Etika komunikasi massa melibatkan tanggung jawab media untuk memberikan informasi yang akurat dan adil serta mempromosikan pertukaran gagasan secara bebas. Media harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Kebebasan pers penting tetapi harus disertai tanggung jawab.
Tema: Peranan Pers dalam Masyarakat
Mencakup:Peran Pers Dalam Masyarakat Demokrasi, Manfaat Pers dalam Masyarakat Demokrasi, Dampak penyalahgunaan kebebasan media massa/Pers, Dampak Penyalahgunaan Media massa, Bentuk Penyalahgunaan media massa, Upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan jurnalistik (mencari, memperoleh, mengolah, menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan lain-lain
Teori yang menyatakan ada hubungan antara media (budaya) dan struktur sosial masyarakat. Media adalah ceminan dari masyarakat itu sendiri. Media dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi, pemilik modal atau pemilik media dapat mengontrol konten. Media sangat berperan untuk menyebar ideologi dan memngaruhi pola pikir serta prilaku khalayak. Media memiliki ruang dan waktu. Media adalah adalah alat penghubung (mediation) antara pengalamandan realitas-realitas.Namun tidak semua pengalama atau realitas yang termediasi oleh media.
Tema: Peranan Pers dalam Masyarakat
Mencakup:Peran Pers Dalam Masyarakat Demokrasi, Manfaat Pers dalam Masyarakat Demokrasi, Dampak penyalahgunaan kebebasan media massa/Pers, Dampak Penyalahgunaan Media massa, Bentuk Penyalahgunaan media massa, Upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan jurnalistik (mencari, memperoleh, mengolah, menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan lain-lain
Teori yang menyatakan ada hubungan antara media (budaya) dan struktur sosial masyarakat. Media adalah ceminan dari masyarakat itu sendiri. Media dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi, pemilik modal atau pemilik media dapat mengontrol konten. Media sangat berperan untuk menyebar ideologi dan memngaruhi pola pikir serta prilaku khalayak. Media memiliki ruang dan waktu. Media adalah adalah alat penghubung (mediation) antara pengalamandan realitas-realitas.Namun tidak semua pengalama atau realitas yang termediasi oleh media.
Sebuah Media yang berkembang dapat mempengaruhi objek sekitarnya. Begitupun dengan berkembanganya sebuag teori media dikalangan masyarakat,maka pengaruh media ini dapat mempengaruhi masyarakat disekitarnya bahkan lewat pola pikir yang ada.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
Etika komunikasi massa
1. Etika komunikasi massa
Sobur (2001) menyebutkan etika pers (etika komunikasi massa) adalah filsafat moral yang
berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pers dan tentang penilaian pers yang baik dan pers
byang buruk atau pers yang benar dan pers yang salah. Dengan kata lain,etika pers adalah ilmu
atau studi tentang peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku pers atau apa yang
seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Etika pers
mempermasalahkan bagaimana seharusnya pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi
fungsinya dengan baik.
Lebih jauh lagi Sobur (2001)mengemukakan etika pers adalah kesadaran moral. Kesadaran
moral pers adalah pengetahuan aik dan buruk,benar dan salah , tepat dan tidak tepat ,bagi
orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Bahwa harus ada etika dlam pergaulan hidup, baik
yang tersurat maupun yang tersirat ,tidak ada orang yang memperdebatkannya. Di dalam
kehidupan pers pun dirasakan perlu adanya norma-norma etik tertentu ,sebagaimana halnya
dalam bidang profesi lain. Selain itu , tentu saja ,diperlukan adaanya jiwa pengabdian serta
persiapan teknis dan mental bagi pelaksanaan suatu profesi.
Berkenaan dengan kode etik profesi pers di Amerika serikat (AS), Rivers ,et al (2003)
mengemukakan ukuran-ukuran tentang pelaksanaan tugas media yang baik mulai dibakukan.
Pada tahun 1923 American Society of Newspaper Editors, sebuah organisasi nasional,
memberlakukan Kode Etik Jurnalisme yang mewajibkan semua surat kabar senantiasa
memperhatikan kesejahteraan umum, kejujuran ,ketulusan, ketidakberpihakan,kesopanan dan
penghormatan terhadap privasi individu. Kode etik ini bukan hal ringan karena surat kabar
sudah berusia 300 tahun ketika kode etik itu diberlakukan dan selama abad 17 dan 18 surat
kabar gigih memperjuangkan kebebasannya. Kode Etik ini msih menggunakan pemikiran
libertarian karena masih mengakui rasionalitas manusia sebagai landasan kesadarannya dan
menganggap bahwa pergulatan gagasan dan pendapat secara bebas tetap perlu
diberlansungkan. Karena tuntutan media, terjadi pergeseran dari aliran libertarian ke aliran
tanggung jawab sosial.
Rivers, et.al ,(2003) mengatakan pula tidak seperti media cetak ,media elektronik sejak awal
sudah memiliki nilai-nilai dan keyakinan tertentu yang mengakui kewajibannya untuk memikul
tanggung jawab sosial . ini merupakan jawaban bahwa media elektronik tidak hanya mengikuti
perubahan iklimintelektual, tetapi juga mengembangi ketatnya intervasi dan pengaturan
pemerintah . Kode Etik Radio Siaran 1937 dan Kode Etik Televisi 1952 sudah beberapa kali
disempurnakan , ditengah ketatnya kontrol pemerintah . Kode etik juga dikarenakan adanya
perubahan persepsi tentang manusia yang semula diagungkan sebagai makhluk bermoral.
Karena itu media elektronik juga dibebani tugas untuk mempromosikan moral publik , dan
2. cermat dalam melakukan siaran, termasuk siaran iklan . Baru beberapa waktu kemudian peran
media sebagai wahana promosi demokrasi melalui pendidikan publik diakui.
Kode perfilman pun , ungkap Rivers ,et .al (2003) yang mulai diterapkan tahun 1930 tidak
menyebutkan soal tanggung jawab, melainkan menetapkan standar perilaku minimum yang
tidak boleh dilanggar. Namun kode ini tidak terlalu diperhatikan , terutama sejak 1960an, selain
ketentuan tentang standar jenis filmuntuk setiap 1960an, selain ketentuan tentang standar
jenis filmuntuk setiap golongan usia. Kepatuhan terhadap ketentuan atau kode-kode etik itu
jelas merupakan pelanggaran terhadap teori libertarian . Faktanya perilaku media dewasa ini
memang lebih dekat dengan teori tanggung jawab sosial.
Perubahan sikap pemilik dan pengelola surat kabar di AS terhadap fungsi dan operasi media
sudah mulai mencerminkan pergeseran dalam konsepsi tentang kenyataan manusia dan
masyarakat. Namun baru tahun 1947 ,dengan munculnya laporan Komisi Kebebasan Pers ,
sikap dan konsepsi media lebih sejalan dengan teori tanggung jawab sosial.
Awalnya para pengelola media cetak maupun elektonik mengkritik konsep tanggung jawab
sosial dalamdokumen-dokumen itu. Namn munculnya konsep itu sendiri sudah mengandung
dua arti penting yakni .
1. mencerminkan keyakinan tentang kebenaran pemikiran baru.
2. kondisi masyarakat modern sudah tidak sesuai dengan pemikiran libertarian. Konsep
ini juga mengisyaratkan adanya arah baru dalam pemikiran tentang tanggung jawab
sosial mulai merasuk ke ideologi dan perilaku media massa.
Komisi menyatakan 5 syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers. Namun ironisnya
syarat –syarat itu bukan merupakan hasil pemikiran komisi , melainkan diajukan oleh para
tokoh media massa itu sendiri.
1) Media harus menyajikan pemberiataan yang benar dan kompresif dan cerdas.
Media dituntut untuk selalu akurat dan tidak boleh berbohong. Fakta harus disajikan
sebagai fakta dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai pendapat. Dalam
masyarakat sederhana , kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan
pemberitaan media dengan informasi dari sumber –sumber lain. Namun dalam
masyarakat modern, isi media harus bisa dibedakan secara jelas mana yang merupakan
peristiwa politik dan mana yang merupakan pendapat politisi.
2) Media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat,komentar dan kritik. Artinya
,media harus berfungsi sebagai penyebar gagasan,yakni menyodorkan suatu masalah
kepada khalayak untuk di bahas bersama, meskipun tidak ada aturan hukum yang
3. mewajibkan menjalankan fungsi ini. Syarat seperti ini muncul karena adanya
kekhawatiran akiba konsentrasi kepemilikan media kepada sedikit pihak . banyak pihak
mencemaskan hal ini akan mempersempit wahana ekspresi publik. Karena itu, muncul
tuntutan agar media berfungsi sebagai penyebar gagasan. Norman Isaac , mantan editor
kepala harian Time dari Louisville , menulis "fungsi yang kami janjikan adalah sebagai
penyampai informasi. Kami memang penyebar gagasan. Kebebasan pers itu ada untuk
mendukung fungsi itu, dan hanya untuk fungsi itu saja. Tokoh pers lainnya, Grove
Paterson , mendefenisikan tanggungjawab sosial pers sebagai keharusan memastikan
bahwa "surat kabar adalalh wakil masyarakat secara keseluruhan ,bukan kelompok
tertentu saja." Kegagalan untuk mewujudkan bahwa "surat kabar yang bebas bukan
sekedar tempat mencari nafkah."
Media tentu saja bisa berusaha menentang hukum yang menghalangi untuk menerima siapa
saja yang hendak menyewa kolom atau waktu siaran mereka atau upaya pemerintah untuk
membatasi tarif yang mereka minta. Namun pada dasarnya , media dapat menerima syarat
kedua yang diajukan komisi ini. Paling tidak ada dua alasan.
1. Penerimaan syarat ini akan memperbaiki citra meida di mata masyarakat
2. Hal itu membantu mereka memperluas khalayak
3. Media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat. Artinya
mereka harus memahami kondisi semua kelompok masyarakat secara akurat,tanpa
terjebak dalam stereotip.
4. Media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat . ini
tidak berari media harus mendramatisasi pemberitaannya, melainkan berusaha
mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat keberadaan masyarakat dan hal-hal yang
harus diraih .
5. Media harus membuaka "akses penuh ke berbagai sumber informasi ." menurut komisi ,
masyarakat industri modern membutuhkan informasi jauh lebih banyak ketimbang
masa sebelumnya.kalaupun masyarakat tidak membutuhkan semua informasi yang ada,
tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya.
Beberapa poin penting yang berkaitan dengan etika komunikasi massa seperti yang dikemukan
Shoemaker dan Reese , dalam Nurudin (2003)
A. TANGGUNG JAWAB
Jurnalis atau orang yang terlibat dalam komunikasi massa harus mempunyai tanggung jawab
dalam memberitakan sesuatu ,apa yang diberitakan oleh media massa harus bisa
4. diperlukanjawabkan . Jadi jurnalis tidak sekedar menyiarkan informasi tanpa bertanggungjawab
akan dampak yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini bisa pada Tuhan ,masyarakat ,profesi
atau dirinya masing-masing.
Jika pemberitaanya memiliki konsekuensi merugikan masyarakat ,maka pihak media harus iku
bertanggung jawab dan bukan menghindarinya atau membuat "pledoi" tanpa dasar hanya
untuk membela diri. Jika dampak itu sudah merugikan masyarakat secara perdata atau pidana ,
maka media mssa harus bersedia jika pihak yang dirugikan tersebut protes ke pengadilan.
Tanggung jawab tentunya mempunyai dampak positif . damapak positif yang terasa adalah
media massa akan berhati-hati untuk menyiarkan dan menyebarkan informasi atau mengarang
cerita agar medianya laris di pasaran . jurnalis adalah profesi yang dituntu untuk bertanggung
jawab terhadap apa yang dikemukakan.
B. KEBEBASAN PERS
Tanggung jawab tidak berarti bahwa media tak boleh memiliki kebebasan ,tidak berarti pula
pengekangan. Kebebasan pers ini juga mutlak dipunyai media massa. Dengan kata lain ,
kebebasan dan tanggung jawab sama-sama penting.
Media massa yang tidak punya kebebasan dalam menyiarkan beritanya, ibarat sudah
kehilangan sifat dasarnya.
Oleh karena itu , tidak boleh ada pengekangan apa pun terhadap kebebasan pers. Pemerintah
juga tidak punya hak untuk ikut campur tangan dalammedia massa,apapun alasannya. Alasan
pemerintah bisa jadi ikut membina pers atau menyelesaikan sengketa pers,tetapi lambat atau
cepat ,jika dibiarkan berlarut –larut bukan mustahil pers akan kehilangan kebebasannya. Di
negara sedang berkembang umumnya peran pemerintah sangatlah besar. Peran ini kemudian
diterjemahkan untuk ikut campu tangna di dalam urusan media massa.
Jadi, kebebasan pers adalah penting dalam kehidupan pers. Tetapi , kebebasan pers akan lebih
bermakna jika disertai tanggung jawab . Dengan kata lain ,pers tidak bebas sebebas-bebasnya
,tetapi kebebasan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ,yang lebih dikenal dengan istilah
kebebasan yang bertanggung jawab.