Etika Pegawai Direktorat Jendral Pajak "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. 1
KULIAH ll
MINGGU KE 1
ETIKA PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1. PanduanEtikaPegawai DirektoratJenderal Pajak
Kode EtikPegawai DirektoratJenderal PajakyangselanjutnyadisebutKode Etikadalahpedoman
sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Kode Etik bertujuan untuk :
a. meningkatkan disiplin Pegawai;
b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
d. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; dan
e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.
Setiap Pegawai wajib mematuhi Kode Etik. Kode Etik berisi kewajiban dan larangan Pegawai
dalam menjalankan tugasnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari.
2. Larangan Bagi Pegawai DirektoratJenderal Pajak
Setiap Pegawai dilarang :
1. bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
2. menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
3. menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
4. menyalahgunakan fasilitas kantor;
5. menerimasegalapemberiandalambentukapapun,baiklangsungmaupuntidaklangsung,dari
Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima,
patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
6. menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan;
7. melakukanperbuatanyangpatutdidugadapatmengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau
perubahan data pada sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak;
8. melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat
merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak.

2. 2
MINGGU KE 2
KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN
1. Janji Pelayanan Memberikanpelayananterbaik untukkepuasantertinggi.
Motto Pelayanan
 Jujur,
Memegangteguh Kode Etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan
bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.
 Inovatif,
Mengembangkanmetode kerjayanginovatif sehinggapekerjaandapat diselesaikan
secara efektif dan efisien dalam koridor Standard Operating Procedure (SOP) yang
telah ditentukan.
 Tanggap,
Tanggap terhadap permasalahan perpajakan Wajib Pajak dan sigap membantu
sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dalam batas-batas koridor etika yang
diperkenankan.
 Unggul,
Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas secara keseluruhan dengan hasil
lebih baik dan lebih cepat serta memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan
komparatif dibandingkan dengan pelayanan instansi lainnya.
2. TempatPelayananTerpadu
Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dibentuk suatu tempat pelayanan
terpadu (TPT) di setiap kantor pelayanan pajak, seperti penerimaan dokumen atau
laporan perpajakn (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh Wajib
Pajak, sehingga tidak ke masing-masing seksi. Tempat ini disebut
sebagai tempat pelayanan terpadu (TPT), yakni tempat pelayanan perpajakan yang
terintegrasi di kantor pelayanan pajak dengan mengunakan sistem komputer. Adanya
TPT juga untuk memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan
kepada Wajib Pajak. Pelayanan di terpadu TPT diberikan sesuai jam kerja KPP. Petugas
TPT ditunjukolehKepalaKantordenganmemperlihatkankecakapan petugas dan beban
kerja yang ada. Setiap Petugas TPT diberi login dan password tersendiri. Dan
password hanya digunakan oleh petugas TPT yang bersangkutan
3. PeningkatanCitraDanKepercayaanMasyarakat
Langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan konsep modernisasi
administrasi perpajakan di Indonesia. Modernisasi administrasi perpajakan bertujuan
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance), serta meningkatkan
kepercayaanmasyarakatterhadapadministrasiperpajakan dan untuk mencapai tingkat
produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Hal ini disesuaikan dengan konsep pelayanan
yang prima,adanyapengawasanyanginsentif, dan dikaitkan dengan pelaksanaan good
governance. Konsep modernisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak
harus terusmenerusdilakukanmulai dari saranadanprasarananya(perangkatkerasdan
perangkat lunak) hingga kepada modernisasi dari petugas pajak itu sendiri.
Hal ini sangat terasa ketika Wajib Pajak datang ke kantor pelayanan pajak dan ketika
Wajib Pajak melakukan pelaporan perpajakan, dimana sebagian besar telah terdapat

3. 3
modernisasi.Kitalihatsekarangini untukpelaporandanpendaftaranperpajakandengan
cara e-registration,e-filing,e-sptdansebagainya,yangkesemuanyauntukmemudahkan
wajib pajak dan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan kepada Negara.
Memang masih terlihat kekurangan dalam sistem adminustrasi perpajakan modern
sekatang ini, namun kekuranga tersebut dari waktu ke waktu secara terus-menerus
harus dilakukan perubahan oleh Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan
penerimaan pajak.

4. 4
MINGGU KE 3
KONSULTAN PAJAK DAN PERIZINAN KONSULTAN PAJAK
1. PersyaratanKonsultanPajak
Untuk menjadi Konsultan Pajak, setiap orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. memilikiserendah-rendahnyaijazahStrataSatu (S-1) atau setingkat dengan itu dari Perguruan
Tinggi Negeri atauPerguruanTinggi SwastayangTerakreditasi,kecualibagi pensiunan pegawai
Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
4. tidakterikatdenganpekerjaanataujabatan pada Pemerintah/Negara, atau Badan Usaha Milik
Negara/Daerah;
5. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
6. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
8. bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunjuk pada Kode Etik Ikatan
Konsultan Pajak Indonesia;
9. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

5. 5
Lampiran I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 22/PMK.03/2008
TENTANG : PERSYARATAN
DAN KEWAJIBA
SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK ................ (1)
Nomor : .......... tanggal .............(2)
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Lengkap : ............................................................................
Alamat : ............................................................................
Jabatan : ............................................................................
Nama Wajib Pajak : ............................................................................
Alamat : ............................................................................
............................................................................
Status :
_
_
Pusat
Cabang : ..................................................
NPWP :
_ _
-
_ _ _
-
_ _ _
-
_ - _ _ _
-
_ _ _
Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :
Nama Lengkap : ............................................................................
Alamat : ............................................................................
NPWP :
_ _
-
_ _ _
-
_ _ _ _
-
_ _ _
-
_ _ _
No. Izin Praktek : .............................................................................
Untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan berupa :
........................................................ (14) berkenaan dengan jenis pajak .......................... (15)
Masa Pajak/Tahun Pajak .................... (16). Bersama ini kami lampirkan ...................... (17)
Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penerima Kuasa,
...................................(18)
Pemberi KUasa,
Materai
....................................(19)

6. 6
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA KHUSUS UNTUK WAJIB PAJAK
No KETERANGAN CARA PENGISIAN
1. WajibPajak Diisi dengan "BADAN" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan
atau "ORANG PRIBADI" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi
2. Nomordan
Tanggal
Diisi sesuai dengan nomor Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak dan tanggal
pembuatan Surat Kuasa Khusus.
3. Nama Lengkap Diisi dengan :
a. nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak
pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi;atau
b. nama Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa
adalah Wajib Pajak Badan
4. Alamat Diisi dengan :
a. alamat tempat tinggal Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa
adalah Wajib Pajak orang pribadi;atau
b. alamat tempat tinggal Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa
adalah Wajib Pajak Badan.
5. Jabatan Diisi dengan nama jabatan Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa
adalah Wajib Pajak badan
6. Nama WajibPajak Diisi dengan nama Wajib Pajak pemberi kuasa sesuai dengan kartu NPWP.
7. Alamat Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemberi kuasa
8 Status Diisi dengan tanda "X" pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan status
Wajib Pajak. Khusus untuk cabang, diisi dengan alamat cabang yang bersangkutan.
9. NPWP Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa.
10. Nama Lengkap Diisi dengan nama penerima kuasa sesuai dengan kartu NPWP.
11. Alamat Diisi dengan alamat tempat tinggal penerima kuasa
12. NPWP Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
13. NomorIzin
Praktek
Diisi dengan Nomor Izin Praktek Konsultan Pajak yang bersangkutan dalam hal
penerima kuasa adalah Konsultan Pajak.
14. Hak dan/atau
Kewajiban
Diisi dengan jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban yang dikuasakan.

7. 7
15. JenisPajak Diisi dengan jenis pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan pemenuhan kewajiban yang dikuasakan.
16. Masa Pajak/Tahun
Pajak
Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan pemenuhan kewajiban yang dikuasakan.
17. Lampiran Diisi dengan jenis dokumen yang wajib dilampirkan
18. Penerimakuasa Diisi dengan nama lengkap penerima kuasa dan ditandatangani.
19. Pemberi kuasa Diisi dengan :
a. nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak
pemberi kuasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi;atau
b. nama Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa
adalah Wajib Pajak Badan, dan ditandatangani serta dibubuhi
dengan materai sesuai dengan ketentuan.

8. 8
Lampiran II
PERATURAN MENTERI KEUANGA
NOMOR : 22 /PMK.03/200
TENTANG : PERSYARATAN
DAN KEWAJIBA
SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KONSULTAN PAJAK
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : .................................................................................... (1)
Nomor Izin Praktek : .................................................................................... (2)
Alamat Kantor : .................................................................................... (3)
Nomor Telepon Kantor : .................................................................................... (4)
Alamat TEmpat Tinggal : .................................................................................... (5)
Nomor Telepon
Tempat Tinggal : .................................................................................... (6)
dengan ini menyatakan bahwa saya adalah benar sebagai Konsultan Pajak yang diberikan kuasa oleh
Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, sesuai dengan isi Surat Kuasa Khusus Nomor ..........(7)
tanggal ........... (8) sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Pernyataan ini.
Untuk keperluan tersebut di atas bersama ini saya lampirkan:
1. Fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak Indonesia;
2. Fotokopi kartu NPWP; dan
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak
benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
..................., .......................... (9)
Yang Membuat Pernyataan,
Materai
.................................................(10)

9. 9
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KONSULTAN PAJAK
No KETERANGAN CARA PENGISIAN
1. Nama Diisi dengan nama Konsultan Pajak penerima kuasa
2 Nomor Izin Praktek Diisi dengan nomor izin praktek Konsultan Pajak penerima kuasa
3. Alamat Kantor Diisi dengan alamat kantor Konsultan Pajak penerima kuasa
4 Nomor Telepon Kantor Diisi dengan nomor telepon kantor Konsultan Pajak Penerima Kuasa
5. Alamat Tempat Tinggal Diisi dengan alamat tempat tinggal Konsultan Pajak penerima kuasa
6. Nomor Telepon Tempat Tinggal Diisi dengan nomor telepon tempat tinggal Konsultan Pajak penerima kuasa
7. Nomor Surat Kuasa Khusus Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus
8 Tanggal Surat Kuasa Khusus Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus
9 Tempat dan Tanggal Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan
Sebagai Konsultan
10 Yang Membuat Pernyataan Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani serta dibubuhi
dengan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. 10
Lampiran III
PERATURAN MENTERI KEUANGA
NOMOR : 22 /PMK.03/200
TENTANG : PERSYARATAN
DAN KEWAJIBA
SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KARYAWAN TETAP
WAJIB PAJAK
Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : .................................................................................... (1)
Jabatan : .................................................................................... (2)
dengan ini menyatakan bahwa :
Nama : .................................................................................... (3)
Jabatan : .................................................................................... (4)
NPWP : .................................................................................... (5)
adalah benar-benar karyawan tetap dan telah menerima penghasilan dari :
Nama Wajib Pajak : .................................................................................... (6)
NPWP : .................................................................................... (7)
Alamat : .................................................................................... (8)
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak
benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
..............., ..................... (9)
Materai
..................................... (10)

11. 11
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KARYAWAN TETAP
WAJIB PAJAK
No KETERANGAN CARA PENGISIAN
1. Nama Diisi dengan :
a. nama Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan sesuai
dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak orang pribadi;atau
b. nama Pengurus yang menandatangani Surat Pernyataan sesuai
dengan KTP dalam hal Wajib Pajak badan.
2. Jabatan Diisi dengan nama jabatan Pengurus dalam hal Wajib Pajak badan
3. Nama Diisi dengan nama lengkap karyawan tetap yang dinyatakan dalam Surat
Pernyataan
4. Jabatan Diisi dengan jabatan karyawan tetap yang dinyatakan dalam Surat
Pernyataan
5. NPWP Diisi dengan NPWP karyawan tetap yang dinyatakan dalam Surat
Pernyataan. Dalam hal karyawan tetap tersebut adalah wanita kawin
yang tidak memiliki NPWP, diisi dengan NPWP suami.
6. Nama Wajib Pajak Diisi dengan nama Wajib Pajak
7. NPWP Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi
8. Alamat Diisi dengan alamat Wajib Pajak
9. Tempat dan Tanggal Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan.
10. Nama Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani serta dibubuhi dengan
materai sesuai dengan ketentuan

12. 12
Lampiran IV
PERATURAN MENTERI KEUANGA
NOMOR : 22 /PMK.03/200
TENTANG : PERSYARATAN
DAN KEWAJIBA
SURAT PENUNJUKAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : .................................................................................... (1)
NPWP : .................................................................................... (2)
Kuasa dari Wajib Pajak : .................................................................................... (3)
dengan ini menunjuk :
Nama : .................................................................................... (4)
Jabatan : .................................................................................... (5)
NPWP : .................................................................................... (6)
untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan berupa .................. (7) yang
diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa
......................... (8).
Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
............, .................... (9)
............................... (10)
catatan :
Dalam hal Surat Penunjukan oleh seorang kuasa Wajib Pajak, fotokopi Surat Kuasa Khusus harus
dilampirkan dalam Surat Penunjukan.

13. 13
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENUNJUKAN
No KETERANGAN CARA PENGISIAN
1. Nama Diisi dengan nama penerima kuasa yang menandatangani Surat Penunjukan
2. NPWP Diisi dengan NPWP Penerima kuasa
3. Kuasa dari Wajib Pajak Diisi dengan nama Wajib Pajak pemberi kuasa
4. Nama Diisi dengan nama orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa
5. Jabatan Diisi dengan jabatan orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa
6. NPWP Diisi dengan NPWP orang yang ditunjuk oleh Penerima Kuasa, dalam hal
orang yang ditunjuk memiliki NPWP
7. Dokukmen perpajakan Diisi dengan nama dan jenis dokumen perpajakan yang diserahkan atau
diterima
8. Hak dan/atau Kewajiban Diisi dengan jenis pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban yang
dikuasakan kepada penerima kuasa
9. Tempat dan Tanggal Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Penunjukan
10. Nama Diisi dengan nama dan tandatangan penerima kuasa
2. IzinPraktekKonsultanPajak
(1) Untuk melakukan praktek sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak yang telah
memenuhi persyaratan,wajibmempunyai Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
(2) Izin Praktek Konsultan Pajak berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Izin Praktek Konsultan Pajak kepada pensiunan
pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
(4) PenerbitanIzinPraktekKonsultanPajak kepadapensiunanDirekturJenderal Pajak, diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
(5) IzinPraktekKonsultanPajak dicabutolehDirekturJenderal Pajakdalamhal yang bersangkutan
:
a. mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;
b. meninggal dunia;
c. telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
d. dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c; atau
e. tidak mendaftarkan diri sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau
mengundurkan diri dari keanggotaan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
Untuk mendapatkan Izin Praktek Konsultan Pajak, setiap Konsultan Pajak harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan.
Surat Permohonan harus dilampiri dengan :

14. 14
a. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan dengan mengisi formulir
Daftar Riwayat Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-1 Keputusan Menteri
Keuangan;
b. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
c. Foto copy Sertifikat Konsultan Pajak yang terakhir dan telah dilegalisir;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
e. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 2x3 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar;
f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;
g. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar;
h. Surat Pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan/jabatan pada instansi/Lembaga
PemerintahatauBadan Usaha MilikNegara/Daerahdenganmengisi formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran II-2 Keputusan Menteri Keuangan;
i. Surat keterangantelahmemenuhikewajibanperpajakandenganbaikyangditerbitkanoleh
KepalaKantorPelayananPajaktempatpemohonterdaftar sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran II-3 Keputusan Menteri Keuangan;
j. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dengan
mengisi formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-4 Keputusan Menteri
Keuangan.
Tanggal diterimanya permohonan adalah tanggal diterimanya surat permohonan yang telah
dilengkapi dengan Lampiran-lampiran.

15. 15
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 485/KMK.03/2003 TENTANG
KONSULTAN PAJAK INDONESIA
Nomor :
Perihal : Permohonan Izin Praktek Konsultan Pajak
Yth. Direktur Jenderal Pajak
Di Jakarta
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : ...............................................
2. Tempat/tanggal lahir : ...............................................
3. Warga Negara : ...............................................
4. Pendidikan terakhir : ...............................................
5. No. Kartu Tanda Penduduk : ...............................................
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : ...............................................
7. Alamat dan No. Telp. Rumah : ...............................................
...............................................
8. Nama Kantor : ...............................................
9. Alamat dan No. Telp. Kantor : ...............................................
...............................................
10. Nomor Surat Izin Praktek
(bagi yang meningkatkan)
: ...............................................
Dengan ini mengajukan permohonan Izin Praktek untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai
Konsultan Pajak.
Untuk melengkapi permohonan di atas, bersama ini saya lampirkan :
1. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
3. Fotokopi Piagam atau Sertifikat Konsultan Pajak yang terakhir dan telah dilegalisir;
4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
5. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 2x3 cm
sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;
7. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisir;
8. Surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan/jabatan pada Instansi/Lembaga
Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
9. Surat Keterangan telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana pemohon terdaftar;
10. Surat pernyataan kesanggupan akan menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
dan tunduk kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Ikatan
Konsultan Pajak Indonesia dan mendapat rekomendasi dari IKPI.
...............................................
Pemohon
(...............................................)

16. 16
LAMPIRAN II-1
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
485/KMK.03/2003 TENTANG KONSULTAN
PAJAK INDONESIA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : ...............................................
Tempat/tanggal lahir : ...............................................
Tempat tinggal : ...............................................
Pendidikan
(cantumkan tahun
lulus)
:1. ...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................
4. ...............................................
5. ...............................................
6. ...............................................
Pendidikan Konsultan
Pajak
: ...............................................
Pengalaman Kerja : ...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
Riwayat Hidup ini kami buat dengan sebenarnya dan akan kami pertanggungjawabkan
bilamana diperlukan.
......................................, 20.........
(...............................................)

17. 17
LAMPIRAN II-2
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 485/KMK.03/2003 TENTANG
KONSULTAN PAJAK INDONESIA
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : ...............................................
Pekerjaan : ...............................................
Alamat kantor : ...............................................
No. Telepon kantor : ...............................................
Alamat Rumah : ...............................................
No. Telepon Rumah : ...............................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak terikat dengan pekerjaan/jabatan pada
Pemerintah/Lembaga Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan pemberian Izin Praktek Konsultan Pajak.
......................................, 20.........
METERAI
Rp.6000
(...............................................)

18. 18
LAMPIRAN II-3
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 485/KMK.03/2003 TENTANG
KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...............
SURAT KETERANGAN
NO.
Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......................................
menerangkan bahwa :
Nama : ...............................................
NPWP : ...............................................
Alamat dan No. Telp.
Rumah
: ...............................................
...............................................
...............................................
Nama Kantor : ...............................................
Alamat dan No. Telp.
Kantor
: ...............................................
...............................................
...............................................
Nomor Izin Praktek : ...............................................
Telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang
berlaku.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.
......................................, 20.........
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
...............................................
...............................................
NIP

19. 19
LAMPIRAN II-3
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 485/KMK.03/2003 TENTANG
KONSULTAN PAJAK INDONESIA
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : ...............................................
Pekerjaan : ...............................................
Alamat kantor : ...............................................
No. Telepon kantor : ...............................................
Alamat Rumah : ...............................................
No. Telepon Rumah : ...............................................
dengan ini menyatakan bahwa :
1. Saya bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
2. Saya akan tunduk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik yang
dibuat oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
Demikian saya buat pernyataan ini dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan, untuk
dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian Izin Praktek Konsultan Pajak.
Telah mendapat rekomendasi :
Ketua IKPI ...........................
(...............................................)
......................................, 20.........
METERAI
Rp.6000
(...............................................)

20. 20
LAMPIRAN III-1
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 485/KMK.03/2003
TENTANG KONSULTAN PAJAK
INDONESIA
Contoh Surat Kuasa Wajib Pajak Orang Pribadi :
SURAT KUASA
Nomor : ..................... tanggal ................
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama lengkap : ...............................................
Alamat : ...............................................
Nomor KTP : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Nama Perusahaan : ...............................................
Alamat Perusahaan : 1. Pusat : ....................
2. Cabang : ....................
NPWP : ...............................................
Dengan ini memberikan kuasa kepada Konsultan Pajak :
Nama lengkap : ...............................................
Alamat : ...............................................
NPWP : ...............................................
Nomor Izin Praktek : ...............................................
Nomor Tanda Pengenal : ...............................................
untuk memberikan jasa Konsultan Pajak, berupa
...........................................................................
berkenaan dengan jenis pajak ................ tahun/masa pajak .......................
Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang Menerima Kuasa
(...............................................)
...............................................
Yang Membuat Surat Kuasa
METERAI
Rp.6000
(...............................................)
...............................................

21. 21
LAMPIRAN III-2
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 485/KMK.03/2003
TENTANG KONSULTAN PAJAK
INDONESIA
Contoh Surat Kuasa Wajib Pajak Badan :
SURAT KUASA
Nomor : .....................
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama lengkap : ...............................................
Alamat : ...............................................
Nomor KTP : ...............................................
Merek Perusahaan : ...............................................
Alamat Perusahaan : 1. Pusat : ....................
2. Cabang : ....................
NPWP : ...............................................
Dengan ini memberikan kuasa kepada Konsultan Pajak :
Nama lengkap : ...............................................
Alamat : ...............................................
NPWP : ...............................................
Nomor Izin Praktek : ...............................................
Nomor Tanda Pengenal : ...............................................
untuk memberikan jasa Konsultan Pajak, berupa
............................................................................. berkenaan dengan jenis pajak
................ tahun/masa pajak .......................
Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang Menerima Kuasa
(...............................................)
...............................................
......................., tanggal ...................
Yang Membuat Surat Kuasa
METERAI
Rp.6000
(...............................................)
...............................................

22. 22
LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 485/KMK.03/2003
TENTANG KONSULTAN PAJAK
INDONESIA
LAPORAN TAHUNAN KONSULTAN PAJAK TAHUN ....................
Nama Konsultan :
Nomor Surat Izin
Praktek
:
Sertifikat :
Nomor Pokok Wajib
Pajak
:
Nama Kantor :
Alamat Kantor :
Terdaftar Pada KPP :
A. PAJAK-PAJAK PRIBADI (TAHUN TERAKHIR)
1. SPT Tahunan tahun ......... telah dimasukkan pada tanggal
2. Total Pajak Penghasilan terutang/dibayar
3. Jumlah PPN yang telah disetor
B. DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MENJADI LANGGANAN
No. Nama Wajib Pajak Alamat NPWP/PKP Jenis
Usaha
Jenis
Urusan
Keterangan
.............................................
Tanda tangan
.............................................
(Nama Konsultan)
3. UjianSertifikasi KonsultanPajak
(1) IkatanKonsultanPajakIndonesiadiberi kewenanganuntukmenyelenggarakan Ujian Sertifikasi
Konsultan Pajak.
(2) Dalam penyelengaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.
(3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak
ditanggung oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
(4) IkatanKonsultanPajakIndonesiadapatmemungutbiayaUjianSertifikasiKonsultanPajakdari
pesertaujian.
(5) Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :
a. PenetapanbiayaUjian;
b. Penyeleksiannaskahsoal ujian;
c. Pelaksanaanujian;dan
d. Penentuankelulusanpesertaujian.

23. 23
(6) Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
UjianSertifikasi KonsultanPajak
(1) Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(2) UjianSertifikasi KonsultanPajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Sertifikat A, B
dan C.
(3) Untuk dapatmengikuti Ujian SertifikasiKonsultanPajaksebagaimanadimaksud dalam ayat (2),
calon peserta ujian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. SertifikatA :
1) Warga Negara Indonesia;
2) Telahmemiliki serendah-rendahnyaijazahStarta Satu (S-1) atau setingkat dengan itu dari
Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi.
b. Sertifikat B :
1) Warga Negara Indonesia;
2) Telahmemiliki SertifikatKonsultan Pajak Tingkat A atau Piagam Penghargaan yang setara
yang diberikankepadaPensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau memiliki ijazah
Strata Satu (S-1) dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang
Terakreditasi.
c. SertifikatC:
1) Warga Negara Indonesia;
2) Telahmemiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B atau Piagam Penghargaan yang setara
yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
(4) Mata Ujian dari setiap tingkat Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ditentukan oleh Ikatan
Konsultan Pajak Indonesia.
(5) UjianSertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan dengan menggunakan sistem kredit dengan
batas waktu mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) tingkatan Sertifikat.
Penilaian hasil ujian untuk setiap mata ujian dilakukan berdasarkan skala 1 (satu) sampai dengan
100 (seratus).
PesertaUjianSertifikasi KonsultanPajakdinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah
60 (enam puluh) untuk setiap mata ujian.

24. 24
MINGGU KE 4
HAK DAN KEWAJIBAN
Hak Konsultan Pajak :
a. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat A berhak
memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang
berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan
Indonesia.
b. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat B berhak
memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajaknnya, kecuali kepada Wajib Pajak
Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan yang berdomisili di negara yang mempunyai
persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
c. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat C berhak
memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kewajiban Konsultan Pajak :
a. Konsultan Pajak wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
b. Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
c. Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak,
setiap Konsultan Pajak Wajib :
i. memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan
ii. memiliki surat kuasa dari Wajib Pajak, dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran III-1 dan III-2 Keputusan Menteri Keuangan ini.
d. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan
kepentingan negara.
e. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud
dalamPasal 3 ayat (1) wajibmengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan
atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
f. Konsultan Pajak wajib mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
g. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan
mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dengan menggunakan
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dan
melampirkan foto copy Sertifikat penataran/pendidikan penyegaran perpajakan sesuai
dengan huruf d.
h. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya.
i. KonsultanPajakdapatmengajukan permohonan penundaan penyampaian Laporan Tahunan
secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

25. 25
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
KODE ETIK
Bab I
PENDAHULUAN
Pasal 1
1. Kode Etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan
bertindak bagi setiap anggota IKPI;
2. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang
pada Kode Etik IKPI;
3. Kode Etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau
dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI.
Bab II
KEPRIBADIAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
Pasal 2

26. 26
Konsultan Pajak Indonesia wajib:
1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat
dan kehormatan profesi Konsultan Pajak;
3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen;
4. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.
Pasal 3
Konsultan Pajak Indonesia dilarang:
1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri,
kecuali dibidang riset, pengkajian dan pendidikan;
2. Meminjamkan ijin praktek untuk digunakan oleh pihak lain;
3. Menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan
untuk bertindak, memberikan nasehat dan menangani urusan perpajakan.
Bab III
HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEPROFESI
Pasal 4
Konsultan Pajak Indonesia wajib menjaga hubungan dengan teman seprofesi, dilandasi sikap
saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
Pasal 5
Konsultan Pajak Indonesia dilarang :
1. Menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan tersebut
merupakan pelanggan Konsultan Pajak lain;
2. Membujuk karyawan dari Konsultan Pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya;
3. Menerima pelanggan pindahan dari Konsultan Pajak lain tanpa memberitahukan kepada
Konsultan Pajak lain tersebut, dan harus secara jelas dan meyakinkan secara legal bahwa
pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari Konsultan Pajak lain tersebut.
Pasal 6

27. 27
1. Apabila terjadi sengketa sesama anggota IKPI, maka sengketa tersebut diselesaikan oleh
Pengurus Cabang;
2. Apabila penyelesaian sengketa pada ayat (1) tidak diperoleh, sengketa tersebut diajukan
kepada Pengurus Pusat;
3. Apabila penyelesaian sengketa pada ayat (2) belum juga diperoleh, sengketa tersebut
diajukan kepada Dewan Kehormatan.
Bab IV
HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK
Pasal 7
Konsultan Pajak Indonesia wajib:
1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan:
a. Dengan memelihara kepercayaan masyarakat;
b. Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa;
c. Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur,
tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip;
d.Mampu melihatmana yang benar, adil dan mengikuti prinsip obyektivitas dan kehatihatian.
2. Bersikap profesional:
a. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan;
b. Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan
masyarakat dan pemerintah;
c. Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban
mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan.
3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak:
a. Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama
menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut
tanpa persetujuan, kecuali ada hak atau kewajiban legal profesional yang legal atau
hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya;

28. 28
b. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun
pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasihat dan bantuannya
tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan.
Pasal 8
Konsultan Pajak Indonesia dilarang:
1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai
pekerjaan yang sedang dilakukan;
2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan
instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan;
3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah atau
memilih Konsultan Pajak lain;
4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau
patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan;
5. Menerima permintaan Wajib Pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.
Bab V
PUBLIKASI
Pasal 9
Konsultan Pajak Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan penggunaan papan nama
kantor konsultan pajak sebagai berikut:
1. Nama kantor konsultan pajak yang dicantumkan pada papan nama adalah sesuai dengan
nama yang tercantum dalam ijin praktek dari Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Pajak;
2. Pada papan nama harus dicantumkan nomor ijin praktek Konsultan Pajak;
3. Apabila Konsultan Pajak berbentuk persekutuan, Nomor ijin praktek yang harus
dicantumkan pada papan nama adalah nomor ijin praktek salah seorang dari anggota
persekutuan;
4. Ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan.

29. 29
Pasal 10
Konsultan Pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan pelanggan.
Bab VI
PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 11
1. Setiap anggota IKPI wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik;
2. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
Bab VII
DEWAN KEHORMATAN
Pasal 12
1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan memberikan sanksi atas pelanggaran Kode
Etik;
2. Dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan, Dewan Kehormatan
membentuk Majelis Kehormatan yang terdiri dari :
a. Ketua Dewan Kehormatan sebagai Ketua;
b. Sekretaris Dewan Kehormatan sebagai Sekretaris;
c. Ketua atau Sekretaris Dewan Pembina sebagai Anggota;
d. Ketua atau Sekretaris IKPI Cabang ditempat anggota tersebut terdaftar sebagai
Anggota;
e. Pihak lain yang mempunyai keahlian, pengetahuan dan integritas yang tidak diragukan
sebagai Anggota.
3. Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan tentang pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan oleh anggota IKPI berdasarkan pengaduan tertulis dari masyarakat dari anggota
IKPI atau dari keadaan yang diketahui sendiri oleh Dewan Kehormatan;
4. Pengaduan harus disampaikan dengan alasan yang jelas disertai bukti yang cukup;
5. Pengenaan sanksi kepada anggota IKPI dilakukan oleh Pengurus Pusat berdasarkan saran
dari Dewan Kehormatan melalui IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar;

30. 30
6. Dewan Kehormatan wajib memberitahukan hasil kerjanya kepada Pengurus Pusat
sekurang-kurangnya setahun sekali dan melaporkan kepada Kongres.
Pasal 13
1. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik berupa :
a. Teguran tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian tetap.
2. Sebelum sanksi yang tersebut pada ayat (1) di atas diberikan, anggota IKPI yang
bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis Kehormatan dan
anggota tersebut dapat disertai oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota IKPI
lainnya sebagai pendamping;
3. Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku
setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di depan Kongres;
4. Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat.
Bab VIII
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
Pasal 14
1. Keputusan Dewan Kehormatan mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat
sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak pada
hari, tanggal dan waktu yang telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang
bersangkutan;
2. Pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat;
3. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan,
salinan Keputusan Dewan Kehormatan disampaikan kepada:
a. Anggota yang bersangkutan melalui IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar;
b. Pengurus IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar;
c. Pengurus Pusat IKPI;

31. 31
d. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam
hal yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau
pemberhentian tetap.
Bab IX
PENUTUP
Pasal 15
1. Perkara pelanggaran Kode Etik yang belum diperiksa dan belum diputus sebelum Kode Etik
ini berlaku, akan diproses dan diputus berdasarkan Kode Etik yang berlaku pada saat
pelanggaran terjadi;
2. Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 28 Juli 2009
Ketua Komisi Kode Etik, Sekretaris,
(Abdul Rauf) (Maria Grace Woworuntu)

32. 32
MINGGU KE 5
SANKSI TERHADAP KONSULTAN PAJAK
Sanksi dari DirektoratJenderal Pajak
(1) DirekturJenderal Pajakmengenakansanksi terhadapKonsultanPajakyangmelakukantindakan
:
a. tidak tertib melaksanakan kewajiban perpajakan;
b. tidak mematuhi peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
c. melanggarAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan atau Kode Etik Ikatan Konsultan
Pajak Indonesia;
d. tidak menyampaikan Laporan Tahunan ;
e. menyampaikan Laporan tahunan Nihil selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
f. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara; atau
g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.
(2) Pengenaansanksi terhadapKonsultanPajak yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mempertimbangkan usulan dari Ikatan Konsultan
Pajak Indonesia.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a. Tegurantertulis;
b. PembekuansementaraIzinPraktekKonsultanPajak;
c. PencabutanIzinPraktek KonsultanPajak.
(4) Sanksi yang dikenakan kepada Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diberitahukansecaratertuliskepadayang bersangkutan dan tindasannya disampaikan kepada
Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak, dan pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
Pengenaan sanksi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan
Teguran Tertulis dalam hal Konsultan Pajak melakukan tindakan
 tidaktertibmelaksanakankewajibanperpajakan;
 tidakmematuhi peraturantatatertibyangditetapkanolehDirektoratJenderal
Pajak;
 melanggarAnggaranDasar/AnggaranRumahTangga dan atau Kode EtikIkatan
KonsultanPajakIndonesia;
 tidakmenyampaikanLaporanTahunansebagaimanadimaksuddalamPasal 10
huruf g;
 menyampaikanLaporantahunanNihil selama3(tiga) tahunberturut-turut;
 melakukantindakanyangmerugikankepentingannegara;atau
 dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan
Pembekuan Sementara Izin Praktek Konsultan Pajak, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan

33. 33
Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan.
c. DirekturJenderal PajakmenetapkanPencabutanIzinPraktek Konsultan Pajak dalam hal :
1. Konsultan Pajak tetap tidak mengindahkan teguran tertulis dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak ditetapkan Pembekuan Sementara Izin Praktek Konsultan Pajak;
2. Konsultan Pajak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara; atau
dipidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hokum yang tetap.
(5) KonsultanPajakdapatmengajukan sanggahansecaratertuliskepadaDirekturJenderal
Pajakatas sanksi yangdikenakankepadanyadalamjangkawaktu30 (tigapuluh) hari
sejakditerimanyaSuratKeputusanPengenaanSanksi.
(6) Dalamjangka waktu3 (tiga) bulansejaksanggahanditerima,DirekturJenderal Pajak
harus mengambil keputusanatassanggahansebagaimanadimaksuddalamayat(1).

34. 34
MINGGU KE 6
UASA HUKUM DAN SURAT KUASA KHUSUS
1. KuasaHukum di PengadilanPajak
 KetuaadalahKetuaPengadilanPajak.
 Keputusan KetuaPengadilanPajakadalahsuatupenetapantertulisyangditetapkanoleh
KetuaPengadilanPajakmengenaipemberianizinmenjadi KuasaHukumpadaPengadilan
Pajakberdasarkanperaturanperundang-undangandibidangperpajakan.
 KuasaHukum adalahorang perseoranganyangtelahmendapatizinmenjadiKuasaHukum
dari KetuadanmemperolehSuratKuasaKhususdari pihak-pihakyangbersengketauntuk
dapat mendampingidan/ataumewakili pihak-pihakyangbersengketadalamberperkara
pada PengadilanPajak.
 Pengadilan Pajakadalahbadanperadilanyangmelaksanakankekuasaankehakimanbagi
WajibPajakatau penanggungpajakyangmencari keadilanterhadapsengketapajak.
 Undang-UndangPengadilanPajakadalahUndang-undangNomor14TAHUN 2002 tentang
PengadilanPajak.
2. Syarat Menjadi KuasaHukum Pada PengadilanPajak
a. merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
b. memilikiasli SuratKuasaKhususdari pihakyangbersengketauntukmendampingi atau yang
mewakilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan
Pajak dalam berperkara pada Pengadilan Pajak;
c. mempunyai pengetahuanyangluasdankeahliantentangperaturanperundang-undangandi
bidang perpajakan;
d. memilikiijazahSarjanaatauDiplomaIV dari perguruantinggi yangterakreditasiolehinstansi
yang berwenang;
e. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwenang.
g. dalamhal orangperseoranganyangakanmenjadi KuasaHukumsebagaimanadimaksud
pada ayat (1) adalah mantanHakimPengadilanPajak,yangbersangkutanharustelah
melewati jangkawaktu2(dua) tahunsetelahberhenti/pensiunsebagaiHakimPengadilan
Pajak.
3. ProsedurPermohonanSuratKeputusanMenjadi KuasaHukum
Prosedur permohonan menjadi kuasa hukum harus dilampiri :
a. Daftar riwayathidup dengan mengisi Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 61/PMK.01/2012;

35. 35
b. Fotokopi KartuTanda Penduduk(KTP) WargaNegaraIndonesia (WNI) yang telah dilegalisir
oleh instansi yang berwenang;
c. Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh
instansi yang berwenang yang telah dilegalisir;
d. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-
undangan perpajakan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisir oleh instansi yang
berwenang;
f. Asli SuratKeteranganCatatanKepolisian(SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI);
g. Pas photo terakhir pemohon berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
h. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan dengan cara sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai format
surat pernyataansebagaimanatercantumdalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

36. 36
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 61/PMK.01/2012
TENTANG : PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
FORMULIR
PERMOHONAN BARU
Kepada:
Yth. KetuaPengadilanPajak
Di Jakarta
Perihal :PERMOHONAN IZIN MENJADIKUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
Denganhormat,
Saya yangbertandatangan di bawahini:
Nama : ................................................(1)..................................................
Tempat/ tanggal lahir : ................................................(2)..................................................
PendidikanTerakhir : ................................................(3)..................................................
AlamatRumah : ................................................(4)..................................................
NomorTelepon/HP : ................................................(5)..................................................
No.Kartu Tanda Penduduk:................................................(6)..................................................
NomorPokokWajibPajak(NPWP) :
…….................................................(7)..................................................
Dengan ini mengajukan permohonan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.
Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai
berikut:
1. Daftar Riwayat Hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. Fotokopi KartuTanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang
berwenang;
3. Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
4. Fotokopi ijazahSarjanaatauDiplomaIV dari perguruantinggi yangterakreditasidan
telah dilegalisir oleh
instansi yangberwenang;
5. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan
perundang-undangan di
bidangperpajakan,yangtelahdilegalisirolehinstansi berwenang,diantaranya:
a. Fotokopi ijazah/sertifikat brevet pajak atau keahlian di bidang
Kepabeanan/Cukai dari instansi/lembaga yang terakreditasi;

37. 37
b. Fotokopi ijazah Sarjana di Bidang Administrasi Fiskal atau Diploma III (tiga)
Pajak/KepabeanandanCukai dari PerguruanTinggi yangterakreditasi dalam
menyelenggarakan pendidikan; atau
c. Fotokopi suratIzinKonsultanPajakyangmasihberlakuuntukyangerprofesi
sebagai Konsultan Pajak.
6. Pas photo terakhir pemohon berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI); dan
8. Asli Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan
perpajakandengancara sebaik-baiknyadansebenar-benarnya.
Demikiandisampaikanagarmaklum.
..............(8).............,............(9).........
Pemohon
(10)
(................(11)..................)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIRPERMOHONAN
Nomor (1) : Diisi nama orang perserorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perserorangan yang
mengajukan permohonan
Nomor (3) : Diisi pendidikan terakhir orang perserorangan yang mengajukan
permohonan
Nomor (4) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan
permohonan
Nomor (5) : Diisi nomor telepon orang perseorangan yang mengajukan
permohonan
Nomor (6) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang
mengajukan permohonan
Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan yang
mengajukan permohonan
Nomor (8) : Diisi nama kota tempat formulir permohonan dibuat
'Nomor (9) : Diisi tanggal formulir permohonan dibuat
Nomor (10) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan
permohonan
Nomor (11) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan

38. 38
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 61/PMK.01/2012
TENTANG : PERSYARATAN UNTUK
MENJADI KUASA HUKUM PADA
PENGADILAN PAJAK
FORMULIR
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : ...........................................(1).............................................
Tempat/tanggal lahir : ...........................................(2).............................................
AlamatRumah : ...........................................(3).............................................
NomorKartu Tanda PendudukWNI : .................................(4).............................................
PendidikanFormal : 1. .......................................(5)..............................................
(CantumkanTahunLulus 2. .........................................................................................
dan NamaPendidikannya) 3. .........................................................................................
4. .........................................................................................
5. .........................................................................................
6. .........................................................................................
NomorIzinKonsultanPajak : ...........................................(6).............................................
............................................................................................
PendidikanBrevet/PPJK : ...........................................(7).............................................
(CantumkanjenisBrevet/ ............................................................................................
Sertifikat,nomor,bulandantahun,............................................................................................
sertaLembaga yangmenerbitkan ............................................................................................
brevet/sertifikat ............................................................................................
Pekerjaan : ...........................................(8).............................................
............................................................................................
PengalamanKerja : ...........................................(9).............................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
DemikianDaftarRiwayatHidupini dibuatdengansebenar-benarnyadanakansaya
pertanggungjawabkan
sebagaimanamestinya.
............(10)..........................,........................(11)..............
(12)
(.........................................(13)........................................)

39. 39
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nomor (1) : Diisi nama orang perserorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perserorangan yang
mengajukan permohonan
Nomor (3) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan
permohonan
Nomor (4) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang
mengajukan permohonan
Nomor (5) : Diisi riwayat pendidikan formal orang perseorangan yang
mengajukan permohonan dengan
menyebutkan tahun lulus dan nama pendidikannya
Nomor (6) : Diisi nomor izin konsultan pajak
Nomor (7) : Diisi jenisBrevet/Sertifikat,nomorsertifikat, bulan dan tahun terbit
sertifikat, serta lembaga yang menerbitkan brevet/ sertifikat
Nomor (8) : Diisi pekerjaan terakhir orang perseorangan yang mengajukan
permohonan
Nomor (9) : Diisi riwayat pengalaman kerja orang perseorangan yang
mengajukan permohonan
Nomor (10) : Diisi nama kota tempat formulir Daftar Riwayat Hidup dibuat
Nomor (11) : Diisi tanggal Daftar Riwayat Hidup dibuat
Nomor (12) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan
permohonan
Nomor (13) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan

40. 40
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 61/PMK.01/2012
TENTANG : PERSYARATAN UNTUK
MENJADI KUASA HUKUM
PADA PENGADILAN PAJAK
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dengan
ini menyatakan untuk berkomitmen bahwa saya:
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi dan Kolusi;
2. Dalam menjalankan tugas sebagai Kuasa Hukum, berjanji akan melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara sebaik-baiknya dan
sebenar-benarnya;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam komitmen Kuasa
Hukum ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
DemikianpernyataankomitmenKuasaHukumini dibuatdengansebenar-benarnyadanakan
saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
...............(1)..................,....................(2)...........................
(3) Meterai
Rp6.000,-
(..........................................(4).........................................)

41. 41
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 61/PMK.01/2012
TENTANG : PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KUASA HUKUM PADA
PENGADILAN PAJAK
FORMULIR
PERMOHONAN PERPANJANGAN
Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Di Jakarta
Perihal :PERMOHONAN PERPANJANGANIZINMENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ................................................(1)..................................................
Tempat / tanggal lahir : ................................................(2)..................................................
Pendidikan Terakhir : ................................................(3)..................................................
Alamat Rumah : ................................................(4)..................................................
Nomor Telepon/HP : ................................................(5)..................................................
No. Kartu Tanda Penduduk : ................................................(6)..................................................
NomorPokokWajibPajak(NPWP) :................................................(7)..................................................

42. 42
Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan
Pajak. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai
berikut:
1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Fotokopi KeputusanKetuaPengadilanPajaktentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang terakhir;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang
berwenang;
5. Fotocopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
6. Pas photo terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Asli SuratKeteranganCatatanKepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI).
Demikian disampaikan agar maklum.
..............(8).............,............(9).........
Pemohon
(10)
(................(11)..................)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN
Nomor (1) : Diisi nama orang perserorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
Nomor (2) : Diisi tempatdantanggal lahirorangperseroranganyangmengajukanpermohonan
perpanjangan
Nomor (3) : Diisi pendidikan terakhir orang perserorangan yang mengajukan permohonan
perpanjangan
Nomor (4) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan permohonan
perpanjangan
Nomor (5) : Diisi nomor telepon orang perseorangan yang mengajukan permohonan
perpanjangan

43. 43
Nomor (6) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang mengajukan
permohonan perpanjangan
Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan yang mengajukan
permohonan perpanjangan
Nomor (8) : Diisi nama kota tempat formulir permohonan perpanjangan dibuat
Nomor (9) : Diisi tanggal formulir permohonan perpanjangan dibuat
Nomor (10) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan
perpanjangan
Nomor (11) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
4. Tanda Bukti PengetahuanYangLuas danKeahlian
a. Fotokopi ijazah/sertifikatbrevetpajakataukeahliandi bidangkepabeanan/cukai dari
instansi/lembagayangterakreditasi dantelahdilegalisir;
b. Fotokopi ijazahSarjanadi BidangAdministrasi FiskalatauDiplomaIIIPajak/Kepabeanandan
Cukai dari perguruantinggi yangterakreditasi dalammenyelenggarakanpendidikandan
telahdilegalisir;atau
c. Fotokopi SuratIzinKonsultanPajakyangmasihberlakudantelahdilegalisirbagi pemohon
yang berprofesisebagai KonsultanPajak.
5. Masa BerlakuIzinKuasaHukum
a) Terhadap permohonan yang telah dilakukan penelitian oleh Sekretaris Pengadilan Pajak,
disampaikan kepada Ketua untuk diberikan keputusan.
b) Dalam hal permohonan disetujui, Ketua menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak
mengenai izin kuasa hukum dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap.
c) Dalamhal permohonantidakdisetujui,Ketuamenyampaikanpemberitahuan secara tertulis
kepada pemohon mengenai penolakan permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
d) KeputusanKetuaPengadilanPajakberlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tersebut.
e) Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai izin kuasa hukum berlaku untuk semua
persidangan pada Pengadilan Pajak.

44. 44
MINGGU KE 7
STUDI KASUS DAN PRESENTASI
Kasus1
Di kalangan para praktisi konsultan pajak, sudah bukan rahasia lagi bahwa mereka secara terang –
terangan atau sembunyi - sembunyi berusaha untuk saling menarik para klien. Anda diminta
mencermati permasalahan ini dan memberikan opini secara objektif dan rasional tentang
bagaimanapersoalanini sebaiknyadiselesaikanberdasarkandari ketentuan yang sudah ada dalam
kode etik IKPI.
Kasus 2
Bagaimana dan dengan cara – cara apa saja anda sebagai seorang konsultan pajak professional
dalammelakukantugasandadi lapanganberusahauntukmengimbangi kepentinganNegara ( DJP) ,
klien dan teman seprofesi anda sendiri yang dalam berbagai kepentingan, mereka sering kali
berseberangansatusama lainnya. Cara – cara yang anda usahakan itu pada intinya harus dilandasi
pada ketentuan – ketentuan yang sudah digariskan dalam kode etik profesi IKPI yang berlaku.

45. 45
Daftar Pustaka
• Undang Undang No.14 Tahun2002 Tentang Pengadilanpajak.
• PeraturanMenteri Keuangan.
• Kode EtikKonsultanPajak.