SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Created by Luqman R
DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
IMPLEMENTASI
KETENTUAN ASAL BARANG
DALAM PERJANJIAN
PERDAGANGAN
Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan
Ketentuan Asal Barang &
Dokumen Keterangan Asal
TARIF
KEMENKEU KEMENDAG
$
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Perdagangan
Trade in Goods
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
Created by Luqman R
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
MANFAAT
Persyaratan
pencairan L/C
Dokumen masuk komoditi
ekspor Indonesia ke negara
tujuan ekspor (mencegah
Free Rider)
Menetapkan Negara Asal
Barang (Country of Origin)
suatu barang ekspor
Pelaksanaan pengamanan
perdagangan (trade
remedies)
Data statistik dan
repeat order
Pengurangan atau
penghapusan tarif/
tarif preferensi
%
Created by Luqman R
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
DASAR HUKUM
Keppres No. 58 Tahun 1971
Penetapan Pejabat yang Berwenang Menerbitkan SKA
Permendag No. 77 Tahun 2014
Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia)
Permendag 62 Tahun 2020
Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan
SKA berdasarkan ASEAN-Hongkong, China FTA
Permendag 63 Tahun 2020
Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan
DKA Untuk Barang Asal Indonesia Dalam IACEPA
Permendag 58 Tahun 2021
Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan
Deklarasi Asal Barang dalam Indonesia EFTA - CEPA
Permendag 19 Tahun 2022
Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan
Surat Keterangan Asal berdasarkan PTA D-8
Permendag 32 Tahun 2022
Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan
Dokumen Keterangan Asal berdasarkan ATIGA
Permendag 37 Tahun 2022
Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan
Surat Keterangan Asal berdasarkan IMPTA
Permendag 56 Tahun 2022
Ketentuan Asal Barang Dan Ketentuan Penerbitan DKA Untuk
Barang Yang Diekspor Dari Indonesia Berdasarkan RCEP
Permendag 57 Tahun 2022
Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan
DKA untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan IKCEPA
Created by Luqman R
Ketentuan Asal Barang
atau
Rules of Origin (ROO)
Preferensi
Non Preferensi
Ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk
memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk
di negara ujuan ekspor
Ketentuan mengenai asal barang Indonesia dengan tidak memperoleh
fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara
tujuan ekspor
Permendag77/2014
Peraturan Menteri Perdagangan,
Peraturan Menteri Keuangan
(ROO, dll)
PerjanjianPerdagangan Internasional/
Kebijakan negara tujuan
Permendag 77/2014, PMK Tarif, dll
Website : e-ska.kemendag.go.id
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
DEFINISI
Created by Luqman R
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
Kriteria Asal Barang
KETENTUAN ASAL BARANG
CONSIGNMENT
CRITERIA
PROCEDURAL
PROVISION
Kriteria Pengiriman Ketentuan Penerbitan
DokumenKeterangan Asal
Permendag77/2014
ORIGIN
CRITERIA
Created by Luqman R
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
ORIGIN CRITERIA
Wholly
Obtained
Kandungan
nilai tambah
Change in Tariff
Classification(CTC)
Specific
Process
Barang yg seutuhnya
diperoleh dari sumber yg
ada di Indonesia atau
barang yg diproduksi di
Indonesia dengan
menggunakan bahan baku
yg seutuhnya diperoleh
dari sumber yg ada di
Indonesia
Barang yg berdasarkan
penghitungan jumlah nilai
tambah barang ekspor
Indonesia terhadap bahan baku
impor dan/atau bahan baku yg
diketahui asal barangnya
memilikinilaitambah.
Contoh Metode : RVC, QVC, dll
Barang yg mengalami
perubahan mendasar pada
barang yg diproduksi di
Indonesia dengan
menggunakan bahan baku
impor yg ditandai dg
perubahan klasifikasitarif.
CTC : CC, CTH, CTsH
Barang yg telah melalui
proses produksi tertentu atas
barang yg menggunakan
kandungan bahan baku impor.
Berupa perubahan reaksi
kimia atau tahapan proses
produksisesuai ketentuan.
40%
11.01.00 19.02.30
60%
XX . YY . ZZ
Non-Wholly Obtained
“Barang yang diperoleh sepenuhnya adalah
barang yang
produksinya selesai di satu negara.”
Contoh:
- Hewan hidup lahir dan besar di wilayah suatu negara
(ternak),
- Mineral dan sumber daya alam lainnya yang diambil
atau diambil di wilayah suatu negara (minyak mentah)
Wholly Obtained (WO)
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
SUBHEADING
HEADING
CHAPTER
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
“Barang yang diproduksi secara
eksklusif diproduksi dari bahan
yang sudah berstatus originating
dari Parties”
Notes:
Ada kemungkinan ada bahan-
bahan dari negara ketiga Non
Parties tapi sudah dioleh menjadi
Barang Originating di negara
Parties.
Goods Produced Exclusively (PE)
WO RVC CC
PE
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
CHANGE IN TARIFF CLASSIFICATION
CTC (Change in Tariff Clasification): adalah origin criteria untuk barang yang
bahan baku non originating-nya mengalami perubahan klasifikasi HS.
• Change in Chapter (CC) : yaitu perubahan BAB HS (2 digit pertama);
• Change in Tariff Heading (CTH): yaitu perubahan POS HS (4 digit);
• Change in Tariff Sub Heading (CTSH): yaitu perubahan SUB POS HS (6 digit).
SUBHEADING
HEADING
CHAPTER
09.01.12 – Kopi digongseng. Tidak dihilangkan kafeinnya
09.01.21 – Kopi digongseng dihilangkan kafeinnya
10.01 – Gandum
11.01 – Tepung Gandum
11.01 – Tepung Gandum
11.03 – Menir dan Tepung
Kasar
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
Regional/Qualifying Value Content (RVC/QVC)
Kandungan nilai tambah atau Value Content : Barang dianggap originating jika nilai
tertentu (%) ditambahkan melalui produksi yang dilakukan di wilayah suatu negara, dan
nilai tambah melebihi ambang yang ditentukan (%) Kandungan nilai tambah
Metode “Build Up”(direct formula) :
Metode “Build Down” (indirect formula)
Originating
Material Cost
Labour
Cost
Overhead
Cost
Profit
Others
Cost
+ + + +
X 100%
FOB
RVC/QVC =
FOB NonOriginating Material
-
X 100%
FOB
RVC/QVC =
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
PRODUK/HS: MOBIL / HS 87.03.23
NEGARA ASAL : INDONESIA
NEGARA TUJUAN : SINGAPURA
A. Components Imported or UnknownOrigin US$ 60
B. Components From Member Countries US$ 40
C. Components From Indonesia US$ 30
D. Direct Production Cost US$ 20
E. Profit US$ 10
F. Transportation Free on Board US$ 10
FOB Value US$ 170
DIRECT (BUILD UP)
(B+C+D+E+F) x 100%  110 x 100% = 64,7% (RVC)
FOB 170
INDIRECT (BUILD DOWN)
(FOB - A) x 100%  (170 – 60) x 100% = 64,7% (RVC)
FOB 152
Contoh Penghitungan RVC
+
DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
DIKIRIM LANGSUNG KE NEGARA TUJUAN
TRANSIT
Hanya berlaku untuk
alasangeografis
Tidak diperdagangkan atau
dikonsumsi di negara
tujuantransit
Tidak mengalami proses
produksi selain bongkar
muat
A.
B.
CONSIGNMENT CRITERIA
14
Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
DOKUMEN KETERANGAN ASAL
Form
Harcopy
Deklarasi Asal Barang
(DAB)
Surat Keterangan Asal
(SKA)
e-Form Eksportir
Teregistrasi
(ER)
Eksportir
Tersertifikasi
(ES)
(GSP-EU,EFTA, Australia) (ASEAN)
ASEAN, Korea, China
On Progress: Jepang
15
Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
SYARAT DAN KETENTUAN SKA
Peraturan Menteri
Perdagangan
(ROO, OCP, dll)
Perjanjian Perdagangan
Internasional / Kebijakan
negara tujuan
Website : e-ska.kemendag.go.id
Permendag24/2018
dan perubahannya:
Permendag 19/2019, Permendag 59/2019,
Permendag 39/2020
16
Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
PengajuanHak Akses:
Pengajuan hak akses melalui IPSKA sesuai dengan alamat pada NIB
PengajuanPermohonan Penerbitan SKA:
• IPSKA sesuai Hak Akses,
• IPSKA terdekat tempat produksi, atau
Dokumen pendukung penerbitanSKA
• PEB
• B/L, AWB atau Cargo Receipt
• Invoice
• Struktur Biaya (Cost Structure)
dalam rangka pemenuhan ROO
Dokumen pendukung Hak Akses
• NIB
• NPWP
PERSYARATAN
Sanksi
Penangguhan penerbitan SKA
• Ijin Usaha
• IPSKA terdekat kantor pusat/cabang
17
Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
SYARAT DAN KETENTUAN SKA
SKA PREFERENSI
1. Form A (GSP)
2. Form GSTP(GSTP)
3. Form D (ASEAN)
4. Form E (China)
5. Form AHK (ASEAN-HongKong)
6. Form AJ (ASEAN-Jepang)
7. Form IJEPA (Ind-Jepang)
8. Form AK (ASEAN-Korea)
9. Form AI (ASEAN-India)
10. Form IC (Ind-Chilie)
11. Form IA (Ind-Australia)
12. Form AANZ (ASEAN-Australia & New
Zealand)
13. Form IP (Ind-Pakistan)
14. Form IMPTA(Ind-Mozambik)
15.Form COA (Tembakau)
16.Form RCEP
17.Form IK (ind – Korea CEPA)
“Dokumenyangdigunakanterhadapbarangekspor
Indonesiauntukmemperolehfasilitaspengurangan
ataupembebasantarifbeamasuk”
- Syarat dan Ketentuan berlaku -
- Permendag 24/2018 -
18
Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
SYARAT DAN KETENTUAN SKA
“Dokumenyangdigunakanterhadapbarangekspor
Indonesiatanpamemperoleh fasilitas pengurangan
ataupembebasantarifbeamasuk”
1. Form B  ke semua negara
2. Form TP  TPT tujuan Uni Eropa
3. Form ICO  Ekspor Kopi
4. Form Annexo 3  ke Meksiko
SKA NON PREFERENSI
- Syarat dan Ketentuan berlaku -
- Permendag 24/2018 -
19
Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
Eksportir IPSKA
Standar SKA
Ket :
SKA
dikirimkan
ke INSW
dan ASW
11
Approved
oleh IPSKA,
keluar No.
SKA
4
Submit
ke IPSKA
2
Input
data SKA
1
Validasi
dokumen
Upload
3
Verifikasi
oleh IPSKA
8
TTD
penanggung
jawab
eksportir
6
Cetak
SKA
5
Datang ke
IPSKA
membawa
cetakan SKA
dan dokumen
pendukung
7
SKA
diterbitkan
10
TTD Pejabat
IPSKA
9
SKA
dikirimkan
ke INSW
dan ASW
6
Approved
oleh IPSKA,
keluar No.
SKA
4
Submit
ke IPSKA
2
1
Input
data SKA
Validasi
dokumen
Upload
3
X
X
X X
SKA
diterbitkan
5
X
e- Form
ALUR PENERBITAN
DAB
(SERTIFIKASI MANDIRI)
Eksportir Teregistrasi :
 Tujuan : Uni Eropa (Mandatory), EFTA,
Australia dan RCEP
 Berlaku selama Pelaku Usaha Aktif
 Approval : IPSKA
 DAB dicetak pada Commercial Document
: Invoice, Packing List, Delivery Note atau
Billing Statement
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
Eksportir Tersertifikasi :
 Tujuan : ASEAN
 Berlaku selama 4 Tahun (Dapat
diperpanjang)
 Approval : Kemendag ( Direktur DITFAS)
 Mengajukan 3 Nama & TTD Pejabat
Eksportir
 DAB dicetak pada Invoice
DEKLARASI ASAL BARANG
Penggunaan DAB
DAB tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan
SKA terhadap Barang yang sama dalam 1 (satu)
transaksi Ekspor
Status Hukum DAB
DAB memiliki kekuatan hukum dan fungsi yang sama
dengan SKA dalam bentuk formulir.
Deklarasi Asal Barang (DAB)
Untuk menggunakan DAB, eksportir harus terdaftar
sebagai ER dan/atau ES melalui sistem e-SKA.
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
RUANG LINGKUP
Created by Luqman R
TERIMA KASIH
(021) 3858171 Ext. 1161
ska@kemendag.go.id
Website
e-ska.kemendag.go.id

More Related Content

Similar to implementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptx

Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxssusera8d31f
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 
Presentasi latas & bpo edited
Presentasi latas & bpo editedPresentasi latas & bpo edited
Presentasi latas & bpo editedwahyu71
 
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfPMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfCIkumparan
 
Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Ekspor
Tatalaksana Kepabeanan Dibidang EksporTatalaksana Kepabeanan Dibidang Ekspor
Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Eksporhalimindag
 
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdfMengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdfJoniHariPurnomo1
 
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptxFero Liju Syafanta
 
Prosedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor imporProsedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor imporIerwhan Nurdiyanto
 
Presentasi beacukaihaikal
Presentasi beacukaihaikalPresentasi beacukaihaikal
Presentasi beacukaihaikalTri Damayantho
 
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdf
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdfPresentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdf
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdfJhonSutrisnoTurnip
 
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...didiekkurniawan1
 
presentasi PERENCANAAN DIVISI USAHA PPJK di ykep 2015
presentasi PERENCANAAN DIVISI USAHA PPJK di ykep 2015presentasi PERENCANAAN DIVISI USAHA PPJK di ykep 2015
presentasi PERENCANAAN DIVISI USAHA PPJK di ykep 2015ignatiuswirawan
 
4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptxSri Haryati
 
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdfrisma314529
 
Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012
Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012
Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012Khalid Mustafa
 
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptxrizaoctaviany1
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP
 

Similar to implementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptx (20)

Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 
Presentasi latas & bpo edited
Presentasi latas & bpo editedPresentasi latas & bpo edited
Presentasi latas & bpo edited
 
Kebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam NegeriKebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kebijakan Strategi Penggunaan Produk Dalam Negeri
 
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdfPMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
PMK RI No 185 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.pdf
 
Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Ekspor
Tatalaksana Kepabeanan Dibidang EksporTatalaksana Kepabeanan Dibidang Ekspor
Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Ekspor
 
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
 
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdfMengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
Mengenal Kepabeanan Indonesia Bp. Chotibul Umam.pdf
 
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
 
Prosedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor imporProsedur pelaksanaan ekspor impor
Prosedur pelaksanaan ekspor impor
 
Presentasi beacukaihaikal
Presentasi beacukaihaikalPresentasi beacukaihaikal
Presentasi beacukaihaikal
 
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdf
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdfPresentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdf
Presentasi-P4DN-Sosialisasi-P3DN-Kalimantan-Utara-2.pdf
 
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
[Kemendag] Peraturan Menteri Perdagangan - No 36 Tahun 2023 - 16022024 (1) (1...
 
presentasi PERENCANAAN DIVISI USAHA PPJK di ykep 2015
presentasi PERENCANAAN DIVISI USAHA PPJK di ykep 2015presentasi PERENCANAAN DIVISI USAHA PPJK di ykep 2015
presentasi PERENCANAAN DIVISI USAHA PPJK di ykep 2015
 
4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx
 
2022.08.25_NK BAN.pdf
2022.08.25_NK BAN.pdf2022.08.25_NK BAN.pdf
2022.08.25_NK BAN.pdf
 
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
8. Paparan Modul 7 Penatausahaan.pdf
 
Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012
Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012
Sosialisasi Standar Biaya Umum Tahun 2012
 
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021.pptx
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
 

Recently uploaded

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 

Recently uploaded (13)

Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 

implementasi paparan - KAB - DKA DITFAS.pptx

  • 1. Created by Luqman R DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN IMPLEMENTASI KETENTUAN ASAL BARANG DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN
  • 2. Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Ketentuan Asal Barang & Dokumen Keterangan Asal TARIF KEMENKEU KEMENDAG $ Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Perdagangan Trade in Goods DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
  • 3. Created by Luqman R DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR MANFAAT Persyaratan pencairan L/C Dokumen masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor (mencegah Free Rider) Menetapkan Negara Asal Barang (Country of Origin) suatu barang ekspor Pelaksanaan pengamanan perdagangan (trade remedies) Data statistik dan repeat order Pengurangan atau penghapusan tarif/ tarif preferensi %
  • 4. Created by Luqman R DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR DASAR HUKUM Keppres No. 58 Tahun 1971 Penetapan Pejabat yang Berwenang Menerbitkan SKA Permendag No. 77 Tahun 2014 Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Permendag 62 Tahun 2020 Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan SKA berdasarkan ASEAN-Hongkong, China FTA Permendag 63 Tahun 2020 Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan DKA Untuk Barang Asal Indonesia Dalam IACEPA Permendag 58 Tahun 2021 Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Deklarasi Asal Barang dalam Indonesia EFTA - CEPA Permendag 19 Tahun 2022 Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal berdasarkan PTA D-8 Permendag 32 Tahun 2022 Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal berdasarkan ATIGA Permendag 37 Tahun 2022 Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal berdasarkan IMPTA Permendag 56 Tahun 2022 Ketentuan Asal Barang Dan Ketentuan Penerbitan DKA Untuk Barang Yang Diekspor Dari Indonesia Berdasarkan RCEP Permendag 57 Tahun 2022 Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan DKA untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan IKCEPA
  • 5. Created by Luqman R Ketentuan Asal Barang atau Rules of Origin (ROO) Preferensi Non Preferensi Ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara ujuan ekspor Ketentuan mengenai asal barang Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor Permendag77/2014 Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Keuangan (ROO, dll) PerjanjianPerdagangan Internasional/ Kebijakan negara tujuan Permendag 77/2014, PMK Tarif, dll Website : e-ska.kemendag.go.id DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR DEFINISI
  • 6. Created by Luqman R DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR Kriteria Asal Barang KETENTUAN ASAL BARANG CONSIGNMENT CRITERIA PROCEDURAL PROVISION Kriteria Pengiriman Ketentuan Penerbitan DokumenKeterangan Asal Permendag77/2014 ORIGIN CRITERIA
  • 7. Created by Luqman R DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR ORIGIN CRITERIA Wholly Obtained Kandungan nilai tambah Change in Tariff Classification(CTC) Specific Process Barang yg seutuhnya diperoleh dari sumber yg ada di Indonesia atau barang yg diproduksi di Indonesia dengan menggunakan bahan baku yg seutuhnya diperoleh dari sumber yg ada di Indonesia Barang yg berdasarkan penghitungan jumlah nilai tambah barang ekspor Indonesia terhadap bahan baku impor dan/atau bahan baku yg diketahui asal barangnya memilikinilaitambah. Contoh Metode : RVC, QVC, dll Barang yg mengalami perubahan mendasar pada barang yg diproduksi di Indonesia dengan menggunakan bahan baku impor yg ditandai dg perubahan klasifikasitarif. CTC : CC, CTH, CTsH Barang yg telah melalui proses produksi tertentu atas barang yg menggunakan kandungan bahan baku impor. Berupa perubahan reaksi kimia atau tahapan proses produksisesuai ketentuan. 40% 11.01.00 19.02.30 60% XX . YY . ZZ Non-Wholly Obtained
  • 8. “Barang yang diperoleh sepenuhnya adalah barang yang produksinya selesai di satu negara.” Contoh: - Hewan hidup lahir dan besar di wilayah suatu negara (ternak), - Mineral dan sumber daya alam lainnya yang diambil atau diambil di wilayah suatu negara (minyak mentah) Wholly Obtained (WO) DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR
  • 9. SUBHEADING HEADING CHAPTER DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR “Barang yang diproduksi secara eksklusif diproduksi dari bahan yang sudah berstatus originating dari Parties” Notes: Ada kemungkinan ada bahan- bahan dari negara ketiga Non Parties tapi sudah dioleh menjadi Barang Originating di negara Parties. Goods Produced Exclusively (PE) WO RVC CC PE
  • 10. DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR CHANGE IN TARIFF CLASSIFICATION CTC (Change in Tariff Clasification): adalah origin criteria untuk barang yang bahan baku non originating-nya mengalami perubahan klasifikasi HS. • Change in Chapter (CC) : yaitu perubahan BAB HS (2 digit pertama); • Change in Tariff Heading (CTH): yaitu perubahan POS HS (4 digit); • Change in Tariff Sub Heading (CTSH): yaitu perubahan SUB POS HS (6 digit). SUBHEADING HEADING CHAPTER 09.01.12 – Kopi digongseng. Tidak dihilangkan kafeinnya 09.01.21 – Kopi digongseng dihilangkan kafeinnya 10.01 – Gandum 11.01 – Tepung Gandum 11.01 – Tepung Gandum 11.03 – Menir dan Tepung Kasar
  • 11. DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR Regional/Qualifying Value Content (RVC/QVC) Kandungan nilai tambah atau Value Content : Barang dianggap originating jika nilai tertentu (%) ditambahkan melalui produksi yang dilakukan di wilayah suatu negara, dan nilai tambah melebihi ambang yang ditentukan (%) Kandungan nilai tambah Metode “Build Up”(direct formula) : Metode “Build Down” (indirect formula) Originating Material Cost Labour Cost Overhead Cost Profit Others Cost + + + + X 100% FOB RVC/QVC = FOB NonOriginating Material - X 100% FOB RVC/QVC =
  • 12. DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR PRODUK/HS: MOBIL / HS 87.03.23 NEGARA ASAL : INDONESIA NEGARA TUJUAN : SINGAPURA A. Components Imported or UnknownOrigin US$ 60 B. Components From Member Countries US$ 40 C. Components From Indonesia US$ 30 D. Direct Production Cost US$ 20 E. Profit US$ 10 F. Transportation Free on Board US$ 10 FOB Value US$ 170 DIRECT (BUILD UP) (B+C+D+E+F) x 100%  110 x 100% = 64,7% (RVC) FOB 170 INDIRECT (BUILD DOWN) (FOB - A) x 100%  (170 – 60) x 100% = 64,7% (RVC) FOB 152 Contoh Penghitungan RVC +
  • 13. DIREKTORAT FASILITASIEKSPOR DAN IMPOR DIKIRIM LANGSUNG KE NEGARA TUJUAN TRANSIT Hanya berlaku untuk alasangeografis Tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuantransit Tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat A. B. CONSIGNMENT CRITERIA
  • 14. 14 Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor DOKUMEN KETERANGAN ASAL Form Harcopy Deklarasi Asal Barang (DAB) Surat Keterangan Asal (SKA) e-Form Eksportir Teregistrasi (ER) Eksportir Tersertifikasi (ES) (GSP-EU,EFTA, Australia) (ASEAN) ASEAN, Korea, China On Progress: Jepang
  • 15. 15 Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor SYARAT DAN KETENTUAN SKA Peraturan Menteri Perdagangan (ROO, OCP, dll) Perjanjian Perdagangan Internasional / Kebijakan negara tujuan Website : e-ska.kemendag.go.id Permendag24/2018 dan perubahannya: Permendag 19/2019, Permendag 59/2019, Permendag 39/2020
  • 16. 16 Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor PengajuanHak Akses: Pengajuan hak akses melalui IPSKA sesuai dengan alamat pada NIB PengajuanPermohonan Penerbitan SKA: • IPSKA sesuai Hak Akses, • IPSKA terdekat tempat produksi, atau Dokumen pendukung penerbitanSKA • PEB • B/L, AWB atau Cargo Receipt • Invoice • Struktur Biaya (Cost Structure) dalam rangka pemenuhan ROO Dokumen pendukung Hak Akses • NIB • NPWP PERSYARATAN Sanksi Penangguhan penerbitan SKA • Ijin Usaha • IPSKA terdekat kantor pusat/cabang
  • 17. 17 Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor SYARAT DAN KETENTUAN SKA SKA PREFERENSI 1. Form A (GSP) 2. Form GSTP(GSTP) 3. Form D (ASEAN) 4. Form E (China) 5. Form AHK (ASEAN-HongKong) 6. Form AJ (ASEAN-Jepang) 7. Form IJEPA (Ind-Jepang) 8. Form AK (ASEAN-Korea) 9. Form AI (ASEAN-India) 10. Form IC (Ind-Chilie) 11. Form IA (Ind-Australia) 12. Form AANZ (ASEAN-Australia & New Zealand) 13. Form IP (Ind-Pakistan) 14. Form IMPTA(Ind-Mozambik) 15.Form COA (Tembakau) 16.Form RCEP 17.Form IK (ind – Korea CEPA) “Dokumenyangdigunakanterhadapbarangekspor Indonesiauntukmemperolehfasilitaspengurangan ataupembebasantarifbeamasuk” - Syarat dan Ketentuan berlaku - - Permendag 24/2018 -
  • 18. 18 Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor SYARAT DAN KETENTUAN SKA “Dokumenyangdigunakanterhadapbarangekspor Indonesiatanpamemperoleh fasilitas pengurangan ataupembebasantarifbeamasuk” 1. Form B  ke semua negara 2. Form TP  TPT tujuan Uni Eropa 3. Form ICO  Ekspor Kopi 4. Form Annexo 3  ke Meksiko SKA NON PREFERENSI - Syarat dan Ketentuan berlaku - - Permendag 24/2018 -
  • 19. 19 Created by: Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Eksportir IPSKA Standar SKA Ket : SKA dikirimkan ke INSW dan ASW 11 Approved oleh IPSKA, keluar No. SKA 4 Submit ke IPSKA 2 Input data SKA 1 Validasi dokumen Upload 3 Verifikasi oleh IPSKA 8 TTD penanggung jawab eksportir 6 Cetak SKA 5 Datang ke IPSKA membawa cetakan SKA dan dokumen pendukung 7 SKA diterbitkan 10 TTD Pejabat IPSKA 9 SKA dikirimkan ke INSW dan ASW 6 Approved oleh IPSKA, keluar No. SKA 4 Submit ke IPSKA 2 1 Input data SKA Validasi dokumen Upload 3 X X X X SKA diterbitkan 5 X e- Form ALUR PENERBITAN
  • 20. DAB (SERTIFIKASI MANDIRI) Eksportir Teregistrasi :  Tujuan : Uni Eropa (Mandatory), EFTA, Australia dan RCEP  Berlaku selama Pelaku Usaha Aktif  Approval : IPSKA  DAB dicetak pada Commercial Document : Invoice, Packing List, Delivery Note atau Billing Statement Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Eksportir Tersertifikasi :  Tujuan : ASEAN  Berlaku selama 4 Tahun (Dapat diperpanjang)  Approval : Kemendag ( Direktur DITFAS)  Mengajukan 3 Nama & TTD Pejabat Eksportir  DAB dicetak pada Invoice DEKLARASI ASAL BARANG
  • 21. Penggunaan DAB DAB tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan SKA terhadap Barang yang sama dalam 1 (satu) transaksi Ekspor Status Hukum DAB DAB memiliki kekuatan hukum dan fungsi yang sama dengan SKA dalam bentuk formulir. Deklarasi Asal Barang (DAB) Untuk menggunakan DAB, eksportir harus terdaftar sebagai ER dan/atau ES melalui sistem e-SKA. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor RUANG LINGKUP
  • 22. Created by Luqman R TERIMA KASIH (021) 3858171 Ext. 1161 ska@kemendag.go.id Website e-ska.kemendag.go.id