Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor identitas wajib pajak yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP terdiri dari 15 digit angka yang mencakup kode jenis pajak, nomor pajak, kantor pelayanan pajak, dan cabang pajak. Wajib pajak berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, hak selama pemeriksaan pajak, dan h

1. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
SEBAGAI TANDA PENGENAL DIRI/IDENTITAS
DALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DOSEN : Prof. Dr. Ir. HAPZI ALI, MM, CMA
MATA KULIAH : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DISUSUN OLEH:
YULIA RAMADIANA
500581925
UPBJJ BANJARMASIN
UNIVERSITAS TERBUKA
2016/2017

2. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia adalah negara yang selalu berpedoman kepada Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mengurusi hal-hal yang berkitan
dengan tata administrasi Negaranya, begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan
perpajakan di Indonesia yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Perpajakan dan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mana salah satu isi dari KUP
tersebut adalah mengenai Hak-Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) atau
Badan. Salah satu Hak dari Wajib Pajak OP/Badan ialah mendapatkan pelayanan pajak yang
terbaik dari Direktorat Jenderal Pajak/Aparatur Pajak, sedangkan salah satu Kewajiban dari
Wajib Pajak OP/Badan ialah Wajib Pajak harus menaati prosedur-prosedur perpajakan
dengan baik dan benar, salah satunya yaitu membuat atau mendaftarkan nomor identitasnya
atau tanda pengenalan diri dalam mengurusi sarana administrasi hal-hal yang berkaitan
dengan perpajakan atau sering kita sebut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang mengatur Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 ini dilandasi falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang
didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan
kewajiban kenegaraan.
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini pada
prinsipnya berlaku bagi Undang-Undang Pajak Materil, kecuali apabila dalam Undang -
Undang Pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata
cara perpajakannya.
Adanya sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang Pajak ini dengan
tetap menganut Self Assessment.

3. ANALISIS
1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu nomor yang diberikan pada seorang Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu NPWP juga dapat
dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan
administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib
Pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) terdiri dari 15 digit angka. Dalam deretan angka tersebut terdapat kode
yang menyatakan jenis pajak, nomor pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak, kantor
yang melayani pembayaran pajak tersebut, serta terdapat kode cabang pajak yang
dibayarkan oleh seseorang tersebut.
Kode-kode yang terdapat dalam NPWP tersebut, adalah sebagai berikut :
a) Contoh kode dalam Nomor Pokok Wajib Pajak 2 angka pertama merupakan kode
jenis pajak yang dibayarkan oleh pemilik NPWP.
b) Sedangkan pada 7 digit angka berikutnya merupakan nomor pajak tertentu yang
hanya bisa dikeluarkan oleh kantor pajak
c) Kemudian 3 digit angka berikutnya merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak contoh
521 untuk Kantor Pajak di Purwokerto (KPP)
d) Terakhir, 3 digit angka yang terakhir merupakan kode cabang
2. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak
Berikut ini adalah Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu:
1) Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak.
2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawas
administrasi perpajakan.
3) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua
yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.
4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam Surat Setoran
Pajak (SSP)

4. 5) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan
mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan. misal :
- Dokumen Import (PPUD/ PIUD)
- Dokumen Eksport (PEB)
- Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan.
Selain itu banyak manfaat Wajib Pajak memiliki NPWP sehingga diberikan fasilitas
kemudahan dalam pengurusan administrasi antara lain:
a) Pengajuan kredit bank
b) Pembuatan R/K di bank
c) Pengajuan SIUP/ TDP
d) Pembayaran pajak final (PPh Final, PPN, dan BPHTB,dll)
e) Pembuatan paspor
f) Mengikuti lelang di Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD.
g) Kemudahan pelayanan perpajakan
h) Kemudahan pengembalian pajak
i) Bebas dari pengenaan fiskal di luar negeri
Wajib Pajak memiliki hak dalam hal:
A. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak
Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil
dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau
dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak
mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
surat permohonan diterima secara lengkap.
Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan
untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan
tanpa pemeriksaan.
Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak melalui dua cara :
1. melalui Surat Pemberitahuan (SPT),
2. dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

5. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan
pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga
2% per bulan maksimum 24 bulan.
B. Hak Dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan
Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan
menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak.
Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak :
- Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
- Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
- Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
- Untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang
ditentukan. Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana
disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan
kantor.
Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib
Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai
dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling
lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan
sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
C. Hak Untuk Mengajukan Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, yang dapat mengakibatkan pajak
terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak
sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut.
Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib
Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

6. Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis
ketetapan yag dikeluarkan adalah : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat
diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakannya sanksi
administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

7. KESIMPULAN
1. Mengingat fungsinya sebagai tanda pengenal diri, maka Orang Pribadi dan Badan
yang telah memenuhi syarat sebagaiWajib Pajak wajib memiliki NPWP.
2. Wajib Pajak (WP) dapat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan
mengisi formulir permohonan pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau
melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat dengan melampirkan ketentuan yg sudah
diberikan, dan bisa juga secara online melalui internet di situs Direktorat Jenderal
Pajak dengan alamat www.pajak.go.id
3. Dalam proses pembuatan NPWP terdiri dari 4 tahap yaitu pengisian formulir
pendaftaran, penyerahan formulir pendaftaran, pengecekan formulir pendaftaran dan
yang terakhir adalah pemrosesan pembuatan NPWP yang kemudian akan dicetak lalu
diserahkan kepada Wajib Pajak. Namun dalam proses pengecekan formulir dan
pemrosesan pembuatan NPWP sering sekali ditemui kendala-kendala yang terjadi, hal
ini mengharuskan pihak bagian pelayanan harus dapat mengatasi dan menyelesaikan
permasalahan yang terjadi agar dalam proses pengecekan formulir dan pemrosesan
tidak ada hambatan dan dapat berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Serta terdapat manfaat yag dapat dirasakan oleh Wajib Pajak apabila memiliki NPWP.
4. Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara
keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-
Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak.

8. DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Fasilitas dan
Insentif Pajak Penghasilan Indonesia Edisi kedua Jakarta
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Lebih Dekat
Dengan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2013. Susunan Dalam Satu Naskah Undang Undang Perpajakan
Liberti Pandiangan, 2010, Hindari Kesalahan Pajak Edisi Revisi, Penerbit Elek Media
Komputindo