Downloaded 757 times
Peranan pers
- 1.
- 2. KELOMPOK 5  ChaturEmy Saputri  Kadek Widya Wedhanti  Noviana Mardha Tilla H
- 3.  Restu ImamPrasetyo  Fadil Erlangga  Syamsul Arifin
- 4. DAFTAR ISI 1. PengertianPers 2. Teori-teori Tentang Pers 3. Sistem Pers di Beberapa Negara 4. Sifat, Fungsi dan Peranan Pers 5. Perkembangan Pers di Indonesia 6. Pers Yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik Dalam Masyarakat Demokratis Di
- 5.
- 6. Apa sih Persitu ? bahasa Belanda, persen Pers tekan atau cetak bahasa Inggris, press
- 7. Wartawan orang yangsecara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik
- 8. 1. Ensiklopedi PersIndonesia, istilah Pers merupakan sebutan bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan media masa atau wartawan. 2. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers , adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi 3. Profesor Oemar Seno Adji , Pers dalam arti sempit mengan dung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau beritaberita dengan kata tertulis. D alam arti luas , yaitu memasuk kan di dalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran, dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.
- 9. 4. L. Taufik,dalam bukunya , pengertian pers terbagi dua : a. Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin kantor berita. Jadi, pers terbatas pada media tercetak. b. Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film dan internet. 4. Leksikom Komunikasi , Pers berarti : 1) usaha percetakan dan penerbitan, 2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita, 3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Istilah “ press ” atau pers : surat kabar dan majalah (dalam arti sempit) & dalam arti luas y aitu, menyangkut media massa (surat kabar, radio, televisi, dan film).
- 10. 2. Teori-teori TentangPers Teori Pers Otoritarian Mc. Quail, dasar prinsip-prinsip pelaksanaan pers otoritarian : negara merupakan ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. 1. Harus tunduk kepada penguasa yang ada. 2. Penyensoran dapat dibenarkan. 3. Wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya. PEMERINTAH PEMERINTAH PERS PERS
- 11. Teori Pers Libertarian TugasPers: 1. Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan) 2. Melayani kebutuhan kehidupan politik 3. Mencari keuntungan 4. Menjaga hak warga negara 5. Memberi hiburan. PEMERINTAH PEMERINTAH PERS PERS Berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan yg seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki tersebut.
- 12. Teori Tanggung Jawab Sosial kebebasanpers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers perlu dibatasi oleh dasar moral, etika & hati nurani insan pers. PEMERINTAH PEMERINTAH PERS PERS
- 13. Prinsip Utama Teori TanggungJawab Sosial 1. Menetapkan standar yang tinggi terhadap informasi, kebenaran, subyektivitas, dll 2. Dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. 3. Tidak Memuat unsur SARA 4. Bersifat pluralis kebhinekaan. 5. Memberi kesempatan dan yang mencerminkan sama untuk
- 14. 3. Sistem Persdi Beberapa Negara Sistem Pers Barat Pada umunya Sisten Pers Barat menganut falsafah “Liberalisme”, yang menjadi landasan sistem sosial, sistem politik dan sistem pemerintahan mereka. Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan untuk bergerak. Di dalam sistem liberal, pers tidak berorientasi pada politik pemerintah (bkn merupakan terompet pemerintah seperti di negaranegara).
- 15. Pers digunakan sebagaialat untuk mencapai tujuan kekuasaan pemerintah dan partai untuk kegiatan propaganda dan agitasi . Ada lembaga kontrol /sensor yang diberi nama Glavit. Tugasnya : Glavit mengawasi bahan-bahan pers yang akan dipublikasikan dan tugas-tugas untuk mengamankan politik ideologis dan keamanan .
- 16. 1. Pers sebagaialat propaganda, agitator, dan organisator kolektif. 2. Pers merupakan tempat pendidikan kader-kader komu -nis di kalangan masa. 3. Pers bertugas sebagai lembaga yang memmobilisasi dan berorganisir masa untuk pembangunan ekonomi. 4. Pers menerapkan dan menyiarkan semua dekrit, keputusan, intruksi yang di keluarkan oleh Komite Sentral Partai maupun oleh Pemerintah Rusia serta bahan publikasi lain dari pemerintah. 5. Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol dan kritik.
- 17. Ciri-ciri khusus : 1.Cenderungmengikuti sistem pers negara bekas penjajahnya. 2.Masih mencari bentuk yang tepat , sehingga kurang stabil. 3.Dituntut dapat berperan sebagai “ agent of social change ” dan mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan.
- 18. 4. Dalam pelaksanaannya, terdapat pembatasan-pembatasan dengan menganut sistem pers tanggung jawab sosial ( social responsibility ). 5. Mengalami masalah di bidang komunikasi, yaitu; ketimpangan informasi, monopoli, dan pemusatan yang berlebihan dari sumber dan jalur komunikasi. 6. Pola hubungan antara pers & pemerintah mempunyai tendensi perpaduan antara sistem-sistem yang ada
- 19. 4. Sifat, Fungsidan Peranan Pers Sifat Pers Sifat (Falsafah) Pers, mencakup: Liberal Democration press (Pers Demokrasi liberal) Communist Press (Pers Komunis) Authoritarian Press (Pers Otoriter ) Freedom and Responsibility Press (Pers Bebas dan Bertanggung-jawab) Five Foundation Press (Pers Pancasila)
- 20. Misi dan FungsiPers Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan dapat juga sebagai lembaga ekonomi.
- 22. Peranan Pers g Undang-Undang Nomor40 Tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan tentang peranan pers : Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- 23. Mengembangkan pendapat umumberdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
- 24. 5. Perkembangan Persdi Indonesia Pers Jaman Penjajahan Belanda & Jepang Pemerintah penjajah Belanda memandang perlu membuat undang-undang khusus untuk membendung pengaruh pers Indonesia, kehidupan pers masa itu sangat tertekan. Masa pendudukan Jepang, pers Indonesia banyak yang berjuang tidak hanya dengan tulisan, melainkan juga melalui : orgkeagamaan, pendidikan, politik, d sb.
- 25.  Pers di Masa Pergerakan Denganmunculnya pergerakan modern Budi Utomo (20 Mei 1908), surat kabar yang dikeluarkan lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan.  Saat itu, pers mendapat tekanan dari pemerintah Hindia Belanda, dengan cara memberantas dan menutup usaha penerbitan pers pergerakan.  Pada masa pergerakan, berdirilah Kantor Berita Nasional Antara pada tanggal 13 Desember 1937.
- 26. Pers di MasaPenjajahan Jepang Pers banyak mengalami penderitaan dan pengekangan kebebasan yang lebih daripada jaman Belanda. Namun, ada beberapa keuntungan bagi insan pers Indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang : 1. Pengalaman yang diperoleh para karyawan bertambah. 2. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering dan luas. 3. Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang.
- 27. Pers di MasaRevolusi Fisik Sesuai dengan fungsi, naluri dan tradisinya, pers harus menjadi penjaga kepentingan publik ( public watch dog ). Untuk menangani masalah-masalah pers, pemerintah mem -bentuk Dewan Pers pada tanggal 17 Maret 1950 , yang terdiri dari orangorang persuratkabaran, cendikiawan, dan pejabat-pejabat pemerintah.
- 28. Pers di EraDemokrasi Pancasila dan Orde Baru Penguasa lebih menggiatkan laranganSejak terjadinya larangan melalui telepon “Peristiwa Malari” 1974, supaya pers tidak kebebasan pers menga menyiarkan suatu berita . lami set-back yang Demikian juga berakibat beberapa pengawasan terhadap surat kabar dilarang kegiatan pers dan terbit. wartawan diperketat , terutama menjelang Sidang MPR-1978. Rezim Orde Baru melihat pers tidak lebih dari sekedar institusi politik yang harus diatur dan dikontrol seperti halnya dengan organisasi massa dan Partai Politik.
- 29. Kode artinya tanda(sign) yang secara luas diartikan sebagai bangun simbolis. Kode Etik Jurnalistik adalah suatu kode etik profesi yang harus dipatuhi oleh wartawan Indonesia.
- 30. dasa r HukumPers Indonesia
- 31. Norma-norma Pers Nasional Pers Nasional, menganut Norma-norma : a. Keserasian sosiologis b. Pola pikir dan kerja berdasarkan nilai-nilai gotong-royong.  Lingkup hubungannya pers : a. Hubungan antara pers dan pemerintah b. Hubungan antara pers dan masyarakat cq. golongan-golongan dalam masyarakat.  Hubungan antara pers dan pemerintah terjalin dalam bentuk yang dijiwai oleh semangat persekawanan ( partnership ).
- 32. Organisasi Pers Dalam komponensistem pers nasional, terdapat Dewan Pers. Anggota Dewan Pers terdiri dari: 1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; 3. Tokoh masyarakat. 4. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota; 5. Keanggotaan Dewan Pers harus dari keputusan presiden; 6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun.
- 33. Sistem Pers Nasional Sistempers nasional adalah sistem pers yang berlaku di Indonesia. Ciri khas sistem pers nasional : 1. Integrasi 2. Keteraturan 3. Keutuhan 4. Organisasi 5. Koherensi 6. Keterhubungan dan 7. Ketergantungan
- 34. Pertanggungjawaban :  Dalammenjalankan profesinya seorang wartawan harus : a. Dengan sadar menjalankan tugasnya b. Mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi.  Pers dalam pengembangan kegiatan sehari-hari harus berada dalam konteks interaksi positif .  Jika ada masalah dalam masyarakat, pers berupaya membantu menjernihkan persoalan (fungsi mendidik), bukan sebaliknya.
- 35. Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menetapkan Kode Etik Kewartawanan .  Kode Etik Wartawan telah dijadikan pedoman ; a. Sejak berdirinya PWI di Surakarta bulan Februari 1946. b. Penegasan kembali dilaksanakan pada tgl 1 Mei 1955.  Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya.
- 36.
- 37.