SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
E-Government dan Pelayanan
Publik
1. Ayu Wandira
2. Basok Ridwan
3. Deti Payana (13101038)
4. Rohendra
Pelayanan Publik
Definisi
Undang-Undang
Nomor 25 tahun
2009
Keputusan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
Nomor. 63 Tahun
2003
Hakekat Pelayanan
Publik
Praktek Maladadministrasi
• kamus Cambridge mendefinisikan maladministrasi sebagai lack of
care, judgment or honesty in the management of something, atau dapat
diartikan sebagai kekurang pedulian atau ketidak jujuran seseorang
dalam mengelola sesuatu.
• Sedangkan dalam Wikipedia mendefenisikan maladministrasi sebagai
sesuatu yang memiliki makna yang luas dan mencakup di antaranaya
menunda-nunda pekerjaan, kesalahan dalam bertindak atau melayani
dll
• Menurut Hartono (2003) dalam buku Buku Panduan Investigasi untuk
Ombudsman Indonesia memberikan pengertian maladminsitrasi
secara umum adalah perilaku yang tidak wajar (termasuk penundaan
pemberian pelayanan), tidak sopan dan kurang peduli terhadap
masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan
penyalahgunaan kekuasaan termasuk penggunaan kekuasaan secara
semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang
tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif.
Bentuk-Bentuk
Maladadministrasi
maladministrasi
yang terkait
dengan ketepatan
waktu
maladministrasi
yang
mencerminkan
keberpihakan
maladministrasi
yang
mencerminkan
sebagai bentuk-
bentuk korupsi
secara aktif
•Penundaan Berlarut
•Tidak Menangani
•Melalaikan Kewajiban
•Persekongkolan
•Kolusi dan Nepotisme
•Bertindak Tidak Adil
•Permintaan Imbalan
Uang/Korupsi
•Penguasaan Tanpa Hak
•Penggelapan Barang
Bukti
E-Government
•Forman memberikan defenisi yakni penggunaan teknologi digital untuk
mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian layanan.
tiga karakteristik utama dari e-Government
• merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dan
masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholders)
• melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet dan
jaringan seluler)
• memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik.
Ruang Lingkup Dan Penunjang
penerapan E-Gov
RuangLingkup
1.G2C (Government to Citizens)
2..G2B (Government to Business)
3.G2G (Government to Government)
Penunjang
Penerapan E-Gov
• Infrastruktur Telekomunikasi
• Tingkat Konektivitas dan Penggunaan
TI
• Kesiapan SDM
• Ketersediaan Dana dan Anggaran
• Perangkat Hukum
No Keuntungan E-Gov untuk Masyarakat Kerugian E-Gov Untuk Masyarakat
1 Pelayanan servis yang lebih baik kepada
masyarakat
Kurangnya interaksi atau komunikasi antara
admin (pemerintah) dengan masyarakat,
2 Peningkatan hubungan antara pemeritah,
pelaku bisnis, dan masyarakat umum
Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk
mengakses jaringan internet
3 semakin mudah dalam mengakses
kebijakan pemerintah sehingga program
yang dicanangkan pemerintah dapat
berjalan dengan lancar
kurangnya kesetaraan dalam akses publik
untuk keandalan, internet informasi di web,
dan agenda tersembunyi dari kelompok
pemerintah yang dapat mempengaruhi dan
bias opini publik.
4 Pemberdayaan msyarakat melalui
informasi yang mudah diperoleh
Belum mapannya strategi serta tidak
memaadainya anggaran yang dialokasikan
untuk pengembanngan e-government
5 Pelaksanaan pemerintahan yang lebih
efisien
semakin mudah dalam mengakses kebijakan
pemerintah sehingga program yang
dicanangkan pemerintah dapat berjalan
Dampak E-Gov untuk Masyarakat
Meningkatkan pelayanan publik melalui e-government
Maladministrasi dalam berbagai bentuk dan jenis sebagaimana yang
telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. dapat diminimalisir
atau bahkan dapat dihilangkan apabila pelayanan publik tidak lagi
diberikan secara tatap muka atau kontak langsung, melainkan
diberikan melalui elektronik yang dikenal dengan istilah e-services.
Meskipun memang diakui bahwa tidak semua jenis pelayanan publik
dapat disediakan sepenuhnya melalui elektronik dalam bingkai e-
Gov. Akan tetapi beberapa dari kegiatan pelayanan publik ini dapat
disediakan melalui elektronik,
tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-Gov adalah untuk
menciptakan customer online dan bukan inline. E-Gov bertujuan
memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi
publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan
suatu pelayanan yang sederhana
Hambatan Implementasi E-Government
• Langkanya SDM yang handal
•Infrastruktur yang belum memadai dan mahal
•Tempat akses yang terbatas
alternatif untuk memecahkan permasalahn hambatan-
hambatan dalam implementasi e-gov
• hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaran
situs web .
• hambatan SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan
pelatihan SDM di bidang teknologiminformasi dan
komunikasi yang terintegarsi.
• Pada struktur organisasi yang ada di departemen.

More Related Content

What's hot

Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikMuslimin B. Putra
 
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-GovernmentPart 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-GovernmentLilis Rusliyawati
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAKEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAAwang ANWARUDDIN
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!YessicaClaudian
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e governmentKenneth Aurel
 
03a Tiga Tantangan Besar e-Government
03a   Tiga Tantangan Besar e-Government03a   Tiga Tantangan Besar e-Government
03a Tiga Tantangan Besar e-GovernmentLilis Rusliyawati
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifMuslimin B. Putra
 

What's hot (18)

E government
E governmentE government
E government
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
E-PARTICIPATION
E-PARTICIPATIONE-PARTICIPATION
E-PARTICIPATION
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
E government ppt
E government pptE government ppt
E government ppt
 
E-samsat indonesia
E-samsat indonesiaE-samsat indonesia
E-samsat indonesia
 
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editPemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) edit
 
E govenrment
E govenrmentE govenrment
E govenrment
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publik
 
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-GovernmentPart 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIAKEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e government
 
03a Tiga Tantangan Besar e-Government
03a   Tiga Tantangan Besar e-Government03a   Tiga Tantangan Besar e-Government
03a Tiga Tantangan Besar e-Government
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatif
 
Fase perkembangan e government
Fase perkembangan e governmentFase perkembangan e government
Fase perkembangan e government
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 

Viewers also liked (7)

Basanbaran3
Basanbaran3Basanbaran3
Basanbaran3
 
Imbinarea corespondentei tutorial
Imbinarea corespondentei tutorialImbinarea corespondentei tutorial
Imbinarea corespondentei tutorial
 
PENGELOLAAN BASAN BARAN 2
PENGELOLAAN BASAN BARAN 2PENGELOLAAN BASAN BARAN 2
PENGELOLAAN BASAN BARAN 2
 
Chestionar de istorie
Chestionar de istorieChestionar de istorie
Chestionar de istorie
 
pengelolaan basan baran
pengelolaan basan baranpengelolaan basan baran
pengelolaan basan baran
 
PENGELOLAAN BASAN BARAN 2
PENGELOLAAN BASAN BARAN 2PENGELOLAAN BASAN BARAN 2
PENGELOLAAN BASAN BARAN 2
 
PORTFOLIO
PORTFOLIOPORTFOLIO
PORTFOLIO
 

Similar to Kel 8 ( mk e gov )

Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...ArdyChandra2
 
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)JanuarRobiansyah
 
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.pptPengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.pptSitiFarida22
 
Ika prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemdaIka prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemdaIka Prawita
 
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI Witra Apdhi Almash
 
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.doc
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.docMASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.doc
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.docsyakurabdul2
 
Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital AlberthaBano
 
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
 
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and OpportunitiesTantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdfRahmatR8
 
Pelayanan prima
Pelayanan primaPelayanan prima
Pelayanan primamuhalif
 
Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Dewi Abiz
 
Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentSofyan Sanjoyo
 

Similar to Kel 8 ( mk e gov ) (20)

BAB I.docx
BAB I.docxBAB I.docx
BAB I.docx
 
Pelayanan publik
Pelayanan publikPelayanan publik
Pelayanan publik
 
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
Informasi bagi masyarakat adalah sangat penting dalam memberdayakan kehidupan...
 
E government
E governmentE government
E government
 
Hukum PEMDA
Hukum PEMDAHukum PEMDA
Hukum PEMDA
 
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)
Pkn0192 2 pembentukan daerah dan kawasan khusus (1)
 
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.pptPengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
 
Ika prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemdaIka prawita tugas 1 pemda
Ika prawita tugas 1 pemda
 
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
 
Good clean governance-libre
Good clean governance-libreGood clean governance-libre
Good clean governance-libre
 
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.doc
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.docMASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.doc
MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK.doc
 
pertemuan311.pptx
pertemuan311.pptxpertemuan311.pptx
pertemuan311.pptx
 
Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital
 
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
 
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and OpportunitiesTantangan dan Peluang Regional - Regional  Challenges and Opportunities
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and Opportunities
 
Rekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasiRekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasi
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf
 
Pelayanan prima
Pelayanan primaPelayanan prima
Pelayanan prima
 
Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1Madekarapesinunpadbab1
Madekarapesinunpadbab1
 
Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e government
 

Kel 8 ( mk e gov )

  • 1. E-Government dan Pelayanan Publik 1. Ayu Wandira 2. Basok Ridwan 3. Deti Payana (13101038) 4. Rohendra
  • 2. Pelayanan Publik Definisi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2003 Hakekat Pelayanan Publik
  • 3. Praktek Maladadministrasi • kamus Cambridge mendefinisikan maladministrasi sebagai lack of care, judgment or honesty in the management of something, atau dapat diartikan sebagai kekurang pedulian atau ketidak jujuran seseorang dalam mengelola sesuatu. • Sedangkan dalam Wikipedia mendefenisikan maladministrasi sebagai sesuatu yang memiliki makna yang luas dan mencakup di antaranaya menunda-nunda pekerjaan, kesalahan dalam bertindak atau melayani dll • Menurut Hartono (2003) dalam buku Buku Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia memberikan pengertian maladminsitrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar (termasuk penundaan pemberian pelayanan), tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif.
  • 4. Bentuk-Bentuk Maladadministrasi maladministrasi yang terkait dengan ketepatan waktu maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan maladministrasi yang mencerminkan sebagai bentuk- bentuk korupsi secara aktif •Penundaan Berlarut •Tidak Menangani •Melalaikan Kewajiban •Persekongkolan •Kolusi dan Nepotisme •Bertindak Tidak Adil •Permintaan Imbalan Uang/Korupsi •Penguasaan Tanpa Hak •Penggelapan Barang Bukti
  • 5. E-Government •Forman memberikan defenisi yakni penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian layanan. tiga karakteristik utama dari e-Government • merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholders) • melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet dan jaringan seluler) • memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik.
  • 6. Ruang Lingkup Dan Penunjang penerapan E-Gov RuangLingkup 1.G2C (Government to Citizens) 2..G2B (Government to Business) 3.G2G (Government to Government) Penunjang Penerapan E-Gov • Infrastruktur Telekomunikasi • Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI • Kesiapan SDM • Ketersediaan Dana dan Anggaran • Perangkat Hukum
  • 7. No Keuntungan E-Gov untuk Masyarakat Kerugian E-Gov Untuk Masyarakat 1 Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, 2 Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet 3 semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik. 4 Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government 5 Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan Dampak E-Gov untuk Masyarakat
  • 8. Meningkatkan pelayanan publik melalui e-government Maladministrasi dalam berbagai bentuk dan jenis sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan apabila pelayanan publik tidak lagi diberikan secara tatap muka atau kontak langsung, melainkan diberikan melalui elektronik yang dikenal dengan istilah e-services. Meskipun memang diakui bahwa tidak semua jenis pelayanan publik dapat disediakan sepenuhnya melalui elektronik dalam bingkai e- Gov. Akan tetapi beberapa dari kegiatan pelayanan publik ini dapat disediakan melalui elektronik, tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-Gov adalah untuk menciptakan customer online dan bukan inline. E-Gov bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana
  • 9. Hambatan Implementasi E-Government • Langkanya SDM yang handal •Infrastruktur yang belum memadai dan mahal •Tempat akses yang terbatas
  • 10. alternatif untuk memecahkan permasalahn hambatan- hambatan dalam implementasi e-gov • hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaran situs web . • hambatan SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologiminformasi dan komunikasi yang terintegarsi. • Pada struktur organisasi yang ada di departemen.