Dokumen tersebut membahas tentang daftar nama kelompok 3 beserta jumlah anggotanya, teori-teori pers menurut Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schram, serta perkembangan pers di Indonesia.

1. 1. Atika Rizki (03)
2. Burhanudin (06)
3. Kartika Asta Pertiwi (14)
4. Muchammad Irsyad (19)
5. Noor Elvina Lailatul Fitriani
KELOMPOK 3

5. Fred S. Siebert, Theodore Peterson
dan Wilbur Schram
Four Theories of The Press
1.Teori
Pers
Otoriter
2.Teori
Pers
Liberal
4. Teori Pers
Tanggung
Jawab
Sosial
3. Teori Pers
Komunis

6. 1. Pers Otoriter
FUNGSI : Sarana pemberi informasi kepada rakyatnya
Pers diawasi dan dikuasai pemerintah
Pers tunduk mutlak pada pemerintah
Pers hanya menjadi corong pemerintah

7. FUNGSI : Mitra pencari kebenaran dan merupakan alat guna
mengajukan argumentasi yang bermanfaat untuk melakukan
pengawasan terhadap pemerintahan dalam melahirkan kebijakan.
Pengertian : Menganggap bahwa pers merupakan sarana penyalur hati
nurani rakyat untuk mengawasi dan menetukan sikap terhadap
kebijakan pemerintah
CIRI-CIRI
a. Publikasi bebas dari penyensoran
b.Tidak memerlukan ijin penerbitan,
pendistribusian
c. Kecaman terhadap pejabat, partai
politik tidak dipidana
d.Tidak adak kewajiban untuk
mempublikasikan segala hal
TUGAS
a. Melayani kebutuhan ekonomi
(iklan)
b. Melayani kehidupan politik
c. Mencari keuntungan
(kelangsungan hidupnya)
d. Menjaga hak warga Negara
(control social)
e. Memberi hiburan.

8. 3. Pers Komunis
PENGERTIAN : Alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan bagian integral
dari negara sehingga pers itu tunduk kepada negara
FUNGSI : Sebagai alat untuk melakukanpendidikan massa yang dilancarkan oleh
partai.
CIRI-CIRI
a. Media dibawah kendali kelas pekerja karena pers melayani kelas tersebut.
b. Media tidak dimiliki secara pribadi.
c. Masyarakat berhak melakukan sensor

9. PENGERTIAN : Bahwa kebebasan pers harus disertai dengan
tanggung jawab kepada masyarakat
DASAR TEORI : Kebebasan pers harus disertai tanggung jawab
kepada masyarakat
FUNGSI : Untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna
melaksanakan tugasnya.

10. Masa Penjajahan Belanda Jepang
Masa Pergerakan
Masa Penjajahan Jepang
Awal Kemerdekaan (Masa
Revolusi)
Masa Demokrasi Liberal (1949-
1959)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-
1966)
Masa Orde Baru
Masa Reformasi

11. Prinsip-Prinsip Pers
A.IDEALISME
B.KOMERSIALISME
C.PROFESIONALISME

12. Siapa yang tahu ,
apa itu
KEBEBASAN PERS?
K
e
b
e
b
a
s
a
n
P
E
R
s

13. Kebebasan Pers
Adalah kebebasan
mengemukakan pendapat, baik
secara tulisan maupun lisan, melalui
media pers, seperti harian, majalah,
dan buletin.

14. Pasal 28 UUD 1945
Pasal 28 F UUD 1945
Tap MPR No.
XVII/MPR/1998
tentang HAM
UU No. 39 Tahun
2000 pasal 14 tentang
HAM
UU No. 40 Tahun
1999 tentang Pers

16. Masyarakat Demokratis
menyelesaikan konflik secara damai
tidak menggunakan kekerasan atau paksaan
perubahan secara damai
pergantian kekuasaan secara konstitusional
menghargai adanya keanekaragaman
menegakkan keadilan
menjunjung tinggi adanya kebebasan yang
dimiliki anggota masyarakatnya

17. Negara dikatakan demokrasi (Miriam
Budiardjo
 Pemerintah atau eksekutif
 Parlemen atau Badan Perwakilan Rakyat sebagai badan
legislatif
 Badan-badan peradilan sebagai lembaga yudikatif
 Partai-partai Politik
 Pemilihan Umum (Pemilu)
 Pers atau media massa yang bebas dan bertanggung jawab

18. Peranan Pers
• Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan
peran pers meliputi hal-hal berikut.
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Hal ini dilakukan
melalui transfer informasi dalam berbagai bidang (ekonomi, politik,
ekonomi, sosial, dan budaya).
b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi.
c. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia
(HAM).
d. Menghormati kebhinekaan.
e. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang
tepat, akurat, dan benar.
f. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan kepentinga.1 umum. g. Memperjuangkan
keadilan dan kebenaran

19. 2. Ciri-Ciri Pers

20. • Media audio, yaitu media komunikasi yang
dapat didengar atau ditangkap oleh indra
telinga. Misalnya radio dan telepon
• Media visual, yaitu media komunikasi yang
dapat dibaca atau ditangkap oleh indra mata.
Misalnya surat kabar, buletin dll.
• Media audio visual, yaitu media komnunikasi
yang dapat dibaca dan didengar. Misalnya
televisi.

21. Ciri Kebebasan
Pers Indonesia
Pers yang bebas dan bertanggung jawab
Pers yang sehat
Pers sebagai penyebar informasi yang objektif
Pers sebagai penyalur aspirasi rakyat, meluaskan
komunikasi dan partisifasi masyarakat
Pers yang melakukan kontrol sosial yang konstruktif
Terdapat interaksi positif antara pers, pemerintah dan
masyarkat.

22. LANDASAN PROFESIONAL
LANDASAN STRATEGIS
LANDASAN KONSTITUSI
LANDASAN IDIIL
LANDASAN YURIDIS
LANDASAN ETIS

24. Hak dan Kewajiban Pers
• 1. Hak tolak
• 2. Hak jawab
• 3. Pencabutan berita

25. Manfaat Pers/ media massa
Media massa harus dapat memberikan
manfaat yang baik bagi konsumennya.
Pemberitaan dan penyiaran media massa
harus sesuai dengan nilai-nilai kepribadian
bangsa, memelihara keamanan dan
ketentraman, menjaga persatuan dan
keutuhan wilayah NKRI.

26. Hal-hal yang harus ada pada isi
dan materi pemberitaan
pers/media massa :
Lihat ke slide berikutnya

27. Tidak bersifat
fitnah
menghasut,
menyesatkan
atau bohong.
Mengandung
informasi,
pendidikan,
hiburan, dan
manfaat bagi
pembentukan
intelektualitas
watak, moral
bangsa, dan
mengutamakan
nilaai-nilai agaama
dan budaya
indonesia.
Bersifat netral
dan tidak
boleh
mengutamaka
n kepentingan
golongan
tertentu
1
2
3

28. Lanjutan
Tidak
menonjolkan
unsur
kekerasan,
cabul,
perjudian,
penyalahguna
an narkotika
dan obat
terlarang,
Tidak
mempertenta
ngkan suku,
agama, ras,
dan
antargolonga
n
Tidak
memperolokan,
merendahkan ,
melecehkan, dan
mengabaikan
nilai-nilai agama,
martabat
manusia
indonesia dan
merusak
hubungan
internasional.
4
5
6

29. Perkembangan Pers di
Indonesia
Pers Nasional adalah pers yang
diusahakan oleh orang-orang Indonesia
terutama orang-orang pergerakan dan
diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers
ini bertujuan memperjuangkan hak-hak
bangsa Indonesia di masa penjajahan.
Dari pers Nasional inilah yang selanjutnya
berkembang sebagai Pers Indonesia.

30. Perkembangan Pers
di Indonesia
Pers Nasional atau Pers Indonesia dimulai
sejak masa :
 Pergerakan
 Demokrasi Liberal
 Demokrasi Terpimpin
 Orde Baru
 Alam Reformasi

31. Bentuk-bentuk penyalahgunaan
kebebasan pers
• 1). Penyajian informasi yang tidak akurat.
• 2). Tidak objektif.
• 3). Sensasional
• 4). Tendensius.
• 5). Menghina
• 6). Menyebarkan kebohongan dan permusuhan
• 7). Pornografi

32. Penyakit Pers (Syamsul Mu’arif)
 Pornografi
 Character assasination (pembunuhan
karakter)
 Berita palsu
 Provokasi dan iklan yang menyesatkan
 Wartawan yang tidak profesional (biasa
mendapat julukan wartawan bodreks)

33. UPAYA PEMERINTAH DALAM
MENGENDALIKAN KEBEBASAN PERS DI
INDONESIA
• Mewujudkan Pers Pancasila
• Adanya berbagai ketentuan tentang
kebebasan berkomunikasi,
memperoleh informasi dan
menyampaikan pendapat di muka
umum

34.  Membuat perangkat hukum atau aturan-
aturan dasar tentang kehidupan pers (UUNo.
40/1999);
 Memberikan pembinaan kepada pers
 Memprakarsai mekanisme dialog antara
kompenen pemerintah, pers, dan
masyarakat
Lanjutannya....(1)

35. • Membantu pers dalam penerbitan buku-
buku tentang pers
• Menghormati pelaksanaan kode etik
jurnalistik
• 6. Bersama-sama dalam upaya
memberantas pengayakit pers;
• 7. Menyelenggarakan kegiatan seminar
dalam usaha mengembangkan konsepsi,
nilai-nilai dan mekanisme.
Lanjutannya....(2)

36.  Agar kebebasan pers yang dimiliki tidak
disalahgunakan untuk kepentingan yang
tidak sesuai dengan fungsi, peran dan
tanggung jawab pers.
 Agar masyarakat memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya untuk
meningkatkan perolehan, pengelolaan
serta pemanfaatan informasi untuk
kehidupan sehari-hari.
Mengapa pemerintah harus berupaya dalam
mengendalikan kebebasan pers ?

37. Lanjutannya.......
 Agar insan pers dapat bertanggung
jawab untuk memberikan timbal balik
yang positif kepada pemerintah
 Mendorong terwujudnya masyarakat
yang demokratis, cerdas, partisifatif,
dan bertanggung jawab terhadap
pembangunan bangsa.

38. Positif negatif
Pihak
• Individu
• Masyarakat
• Negara
Dampak Penyalahgunaan
Kebebasan Pers

39. Dampak Positif Penyalahgunaan Kebebasan Pers
No Pihak Dampak Positif
1. Individu Apabila suatu pemberitaaan dapat meningkatkan nilai
positif pribadinya, Sehingga akan mendorong masyarakat
untuk berpendapat bahwa dirinya adalah pribadi yang
jujur dan benar.
2. Masyarakat Apabila dapat menumbuhkan kesetiakawanan
sosila dan mewujudkan persatuan dan kesatuan
serta menjaga keamanan, ketentraman, dan
keteriban.
3. Negara Apabila dapat meningkatkan partisipasi, dukungan
dan keberpihakan rakyat kepada pemerintah,
meembantu pelaksanaan pembangunan nasional
agar berjalan lancar dan dapat meningkatkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.

40. Dampak Negatif Penyalahgunaan Kebebasan Pers
No Pihak Dampak Negatif
1. Individu Adapun pemberitaan itu akan menghancurkan nilai positif
pribadinya dimasyarakat sehingga mengakibatkan opini
masyarakat yang tidak baikterhadapnya. Hal itu akan
berdampak pula pada aspek bisnis
2. Masyarakat Apabila menyebabkan hal-hal yang bertentangan dengan
nilai luhur budaya bangsa, sehingga menyebabkan
hilangnya rasa kesetiakawanan sosial dan pecahnya
persatuan dan gangguan terhadap keamanan,
ketentraman dan keteriban.
3. Negara Apabila menyebabkan rakyaat tidak percaya dan tidak
memberikan dukungan lagi terhadap pemerintah, kurang
lancarnya pembangunan nasional dan memburuknya
kondisi keamanan negara serta menurunnya tingkat
kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

41. Kesimpulan Dari Dampak Penyalahgunaan
Kebebasan Pers
• Bisa menghancurkan nama baik
dan reputasiINDIVIDU
• Bisa menimbulkan kebohongan
publik dan merusak moralMASYARAKAT
• . Merugikan kepentingan
bangsa dan negaraNEGARA

42. 1. Pasal 28 dan 28F UUD 1945
2. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia
3. UU No.39 Tahun 2000 tentang HAM pasal
14 ayat 1 dan 2
4. UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 2
dan 4 ayat 1
JAMINAN KEBEBASAN BERBICARA DAN BERPENDAPAT
DI INDONESIA

43. Lihat Ke Slide
Selanjutnya
Hubungan yang bersifat Mitra
(Partnership), interaktif Positif, dan
Dinamis (Interaksi Konstruksi) antara
Pihak Pers (Wartawan), Masyarakat, dan
Pemerintah.

45. Sikap Terhadap Dampak
Penyalahgunaan Kebebasan Pers
Sikap
Pihak Pers (Wartawan)
Masyarakat
Pemerintah

46. Sikap Terhadap Dampak
Penyalahgunaan Kebebasan Pers
Pihak Pers (Wartawan)
Kejujuran dalam mengulas suatu kejadian
 Dukungan nilai-nilai autentik
 Kesedian untuk bertanggung jawab
 Memiliki kemandirian moral
 Memiliki keberanian moral
 Memiliki kerendahan hati
 Sikap kritis dan realistis

47. Masyarakat
Sikap Terhadap Dampak
Penyalahgunaan Kebebasan Pers
 Turut memberikan saran atau masukan kepada pers
tentang berbagai hal
 Memberikan informasi atau keterangan kepada pers
yang sebenar-benarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.
 Turut memanfaatkan pers dengan sebaik-baiknya agar
perkembangan pers berjalan secara baik

48. Sikap Terhadap Dampak
Penyalahgunaan Kebebasan Pers
Pemerintah
 Menegakkan hukum dan peraturan tentang pers
dengan setegas-tegasnya.
 Tidak turut campur terlalu dalam karena akan
menggerogoti kebebasan pers itu sendiri.
 Memberikan kesempatan kepada para investor untuk
membangun basis industri pers.

49. Terimakasih Atas Perhatiannya!!!