Dokumen tersebut membahas tentang kode etik konsultan pajak di Indonesia yang mencakup pedoman perilaku konsultan pajak, persyaratan menjadi konsultan pajak, larangan-larangan, sanksi, dan kewajiban konsultan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

1. Kode Etik Konsultan Pajak Alex Murtin

2. Dasar Hukum Undang‑Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Permenkeu No. 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia; Permenkeu NO. 97/PMK.03/2005 Kuasa Konsultan Pajak PERMENKEU NO. 98/PMK.03/2005 tentang Konsultan Pajak Indonesia Kode Etik Konsultan Pajak IKPI

3. Kode Etik IKPI Kaidah Moral yang harus ditaati oleh setiap konsultan pajak

4. Kode Etik IKPI Pedoman sikap, perilaku, kepribadian dan perbutan yang wajib ditaati

5. Kode Etik IKPI Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 Menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan peraturan perpajakan, inregritas, martabat dan kehormatan profesi Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen Menjadi Wajib Pajak yang baik Menjaga kerahasian dalam menjalankan profesi Kepribadian Konsultan Pajak

6. Kode Etik IKPI Terikat dengan pekerjaan sebagai PNS, baik tingkat pusat/daerah, kecuali mereka yang bekerja dibidang riset, pengkajian dan pendidikan Meminjamkan izin kerja kepada pihak lain Memberikan izin kepada pegawainya yang tidak menguasai teknis perpajakan untuk bertindak atas nama Konsultan Pajak, memberikan nasehat, dan menangani urusan perpajakan klien Konsultan Pajak Tidak Diperkenankan

7. Kode Etik IKPI Menarik klien yang diurus oleh Konsultan Pajak yang lain Membujuk karyawan dari Konsultan Pajak yang lain untuk pindah menjadi karyawannya Menerima klien pindahan dari Konsultan Pajak lain kecuali memberitahu kepada Konsultan Pajak lain tersebut Hubungan Dengan Teman Seprofesi Konsultan Pajak Tidak diperkenankan

8. Kode Etik IKPI Menjaga sifat profesional dan kerahasiaan klien Menolak permintaan klien yang tidak bersedia mematuhi Undang-Undang Perpajakan atau ingin menyelundupkan pajaknya Hubungan Dengan Klien

9. Kode Etik IKPI Memberikan petunjuk yang dapat menyesatkan kliennya Memeberikan jaminan kepada kliennya bahwa pekerjaan pasti berhasil Memberikan syarat-syarat yang membatasi kebebasan kepada klien mempercayakan kepentingan perpajakan kepada Konsultan Pajak yang lain Hubungan Dengan Klien Konsultan Pajak Tidak diperkenankan

10. Kode Etik IKPI WNI Bertempat tinggal di Indonesia Berijazah S1 dari PTN atau PTS yang terakreditas Tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah, BUMN/D Berkelakuan baik Memiliki NPWP Memenuhi kewajiban perpajakn sesaui perundang-undangan perpajakan Bersedia menjadi anggota IKPI Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Persyaratan

11. Kode Etik IKPI Izin praktek berlaku di seluruh Indonesia DJP dapat menerbitkan Izin Praktek Konsultan Pajak kepada pensiunan pegawai DJP Penerbitan izin praktek diatur dengan Keputusan Direktur Jeneral Pajak Perizinan

12. Kode Etik IKPI Mengundurkan diri Meniggal dunia Telah mencapai usia 70 th Dikenakan sanksi Tidak mendaftarkan diri sebagai anggota IKPI Mengundurkan diri sebagai anggota IKPI Perizinan Dicabut

13. Kode Etik IKPI Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan FC ijazah terakhir yang dilegalisir FC sertifikat Konsultan Pajak yang terakhir dan telah dilegalisir Suarat Keterangan Catatan Polisi Pas photo terakhir berwarna 4x6 (4 lembar) dan 2x3 (3 lembar) FC KTP yang sudah dilegalisir Lampiran Permohonan

14. Kode Etik IKPI FC NPWP yang sudah dilegalisir oleh kepala KPP Surat Pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan sebagai PNS, BUMN/D Surat keterangan telah memenuhi kewajiban perpajak dengan baik yang diterbitkan oleh Kepala KPP tempat pemohon terdaftar Surat Penyataan kesediaan menjadi anggoto IKPI Lampiran Permohonan

15. Kode Etik IKPI DJP atas nama MENKEU memberikan keputusan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya permohona secara lengkap Penerbitan Surat Izin

16. Kode Etik IKPI USKP dilaksanakan oleh IKPI bekerjasama dengan PUSDIKLAT Perpajakan Ikatan Konsultan Pajak dapat memungut biaya USKP dari peserta ujian USKP dilakasanakan paling sedikit 2 x dalam setahun Ujian

17. Kode Etik IKPI Penetapan Biaya ujian Penyeleksian naskah soal ujian Pelaksanaan ujian Menetukan kelulusan peserta ujian Sekretariat DJP melakukan pembianaan dan Penawaran

18. Kode Etik IKPI SERTIFIKAT A Hak Konsultan Pajak Memberikan jasa kepada Wajib Pajak Orang Pribadi kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia

19. Kode Etik IKPI SERTIFIKAT B Hak Konsultan Pajak Memberikan jasa kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan kecuali Wajib Pajak Penanaman Modal Asing, BUT, dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia

20. Kode Etik IKPI SERTIFIKAT C Hak Konsultan Pajak Memberikan jasa kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Asing

21. Kode Etik IKPI Mematuhi peratutan perundang-undangan perpajakan Mengikuti pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1x dalam setahun Mematuhi AD/ART dan Kode Etik IKPI Membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah WP yang telah diberikan jas di bidang perpajakan kepada Direktur JP paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya Kewajiban

22. Kode Etik IKPI Teguran Tertulis Pemberherian sementara Pemberhentian Sanksi

23. Permenkeu Permenkeu No. 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia; PERMENKEU NO. 98/PMK.03/2005 tentang Konsultan Pajak Indonesia Konsultan Pajak

24. Kewajiban Konsultan Pajak Wajib mematuhi semua peraturan perundang­ undangan perpajakan. Wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang‑undangan perpajakan.

25. Kewajiban Konsultan Pajak 3. Dalam megurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpaja­kan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak wajib. memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak dan Surat Per­nyataan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III‑1 dan III‑2 Peraturan Menteri Keuangan ini.

26. Kewajiban Konsultan Pajak 4. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang beriaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan‑tindakan yang merugikan kepentingan negara. 5. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) waib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 6. Konsultan Pajak wajib mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

27. Kewajiban Konsultan Pajak 7. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini dan melampirkan fotokopi Sertifikat penataran/ pendidikan penyegaran perpajakan sebagaimana dimaksud pada huruf e. 8. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf g di sampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya. 9. Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian Laporan Tahunan, yang disampaikan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.”

28. Permenkeu Permenkeu NO. 97/PMK.03/2005 Kuasa Konsultan Pajak Kuasa Konsultan Pajak

29. Kuasa Perpajakan Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang bukan pegawainya dengan suatu surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

30. Kuasa harus memenuhi syarat menyerahkan surat kuasa khusus yang asli menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain di bidang keuangan negara.

31. Kuasa harus memenuhi syarat Kuasa dianggap menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan apabila telah memperoleh pendidikan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki : brevet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau ijazah formal pendidikan di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan status disamakan dengan negeri.

32. Kuasa harus memenuhi syarat Kuasa yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diterima sebagai kuasa Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Seorang kuasa dilarang melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak, kepada orang lain.