SlideShare a Scribd company logo
S U R I P T O
Agile Bureaucracy
U R G E NS I J A B ATA N F U N GS I O NA L U N T U K V I S I P E M DA
S U R I P T O
L o m b o k , 8 F e b r u a r i 2 0 2 0
RPJM 1 - 2005-2009
GOOD
GOVERNANCE
RPJM 2 – 2010 - 2014
REFORMASI
BIROKRASI
RPJM 3 – 2015 - 2019
ASN SISTEM MERIT
RPJM 4 – 2020 - 2024
WORLD CLASS
GOVERNMENT
SMART ASN
 Nasionalisme
 Integritas
 Hospitality
 Networking
 Teknologi
Informasi
 Bahasa Asing
 Entrepreneurship
GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN ASN 2005 -2024
REFORMASI BIROKRASI
“untuk menjadikan aparatur sipil negara yang
lebih profesional, efektif, efisien, dan
akuntabel dalam rangka mewujudkan tata
pemerintahan yang baik”
ORGANISASI TATALAKSANA
PERATURAN
PER-UU-AN
SDM
APARATUR
PENGAWASAN
AKUNTABILITAS PELAYANAN
PUBLIK
POLA PIKIR &
BUDAYA KERJA
8 AREA PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI
TATALAKSANAORGANISASI
1. Pembangunan SDM
Bangun SDM yang pekerja keras, dinamis,
terampil, menguasai IPTEK. Undang talenta-
talenta global bekerja sama dengan kita
2. Pembangunan Infrastruktur
Hubungkan kawasan produksi dan distribusi,
permudah akses ke kawasan wisata, dongkrak
lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai
tambah perekonomian rakyat
3 Penyederhanan Regulasi
Ciptakan omnibus law untuk merevisi beberapa UU yang
menghambat penciptaan lapangan kerja dan
pengembangan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi
Prosedur yang panjang harus dipotong, birokrasi yang panjang harus
dipangkas, eselonisasi harus disederhanakan dan diganti dengan
jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi
5. Transformasi Ekonomi
Beralih dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur
dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadlian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Lima
Prioritas
6
7
URGENSI
PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Profesionalitas01
Membangun profesionalitas
birokrasi
Akuntabilitas02
Meningkatkan akuntabilitas
kinerja pemerintah
Simplifikasi03
Memperpendek proses
pengambilan keputusan
Dinamis04
Menciptakan birokrasi yang
lincah dan adaptif
Budaya Unggul05
Membangun budaya unggul yang
berorientasi pada kinerja dan integritas
Optimalisasi06
Peran Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Fungsional semakin
dioptimalkan
Pelayanan07
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik
Sumber: KEMENPANRB (2019)
Penyebaran Jabatan ASN Nasional
Distribusi Jabatan Struktural
JPT U/M
615
JP – E5
14.430
JP
327.771
JA
98.947
JPT P
19.537
PNS Indonesia : 4.285.576
(per 11 Juni 2019)
10,76%
Jabatan
Struktural
Sumber: KemenPANRB, November 2019
Penyebaran JF Sektor Unggulan
Langkah Strategis
Penyederhanaan Birokrasi
* SE Men-PANRB No. 384 Tahun 2019 Ttg Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi
Identifikasi unit kerja yang dapat
disederhanakan / dialih jabatan
Memetakan Kesetaraan Jabatan
Fungsional dengan jabatan
struktural
Memetakan Jabatan Fungsional
untuk menampung peralihan
Penyelarasan Kebutuhan
Anggaran terkait dengan
penghasilan pada jabatan
Sosialisasi dan memberikan
pemahaman kepada seluruh
pegawai
Identifikasi
unit kerja
Evaluasi Kelembagaan OPD berdasarkan SE
Men-PANRB No. 384 Tahun 2019 :
Pertemuan I
Memetakan
Kesetaraan
Jabatan
Memetakan
Jabatan
Fungsional
PerMenPAN tentang Jabatan Fungsional &
Profil JF BKN / Protas Daerah
Pertemuan II
Penyelaran
Kebutuhan
Anggaran
Pertemuan III
Sosialisasi
Pertemuan IV
Ruang Lingkup Kerja
Pertemuan
Bagor-Setda, Bappeda
/ Litbangda / BPSDMD
/ Inspektorat /
DPPKAD
Peta OPD, Unit yang disederhanakan dan JS yang
dialihkan JF (Model Kelembagaan baru)
Peta kebutuhan JF Simulasi kebutuhan
Anggaran
Struktur Dinas
Mintzberg’s Structure
TERIMA Kasih
0813 8558 6665 0815 1464 0497 suriptox3@gmail.com Suripto Asli Wong Kebumen
www.slideshare.net/suripto3x

More Related Content

What's hot

M anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemdaM anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
National Research and Innovation Agency
 
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Bayu Wahyudi
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN
KutsiyatinMSi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Bab v sampai vii
Bab v sampai viiBab v sampai vii
Bab v sampai vii
royhul akbar
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Dr. Zar Rdj
 
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem MeritBangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Tri Widodo W. UTOMO
 
Paparan akd saumlaki (agustinus)
Paparan akd saumlaki (agustinus)Paparan akd saumlaki (agustinus)
Paparan akd saumlaki (agustinus)
Researcher Syndicate68
 
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
National Institute of Public Administration
 
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di KalimantanKajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Bayu Wahyudi
 
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Aditya Prabowo
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Paparan deputi sdma akselerasi transformasi asn 06102021
Paparan deputi sdma akselerasi transformasi asn 06102021Paparan deputi sdma akselerasi transformasi asn 06102021
Paparan deputi sdma akselerasi transformasi asn 06102021
KutsiyatinMSi
 
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Tri Widodo W. UTOMO
 
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
National Institute of Public Administration
 
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Dr. Zar Rdj
 

What's hot (20)

M anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemdaM anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
 
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
Pembangunan SDM ASN ( Roadmap 2015-2019 )
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Bab v sampai vii
Bab v sampai viiBab v sampai vii
Bab v sampai vii
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
 
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem MeritBangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
 
Paparan akd saumlaki (agustinus)
Paparan akd saumlaki (agustinus)Paparan akd saumlaki (agustinus)
Paparan akd saumlaki (agustinus)
 
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
 
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
 
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di KalimantanKajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
Kajian Penataan Pola Karier Pada Pemerintah Daerah Di Kalimantan
 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASNPengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dalam Perspektif UU ASN
 
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016   v2
Presentasi finalisasi road map rb pupr tanggal 14 maret 2016 v2
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
 
Paparan deputi sdma akselerasi transformasi asn 06102021
Paparan deputi sdma akselerasi transformasi asn 06102021Paparan deputi sdma akselerasi transformasi asn 06102021
Paparan deputi sdma akselerasi transformasi asn 06102021
 
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
 
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
 
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
 

Similar to Birokrasi lincah pemda

menpan.pdf
menpan.pdfmenpan.pdf
menpan.pdf
EvaRahayu22
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Coach RFIRMANS
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Hendro Cahyono
 
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v     rakornas 2019 - menteri pan & rbPanel v     rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
Joseph Sitepu
 
Diklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdfDiklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdf
aviana3
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
MarioMario435914
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
windafatimahhutasuhu
 
Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASNMemperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
Seta Wicaksana
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
NezarAbdillah
 
Msdm pengembangan kompetensi
Msdm pengembangan kompetensiMsdm pengembangan kompetensi
Msdm pengembangan kompetensi
Dr. Zar Rdj
 
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
MuhammadZainaltuanay
 
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
NyomanRicky
 
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
Mohammad Subhan
 
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGIMODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
National Research and Innovation Agency
 
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptxEvaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
RIZKIA17
 
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
KemenagPadangPanjang
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
BumdesmaKurniaqpou9
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
BumdesmaKurniaqpou9
 
Manajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivManajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab iv
hoyin rizmu
 
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptxManajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
ssuser9d9030
 

Similar to Birokrasi lincah pemda (20)

menpan.pdf
menpan.pdfmenpan.pdf
menpan.pdf
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
Komisi vii-reformasi-birokrasi-rev1
 
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v     rakornas 2019 - menteri pan & rbPanel v     rakornas 2019 - menteri pan & rb
Panel v rakornas 2019 - menteri pan & rb
 
Diklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdfDiklat PPD.pdf
Diklat PPD.pdf
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
 
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptxRB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
RB SAKIP ZI DPUBM_7 Des edit.pptx
 
Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASNMemperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
Memperkuat Peran HR dalam Organisasi ASN
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
 
Msdm pengembangan kompetensi
Msdm pengembangan kompetensiMsdm pengembangan kompetensi
Msdm pengembangan kompetensi
 
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx
 
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur (1).pptx
 
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
20150324 reformasi birokrasi revolusi mental
 
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGIMODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
MODEL KESEJAHTERAAN ASN BERKINERJA TINGGI
 
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptxEvaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
Evaluasi reformasi birokrasi dan Zona Integritas pada satuan kerja.pptx
 
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021Presentasi kakankemenag zi rb-2021
Presentasi kakankemenag zi rb-2021
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
 
Manajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab ivManajemen asn prajab iv
Manajemen asn prajab iv
 
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptxManajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
Manajemen_Talenta_Aston_19-2-11-2019.pptx
 

More from National Research and Innovation Agency

INODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTAINODAE KOTA YOGYAKARTA
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptxEVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
National Research and Innovation Agency
 
STRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAHSTRATEGY INOVASI DAERAH
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANGINOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
National Research and Innovation Agency
 
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdfKEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
National Research and Innovation Agency
 
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3TKajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
National Research and Innovation Agency
 
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten BekasiSKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
National Research and Innovation Agency
 
DISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASIDISPLAY INOVASI
Sistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi DaerahSistem Inovasi Daerah
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARULABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
National Research and Innovation Agency
 
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
Reformasi  pelayanan_publik pandeglangReformasi  pelayanan_publik pandeglang
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
National Research and Innovation Agency
 
Roadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjarRoadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjar
National Research and Innovation Agency
 
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
National Research and Innovation Agency
 
KOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDAKOTA PADANG BEDA
MERANCANG, MONITORING DAN DISPLAY INOVASI
MERANCANG, MONITORING DAN DISPLAY INOVASIMERANCANG, MONITORING DAN DISPLAY INOVASI
MERANCANG, MONITORING DAN DISPLAY INOVASI
National Research and Innovation Agency
 
INOVASI SEKTOR PARIWISATA
INOVASI SEKTOR PARIWISATAINOVASI SEKTOR PARIWISATA
INOVASI SEKTOR PARIWISATA
National Research and Innovation Agency
 
Diagnosa Inovasi Poso
Diagnosa Inovasi PosoDiagnosa Inovasi Poso
Design Inovasi Purbalingga
Design Inovasi PurbalinggaDesign Inovasi Purbalingga
Design Inovasi Purbalingga
National Research and Innovation Agency
 

More from National Research and Innovation Agency (20)

INODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTAINODAE KOTA YOGYAKARTA
INODAE KOTA YOGYAKARTA
 
ASN BERAKHLAK ACEH.pdf
ASN BERAKHLAK ACEH.pdfASN BERAKHLAK ACEH.pdf
ASN BERAKHLAK ACEH.pdf
 
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptxEVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENHUHAM (1).pptx
 
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdfINKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
INKUBASI INOVASI DAERAH.pdf
 
STRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAHSTRATEGY INOVASI DAERAH
STRATEGY INOVASI DAERAH
 
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANGINOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
INOVASI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG
 
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdfKEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
KEMENDAGRI_STRATEGY INOVASI DAERAH.pdf
 
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3TKajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
Kajian model insentif kesejahteraan asn di daerah 3T
 
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten BekasiSKM BPBD Kabupaten Bekasi
SKM BPBD Kabupaten Bekasi
 
DISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASIDISPLAY INOVASI
DISPLAY INOVASI
 
Sistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi DaerahSistem Inovasi Daerah
Sistem Inovasi Daerah
 
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARULABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
LABORATORIUM INOVASI KOTA PEKAN BARU
 
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
Reformasi  pelayanan_publik pandeglangReformasi  pelayanan_publik pandeglang
Reformasi pelayanan_publik pandeglang
 
Roadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjarRoadmap inovasi kabupaten banjar
Roadmap inovasi kabupaten banjar
 
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
Survei kepuasan masyarakat muara enim 2019
 
KOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDAKOTA PADANG BEDA
KOTA PADANG BEDA
 
MERANCANG, MONITORING DAN DISPLAY INOVASI
MERANCANG, MONITORING DAN DISPLAY INOVASIMERANCANG, MONITORING DAN DISPLAY INOVASI
MERANCANG, MONITORING DAN DISPLAY INOVASI
 
INOVASI SEKTOR PARIWISATA
INOVASI SEKTOR PARIWISATAINOVASI SEKTOR PARIWISATA
INOVASI SEKTOR PARIWISATA
 
Diagnosa Inovasi Poso
Diagnosa Inovasi PosoDiagnosa Inovasi Poso
Diagnosa Inovasi Poso
 
Design Inovasi Purbalingga
Design Inovasi PurbalinggaDesign Inovasi Purbalingga
Design Inovasi Purbalingga
 

Recently uploaded

PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 

Recently uploaded (12)

PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 

Birokrasi lincah pemda

  • 1. S U R I P T O Agile Bureaucracy U R G E NS I J A B ATA N F U N GS I O NA L U N T U K V I S I P E M DA S U R I P T O L o m b o k , 8 F e b r u a r i 2 0 2 0
  • 2. RPJM 1 - 2005-2009 GOOD GOVERNANCE RPJM 2 – 2010 - 2014 REFORMASI BIROKRASI RPJM 3 – 2015 - 2019 ASN SISTEM MERIT RPJM 4 – 2020 - 2024 WORLD CLASS GOVERNMENT SMART ASN  Nasionalisme  Integritas  Hospitality  Networking  Teknologi Informasi  Bahasa Asing  Entrepreneurship GRAND DESIGN PEMBANGUNAN ASN 2005 -2024
  • 3. REFORMASI BIROKRASI “untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik”
  • 4. ORGANISASI TATALAKSANA PERATURAN PER-UU-AN SDM APARATUR PENGAWASAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK POLA PIKIR & BUDAYA KERJA 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI TATALAKSANAORGANISASI
  • 5. 1. Pembangunan SDM Bangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai IPTEK. Undang talenta- talenta global bekerja sama dengan kita 2. Pembangunan Infrastruktur Hubungkan kawasan produksi dan distribusi, permudah akses ke kawasan wisata, dongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat 3 Penyederhanan Regulasi Ciptakan omnibus law untuk merevisi beberapa UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM 4. Penyederhanaan Birokrasi Prosedur yang panjang harus dipotong, birokrasi yang panjang harus dipangkas, eselonisasi harus disederhanakan dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi 5. Transformasi Ekonomi Beralih dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadlian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lima Prioritas
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 8. URGENSI PENYEDERHANAAN BIROKRASI Profesionalitas01 Membangun profesionalitas birokrasi Akuntabilitas02 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Simplifikasi03 Memperpendek proses pengambilan keputusan Dinamis04 Menciptakan birokrasi yang lincah dan adaptif Budaya Unggul05 Membangun budaya unggul yang berorientasi pada kinerja dan integritas Optimalisasi06 Peran Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional semakin dioptimalkan Pelayanan07 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  • 10. Distribusi Jabatan Struktural JPT U/M 615 JP – E5 14.430 JP 327.771 JA 98.947 JPT P 19.537 PNS Indonesia : 4.285.576 (per 11 Juni 2019) 10,76% Jabatan Struktural Sumber: KemenPANRB, November 2019
  • 12.
  • 13.
  • 14. Langkah Strategis Penyederhanaan Birokrasi * SE Men-PANRB No. 384 Tahun 2019 Ttg Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi Identifikasi unit kerja yang dapat disederhanakan / dialih jabatan Memetakan Kesetaraan Jabatan Fungsional dengan jabatan struktural Memetakan Jabatan Fungsional untuk menampung peralihan Penyelarasan Kebutuhan Anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan Sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai
  • 15. Identifikasi unit kerja Evaluasi Kelembagaan OPD berdasarkan SE Men-PANRB No. 384 Tahun 2019 : Pertemuan I Memetakan Kesetaraan Jabatan Memetakan Jabatan Fungsional PerMenPAN tentang Jabatan Fungsional & Profil JF BKN / Protas Daerah Pertemuan II Penyelaran Kebutuhan Anggaran Pertemuan III Sosialisasi Pertemuan IV Ruang Lingkup Kerja Pertemuan Bagor-Setda, Bappeda / Litbangda / BPSDMD / Inspektorat / DPPKAD Peta OPD, Unit yang disederhanakan dan JS yang dialihkan JF (Model Kelembagaan baru) Peta kebutuhan JF Simulasi kebutuhan Anggaran
  • 18. TERIMA Kasih 0813 8558 6665 0815 1464 0497 suriptox3@gmail.com Suripto Asli Wong Kebumen www.slideshare.net/suripto3x