Recommended
More Related Content
Similar to SUKENDAR-AMK.-SH.-MH.pptx
Similar to SUKENDAR-AMK.-SH.-MH.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SUKENDAR-AMK.-SH.-MH.pptx
- 1. (INDONESIAN NATIONAL HEALTH EMPLOYEE UNITED) Sekretariat: Jl. Pondok Kelapa Raya I, Blok G 2K Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit – Jakarta Timur Phone: 081288728320/ 083846171065, Email: dppstkni@gmail.con
- 2. DASAR HUKUM Pasal 28E Ayat (3) UUD Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 57 huruf (g) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan adalah Pekerja dari kalangan profesi kesehatan yang mengabdikan dirinya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan UU no. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh No. Bukti Pencatatan : 955/IV/P/XII/2018 Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia (STKNI) Pasal 14 Ayat (1) UU no. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- 3. No. Bukti Pencatatan : 955/IV/P/XII/2018 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Admininstrasi Jakarta Timur pada tanggal 17 Desember 2018. Serikat Tenaga Kesehatan Indonesia (STKNI) adalah organisasi independent yang dibentuk pada tanggal 2 Desember 2018 di Yogyakarta, dan berkedudukan di Ibu Kota Jakarta.
- 4. Tenaga Kesehatan yang dapat bergabung di dalam SERIKAT TENAGA KESEHATAN NASIONAL INDONESIA adalah seluruh Tenaga Kesehatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pasal 11 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Tenaga Medis Tenaga Psikologi Klinis Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan Tenaga Kefarmasian Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Gizi Tenaga Keterapian Fisik Tenaga Keteknisian medis Tenaga Kesehatan tradisional Tenaga Kesehatan Lain
- 5. VisiSerikatTenaga KesehatanNasional Indonesia(STKNI) adalah mempersatukan dan menggalang solidaritas Tenaga Kesehatan Indonesia untuk mencapai kesejahteraanpekerja beserta keluarganya tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jeniskelamin, umur, kondisifisik dan status perkawinan. MISI Memberikan jaminan perlindungan, pembelaan terhadap hak dan kepentingan pekerja sesuai dengan hukum kebiasaan yang berlaku. Memberikan bantuan , dorongan , bimbingan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dalam memperkuat gerakan serikat tenaga kesehatan dan hakberunding bersama. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan. Meningkatkan dan mempererat kerja sama nasional dan internasional untuk memperkuat gerakan serikat pekerja dengan tidak mengurangikebebasan dankemandirian organisasi. Memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya yang layak bagi kemanusiaan melalui sistem pengupahan yang berkecukupan danberkeadilan. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pekerja melalui kegiatan usaha ekonomi seperti koperasi , usaha bersama, yayasan,danusaha lainyang sah. Melaksanakan dan memperjuangkan peningkatan kualitas dankuantitas perjanjian kerjabersama. Memberikan informasi kepada para anggota mengenai masalah yang berhubungandenganekonomi,sosialpolitik,danlainnyayang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan anggota. Memajukan dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, politik untuk mempertahankan hak dan memperjuangkan pekerja darisector kesehatan.
- 8. MembentukPengurusWilayahSTKNIdanmerekrutanggota Melakukan audiensi atau sounding ke berbagai tatananpemerintahan/stakeholder Melakukan sosialisasi dan kerjasama kepada RumahSakit,Puskesmas,maupunKlinikKesehatan Melakukan kerjasama dengan Instansi-Instansi penyalurtenagakerja Mendirikanbadanusaha(koperasi)tingkatPusat
- 9. Maju tak gentar Membela yang benar Melawan dan memutus sendi/rantai sistem ekonomi politik kapitalisme/ neoliberalisme. Melawan sistem penjajahan gaya baru yang terjadi terhadap kaum Nakes di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Menyiapkan aliansi strategis yang tidak hanya bertarget pada upah saja, melainkan juga mempunyai targetan multi sektor. Menciptakan SDM dari anggota serikat yang berkualitas dan professional secara menyeluruh. Membangun lembaga dan/atau badan usaha ekonomi yang mandiri.
- 10. Pasal 26 Ayat (2) UU No. 36/2014 menyatakan bahwa “Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau kepala daerah yang membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Pasal tersebut belum sepenuhnyadapat terlaksana Banyak Nakes yang menjadi pengangguran& Keluar dari profesi Banyak Nakes yang Mendapatkanupah Di bawahUMR Sila ke-5 berbunyibahwa keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia Pasal 28DAyat (2)berbunyi bahwasetiap orang berhak untukbekerja serta mendapat imbalan &perlakuan yang adildanlayak dalam hubungankerja Belum dijalankan & Belum sepenuhnya dapatterlaksana Pasal 2 UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945 Pasal 6 berbunyi bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha
- 11. Hasil pengolahan data dari Kementerian Kesehatan RI melalui program Risnakes pada tahun 2017 menunjukkan bahwa: dari 70.746 bidan yang disurvei, ternyata ditemukan beberapa provinsi yang memberikan upah minimal sebanyak Rp 50.000/bulan, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan bahkan Jawa Timur dan Jawa Barat Sedangkan untuk 65.646 perawat yang disurvei, didapatkan bahwa gaji minimal Rp 50.000/bulan ada di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat
- 12. Dikutip dari Portal Kesmas Indonesia - Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat jumlah pengangguran tenaga kesehatan di Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini mencapai 50.000 orang. Berdasarkan data yang ada di Dinkes ada sekitar 11.000 orang tenaga bidan yang menganggur, perawat sekitar 20.000 orang, sisanya adalah tenaga kesehatan profesi lain. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 28D Ayat (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 1. Banyak Tenaga Kesehatan mengangur 2. Banyak Tenaga Kesehatan memperoleh Upah lebih rendah daripada Upah Minimum Dimana Tanggungjawab Pemerintah?
- 13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal1 UUNo. 11/2009tentang KesejahteraanSosial Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial diantaranya: • merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; • menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; • melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; • mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Pasal 25 UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial Belum dijalankan secara maksimal Institusi kesehatan menetapkan sendiri gaji pokok tanpa mengacu terhadap UU No. 13/2003 dan Peraturan Daerah Terjadinya ekslpoitasi dalam bidang ketenagakerjaan Pancasila : Sila Ke-V Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dijadikan pajangan
- 14. UUNo. 13/2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 6: Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasidari pengusaha Pasal 88 Ayat (1): Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 4 ayat (1) PP No. 78/2015 Penghasilan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar
- 15. Pasal 90 ayat (1): Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum Pasal 186 ayat (1): Barang siapa melanggar ketentuan di atas dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 400 juta UU No. 13/2003
- 16. UU No. 13/2003 Pasal 90 ayat (2): Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Keputusan Mahkamah Konsitusi No. 72/PUU-XIII/2015 Selisihupah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhanadalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya. Menagguhkanadalah Menunda, mengulur, mengundur, melambatkan KBBI tidak serta-merta menghilangkan kewajibanpengusaha Pasal 5 ayat (1) Kepmenakertrans No. 231/2003: Persetujuan penangguhan ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. Bagaimana jika Fasyankes tetap tidak mampu membayar buruh sesuai Peraturan yang berlaku dari jangka waktu yang telah diberikan)?
- 17. Kebijakan tentang standar jumlah upah yang diterima bagi tenaga kesehatan mulai dari Rumah Sakit Tipe A,B,C,D, Klinik dan Puskesmas perlu disendirikandan dibedakan Single Salary = UMR + UMS (Sektor bidang kesehatan)bisa diberikandi awal bulan Tersedianya bantuan penyaluran tenaga kerja dibidang kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri Kementerian Ketenagakerjaan dapat berkolaborasi dengan STKNI dalam segala sesuatu untuk memberikan pengayoman dan kesejahteraanbagiseluruh Tenagakesehatan
- 18. PERAN STKNI DALAM MEWUJUDKAN HUKUM BERKEADILAN
- 19. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama antara tenaga kesehatan dan institusi kesehatan,serta sebagai pihak dalam penyelesaianperselisihan industrial Sebagai wakil tenaga kesehatan dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaansesuaidengan tingkatannya Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilansesuai denganperaturan perundang-undanganyang berlaku a.Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingananggota (tenaga kesehatan) Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai denganperaturan perundang-undanganyang berlaku Sebagai wakil tenaga kesehatan dalam memperjuangkan kepemilikan saham di Fasyankes
- 20. TERIMA KASIH