4. • Pengembangan e-government
• Manajemen Perubahan
• Deregulasi Kebijakan/ Peraturan Perundang-undangaan
• Penataan Organisasi
• Penataan Tatalaksana
• Penataan SDM Aparatur
• Penguatan Akuntabilitas
• Penguatan Pengawasan
• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
• Quick Wins
AGENDA
• Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
• Birokrasi yang Kapabel
• Pelayanan Publik yang Prima
ARAH KEBIJAKAN
5. ROADMAP
• Penataan ulang SOTK
• Pembaruan Tupoksi
• Pemetaan dan penempatan
SDM secara tepat
• Pembangunan sistem
kendali kinerja
• Reformasi UPTP
QUARTER 1 (OKT-DES)
• Pengembangan KPI berbasis output
• Realisasi platform e-government
• Pengembangan sistem
manajemen SDM terpadu
• Penyusunan Pelayanan Publik
yang responsif
• Penataan ulang regulasi
• Penerbitan Permen/Kepmen
pendukung
• Pengembangan kapasitas
Aparatur
• Pengembangan command center
QUARTER 2 (JAN-MARET)
• Pengembangan sistem
monitoring dan evaluasi program
• Analisis Dampak Kebijakan
QUARTER 3 (APRIL-
JUNI)
6.
7.
8. • Mentransformasi Sisnaker menjadi SIAPkerja (Sistem
informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan)
• Mengintegrasikan seluruh pelayanan di Kementerian
Ketenagakerjaan ke dalam SIAPkerja
• Mengembangkan SIAPkerja sebagai instrumen bagi
pembangunan BIG DATA untuk memperkuat Satu Data
Ketenagakerjaan.
• Membentuk kemitraan dengan platform swasta yang bergerak
dalam bidang ketenagakerjaan, SDM, Pelatihan, dan
Penempatan ke dalam ekolsistem SIAPkerja.
AGENDA
Mengembangkan master platform
digital yang menjadi induk sistem
informasi dan pelayanan
ketenagakerjaan di Indonesia
ARAH KEBIJAKAN
9. • Pembentukan regulasi
sebagai dasar hukum
SIAPkerja.
• Memperkuat Tata kelola
SIAPkerja
• Penguatan kapasitas SDM
• Pengembangan
infrastruktur
• Mengintegrasikan Portal
Satu Data Ketenagakerjaan
ke dalam SIAPkerja
• Pengembangan Fitur Bizhub
ke dalam SIAPkerja
• Peremajaan sistem
SIAPkerja
QUARTER 1
• Memperkuat Fitur WLKP
dalam SIAPkerja
• Mengintegrasikan fitur-fitur
internal kementerian yang
belum terintegrasi
(Pemagangan TKA dll.)
• Mengembangkan KarirHub
dalam rangka persiapan KIK.
• Launching dan sosialisasi
SIAPkerja
• Penguatan infrastruktur
penunjang BIG DATA
Ketenagakerjaan
QUARTER 2
• Mengintegrasikan SIAPkerja
dengan dinas daerah.
• Mengintegrasikan SIAPkerja
dengan lembaga terkait
(BNSP, BP2MI, BPJS dll)
• Mengintegrasikan SIAPkerja
dengan K/L lain.
QUARTER 3
• Berkolaborasi dengan DUDI
untuk memperkuat
ekosistem SIAPkerja.
• Mengintegrasikan platform
swasta di bidang
ketenagakerjaan ke dalam
ekosistem SIAPkerja.
QUARTER 4
ROADMAP
10.
11. • Reformasi kelembagaan
• Revitalisasi Infrastruktur
• Redesign pelatihan
• Rebranding identitas
• Pendirian BLK baru
AGENDA
ARAH KEBIJAKAN
Mengubah secara total BLK menjadi pusat
pengembangan ketenagakerjaan yang
berdaya saing nasional dan intersiaonal
12.
13.
14. •Membentuk Pusat Layanan Pasar Kerja;
•Membentuk Kartu Indonesia Kerja
(KIK);
•Bekerjasama dengan APINDO dan DUDI
untuk penempatan calon tenaga kerja.
AGENDA
Meningkatkan integrasi sistem pelatihan
dan penempatan tenaga kerja.
ARAH KEBIJAKAN
15. Prioritas
Link and Match
Ketenagakerjaan
Pusat Layanan Kerja
dibentuk untuk
memfasilitasi masyarakat
dalam mengakses layanan
ketenagakerjaan yang lebih
efektif dan terjangkau.
Menjadi One Stop Solution
dalam upaya eeningkatan
Public Services Kemnaker RI
MEMBENTUK PUSAT
LAYANAN KERJA
MENGINISIASI KARTU
INDONESIA KERJA
Kartu Indonesia Kerja (KIK)
berfungsi untuk memberikan
kemudahan bagi masyarakat dan
instansi untuk mengakses
riwayat pekerjaan dan identitas
pekerja, sebagai akses pelatihan
dan penempatan, sekaligus cikal
bakal Big Data Ketenagakerjaan.
KERJASAMA DENGAN
DUDI
Bersama dengan APINDO
dan DUDI, Kemnaker
memberikan kesempatan
kerja kepada masyarakat
melalui kerjasama strategis
dengan stakeholders, yang
diteruskan melalui
optimalisasi sistem digital
Kemnaker RI.
01 02 03
18. • Pengembangan jaringan kerjasama dengan industri ekonomi kreatif
• Penyelarasan kerja antar unit kerja Kemnaker.
• Modeling kewirausahaan padat karya/unggulan secara terpadu.
• Pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan wirausaha.
• Mengubah sebagian BLK Komunitas menjadi inkubator wirausaha
berbasis digital.
• Digitalisasi sistem pembinaan wirausaha.
• Pengembangan skema akses permodalan yang efektif bagi wirausaha
binaan.
• Pengembangan model pemasaranproduk wirausaha binaan yang
efektif dan berbasis daring.
AGENDA
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan
pengembangan kewirausahaan.
ARAH KEBIJAKAN
21. • Perintisan Balai Pengembangan Talenta Muda
Indonesia (BPTMI).
• Mengubah Innovation Room menjadi
Innovation Hub
• Perintisan proyek inovasi pemuda berskala
nasional.
• Kerjasama dengan Kemenpora, perguruan
tinggi, dan industri startup untuk
pengembangan talenta muda.
AGENDA
Mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif
generasi muda terkait ketenagakerjaan.
ARAHAN KEBIJAKAN
24. • Pengembangan sistem Binwasnaker yang
transparan dan akuntabel berbasis digital.
• Pengembangan sistem informasi dan
pelayanan K3 berbasis digital.
• Peningkatan kapasitas dan integritas SDM
di bidang Binwasnaker dan K3.
• Pembentukan command center untuk
keperluan Binwasnaker dan K3.
AGENDA
Meningkatkan kualitas sistem pengawasan
ketenagakerjaan dan K3.
ARAH KEBIJAKAN
27. • Reformasi Sistem Pengupahan
• Pengembangan sistem dan peta jalan pengupahan
yang transparan dan berkeadilan.
• Pengembangan sistem pendongkrak produktivitas
tenaga pekerja yang terpadu dan berkelanjutan
• Implementasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
• Pelaksanaan Dialog Sosial secara produktif
• Penerapan Pola Hubungan Kerja yang adaptif
terhadap pasar kerja yang fleksibel
AGENDA
Menjamin kesejahteraan tenaga kerja secara
berimbang dan berkelanjutan.
ARAH KEBIJAKAN
30. • Pengembangan sistem market intelligence di negara-
negara sasaran PMI.
• Pembenahan standar kompetensi PMI dan proses
pelaksanaannya.
• Pengembangan sistem manajemen PMI berbasis daring
yang terintegrasi dengan SiapKerja dan KIK.
• Pengembangan sistem pelatihan luring maupun daring
terkait peningkatan skill PMI.
• Penguatan kerjasama dengan otoritas setempat/negara
tujuan PMI untuk melindungi hak-hak PMI.
AGENDA
Memperluas negara penempatan PMI
di Sektor Formal
ARAH KEBIJAKAN
