Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pers dan kebebasan pers. Pers didefinisikan sebagai alat komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Kebebasan pers memberikan perlindungan hukum terhadap media untuk menyebarluaskan informasi tanpa sensor pemerintah. Namun, pers juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi kode etik dan memberikan hak jawab. Pers yang bebas tetapi tidak

2. PENGERTIAN PERS DAN KEBEBASAN PERS
Secara etimologis berasal dari bahasa Inggris berarti “press”
dan bahasa Belanda, “persen atau pers”, yang artinya menekan
atau mengepres. Istilah ini menunjuk pada semacam alat
lempengan dari besi yang di antara dua lembar besi tersebut
diletakkan suatu barang kemudian ditekan untuk menghasilkan
sesuatu yang diinginkan. Hal ini yang dimaksudkan adalah
mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk
menghasilkan cetakan pada lembaran kertas

3. PENGERTIAN UMUM TENTANG PERS
Segala usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan hiburan, peristiwa, dan berita yang
terjadi atau lembaga sosial dan wahana komunikasi massa
yang melakukan kegiatan jurnalistik.

4. KEBEBASAN PERS (FREEDOM OF THE
PRESS)
hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum
yang berkaitan dengan dengan media dan bahan-bahan yang
dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan
surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya
campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Selain itu
kebebasan pers juga dapat diartikan sebagai hak warga masyarakat
untuk mengetahui (right to know) masalah-masalah atau fakta publik,
dan di sisi lainnya hak warga masyarakat dalam mengekspresikan
pikiran dan pendapatnya (right to expression). Kedua dimensi hak ini
saling bertalian. Untuk memiliki pikiran dan pendapat tentang masalah
publik, warga masyarakat dengan sendirinya harus mendapat informasi
yang benar.

5. FUNGSI DAN PERANAN PERS DI
INDONESIA
Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999
Pasal 3 disebutkan mengenai fungsi pers, dalam
hal ini pers nasional. Adapun fungsi pers
nasional adalah sebagai berikut :

6. a. Sebagai wahana komunikasi
massa. Pers nasional sebagai
sarana berkomunikasi
antarwarga negara, warga negara
dengan pemerintah, dan
antarberbagai pihak.

7. b. Sebagai penyebar informasi. Pers nasional
dapat menyebarkan informasi baik dari
pemerintah atau negara kepada warga negara
negara (dari atas ke bawah) maupun dari
warga negara ke negara (dari bawah ke atas).

8. C. Sebagai pembentuk opini. Berita,
tulisan, dan pendapat yang dituangkan
melalui pers dapat menciptakan opini
kepada masyarakat luas. Opini
terbentuk melalui berita yang
disebarkan lewat pers.

9. d. Sebagai media
informasi, pendidikan,
hiburan, dan kontrol sosial
serta sebagai lembaga
ekonomi.

10. Fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan
dan kontrol social :
a. Fungsi informasi, masyarakat berlangganan atau
membeli surat kabar karena memerlukan informasi
mengenai berbagai hal.
b. Fungsi pendidikan, pers sebagai sarana pendidikan
massa (mass education), memuat tulisan tulisan yang
mengandung pengetahuan sehingga masyarakat
bertambah pengetahuan dan wawasannnya.
c. Fungsi menghibur, hal yang bersifat menghibur sering di
muat pers untuk mengimbangi berita-berita berat (hard
news) dan artikel-artikel yang berbobot.
d. Fungsi kontrol sosial, terkandung dalam makna
demokratis yang didalmnya terdapat unsur sosial
participation, social responcibility, social support, social
control.

11. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
Indonesia saat ini resminya menganut sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab. Konsep ini mengacu
ke teori “pers tanggung jawab sosial”. Asumsi utama teori ini adalah bahwa kebebasan mengandung di
dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan.
Dalam UU No. 40 Tahun 1999 kebebasan pers disebut dengan istilah kemerdekaan pers. Dalam UU tersebut
menyatakan sebagai berikut :

12. 1. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang
berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum
(pasal 2).
2. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
(pasal4ayat1).
3. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2).
4. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi
(pasal 4 ayat 3).
5. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum,
wartawan mempunyai Hak Tolak (pasal 4 ayat 4).
6. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan (pasal 7 ayat 1).
7. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan
hukum (pasal 8).

13. Dari ketentuan-ketentuan tersebut tampak
jelas bahwa pers Indonesia adalah pers yang
bebas. Akan tetapi kebebasan tersebut harus
diimbangi dengan melakukan kewajiban-
kewajiban tertentu. Kewajiban-kewajiban pers
trsebut antara lain:

14. 1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan
opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (pasal
5 ayat 1).
2. Pers wajib melayani Hak Jawab (pasal 5 ayat 2).
3. Pers wajib melayani Hak Tolak (pasal 5 ayat 3).
4. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik yang
disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh
Dewan Pers (pasal 7 ayat2 dan penjelasan).
5. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan
meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan
Pers yang independen (pasal 15 ayat 1)

15. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa
Adapun bentuk- bentuk penyalagunaan kebebasan pers antara lain sebagai berikut:

16. 1. Penyiaran berita yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik
2. Peradilan oleh pers (Trial by pers)
3. Membentuk opini yang menyesatkan
4. Tulisan-tulisan bernada fitnah dan provokatif
5. Berita bohong

17. Ancaman Pidana Pers
Dalam pasal 10 a KUHP dijelaskan pidana pokok adalah
1. pidana mati
2. pidana penjara
3. Kurungan
4. denda

19. Ada yang di
tanyakan??.

20. Kesimpulan
Negara demokrasi adalah negara yang memberi jaminan atas hak asasi
termasuk kebebasan dalam mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan
maupun tertulis. Kebebasan media, dalam hal ini pers adalah bukti nyata adanya
jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat tersebut. Pers yang bebas adalah
satu pilar bagi tegaknya demokrasi. Demokrasi dan masyarakat demokratis
membutuhkan pers yang bebas. Namun kebebasan pers bukanlah kebebasan murni
atau benar-benar bebas. Sesui teori social Responsibility, pers memiliki kebebasan
tanggung jawab. Adanya prinsip pertanggungjawaban ini akan menekan prinsip
kebebasan yang dimiliki pers. Pers yang tidak bertanggung jawab dapat
penyalagunaan akan kebebasan yang dimilikinya.