Selalu ada perbedaan di dalam diri manusia, perbedaan atau keragaman tersebut membuat dunia pekerjaan semakin berwarna. Kergaman - keragaman tersebut tentunya harus diatur agar tidak menjadi bumerang bagi perusahaan maupun karyawan.
PPT Etika dan Tanggung Jawab Sosial - Lingkungan Bisnisnathayuki1
Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha.Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
PPT Etika dan Tanggung Jawab Sosial - Lingkungan Bisnisnathayuki1
Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha.Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
merupakan hasil diskusi dari materi Retensi dan Separasi Karyawan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang bersumber dari fundamentals of
Human Resource Management 4th edition
by R.A. Noe, J.R. Hollenbeck, B. Gerhart, and P.M. Wright
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa,yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja dalam suatu organisasi.
Hubungan industrial diwujudkan dalam bentuk “hubungan kerja”
merupakan hasil diskusi dari materi Retensi dan Separasi Karyawan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang bersumber dari fundamentals of
Human Resource Management 4th edition
by R.A. Noe, J.R. Hollenbeck, B. Gerhart, and P.M. Wright
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa,yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja dalam suatu organisasi.
Hubungan industrial diwujudkan dalam bentuk “hubungan kerja”
pemberdayaan sumber daya manusia menjadi aset yang sangat mampu dalam mengatasi segala persoalan baik untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal maupun pencapaian pelayanan publik secara optimal
EEO adalah suatu perlakuan sama terhadap individu dalam segala aspek di bidang ketenaga kerjaan seperti perekrutan, promosi, pelatihan dan lain – lain dengan cara yang adil dan tidak melihat latar belakang termasuk di dalamnya mencakup segala kebijakan pelaksanaannya yang bertujuan untuk penghapusan diskriminasi di dunia kerja.
Memastikan Perguruan Tinggi bukan menara gading yang enggan advokasi pada masalah kerakyatan dan penindasan. Perlindungan anak dan perguruan tinggi adalah komunitas aktif membangun dunia Ramah anak. Bagaimana memulainya? Yuk simaaak...
Equal Employment Challenge and Equal Employment Opportunity
1. KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
DALAM PEKERJAAN
Dosen : Prof.Dr Faisal Santiago
Kelompok IV : Hanna, David, Nursery, Fery
2. KERAGAMAN
Prof.Dr Wilson Bangun,S.E.,M.Si (65:2012)
Perbedaan karakter yang dimiliki
setiap individu
3. Dimensi dari
keragaman
Usia
Ras/Etnisitas
Jenis Kelamin
Orientasi
Seksual
Cacat Tubuh
Status Perkawinan dan
Keluarga
4. MANAJEMEN KERAGAMAN
ORGANISASI
Keragaman tidak perlu dikhawatirkan, tetapi justru
memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja
Keragaman dalam organisasi akan memperkaya proses
pengambilan keputusan dan kebijakan
Organisasi yang mengunakan keragaman tidak hanya akan
memberikan kekuatan moral tetapi juga kekuatan bisnis
5. HAMBATAN DALAM MENCAPAI KESUKSESAN
KERAGAMAN
• Kesadaran karyawan
• Keadilan individu dan kelompok
• Konflik antar kelompok dan interpersonal
• Jaringan komunikasi yang tersegmen
• Kebencian
8. Diskriminasi adalah perlakuan yang
berbeda kepada kelompok tertentu
berdasarkan ras, usia, jenis kelamin,
agama atau suku bangsa.
Prof.Dr.Wilson Bangun,S.E., M.Si
10. Contoh
a. Menolak untuk mewawancarai seseorang untuk
mengisi suatu lowongan karena dia perempuan;
b. Memutuskan seseorang bukan merupakan “calon
senior manager” karena dia berasal dari suku
tertentu.
11. Contoh 1:
Diskriminasi Tidak
Langsung
Terdapat iklan tentang lowongan pekerjaan yang menyebutkan
persyaratan tinggi badan minimal 170 cm. Tinggi badan tidak
mempengaruhi kemampuan pekerja untuk melaksanakan
pekerjaan, sementara sebagian besar perempuan Indonesia tidak
memenuhi batas minimal tinggi badan tersebut. Dalam situasi ini
kesempatan untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut sudah
tentu lebih banyak pada laki-laki.
12. KOMITMEN PEMERINTAH
INDONESIA
Untuk mencegah dan menghapuskan diskriminasi di dunia kerja
tercermin dalam Undang- undang No. 80 Tahun 1957 tentang
Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 mengenai Pengupahan Yang Sama
bagi Pekerjaan Yang Sama Nilainya dan Undang-undang No. 21
Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 mengenai
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
Untuk mewujudkannya Pemerintah Indonesia telah mengesahkan
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui
ketentuan yang diatur dalam pasal 5 dan 6.
13. Aturan Umum
mengenai
Diskriminasi
UUD Pasal I (3) UU No.39
Tahun 1999 mengenai
Hak Asasi Manusia
Pasal 27, 28 D & 28 I
UUD 1945
Pasal 5, 6 &153 UU
No.13 Tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan
Perempuan
Pasal 32, 76, 82 (1) 83, UU No. 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000
Mengenai Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan nasional
Peraturan Menteri No. PER/03/MEN/1989
mengenai Larangan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) Bagi Pekerja Wanita karena
Menikah, Hamil atau Melahirkan
UU No. 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum
Etnis/Ras
Pasal 9 UU No. 40 Tahun 2008
tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis
Pasal 5 UU No. 40 Tahun
2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi
Ras dan Etnis
14. Agama Serikat Pekerja /
Pasal 28E,
UUD 1945
Buruh
Pasal 28, UU No. 21
Tahun 2000 tentang
Serikat Buruh
DIFABEL
Pasal 5 dan 9 UU No.4 Tahun
1997 tentang Penyandang
Cacat (Difabel)
Pasal 4,5,6,7&8 Peraturan
Menakertrans N0. 205
Tahun 1999
Pasal 6,13,14 UU No. 4
Tahun 1997 Tentang
Penyandang Cacat
Pasal 67, UU No.13/2003 tentang
Ketenagakerjaan
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
68 Tahun 2004 dan Keputusan Menakertrans No. 20
Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pengendalian HIV
dan AIDS di Tempat Kerja
16. Contoh diskriminasi di
indonesia
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkab Aceh Singkil
dalam hal penerimaan CPNS 2014 ini, misalnya untuk
pelamaran CPNS lulusan Pendidikan (Guru) dan
Kesehatan diharuskan Ber-KTP Aceh Singkil
Sumber : http://aceh.tribunnews.com
17. Contoh diskriminasi di
indonesia
Bank Jatim menolak pelamar berjilbab untuk bagian
Sekretaris
Sumber : http://www.ppsnews.co
18. MASALAH DALAM PENERAPAN
KESETARAAN DALAM
PENEMPATAN KERJA
Pelecehan
Seksual
Perlakuan Berbeda
Terhadap orang cacat
19. Untuk mencegah terjadinya
pelecehan, perusahaan diharapkan
dapat membuat atau menetapkan tata-tertib
atau peraturan disiplin bagi
pekerja/buruh yang diikuti dengan
sanksi sesuai dengan ringan-beratnya
pelanggaran tersebut.
20. EEO
Bebas dalam memilih pekerjaan
Kenyamanan dan Keamanan Kerja
Memperpanjang karir
Meningkatkan produktivitas
Meningkatkan semangat kerja
Penurunan tingkat absensi
21. Pelaksanaan EEO pada kegiatan
dasar MSDM
Rekrutmen
Seleksi/penempatan
Pelatihan
Penilaian Kinerja
Kompensasi
Keselamatan dan Kesehatan kerja
Produktivitas
22. TINDAKAN AFIRMATIF
Pendekatan yang dikembangkan organisasi dengan
kontrak pemerintah untuk membuktikan bahwa para
karyawan dipekerjakan dalam proporsi yang sesuai
dengan keterwakilan mereka dalam pasar tenaga kerja
yang relevan bagi perusahaan.
23. CONTOH :
Gerakan perempuan di Indonesia sepanjang tahun 1999-2003
menuntut adanya tindakan afirmasi dalam bentuk quota 30 %
representasi perempuan dalam badan parlemen di setiap
level.
Diadopsinya UU No. 31/2002 tentang Partai Politik dan UU No.
12/2003 Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.