1. POKOK-POKOK PIKIRAN AWAL
“Reformasi Birokrasi & Tata Kelola”
dalam RPJMN 2015-2019
Oleh:
Dwi Wahyu Atmaji
Direktur Aparatur Negara, Bappenas

2. SASARAN POKOK
RPJMN 2015-2019
Aparatur negara
yang profesional di
pusat dan daerah
yang mampu
mendukung
pembangunan
nasional
CAPAIAN DAN
EVALUASI:
Opini WTP,
Procurement;
Kemudahan Berusaha;
SPM; PTSP; Reformasi
Birokrasi; Akuntabilitas
Kinerja
ASPIRASI PUBLIK:
•Transparansi
•Akuntabilitas
•Partisipasi
•Kinerja
•Pelayanan yang
berkualitas
ISU STRATEJIK
RPJMN 2015-2019
GLOBALISASI
• Ketidakpastian
• Integrasi Ekonomi
• Kompetisi Global
(Middle Income
Trap, AEC, Asian
Century)
GLOBALISASI
• Ketidakpastian
• Integrasi Ekonomi
• Kompetisi Global
(Middle Income
Trap, AEC, Asian
Century)
REVOLUSI ICT
•Dampak e-Govt
•Faster, Cheaper,
Better
•Keterbukaan
Informasi
REVOLUSI ICT
•Dampak e-Govt
•Faster, Cheaper,
Better
•Keterbukaan
Informasi
Faktor EksternalFaktor Eksternal
- DEMOKRATISASI
- DESENTRALISASI
• Partisipasi
• Pro Rakyat
• Keadilan Sosial
- DEMOKRATISASI
- DESENTRALISASI
• Partisipasi
• Pro Rakyat
• Keadilan Sosial
BIROKRASI
• KKN
• Tidak Efisien/
Efektif
• Kapasitas Rendah
• Politisasi Birokrasi
BIROKRASI
• KKN
• Tidak Efisien/
Efektif
• Kapasitas Rendah
• Politisasi Birokrasi
Faktor InternalFaktor Internal
PEMERINTAHAN
YANG BERSIH
DAN AKUNTABEL
PEMERINTAHAN
YANG TRANSPARAN,
EFEKTIF, DAN
EFISIEN
PELAYANAN
PUBLIK YANG
BERKUALITAS
Rancangan Teknokratik
Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola dalamRPJMN 2015-2019
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: dw.atmaji@yahoo.co.id
2

3. 1. Peningkatan integritas birokrasi
2. Peningkatan kompetensi,
integritas, dan independensi
pengawasan
3. Peningkatan penerapan SPIP
4. Peningkatan akuntabilitas
keuangan dan kinerja
pemerintah
5. Peningkatan kualitas penerapan
pengadaan barang/jasa
SASARAN 1:
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN
AKUNTABEL
Terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan akuntabel,
yang akan dicapai melalui arah
kebijakan:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
3

4. Inisiatif Strategis:
1.Pengembangan dan
penerapan sistem integritas
nasional
2.Penguatan integritas antara
lain melalui:
a.Penerapan kode etik dan
perilaku
b.Penanganan konfik
kepentingan
c.Peningkatan efektifitas
penanganan LHKPN
d.Penguatan whistle blowing
system
e.Penanganan gratifikasi
Penerapan sistem integritas
nasional yang efektif
ARAH KEBIJAKAN 1:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
4

5. Inisiatif Strategis:
1.Penguatan pengawasan eksternal:
kompetensi dan integritas auditor,
perluasan pemeriksaan kinerja,
percepatan penerapan e-audit,
transparansi hasil pemeriksaan dan
tindaklanjutnya
2.Penguatan pengawasan internal :
peningkatan kompetensi, integritas,
dan independensi APIP, transparansi
hasil pengawasan dan tindaklanjutnya
3.Peningkatan sinergi antara
pemeriksaan dan pengawasan intern
4.Penguatan sistem pengaduan
masyarakat
Penerapan pengawasan yang
profesional, berintegritas,
independen dan sinergis
ARAH KEBIJAKAN 2:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
5

6. • Pembinaan penyelenggaraan
SPIP pada seluruh K/L/Pemda
• Pembinaan dan penerapan
fraud control plan
• Monitoring dan evaluasi
penerapan SPIP
Pemantapan penerapan sistem
pengendalian intern
pemerintah untuk mendukung
efektifitas, efisiensi, dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
ARAH KEBIJAKAN 3:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
6

7. Inisiatif Strategis:
1.Peningkatan kualitas pengelolaan
BMN:
2.Peningkatan kompetensi dan
integritas SDM pengelola keuangan:
4.Pemantapan implementasi sistem
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah:
•Penyempurnaan kebijakan
•Penerapan SAKIP pada K/L/Pemda
•Transparansi implementasi sistem
akuntabilitas kinerja pemerintah
•Percepatan penerapan manajemen
kearsipan berbasis TIK
Penguatan akuntabilitas
keuangan dan kinerja
ARAH KEBIJAKAN 4:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
7

8. Inisiatif Strategis:
1.Peningkatan kualitas dan standarisasi e-
procurement:
•Fasilitasi dan asistensi kualitas dan standarisasi e-
proc (LPSE):
•Perluasan cakupan e-catalog
•Penyempurnaan sistem e-procurement
2.Pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan
secara profesional:
•Pengembangan jabatan fungsional pengadaan
•Peningkatan kapasitas SDM pengadaan melalui
pendidikan dan pelatihan
3.Pengembangan kelembagaan pengadaan barang
dan jasa:
•Pembentukan ULP dan peningkatan efektifitas
fungsinya
Pemantapan sistem pengadaan
barang dan jasa yang profesional,
transparan, berintegritas, dan
terkendali resikonya
ARAH KEBIJAKAN 5:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
8

9. 1. Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang tepat
ukuran, tepat fungsi dan sinergis
2. Mewujudkan bisnis proses yang sederhana,
transparan, partisipatif, dan berbasis e-government
3. Menerapkan manajemen ASN yang transparan,
kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan
ASN yang kompeten, berintegritas, dan berkinerja
4. Menerapkan sistem manajemen kinerja
pembangunan nasional yang efektif
5. Mewujudkan pengelolaan kebijakan yang efektif dan
efisien
6. Mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang
berkomitmen tinggi, dan transformatif
7. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi
8. Memantapkan kualitas pengelolaan reformasi
birokrasi K/L/Pemda.
9. Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara
Terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif,
dan efisien, yang akan dicapai dengan arah kebijakan:
SASARAN 2:
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF
DAN EFISIEN
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
9

10. Penataan kelembagaan
instansi pemerintah
yang tepat ukuran, tepat
fungsi dan sinergis
ARAH KEBIJAKAN 1:
Inisiatif Strategis:
1.Penetapan desain
kelembagaan pemerintah
(Kementerian, LPNK, LNS):
2.Penataan kelembagaan
pemerintah, pusat dan daerah:
-Penataan tugas, fungsi, dan
kewenangan
-Penyederhanaan struktur
vertikal dan horisontal
-Penguatan sinergitas antar
lembaga (well interconnected
governance system)
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
10

11. Inisiatif Strategis:
1.Review dan penyederhanaan tatalaksana
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik
4.Akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi:
penguatan kebijakan (RUU tentang e-gov, grand design,
dan road map e-gov), penguatan kelembagaan
pengelola e-gov, penguatan kompetensi SDM pengelola
e-gov, penguatan infrastruktur e-gov (data center,
government service bush, broadband), pengendalian
pengadaan sistem informasi dan pengadaan
infrastruktur e-gov (efisiensi dan sinergi)
3.Peningkatan keterbukaan pemerintah (open
government):
4.Memastikan implementasi UU KIP;
5.Fokus: transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan,
monev pembangunan, perumusan kebijakan dan
peraturan perundangan
6.Pelibatan stakeholders dalam penyusunan kebijakan
dan implementasinya
Mewujudkan bisnis proses yang sederhana,
transparan, partisipatif, dan berbasis e-government
ARAH KEBIJAKAN 2:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
11

12. Inisiatif Strategis:
1.Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai
2.Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai
yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT
3.Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran
diklat berbasis kompetensi
3.Penerapan sistem promosi dan mutasi secara
terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi
6.Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai
7.Penerapan kebijakan penggajian dan tunjangan
yang adil, layak, dan berbasis kinerja -- serta
perbaikan sistem pensiun
8.Perlindungan implementasi merit system dalam
manajemen ASN (KASN?), termasuk penguatan
supervisi pelaksanaan manajemen ASN (BKN?)
9.Penguatan sistem informasi kepegawaian
nasional
Penerapan manajemen ASN yang
transparan, kompetitif, dan berbasis
merit untuk mewujudkan ASN yang
kompeten, berintegritas, dan berkinerja,
melalui:
ARAH KEBIJAKAN 3:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
12

13. Inisiatif Strategis:
1.Penguatan fungsi dan peningkatan
sinergi perencanaan, penganggaran,
implementasi, monev, dan pengawasan
pembangunan untuk mewujudkan belanja
pembangunan yang berkualitas
2.Penetapan log frame, termasuk
indikator dan sasaran pembangunan
nasional sebagai basis koordinasi dalam
pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pembangunan
3.Penerapan reward and punishment
kinerja pembangunan
4.Transparani dalam manajemen kinerja
pembangunan nasional
Penerapan sistem manajemen kinerja
pembangunan nasional yang efektif,
efisien, dan akuntabel
ARAH KEBIJAKAN 4:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
13

14. Inisiatif Strategis:
•Penguatan kelembagaan
dan tatakelola perumusan
kebijakan
•Peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM perumus
kebijakan
Peningkatan kapasitas dalam
perumusan dan pengelolaan
kebijakan publik
ARAH KEBIJAKAN 5:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
14

15. Inisiatif Strategis:
1.Pembentukan jabatan tinggi
2.Penerapan sistem promosi
terbuka, transparan, kompetitif,
dan berbasis kompetensi untuk
untuk jabatan tinggi
3.Reformasi diklat kepemimpinan
untuk jabatan tinggi
4.Penyelenggaraan diklat Reform
Leaders Academy (RLA)
5.Penerapan sistem magang pada
lembaga berkelas dunia baik di
dalam maupun di luar negeri
Pengembangan
kepemimpinan birokrasi
yang visioner, berkomitmen
tinggi, dan transformatif
ARAH KEBIJAKAN 6:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
15

16. Inisiatif Strategis:
1.Pengendalian belanja pegawai:
•Penyusunan kebijakan tentang batas
maksimum belanja pegawai
•Review dan assessment proporsi belanja
pegawai
•Standarisasi pelaksanaan belanja pegawai
di setiap instansi
2.Standarisasi sarana dan prasarana
aparatur
3.Kebijakan pengendalian belanja
operasional kantor
•Review dan assessment belanja
operasional kantor
•Reward and punishment untuk efisiensi
belanja aparatur
Peningkatan efisiensi belanja
aparatur
ARAH KEBIJAKAN 7:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
16

17. Inisiatif Strategis:
1.Penguatan kelembagaan dan tatakelola
pengelolaan reformasi birokrasi nasional
2.Penyempurnaan kebijakan reformasi
birokrasi nasional (Grand Design dan Road
Map)
3.Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB
pada instansi pemerintah daerah;
4.Penyempurnaan kebijakan operasional
dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN
5.Meningkatkan partisipasi publik dalam
gerakan RBN: CSO, media, akademia
Peningkatan kualitas pengelolaan
reformasi birokrasi K/L/Pemda
ARAH KEBIJAKAN 8:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
17

18. Inisiatif Strategis:
1.Inventarisasi, pemetaan, dan evaluasi
terhadap peraturan perundangan di bidang
aparatur negara
2.Penyusunan, penyempurnaan dan
sinkronisasi peraturan perundangan di
bidang aparatur negara
Penguatan kerangka regulasi
bidang aparatur negara
ARAH KEBIJAKAN 9:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
18

19. 1. Penguatan kelembagaan dan
tatakelola pelayanan publik
2. Penguatan kapasitas
pengendalian kinerja
pelayanan publik
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik, yang
akan dicapai dengan arah
kebijakan:
SASARAN 3:
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
19

20. Inisiatif Strategis:
1.Pengembangan kelembagaan pelayanan, antara lain
melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah dan
swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.Penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan
penerapan ICT (e-gov) dalam setiap penyelenggaraan
pelayanan publik
3.Peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan
perubahan mentalitas/budaya melayani
4.Perkuatan penerapan standar pelayanan minimal
dalam perencanaan dan penganggaran
5.Akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik,
melalui: penetapan quick wins nasional pelayanan
publik, dengan fokus antara lain pelayanan kepada dunia
usaha dan pelayanan dasar, replikasi best practices,
serta kompetisi inovasi pelayanan publik
6.Rencana Aksi Akselerasi Perbaikan Pelayanan Publik
di K/L/pemda
Penguatan kelembagaan dan
tatakelola pelayanan publik
ARAH KEBIJAKAN 1:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
20

21. Inisiatif Strategis:
1.Peningkatan partisipasi masyarakat
melalui penerapan sistem pengaduan
masyarakat yang efektif dan
terintegrasi secara nasional
2.Peningkatan efektifitas pengawasan
oleh ORI
3.Penguatan fungsi monev kinerja
pelayanan publik, disertai sistem
reward and punishment terhadap
kinerja pelayanan publik
4.Inovasi pengawasan pelayanan
publik, antara lain melalui mystery
shoppers
Penguatan pengendalian
kinerja pelayanan publik
ARAH KEBIJAKAN 2:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
21

22. Saran atau masukan mohon disampaikan melalui:
dw.atmaji@yahoo.co.id

23. VISI, MISI DAN AGENDA CAPRES DAN CAWAPRES 2015-2019
TERKAIT REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
SASARAN PRABOWO - HATTA JOKOWI – JUSUF KALLA
SASARAN 1:
TERWUJUDNYA
PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN
AKUNTABEL
1. Menerapkan manajemen terbuka
dan akuntabel.
2. Melaksanakan pemangkasan
birokrasi yang berbelit-belit dan
berpotensi menjadi sumber KKN
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
2. Mewajibkan instansi pemerintah untuk membuat laporan kinerja serta
membuka akses informasi publik.
3. Netralitas penyelenggara negara dapat ditegakkan.
4. Penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN)
SASARAN 2:
TERWUJUDNYA
PEMERINTAHAN
YANG
TRANSPARAN,
EFEKTIF, DAN
EFISIEN
1. Sistem birokrasi efisien dan
melayani dengan sistem insentif
dan hukuman yang efektif.
2. Meningkatkan kesejahteraan
prajurit TNI/Polri, PNS/ASN dan
keluarganya termasuk para
veteran dan pensiunan.
3. Meningkatkan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan
4. Melaksanakan reformasi belanja
negara.
1. Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten dan membuat
payung hukum RB yang lebih kuat.
2. Mensinergikan tata-kelola pemerintahan sejalan dengan desentralisasi.
3. Melakukan restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di
kelembagaan pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden maupun
kelembagaan pemda.
4. Perubahan tata kelembagaan nasional, dari berbasis sektor menjadi
berbasis kewilayahan.
5. Melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk pelayanan
publik.
6. Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan
fungsi pembinaan dan pengawasan.
7. Penciptaan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang good and
clean governance.
8. Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara (ASN)
9. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
SASARAN 3:
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
1. Memperbaiki daya saing dunia
usaha dalam menghadapi
masyarakat ekonomi asean dan
persaingan global, melalui antara
lain: Pemangkasan rantai birokrasi
dan perizinan yang berlebihan di
tingkat pusat dan daerah.
1. Peningkatan indikator peringkat Ease of Doing Business menjadi terkemuka
di tingkat Asia.
2. Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis
menjadi maksimal 15 hari.
3. Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan.
4. Memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta
membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter.
5. Penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak
pelayanan publik.
6. Mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melaui teknologi
informasi yang transparanDIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
dw.atmaji@yahoo.co.id
23