan;
terdapat informasi intelijen; dan/atau
barang Impor dalam bentuk curah
c)
d)
e)

TATACARA PEMERIKSAAN FISIK
PEMERIKSAAN
PETI KEMAS
PEMERIKSAAN
KEMASAN
minimal 2 kemasan
TINGKAT JUMLAH JUMLAH
PEMERIKSAAN KEMASAN YANG DI PERIKSA
1 1 KEMASAN
2 s/d 20 2 KEMASAN
10 % 21 s/d 30 3 KEMASAN
31 s/d 40 4 KEMASAN
Dst
1 1 KEMASAN
2 s/d 6 2 KEMASAN
30 % 7 s/d 9 3 KEMASAN
10 s/d 13 4 KEMASAN
dst
TINGKAT JUMLAH JUMLAH
PEMERIKSAAN PETI KEMAS YANG DI PERIKSA
10 Persen dari Kemasan
1 s/d 5 minimal 2 kemasan
6 s/d 10 1 PETI KEMAS
10 %
dst
1 s/d 5 30 Persen dari Kemasan
6 2 PETI KEMAS
30 % 7 s/d 9 3 PETI KEMAS
dst

PROSES PEMERIKSAAN FISIK
5
6
IP
PKB
1 2
PIB
SKP IMPOR
3 7
3
SPJM
TEMBUSAN
4
TEMPAT
PERIKSA FISIK
MENYIAPKAN
8
BARANG IMPOR
BARANGIMPOR
LHP DAN
BAP
9
JAM SEJAK PKB DISAMPAIKAN
• PKB DISERAHKAN PALING LAMBAT PUKUL 12.00 HARI (KERJA)
BERIKUTNYA
• DALAM HAL BATAS WAKTU TIDAK DIPENUHI, DILAKUKAN
PEMERIKSAAN FISIK BERSAMA PENGUSAHA TPS ATAS RESIKO DAN
BIAYAIMPORTIR
• PEMERIKSAAN FISIK DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 1 (SATU)
IMPORTIR/
PPJK
PEMERIKSA
BARANG
PENGUSAHA
TPS

T
ANGGUNGJ A
W
AB PEMERIKSAAN FISIK
Pejabat Pemeriksa Fisik bertanggung
jenis
jawab hanya terhadap jumlah dan
barang yang dilakukan
Pemeriksaan Fisik
Fisik
kemasan
Pejabat Pemeriksa
membubuhkan paraf pada
barang yang telah diperiksa

PELEKATAN PITA CUKAI
PIB
PIB
pelekatan
pita cukai
penjaluran pemeriksaan
fisik
penyampaian
PIB
penjaluran pemeriksaan fisik +
pelekatan pita cukai
penyampaian
PIB
stripping
2 kali
stripping
1 kali

Penelitian Tarif dan Nilai Pabean
➢ Penelitian tarif dan nilai pabean diselesaikan dalam waktu
paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PIB
➢ Ketentuan mengenai tata cara penelitian nilai pabean
diatur tersendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal. (PMK
160 Tahun 2010 jo PMK 34 Tahun 2016)

PIB
uji
wajar
INP
Metode
II – VI
Metode I
(Nilai Transaksi
diterima)
OK
tdk
OK
Very High
Low Risk
OK
tdk
OK
OK
ya
tdk OK
DBNP I
(identik)
DNP
selisih
kurang
tdk >5%?
penelitian
NP
High Risk
teliti
DNP
Konsultasi
• IP low risk
• MITA
• Importir khusus
Info ke P2 dan Audit
▪ Jual beli?
▪ Syarat NT
▪ Perlu +/+
▪ Perlu -/-
▪ LHP?
3/5 hk
LPPNP
tdk ada uji
wajar
DBNP II
(identik)
tdk ada / tdk OK
sama /
lebih
besar?
2/5 hk
OK
tdk
uji
profil
penetapan NP dilakukan jk ada bukti nyata/data
obyektif terukur, tdp perbedaan pembayaran BM
13
14
15
16
9
10
11
12
8
7
6
5
4
3
2
1
17
TATA CARA PENELITIAN & PENETAPAN NILAI PABEAN
(PMK-160/2010 yo PMK-34/2016)
Dikecualikan :
Penelitian via penul/audit
penelitian NP dilakukan jika reimpor,
pemeriksaan fisik acak, brg impor tertentu
SPTNP

PENELITIAN TARIF DAN NILAI PABEAN
SPPB
Y
LARANGAN DAN/ATAU
PEMBATASAN OKE?
Y
TARIF DAN NILAI
PABEAN OKE? T SPBL
SPTNP / SPPJ
Y
T
LARANGAN DAN/ATAU
PEMBATASAN OKE?
SPTNP / SPPJ DAN SPBL
T
Penetapan tarif dan nilai
pabean oleh Pejabat
Pemeriksa Dokumen
dilakukan berdasarkan
ketentuan perundangan
mengenai penetapan tarif
dan nilai pabean
Bea dan Cukai
▪ SPPB: Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
▪ SPBL: Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau
Pembatasan
▪ SPTNP: Surat Penetapan Tarif dan Nilai Paean
▪ SPPJ: Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan
▪ Untuk importir profil risiko rendah, selama lartas oke,
SPTNP dapat diterbitkan bersama SPPB
PFPD

SPTNP
HASIL PENELITIAN PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN
SPPJ SPBL
Untuk Jalur Merah dan Kuning, jika ketentuan lartas sudah dipenuhi
maka SPPB diterbitkan setelah:
➢ Dilunasi kekurangan BM, Cukai, PDRI dan/atau SA
➢ Diserahkan jaminan sebesar BM, Cukai, PDRI dan/atau SA jika
diajukan keberatan
➢ penyesuaian jaminan dalam hal mendapatkan penundaan bea
masuk, cukai, dan/atauPDRI
Dalam hal Impor barang dilakukan oleh Importir berisiko rendah, Pejabat
atau SKP menerbitkan SPPB bersamaan dengan diterbitkannya SPTNP

kirim respon permintaan dokap
jika sangat diperlukan untuk penelitian tarif dan nilai
pabean (Importir sampaikan dokap dalam waktu 1 hari
kerja setelah tanggal permintaan)
respon importir:
• lunasi max 60 hari sejak tgl SPTNP, serahkan
bukti bayar ke pejabat penagihan dan/atau
sesuaikan jaminan jika vooruistlag; atau
• serahkan jaminan jika mengajukan keberatan.
teruskan PIB ke unit pengawasan
jika barang termasuk dalam pos tarif lartas, untuk diproses lebih lanjut
teliti dan tetapkan TNP
max 30 hari sejak tgl pendaftaran PIB:
• kurang bayar → SPTNP + kode billing &/ SPPJ
• kurang bayar (lebih 30 hari) → rekom penul
dan/atau audit
3
1
2

teliti PIB, dokumen
pelengkap pabean,
LHP dan BAP Fisik
hasil pemeriksaan fisik &/
lab tdk sesuai
hasil pemeriksaan fisik &/
lab sesuai
PENELITIAN &
PENETAPAN
jika lartas dan belum memenuhi
ketentuan, terbitkan SPBL, sbg
pemberitahuan dan penetapan
tarif
jika penetapan tarif dan nilai
pabean :
• kurang bayar → terbitkan
SPTNP dan kode billing
• kurang jaminan → terbitkan
SPPJ
jika :
• tdk ada krg bayar
• krg bayar importir low risk
non vooruistlag*
• krg bayar/jaminan telah
diselesaikan
SKP terbitkan SPPB
1
2
3
1
2
jika perlu uji lab, kirim
contoh barang &
invoice/packing list ke
laboratorium
unit pengawasan
1x24 jam tdk ada
respon/penelitian lbh lanjut
* bersamaan dg SPTNP

Section 3
Pemberitahuan Impor Barang
Lesson 3. 8
1. SPPB
2. Ketentuan Pembatalan PIB
3. Ketentuan Lain-lain (PIB Eksep,
Pengeluaran sebagian karena lartas,
dll)

92
▪ Berfungsi sebagai ijin
pengeluaran barang
dari Kawasan Pabean
▪ Jalur Hijau langsung
diterbitkan SPPB

PENGELUARAN BARANG IMPOR
• Barang
bersifat
umum
• Bayar BM
& PDRI
• Lartas
• Dasar
SPPB atau
SPPF
BARANG KELUAR PIB
• Berkala
• Bayar BM
& PDRI
• Listrik,
Cair, Gas
• Transmisi
• Dokap &
Jaminan
• Lartas
Ketentuan PIB Berkala
• dibuat untuk pengeluaran barang yang terjadi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan
• disampaikanke Kantor Pabean paling lama 15 (lima belas) hari kerja
setelah jangka waktu berakhir

PENGELUARAN BARANG
KAWASAN
PABEAN
SPPB
Pengeluaran barang dari kawasan
pabean, importir tidak perlu
membawa/menyerahkan
hardcopy SPPB
Dalam rangka
perbaikan EODB:
Pengurangan jumlah
dokumen yang
diperlukan dalam
customs celarance

respons
LEGALITAS PENGIRIMAN RESPON
Portal
Pengguna Jasa
pengguna
jasa

Manifes SPPB
Pos manifes ditutup
dengan PIB yg telah
SPPB

96
KETENTUAN LAIN-LAIN
Mengakomodasi pengawasan pengeluaran barang impor oleh Pejabat yang mengawasi
pengeluaran
barang atau Pengusaha TPS (untuk TPS online yang telah menerapkan auto-gate system)
Barang Impor Eksep
PIB semula dapat digunakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPPB
Impor Barang Kena Cukai
Impor BKC wajib dilunasi cukainya sebelum PIB didaftarkan
Pengeluaran Sebagian Barang Impor
Dapat diberikan untuk barang yang tidak terkena aturan lartas atau telah memenuhi
ketentuan lartas

• PIB yang telah diajukan dan belum mendapatkan nomor pendaftaran
dapat dibatalkan
• PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dapat dibatalkan
dalam hal:
a. data PIB dikirim ke Kantor Pabean lain yang bukan merupakan
Kantor
Pabean tempat pengeluaran barang (salah kirim);
b. penyampaian data PIB dari Impor yang sama dilakukan lebih
dari satu kali; dan/atau
c. barang yang diimpor telah musnah karena force majeur.
• Pembatalan PIB dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor
Pabean atau
Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Importir.
Pembatalan PIB

KETENTUAN LAIN-LAIN
Mengakomodasi pengawasan pengeluaran barang impor oleh Pejabat yang mengawasi
pengeluaran barang atau Pengusaha TPS (untuk TPS online yang telah menerapkan auto-
gate system)
Barang Impor Eksep
PIB semula dapat digunakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPPB (Tata
kerja pada Lampiran IV)
Impor Barang Kena Cukai
Impor BKC wajib dilunasi cukainya sebelum PIB didaftarkan
Pengeluaran Sebagian Barang Impor
Dapat diberikan untuk barang yang tidak terkena aturan lartas atau telah memenuhi
ketentuan lartas (Tata kerja pada Lampiran V)
Pembatalan PIB
PIB yang belum mendapatkan nopen dapat dibatalkan berdasarkan persetujuan Kepala
Kantor Pabean
PIB yang telah mendapatkan nopen dalam hal tertentu dapat dibatalkan berdasarkan
persetujuan Kepala Kantor Pabean
SKP yang digunakan
Dalam hal SKP yang beroperasi secara penuh berdasarkan ketentuan ini belum ada,
pelayanan kepabeanan dilakukan dengan SKP di Kantor Pabean.

▪ Berfungsi sebagai ijin
pengeluaran barang
dari Kawasan Pabean
▪ Harus sesuai dengan
petikemas/kemasan
yang akan dikeluarkan
▪ Jalur Hijau langsung
diterbitkan SPPB
▪ Jalur Merah/Kuning,
SPPB terbit setelah
kekurangan pungutan
dilunasi

Section 4
Lesson 4.1: Ketentuan importasi barang
Pindahan
1. Dokumen Pemberitahuan
2. Persyaratan
3. Pengajuan Fasilitas Pembebasan

C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n .

Bebas
BM+PPN+PPh
DEFINISI :
Barang-barang keperluan rumah tangga
milik orang yang semula berdomisili
di luar negeri, kemudian dibawa pindah
ke dalam negeri (minimal 1 thn)
Harus Tiba Bersama-sama Pemilik
atau Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Sesudah atau Sebelum PemiliK
Barang ybs Tiba d Indonesia
▪ KMK No. 236/KMK.03/2003
▪ PMK No.28/PMK.04/2008

1. DAFTAR RINCIAN JUMLAH, JENIS, PERKIRAAN NILAI PABEAN
ATAS BARANG PINDAHAN YG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA
MASUK YANG TELAH DITANDASAHKAN
2. SURAT KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN TERKAIT
(KIMS/KITAS/SURAT KETERANGAN BELAJAR, DSB)
3. FOTOKOPI PASPOR
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG KHUSUS
(PIBK = BC 2.1)
DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK
Pengajuan Pembebasan
dilampiri

Section 4
Penumpang dan Awak Sarkut
1. Kategori barang penumpang/ASP
2. Pemberitahuan pabean barang
penumpang dan ASP
3. Penetapan nilai pabean
4. Contoh perhitungan Bm dan PDRI

PMK - 203/PMK.04/2017

pembebasan BM & tidak dipungut PDRI
jika NP lebih dari batas, atas kelebihannya
dipungut BM dan PDRI
pembebasan CUKAI
Jika jumlah lebih dari batas, atas kelebihannya
dimusnahkan

PEMBEBASAN CUKAI
▪ 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, atau 40 gr
TIS/ HPTL, dan
▪ 350 ml MMEA
Jumlah melebihi batas, atas kelebihannya
dimusnahkan
PEMBEBASAN BM & TIDAK DIPUNGUT PDRI
▪ NP Max. FOB USD 50.00 per orang utk
setiap kedatangan
▪ Apabila NP lebih dari batas, atas
kelebihannya, bayar BM dan PDRI

BARANG PRIBADI PENUMPANG
❖ max 30 hr sebelum / 60 hari setelah
kedatangan via SP laut
❖ max 30 hr sebelum / 15 hari setelah
kedatangan via SP udara
dibuktikan kepemilikannya dengan paspor dan
boarding pass
tiba bersama penumpang
atau

barang impor yang
dibawa oleh
Penumpang/Awak
Sarkut selain barang
pribadi => barang
komersial
Personal Use
Non Personal
Use
barang pribadi
Penumpang/awak
Sarkut yang
dipergunakan/
dipakai untuk keperluan
pribadi termasuk sisa
perbekalan
▪ jenis, sifat dan
jumlah tidak wajar
untuk pribadi,
▪ diimpor untuk
diperjualbelikan
▪ barang contoh,
▪ akan digunakan
sebagai bahan
baku atau bahan
penolong untuk
industri,
▪ akan digunakan
tujuan selain
pemakaian pribadi

MENETAPKAN
TARIF BM
Sebesar 10 %
Jika nilai Personal
Use lebih USD 500 /
USD 50
MENETAPKAN
Nilai Pabean
Untuk Non Personal Use
Tarif BM berlaku umum & nilai pabean total harga barang
Keseluruhan
nilai pabean barang
bawaan Penumpang / ASP
dikurangi pembebasan
PENETAPAN TARIF BM DAN NILAI PABEAN

Lisan
Customs
Declaration
PIB Khusus
Tempat2 Tertentu
yang ditetapkan
Dirjen
▪ Barang impor
Personal Use milik
Penumpang/ Awak
yang tiba Bersama
pemilik
▪ Barang impor
Personal use yang
terdaftar sbg Lost
and Found
▪ Barang impor Personal
Use milik Penumpang/
Awak yang tiba
sebelum/sesuah
kedatangan pemilik
dan terdaftar dalam
Manifest Sarkut
▪ Barang impor Non
Personal use milik
Penumpang/Awak

CONTOH SOAL BARANG PENUMPANG
Ali (tanpa NPWP) datang dari jepang menggunakan pesawat JAL, membawa
oleh2-oleh, berupa:
• 2 unit kamera saku digital dari Jepang (BM : 0%, PPN 10%) merek Sony
dengan pengakuan nilainya USD 550 tanpa menunjukan invoice; Selanjutnya
Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabeannya FOB .USD 600 per unit
• 1 set mainan anak2 (Playstation 4) (BM: 15%, PPN 10%) merek Sony dengan
nilai FOB USD 800 sesuai invoice pembelian
Untuk penyelesaian formalitas Pabean di Bandara SH, Ali mengajukan customs
declaration. Diasumsikan Kurs (NDPBM) yang berlaku USD 1,- = Rp 13.000,-
Pertanyaan:
• Hitunglah pungutan bea masuk dan PDRI yang harus dibayar oleh Ali !

JAWABAN
Barang Penumpang berupa kamera saku dan playstation ditetapkan Tarif BM : 10% (flat),
PPN 10% dan PPh 15% (tidak memiliki NPWP)
BM dan PDRI yang harus Dilunasi
FOB kamera: 2 x USD 600 : USD 1,200.00
FOB Play Station : USD 800.00
Total nilai FOB : USD 2,000.00
Hak Pembebasan : USD (500.00)
Dasar Pengenaan BM, FOB : USD 1,500.00
Nilai Freight dan Asuransi dianggap : USD 0
CIF : USD 1,500.00
Nilai Pabean : USD 1,500 x Rp. 13.000 : Rp. 19.500.000
BM : 10% x Rp. 19.500.000: Rp. 1.950.000
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM : Rp 21.450.000
PPN : 10% x Rp. 21.450.000: Rp. 2.145.000
PPH : 15% x Rp. 21.450.000 : Rp. 3.217,500 (dibulatkan Rp. 3.218.000)
PDRI : Rp. PPN + PPh : Rp. 5.363.000

Jalur
Merah
▪ Barang dg nilai melebihi batas pembebasan BM dan/atau
jumlah BKC melebihi ketentuan pembebasan cukai
▪ hewan, ikan, & tumbuhan termasuk produk nya
▪ narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin,
senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi
pornografi
▪ film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc
atau piringan hitam
▪ uang Rupiah atau mata uang asing Rp.100.000.000,00 atau
lebih
Jalur
Hijau
Penumpang atau Awak SP tidak membawa barang
yang dikategorikan Jalur Merah
Apabila Petugas curiga, Barang di Periksa Fisik !!

Hasil
Pemeriksaan Fisik
❑ BKC lebih dari jumlah yang ditentukan, dimusnahkan dengan
atau tanpa disaksikan penumpang atau awak SP ybs
❑ Barang LARTAS, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan
sesuai ketentuan yang berlaku
❑ NP melebihi batas pembebasan BM, wajib bayar BM & PDRI atas
selisih kelebihannya
Pejabat memberikan Persetujuan
Pengeluaran barang
Barang wajib bayar BM dan PDRI, Pejabat BC :
▪ Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan fisik
▪ Menetapkan NP & Tarif, menghitung BM & PDRI pd CD
▪ Setelah menerima pembayaran, membukukan dalam Buku Catatan Pabean
▪ Memberikan Persetujuan Pengeluaran barng apabila BM & PDRI telah dilunasi
Tidak Ditemukan

Barang penumpang akan dibawa kembali keluar
daerah pabean berlaku ketentuan mengenai
impor sementara
Pengeluaran barang pribadi penumpang setelah
kedatangan penumpang yang :
▪ terdaftar di manifes, diselesaikan dengan PIBK
▪ terdaftar sebagai barang "Lost and Found",
diselesaikan dengan CD

Section 4
Pelintas Batas
1. Ketentuan Umum
2. Penerbitan KILB
3. Pengeluaran barang impor

BARANG PELINTAS BATAS
Pembebasan Bea Masuk [Threshold Value]
Indonesia ~ PNG
Maks. FOB USD 300.00/orang/bln
Indonesia ~ Malaysia
Maks. FOB MYR 600.00/orang/bln
Indonesia ~ Filipina
Maks. FOB USD 250.00/orang/bln
Indonesia ~ Timor Leste
Maks. FOB USD 50.00/orang/hari
Proses perizinan
mendapatkan KILB dan
persetujuan, melalui
SKP/Ceisa
Pelintas Batas dapat
mengimpor barang
melalui Pusat Logistik
Berikat Bahan Pokok
di Kawasan
Perbatasan
Tidak diberlakukan ketentuan
mengenai barang yang
dilarang atau dibatasi untuk
diimpor, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan
perundang-undangan. Pengaturan Ekspor oleh Pelintas Batas
Pencatatan terhadap
barang ekspor yang
dibawa oleh pelintas
batas atau warga negara
asing
[Data Statistik Ekspor]

Luar Daerah Pabean
(Negara Tetangga Perbatasan)
Dalam Daerah Pabean
atau
Pelintas batas membeli barang
dari PLB Bahan Pokok di
Perbatasan
Pelintas batas membeli barang di negara tetangga perbatasan
PLB Bahan Pokok
PLB Bahan Pokok di Perbatasan
mengimpor barang sesuai positive list
dan menimbun di dalam PLB
Seperti memindahkan
toko di luar negeri ke
kawasan perbatasan
Kawasan Perbatasan
Barang belum
diperlakukan
sebagai barang
impor
Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok
di Kawasan Perbatasan

Impor Barang yang Dibawa oleh
Pelintas batas
Penggunaan
Perizinan
connect
update
@
PLBN
PLB
Bahan Pokok
real time
✓ Kartu Tanda Penduduk
✓ Pas Lintas Batas
Virtual Account KILB
Cetak KILB dg QR code
melalui verifikasi
biometri [wajah,
mata, atau sidik jari]
❑ Modernisasi pelayanan pelintas batas
❑ Identifikasi pelintas batas yang
melakukan impor (menghindari KILB
disewakan)
❑ Mampu mendeteksi masa berlaku
KILB
❑ Pemotongan kuota otomatis
❑ File elektronic
@
KPPBC
Akses ke
SKP / Ceisa
Persetujuan
KILB dengan cetak KILB
[SKP gangguan]
Manfaat
SKP

PPLB
Pelintas Batas
Menggunakan
Virtual Account KILB
dan/atau hasil cetak
kartu KILB
Pejabat Bea Cukai melaui SKP:
1. melakukan Pemeriksaan Pabean; &
2. menetapkan tarif dan nilai pabean
Barang dikeluarkan dari PLBN
ke dalam daerah pabean
1
2
Sesuai:
Jenis barang &
nilai pabean
3
Tidak
sesuai:
4 Melebihi batas nilai:
✓ Me-reekspor barang
impor
x Tidak direekspor,
penegahan ~ BTD, BDN,
BMN (dimusnahkan,
dihibahkan, dst)
Pertimbangan:
❑ Perdagangan perbatasan yang
diatur dalam UU Perdagangan dan
BTA diperuntukkan untuk
pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari masyarakat, yang batas
nilainya telah ditentukan. Jika
melebihi maka itu bukan termasuk
kriteria perdagangan perbatasan.
❑ Usulan dari kantor
pabean & Kanwil
❑ Dalam hal dilakukan
pembayaran, akan
dimanfaatkan
mengingat sebagian
besar barang sembako
dan post border

Section 4
Lesson 4.4: Ketentuan importasi barang Kiriman
1. Konsep Barang kiriman
2. Alternatif pemberitahuan barang impor barang
kiriman
3. Proses Bisnis consignment note
4. Fasilitas pembebasan barang kiriman
5. Pengelompokan barang kiriman
6. Contoh perhitungan BM dan PDRI barang kiriman

CLICK TO EDIT COMPANY SLOGAN .
Permenkeu No 182/PMK.04/2016

Barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos
PMK-182/PMK.011/2016
suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pos.

POS YG DITUNJUK
Bukti Penugasan Pemerintah
Nomor Identitas Kepabeanan
PPJK (NIK)
Bukti Penetapan TPS atau
Kerjasama dengan TPS
Corporate Guarantee
PERUSAHAAN JASA TITIPAN
Izin Penyelenggara Pos
Nomor Identitas Kepabeanan
PPJK (NIK)
Bukti Penetapan TPS atau
Kerjasama dengan TPS
Daftar Sarana di TPS
Denah Layout TPS
Jaminan Tunai/Jaminan
Bank/Customs Bond

PENYAMPAIAN MANIFES
MANIFEST
• Nomor Pelayaran/Penerbangan
• Pelabuhan tujuan/bongkar
• Jumlah BL/AWB atau jumlah Shipment
• Nomor sub pos -> nomor urut
• Nomor dan tanggal BL/AWB atau nomor
Identitas Barang Kiriman
• Nomor dan merek kemasan/petikemas atau
kantong
• Nomor segel kemasan/petikemas atau
kantong
• Jumlah dan jenis kemasan/petikemas atau
kantong
• Berat bruto setiap Barang Kiriman
• Tanda tangan dan nama jelas pengangkut
atau Penyelenggara Pos yang Ditunjuk
Penyelenggara Pos:
Melakukan perincian lebih lanjut
atas pos BC 1.1 Barang Kiriman
untuk setiap Consignment Note

PENYELESAIAN PABEAN BARANG KIRIMAN
Daftar (Pasal 15)
Consignment Note (Pasal 8)
PIBK (Pasal 9)
PIB (Pasal 18)
1
2
3
4

PROSES BISNIS: CONSIGNMENT NOTE
C/N SKP
IMPOR
CEK BC 1.1
RESPON
BC 1.1
X-RAY
PENELITIAN
NILAI PABEAN,
TARIF, LARTAS
FLAG
PERIKSA
PERIKSA
FISIK
LHP
FOB USD 3 ≤
FOB USD 3< NILAI
≤ 1.500
FOB > USD 1.500
NON BADAN
USAHA
FOB > USD 1.500
BADAN USAHA
RESPON
SETUJU
KELUAR
SPPBMCP
+ billing
RESPON PIBK
RESPON PIB
SPBL BK CEK LARTAS
CEK FOB >
USD 1.500
RESPON
PIBK/PIB
Penyelenggara
Pos

PROSES BISNIS: PIBK
Bank
SKP
IMPOR
Billing
Online
Bayar BM dan
PDRI
NOMOR
DAN
TANGGAL
PIBK
PIBK
NPBL BK LARTAS
CEK BC 1.1
RESPON
BC 1.1
FLAG
PERIKSA
LHP
PERIKSA
FISIK
PENELITIAN
NILAI PABEAN,
TARIF, LARTAS
SPPB
LARTAS
SPBL BK
KURANG
BAYAR
SPTNP
X-RAY
Penyelenggara
Pos
CEK STATUS
PENERIMA
RESPON
PIB

FASILITAS PEMBEBASAN ATAS BARANG KIRIMAN

Contoh Penyelesaian Pabean Barang Kiriman
CONSIGNMENT
NOTE
PIB
CN/ PIBK / PIB
PIBK / PIB
3 PCS
@FOB USD 5
1 UNIT
FOB USD 899
1 UNIT
FOB USD 2400
1 PCS
FOB USD 5,500
BADAN USAHA
SPPBMCP
SPTNP / SPPB
SPTNP / SPPB
SPPBMCP /
SPTNP / SPPB

PENGELOMPOKAN BARANG KIRIMAN
NILAI BARANG KATEGORI DOKUMEN TARIF
BM
KETERANGAN
≤ USD 3
BUKAN LARTAS
CN (HAWB)/
DAFTAR BEBAS
PPN tetap dikenakan
10%
PPh TDK DIPUNGUT
LARTAS CN (HAWB)
USD 3 < NILAI ≤
USD 1500
BADAN USAHA, NON
BDN USAHA
CN (HAWB) *Flat 7,5 %
PPN 10%
PPH TDK DIPUNGUT
NON BDN USAHA* PIBK
MFN SELF ASSESSMENT
BADAN USAHA PIB
> USD 1500
NON BDN USAHA* PIBK
MFN
SELF ASSESSMENT
BADAN USAHA,
PENANGGUHAN,
TARIF PREFERENSI
PIB
*) Tarif BM diberlakukan sesuai tarif MFN nya, khusus CN atas jenis barang: Tas,
Sepatu, Produk Tekstil dan Buku

▪ Penyelenggara Pos bertanggung
jawab atas kewajiban membayar bea
masuk, cukai, dan/atau PDRI impor
Barang Kiriman
▪ Pejabat BC menetapkan Tarif & NP,
menghitung BM & PDRI
▪ penundaan pembayaran bea masuk,
cukai, dan/atau PDRI paling lama :
❖ 60 hari sejak tanggal penetapan utk
Pos yg ditunjuk dg menyerahkan
corporate quarantee secara
terpusat
❖ 3 hari sejak tanggal penetapan utk
PJT dg menyerahkan jaminan tunai,
Jaminan bank, atau customs bond
Dalam hal pemberitahuan berupa PIBK atau
PIB, Penerima Barang bertanggung jawab atas
kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, dan/
atau PDRI

DILAKUKAN SECARA SELEKTIF :
▪ hasil scan mencurigakan, atau
▪ uraian barang tidak jelas, atau
▪ scan tidak tersedia, atau
ajukan
DAFTAR/CN/PIBK

SKP Barang Kiriman
Menu Tracking Penerima
KEWAJIBAN BEA MASUK & PDRI
▪ Penyelenggara Pos bertanggung
jawab
▪ Jika digunakan PIBK atau PIB,
Penerima Barang yang
bertanggung jawab

▪ Sebagai Penetapan kewajiban membayar &
berfungsi sebagai izin pengeluaran barang
▪ Diterbitkan jika nilai barang melebihi FOB USD 3
dan tidak lebih dari FOB USD 1.500,-
▪ Penyelenggara Pos wajib menyerahkan jaminan :
▪ PJT : tunai, jamman bank, atau customs bond
▪ PT POS : Corporate Guarantee secara terpusat
▪ Pelunasan BM dan PDRI :
▪ PJT : max 3 hr sejak tgl penetapan
▪ PT POS : max 60 hr sejak tgl penetapan
▪ Dapat diajukan keberatan ke Dirjen BC
SPPBMCP :

Contoh Perhitungan (1)
Yuliana (tidak memiliki NPWP) membeli barang di market
places LN, berupa 2 set perhiasan imitasi senilai masing-
masing @ USD 32 ( misalkan sesuai MFN tarif BM untuk
barang tersebut adalah BM15% dan PPN 10%). Pengiriman
barang tersebut dilakukan dari Singapore melalui jasa kurir
express dan penyelesaiannya di Indonesia menggunakan
dokumen CN.
Apabila di asumsikan : nilai freight IATA sebesar USD 3/paket,
Insurance USD 0,4/paket dan NDPBM USD 1= Rp. 14.000
Berdasarkan hal tersebut hitung BM dan PDRI yang harus
dibayar Yuliana !

Jawab
Total Nilai barang (USD 2 set x USD 32 = USD64) > USD 3
Maka atas CN tersebut dikenakan BM dan PDRI
FOB : USD 2 set x USD 32 USD 64
Freight USD 3
Insurance USD 0,4
CIF USD 67,40
Nilai Pabean: USD 67,40 x Rp. 14.000 Rp 943.600
BM (flat) : 7,5% x Rp. 943.600 Rp. 70.770 ➔
71.000
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM Rp. 1.014.600
PPN : 10% x Rp. 1.014.600 Rp. 101.460➔
102.000
PPh tidak dipungut
Total Pungutan: BM + PPN Rp. 173.000 Rp.
53.0000

Andi (memiliki NPWP) pada tanggal 2 Februari 2020 membeli
beberapa barang di satu toko Online Luar Negeri. Paket
dikirimkan menggunakan satu dokumen CN, dengan rincian
barang sbb:
▪ item 1, berupa jam tangan senilai ( misal sesuai MFN BM
15%, PPN 10%, PPh 7,5%) USD 12.3
▪ item 2, berupa Acecories senilai USD 3 (misal sesuai MFN
BM 10%, PPN 10%, PPh 7,5%)
▪ Item 3, berupa T-Shirt senilai USD 2.7 (misal sesuai MFN
tarif BM 15%, PPN 10%, PPh 7,5%)
Berdasarkan hal tersebut hitung BM dan PDRI yang harus
dibayar !
Asumsi : Nilai freight IATA USD 5/paket, Insurance USD
0,8/paket dan NDPBM USD 1= Rp. 14.000

Jawab
Untuk Item 1 dan Item 2
Total Nilai barang (USD 12.3+3+2.7=USD 18) > USD 3
Maka atas CN tersebut dikenakan BM dan PDRI
Item 1 dan 2 (item umum, dikenakan tarif flat 7,5%)
FOB : USD 12.3+3 USD 15.3
Freight 15,3/18 x USD 5 USD 4.25
Insurance 15,3/18 x USD 0.8 USD 0.68
CIF USD 20.23
Nilai Pabean: USD 20.23 x Rp. 14.000 Rp 283.220
BM (flat) : 7,5% x Rp. 283.220 Rp. 21.242
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM Rp. 305.220
PPN : 10% x Rp. 305.220 Rp. 30.522
PPh tidak dipungut
Total Pungutan BM + PPN (item 1,2) Rp. 53.0000

Jawab
Item 3 (dikenakan BM sesuai tarif MFN BM 15%, PPN 10%,
PPh tertentu 7,5%
FOB : USD 2.7
Freight 2,7/18 x USD 5 USD 0.75
Insurance 2,7/18 x USD 0.8 USD 0.12
CIF USD 3.57
Nilai Pabean: USD 3.57 x Rp. 14.000 Rp 49.980
BM (MFN) : 15% x Rp. 49.980 Rp. 7.497
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM Rp. 57.980
PPN : 10% x Rp. 57.980 Rp. 5.798
PPh 7,5% x Rp. 57.980 Rp. 4.349
PDRI: PPN + PPh Rp 11.000
Total Pungutan
BM + PDRI (item 3) Rp. 19.000

Agus Dont Lazy (ADL) menerima kiriman dari sahabat
penanya di Osaka berupa kamera digital model saku
sebanyak 10 pcs merek Casio spesifikasi 48 MP. Barang
dikirim melalui PT Pos Indonesia menggunakan layanan
EMS. Nilai barang diberitahukan sebesar FOB USD
140/pce, dan ditetapkan oleh pejabat BC sebesar FOB USD
160/pce. Asumsi freight IATA USD 5 dan Asuransi 0,5%
dari CFR
Tarif BM : 5 %, PPN : 10%, NDPBM (kurs) 1 USD = Rp.
13.000
Pertanyaan :
Hitung pungutan impor yang harus dibayar oleh Agus !

JAWAB
FOB : 10 pcs x USD 160 USD 1600.000
Freight : USD 5.000
Insurance : 0,5% x USD 1,605 USD 8.025
CIF : USD 1,613.025
Nilai Pabean : USD 1,613.025 x Rp 13.000 Rp 20.969.325,-
Bea Masuk (MFN) : 5% x Rp. 20.956.325 Rp 1.049.000,-
Nilai Impor : Np + BM Rp 22.018.325,-
PPN : 10% x Rp NI Rp 2.202.000,-
PPh : 15% (asumsi tanpa NPWP) x Rp NI Rp 3.303.000,-
Total Pungutan BM + PPN + PPh 6.554.000,-
Karena FOB melebihi USD 1500, maka wajib menggunakan PIBK dan
berlaku tarif MFN (tidak berlaku tarif flat 7,5%) !

Section 5
Pemberitahuan Impor Barang Sementara Umum
Lesson 5.1: Fasilitas Fiskal atas barang impor
Sementara
1. Pembebasan atau Keringanan bea masuk
2. Barang impor Sementara yang mendapat
pembebasan bea masuk
3. Barang impor Sementara yang mendapat
keringanan bea masuk
4. Perlakukan PPN dan PPh Pasal 22

IMPOR SEMENTARA

IMPOR SEMENTARA
IMPOR SEMENTARA
Pasal 10d
UU Kepabeanan
PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
NO. 178/PMK.04/2017
Ko. PMK 106/2019
{Impor Sementara (Umum)}
PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
NO. 228/PMK.04/2014
{Impor Sementara (Carnet)}
PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
NO. 261/PMK.04/2015
(Impor Sementara Kapal Wisata Asing)

IMPOR SEMENTARA
Pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean
yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor
kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun
KRITERIA
suku cadang (spare
part) untuk digunakan pd barang IS
dpt diberikan pembebasan /
keringanan BM

▪ Mesin dan peralatan untuk produksi atau
pengerjaan proyek infrastruktur
▪ Barang digunakan untuk melakukan
perbaikan
▪ Barang digunakan untuk melakukan
pengujian
Tujuan yang disebutkan dalam PMK IS, al:
untuk pameran, perlombaan, ilmu
pengetahuan dll

Barang Impor Sementara keperluan pameran,
seminar, konferensi atau kegiatan semacam itu :
JANGKA WAKTU
IMPOR SEMENTARA :
Paling lama 1 tahun dan tidak
dapat diperpanjang
diberikan sesuai dengan
tujuan penggunaan paling
lama 1 tahun
dan dapat diperpanjang
sehingga
paling lama 3 tahun
Kendaraan bermotor
• roda empat dengan kapasitas mesin minimal
3000 cc (tidak termasuk bus dan truk), dan
• roda dua dengan kapasitas mesin minimal 500
cc
untuk keperluan Pameran:
paling lama 2 bulan dan tidak dapat
diperpanjang
JANGKA WAKTU IZIN IMPOR SEMENTARA
PENGATURAN PEMBERIAN
Dalam jeda pameran, barang impor sementara
harus disimpan dalam tempat khusus dalam
pengawasan DJBC.

1. barang untuk keperluan pameran, seminar, konferensi, atau
kegiatan semacam itu
2. barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan,
profesional/tenaga ahli, barang contoh, dan/ atau peragaan;
3. barang untuk keperluan pertunjukan umum, olah raga, dan/
atau perlombaan
4. kemasan yang digunakan untuk pengangkutan/pengemasan
barang impor atau ekspor secara berulang-ulang/tidak;
5. kapal wisata (yacht) asing yang digunakan sendiri oleh
wisatawan mancanegara;
6. barang untuk Diperbaiki, Direkondisi, Diuji, dan/ atau
dikalibrasi;
7. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum,
olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan/ atau
penanggulangan gangguan keamanan

8. Barang keperluan penanggulan bencana alam, kebakaran, kerusakan
lingkungan, gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial
9. Barang untuk keperluan kegiatan TNI dan POLRI, dalam rangka hankam
10. Kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau
perusahaan penangkapan ikan nasional untuk pengangkutan orang/barang
11. Pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan
nasional untuk kegaiatan angkutan udara di wilayah Indonesia
12. Barang pribadi penumpang dan barang pribadi awak sarana pengangkut dan
barang pribadi pelintas batas;
13. Barang pendukung proyek pemerintah yg dibiayai dengan pinjaman atau
hibah dari LN
14. Sarana pengangkut yg tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam Daerah
Pabean
15. Peti kemas yg tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean

dibayar
seharusnya dibayar
dibayar dengan yang telah dibayar
seharusnya dibayar
Keringanan
Pembebasan
Bayar Jaminan [sebesar]
BM - bea masuk yang seharusnya
PPN - PPN atau PPN & PPnBM yang
PPh - PPh yang seharusnya dibayar
BM
2% X ∑ bulan jangka waktu izin X
∑ BM yg seharusnya dibayar
selisih antara BM yang seharusnya
PPN
Non JKP
PPN atau PPN & PPnBM yang
seharusnya dibayar -
JKP - PPN atau PPN & PPnBM yang
PPh - PPh yang seharusnya dibayar

Permohonan Penelitian Keputusan
max 5 hk sejak dok lengkap
Kepala Kantor a.n. Menkeu
terbitkan surat keputusan
melalui SKP/media
penyimpanan/formulir
▪ ke Dirjen
(IS pameran skala
internasional,
KPPBC tdk
berfungsi, …)
pemberitahuan penolakan
dengan alasan max 5 hk sejak
tanggal permohonan diterima
▪ ke Kepala Kantor
penetapannilai pabean dan klasifikasi
penetapanjangka waktu
dokumen yang dilampirkan
tujuan penggunaan barang
pemenuhanpersyaratan

permohonan Skep IS PIB
▪ Dajukan tgl
10/1/2017
▪ Kontrak 1/1/2017
s.d. 1/1/2018
• Bayar/jaminan
untuk jangka
waktu … bulan
• Melampirkan FC
skep IS
Pertimbangan : tujuan
penggunaan, permohonan,
jangka waktu kontrak dan waktu
utk realisasi ekspor
• Kep memuat tarif/NP
• > 3 bulan tdk PIB skep tdk
berlaku
Ijin pertama : maks 1 tahun
Dapat diperpanjang sehinga
paling lama 3 tahun *
• Khusus pameran/seminar/
semacamnya, ijin maks 1 tahun (tdk
dapt diperpanjang)
• Khusus Kend bermotor roda 3000cc/
Roda 2 500cc, ijin maks 2 bulan Sumber: Sosialisasi DJBC

Barang Impor
Sementara
dpt dikecualikan utk
importir MITA / AEO
Dilakukan
pemeriksaan fisik
Pemeriksaan Pabean

Section 5
Lesson 5.2: Tata kerja Pemberitahuan Impor Sementara
1. Permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan
2. Flow Chart tata kerja impor sementara
3. Flow chart tata kerja impor sementara khusus
barang penumpang
4. Pemeriksaan fisik barang impor sementara

PEMERIKSA BARANG
Permohonan
Surat Persetujuan /
Penolakan
IMPORTIR
KEPALA KANTOR
1
2
3
4
5
PEMERIKSA
DOKUMEN
PIB
BPJ atau
BPJ+SSPCP
LHP
SPPB
IMPORTIR
TATA KERJA IMPOR SEMENTARA

PENUMPANG
PEMERIKSA BARANG
PEMERIKSA DOKUMEN
JAMINAN
PIBK
(via kargo)
Form Khusus,
lampiran CD
(non kargo)
LHP
PEJABAT
DJBC
1
2
3
4
5
IMPOR SEMENTARA PENUMPANG

Ditemukan
▪ Tdk dilayani izin IS selama 12 bln sejak
reekspor dilakukan
▪ Brg wajib direekspor max 30 hr sejak
pencabutan (melebihi denda 100%)

Section 5
Lesson 5.3: Pindah lokasi dan Penyelesaian
barang impor sementara
1. Permohonan pindah lokasi barang impor
sementara
2. Penyelesaian barang impor sementara

→ SURAT PERMOHONAN, DILAMPIRI :
1. kontrak kerja / perjanjian sewa yang mencantumkan
perubahan atau penambahan lokasi penggunaan barang;
2. fotokopi Kep izin Impor Sementara;
3. fotokopi PIB pada saat pengimporan; dan
4. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk
keperluan pindah lokasi.
→ Surat permohonan ditembuskan kepada Kepala Kantor
Pabean yang mengawasi lokasi tujuan penggunaan
Barang Impor Sementara.
PIB dan Jaminan tetap menggunakan PIB dan
Jaminan di Kantor yg lama
PINDAH LOKASI

Penyelesaian Impor Sementara
Tujuan Tertentu
a. diperlukan untuk pengerjaan proyek
pemerintah;
mengalami kerusakan berat dalam
penggunaan;
hilang tanpa ada unsur kesengajaan;
barang Impor Sementara digunakan
untuk tujuan lainnya berdasarkan
pertimbangan Direktur Jenderal atau
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
b.
c.
d.
Impor
Sementara
Hibah kepada pemerintah Pusat
Tujuan Hibah yang Diberikan kepada
Pemerintah Pusat
Force Majeur
Keadaan Memaksa (Force Majeure)
Penyelesaian
Impor Sementara
Diekspor
kembali
atau
Tidak
Diekspor
kembali

Persyaratan
1. surat keterangan dari instansi pemerintah pemilik
proyek
2. surat keterangan dari surveyor yangmenyebutkan
barang rusak berat dan faktor penyebabnya
3. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan/atau
4. bukti yangmendukung penggunaan tujuan lainnya
Pengajuan
Permohonan
+dokumen
melaluiSKP
Penelitian
dokumen
PenyelesaianImpor SementaradgSelainDiekspor Kembali
-TujuanTertentu,Hibah danForce Majeur-
TujuanTertentu
Hibah[masterlist]
ForceMajeur
1. KMKmengenai pembebasan BM atas hibah barang
Impor Sementara kepada pemerintah pusat;
2. surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar
negeri (gift certificate atau memorandum of
understanding) kepada pemerintah pusat; dan
3. izin dari instansi teknis terkait [lartas].
Pernyataan tertulis dari:
1. BNPP
,untuk bencanaalam;
2. POLRI,untuk huru-hara, kebakaran, dan kecelakaan
darat;
3. KNKT
,untuk keadaan kecelakaan laut dan udara;atau
4. Kementerian Pertahanan atau TNI,untuk keadaan
perang
21
9

Perlakuan TerhadapTidakDieksporKembali
- Tujuan Tertentu -
Wajib mendapatkan persetujuan
impor dari instansi teknis
sebelum pelunasan bea masuk
dan/atau pajak dalam rangka impor,
untuk barang yangdibatasi dalam
kondisi bukan baru
PMK-178/PMK.04/2017
Membayar bea masuk
dan/atau pajak dalam
rangka impor yang terutang
serta sanksi administrasi berupa
denda sebesar 100% dari bea
masuk yang seharusnya dibayar.

PerlakuanTerhadapTidakDieksporKembali
- Tujuan Hibah Kepada Pemerintah Pusat -
Importir:
▪ dibebaskandari kewajiban membayar BM;
▪ dibebaskandari kewajiban membayar kekurangan
BM, Impor Sementara - keringanan BM;
▪ tidak dipungut PPN dan/atau PPN dan PPnBM;
▪ dikecualikandari pemungutan PPh; dan
▪ tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.

PerlakuanTerhadapTidakDieksporKembali
- Keadaan Memaksa [Force Majeur] -
22
2
PMK-178/PMK.04/2017
Importir:
▪ dibebaskandari kewajiban membayar BM;
▪ dibebaskandari kewajiban membayar kekurangan BM,
Impor Sementara - keringanan BM;
▪ tidak dipungut PPN dan/atau PPN dan PPnBM;
▪ dikecualikandari pemungutan PPh; dan
▪ dikecualikan dari ketentuan pembatasan;
▪ tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.

RE-EKSPOR
Pemberitahuan Pabean Ekspor &/ surat pemberitahuan hrs
sebelum berakhir jangka waktu izin Impor Sementara
Importir ajukan:
1.Pembertahuan impor (FC izin Impor Sementara, FC PIB dan dokap)
2.berkas dokumen ekspor (fotokopi dokap pabean)
3.PEB
4.fotokopi dokumen data perusahaan (NIK, API, SIUP, NPWP)
→ kepada Kepala Kantor Pabean / Pejabat yang menerbitkan izin
Impor Sementara
Realisasi Ekspor maksimal 30 hari sejak tanggal
berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara

Section 5
Lesson 5.4: Contoh Perhitungan pungutan
barang impor Sementara
1. Contoh perhitungan kasus Pembebasan
barang impor sementara
2. Contoh perhitungan kasus Keringanan barang
impor sementara

Contoh Soal
Importir A (API No. 07.22.1729/U) mengimpor mesin X untuk
tujuan proyek infrastruktur di Indonesia dengan skema impor
sementara, harga penetapan Pejabat BC senilai CIF USD 400.000,-
. Ijin impor sementara yang diberikan oleh Kepala Kantor Pabean
adalah 12 bulan. NDPBM yang berlaku saat itu adalah : USD 1.- =
Rp. 10.800,- , BM 5 % dan PPN 10%. Besarnya Bea Masuk dan
Pajak dalam rangka impor wajib dibayar dan dijaminkan oleh
Importir A, adalah ?

STRUKTUR JAWABAN
Perhitungan Nilai Pabean dan BM Full
CIF : USD 400.000
Nilai Pabean: USD CIF x Rp. 10.800 Rp. 4.320.000.000
BM Full : 5% x Rp. 4.320.000.000 Rp. 216.000.000
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM full Rp. 4.536.000.000
Pungutan Yang harus Dibayar
BM : 2% x 12bln x Rp 216.000.000 Rp 51.840.000
PPN : 10% x Rp. Nilai Impor Rp. 453.600.000
Total Dibayar : BM dibayar + PPN Rp. 505.440.000
Pungutan Yang harus Dijaminkan
BM : BM full – BM yg dibayar Rp 164.160.000
PPH : 2,5% x Rp. Nilai Impor Rp. 113.400.000
Total Dijaminkan : BM selisih + PPh Rp 277.560.000

Latihan 1 - IS
Importir I (API No. 07.22.1729/U) mengimpor 2 (dua) unit Drilling Machine untuk
pengeboran lepas pantai di Natuna dengan skema impor sementara, harga invoice
pemberitahuan FOB USD 28,000 per unit. Freight perjalanan dari USA ke Indonesia
sebesar USD 8,000. Jangka waktu penggunaan dari tgl 16 September 2016 s.d. 19
November 2017. Importir melampirkan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)
PPN dari KPP setempat. Penetapan Nilai pabean oleh pejabat Bea dan Cukai
berdasarkan metode II adalah CIF USD 32,000 per unit. NDPBM yang berlaku saat
itu adalah : USD 1.- = Rp. 10.000,- , BM 5 % dan PPN 10%.
PERTANYAAN:
Hitung besarnya Bea Masuk dan PDRI yang wajib dibayar dan yang dijaminkan
oleh importir I

STRUKTUR JAWABAN
Pemberian Ijin Impor Sementara dilakukan bertahap, MAKSIMAL 12 bulan
CIF 2 unit x USD 32,000 USD 64.000
Nilai Pabean: USD 64,000 x Rp. 10.000 Rp. 640.000.000
BM Full: 5% x Rp. 640.000.000 Rp. 32.000.000
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM full Rp. 672.000.000
Pungutan yang Dibayar:
BM : 2% x 12bln x Rp 32.000.000 Rp 7.680.000
Pungutan yang Dijaminkan
BM : BM Full – BM dibayar Rp. 24.320.000
PPN : 10% x Rp. 672.000.000 Rp. 67.200.000
PPH : 2,5% x Rp. 672.000.000 Rp. 16.800.000
PDRI : PPN + PPh Rp. 84.000.000

Latihan 2 - IS
PT. Video Audio Film di Jakarta mengimpor sementara seperangkat
alat untuk seminar dari Hollywood USA. Dikemas dalam container
nomor ICCU 470471[6]-20’ GW 22.000 Kg, NW 17.500 Kg. Jangka
waktu impor sementara 14 Juni 2007 s/d 20 September 2007.
Nilai Pabean US $ 8,500, HS number 8521.10.10.00 , BM 30 %, PPN
10 %, Kurs USD1 = Rp 9.000,-
Hitunglah jaminan yang harus diserahkan ke KPBC untuk impor
sementara tersebut.

IS Pembebasan
BM dan PDRI yang Dijaminkan
CIF Penetapan USD 8.500
Nilai Pabean : USD 8500 x Rp. 9.000 Rp. 76.500.000
BM : 30% x Rp. 76.500.000 Rp. 22.950.000
Nilai Impor : Rp. NP + Rp. BM Rp. 99.450.000
PPN : 10% x Rp. 99.450.000 Rp. 9.945.000
PPH : 7,5% x Rp. 99.450.000 Rp. 7.459.000
PDRI : PPN + PPh Rp. 17.404.000
Total Pungutan yg dijaminkan Rp. 40.354.000
STRUKTUR JAWABAN

Latihan
Importir PT. Jasa Perkasa dengan API No. 09.05.04567/U mengimpor
sementara 1 (satu) unit Buldozer dari Ray Kna Kafoor Inc India, untuk
meratakan tanah pembangunan perumahan real estate. Diberikan izin
impor sementara dalam waktu 6 bulan, pejabat menetapkan tarif bea
masuk sebesar 15 %, PPN 10 %. Berdasarkan Metode II Nilai Pabeannya
ditetapkan Pejabat BC US $ 200,000.00. Kurs USD 1 = Rp. 12.000,-
Hitunglah berapa BM dan PDRI yang harus dibayar serta Jaminan yang
harus diserahkan ke Kantor Pabean!

Latihan 1 - IS
Importir X (API No. 07.22.1729/U) mengimpor 1 (satu) unit Crane untuk proyek
pembangunan jalan tol di Jawa Barat dengan skema impor sementara, harga
invoice pemberitahuan FOB USD 48,000 per unit. Freight perjalanan dari USA ke
Indonesia sebesar USD 8,000. Jangka waktu penggunaan dari tgl 16 Agustus 2021
s.d. 19 Desember 2021. Penetapan Nilai pabean oleh pejabat Bea dan Cukai
berdasarkan metode II adalah CIF USD 54,000 per unit. NDPBM yang berlaku saat
itu adalah : USD 1.- = Kurs BI Rp. 13.000,- Kurs Pajak 12. 800, BM 5 % dan PPN
10%.
PERTANYAAN:
Hitung besarnya Bea Masuk dan PDRI yang wajib dibayar dan yang dijaminkan
oleh importir I

0877 4175 2048 Mohammad Fachrudin

Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor

Similar to Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor (20)

More from LamanPajak

More from LamanPajak (13)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor