Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan anggaran pemerintah pusat, mencakup konsep dan kebijakan perencanaan serta penganggaran, manajemen anggaran tingkat nasional dan kementerian, serta proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah.

1. PERANCANAAN
ANGGARAN
PEMERINTAH PUSAT
Danang Wijayanto, Ak., M.Si., QIA.
WI Utama BPKP

2. POKOK BAHASAN
 Konsep dan Kebijakan Perencanaan
 Konsep dan Kebijakan Penganggaran
 Manajemen Anggaran Tingkat Nasional (Kebijakan Fiskal
dan Penyusunan APBN)
 Manajemen Penganggaran Tingkat Kementerian/Lembaga
 Manajemen Pelaksanaan Anggaran
 Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

3. TUJUAN NEGARA
 Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia
 Memajukan kesejahteraan umum
 Mencerdaskan kehidupan bangsa
 Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial

4. CAKUPAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN
Planning
(UU
25/2004)
Organizing
(UU
17/2003)
Actuating
(UU 1/2004)
Controlling
UU 15/2004
TUJUAN BERNEGARA
SPPN
SAKN
Partisipasi
Transparansi
Akuntabilitas

5. PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN
 Politik : Mengikuti rencana yg dibuat calon
presiden/gubernur/buati/walikota
 Teknokratik: Menggunakan kerangka berfikir ilmiah dari
K/L berdasarkan fungsional/tugas yang diemban
 Partisipatif: Melibatkan semua pihak yang berkepentingan
dalam pembangunan (jarring aspirasi masyarakat)
 Atas-bawah & Bawah-atas: Rencana induk dibuat dari atas
dan diselaraskan dari bawah keatas melalui musyawarah
(musrenbang)

6. 6
Dasar Hukum
 UUD 45 Amandemen ke 4
 UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara (psl 14 & 19)
 UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara (psl 14)
 UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 PP No. 20/2004 Tentang RKP
 PP No. 21/2004 Tentang Penyusunan RKA-K/L

7. RPJP – UU No. 17 Tahun 2007
 Ditiadakannya GBHN (Amandemen ketiga UUD 45)
 Memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi
 Pembangunan Nasional diartikan sebagai suatu
rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk
melaksanakan tugas mewujudkan tujuan
bernegara

8. RPJP
1. Amanah ps. 4 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
3. Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 20 tahun (2005 – 2025)

9. RPJMN IV – Perpres No.18 Tahun 2020
 Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden Hasil
Pemilu 2019
 Memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,
proyek prioritas strategis, program K/L, program lintas
K/L, arah pembangunan kewilayahan, listas wilayah,
kerangka ekonomi makro, arah kebijakan fiscal, dll
 Pedoman K/L dalam Menyusun renstra
 Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD
 Pedoman Pemerintah dalam Menyusun RKP
 Acuan dasar pementauan dan evaluasi RPJMN
 Acauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan

10. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

11. Anggaran & Proses Pembangunan
(Logic Model)
RPJPD / RPJMD
RKPD
Community
Needs
Government
Program
Desired
Outcomes
Efektivitas
Program
1
2
3
APBD
Ekonomis
Inputs Process Outputs
Actual
Outcomes
Efisiensi Efektivitas
Biaya

12. KERANGKA PERENCANAAN DAN PENANGGARAN

14. PENERAPAN PENDEKATAN
PENGANGGARAN
Apa yang ingin anda capai?

15. PENDEKATAN PENGANGGARAN
 Unified Budgeting (Anggaran Terpadu): semua kegiatan
instansi pemerintah dalam APBN yang disusun secara
terpadu (dana, pelaksana);
 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah: kerangka kerja
yang secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara
kedisiplinan pengeluaran pemerintah dalam kondisi
keterbatasan anggaran (budget constraint).
 Anggaran Berbasis Kinerja: menghubungkan anggaran
negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan
(output dan outcome)

16. UNIFIED BUDGETING-ANGGARAN TERPADU

17. 17
SISTEM ANGGARAN KINERJA
Adalah
Metode pengganggaran bagi Manajemen
yang mengkaitkan setiap biaya yang dibebankan
dalam kegiatan-kegiatan dengan Hasil dan
Manfaat yang diperoleh

18. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Reward & Punishment

19. SYARAT PENERAPAN PENANGGARAN BERBASIS KINERJA

20. INDIKATOR KINERJA
1. Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan
2. Indikator kinerja dikategorikan ke dalam kelompok:
 Masukan (input)
 Keluaran (output)
 Hasil (outcomes)
 Manfaat (benefit)
3. Indikator Kinerja pada sisi penggunaan sumber daya adalah penetapan
standar biaya dengan tingkat efisiensi yang maksimal
4. Kinerja yang relatif lebih baik dapat diindikasikan dengan pencapaian
target output/outcomes yang sama dengan tingkat penggunaan
sumber daya yang lebih minimal dalam suatu kurun waktu tertentu

21. KRITERIA INDIKATOR KINERJA (SMART)
1. Specific
Jelas, Singkat dan Tepat Sasaran
2. Measureable
Sebaiknya dapat dikuantifikasikan
3. Achievable
Realistis, Praktis dan Masuk Akal
4. Relevant
Merupakan kebutuhan aktual
5. Time Frame
Memiliki rentang waktu kebijakan yang spesifik untuk
pencapaian target

23. STRUKTUR ANGGARAN

24. PENYUSUNANAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PADA SATUAN KERJA
(RKAKL)

25. STRUKTUR RKA K/L

26. STRUKTUR BIAYA DALAM RKA K/L

27. PENYUSUNAN DATA DUKUNG
PENYUNAN RKA KL

28. STANDAR BIAYA
 Standar biaya masukan (SBM) adalah satuan biaya
berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang
ditetapkan yang digunakan untuk menyusun biaya
komponen masukan suatu kegiatan
 Standar biaya keluaran adalah besaran biaya yang
ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran
(output) atau subkeluaran (suboutput)

29. STANDAR BIAYA
B. Metodologi penyusunan
1. Penyusunan dan Penyempurnaan Norma Satuan Biaya
2. Pelaksanaan survei harga barang/jasa
3. Penyusunan dan perhitungan forecasting inflasi
4. Penyusunan besaran (dengan mempertimbangkan:
Besaran satuan biaya pada tahun sebelumnya; Hasil
survei harga barang dan jasa di lapangan; Proyeksi inflasi;
serta Kepatutan dan kewajaran)
5. Penetapan dalam PMK Standar Biaya

30. FUNGSI STANDAR BIAYA
1. Batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output)
a) Penyusunan RKA KL (batas tertinggi)
b) Pelaksanaan
 Batas tertinggi (Lampiran I PMK SBM)
 Estimasi (Lampiran II PMK SBM), dapat dilampaui dengan
pertimbangan tertentu
2. Alat reviu angka dasar (baseline)
 sebagai salah satu alat untuk mereviu angka dasar atas komponen
masukan (input) dari keluaran (output) berlanjut
 dilakukan dengan melakukan penyesuaian Standar Biaya Masukan pada
komponen biaya keluaran (output) prakiraan maju tahun sebelumnya
dengan Standar Biaya Masukan tahun yang direnca

31. CAKUPAN PENGATURAN STANDAR BIAYA

32. TOR DAN RAB

33. SUBSTANSI TOR/KAK

34. RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

35. danangw57@gmail.com