Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program seperti penurunan kemiskinan dan inflasi pangan, peningkatan pemantauan harga pangan dan produksi pertanian, serta penguatan ketahanan pangan dan cadangan pangan nasional.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...Ardi Susanto
Aplikasi Android #BarruBaik dibangun untuk memudahkan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Barru. Tim kerja dibentuk untuk mengembangkan fitur-fitur aplikasi seperti pengumuman, berita, dan ruang ide masyarakat. Proses pengembangan menghadapi tantangan seperti pandemi Covid-19 dan biaya pembangunan aplikasi.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas yang membahas agenda pembelajaran terkait kepemimpinan pelayanan publik, pengendalian pekerjaan, dan aktualisasi kepemimpinan melalui studi lapangan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengawasan pelayanan publik.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program seperti penurunan kemiskinan dan inflasi pangan, peningkatan pemantauan harga pangan dan produksi pertanian, serta penguatan ketahanan pangan dan cadangan pangan nasional.
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Aplikasi ini bertujuan untuk membangun saluran informasi publik pemerintah daerah Kabupaten Barru secara mudah dan massal melalui smartphone. Aplikasi bernama #BarruBaik ini diharapkan dapat mengintegrasikan informasi dari seluruh perangkat daerah dalam satu platform dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Majalah #BarruBaik sebagai Laporan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Admi...Ardi Susanto
Aplikasi Android #BarruBaik dibangun untuk memudahkan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Barru. Tim kerja dibentuk untuk mengembangkan fitur-fitur aplikasi seperti pengumuman, berita, dan ruang ide masyarakat. Proses pengembangan menghadapi tantangan seperti pandemi Covid-19 dan biaya pembangunan aplikasi.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas yang membahas agenda pembelajaran terkait kepemimpinan pelayanan publik, pengendalian pekerjaan, dan aktualisasi kepemimpinan melalui studi lapangan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengawasan pelayanan publik.
Tim dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Tim terdiri dari pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Diklat sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Pelatihan kepemimpinan pengawas membekali peserta dengan kemampuan diagnosa masalah, berpikir kreatif, membangun tim, dan kepemimpinan dalam pelayanan publik. Mata pelatihan meliputi diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Pelatihan pengendalian pekerjaan membekali peserta dengan kemampuan pengendalian pelayanan, manajemen mutu, pengamb
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup agenda pengendalian pelaksanaan kegiatan. Agenda tersebut bertujuan untuk melatih peserta mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan memanfaatkan perencanaan, anggaran, pengawasan, pengendalian, dan teknologi informasi secara optimal. Dokumen tersebut juga menjelaskan teknik dan hasil yang diharapkan dari pelatihan pengendalian pelaksanaan ke
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Inspektorat Utama BPOM mengatur struktur organisasi dan tugas pokoknya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi. Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di Badan POM.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas konsep pembelajaran aksi perubahan kinerja pelayanan publik untuk pelatihan kepemimpinan pengawas, (2) Aksi perubahan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan kolaborasi, (3) Dokumen tersebut menjelaskan tahapan pembelajaran aksi perubahan tersebut mulai dari konsepsi, perancangan, hing
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-temanna #LABEDDU
Modul ini membahas tentang manajemen perubahan di sektor publik dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perubahan diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya revolusi industri 4.0. Modul ini memberikan panduan konsep dan tahapan manajemen perubahan serta strategi untuk menangani resistensi terhadap perubahan."
Pelayanan publik sebagai bentuk dampak perubahan reformis paling riil tetap memerlukan 1) standardisasi pelayananyang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif kementerian/ lembaga itu sendiri sehingga 2) rasionalisasi penataan organisasidiperlukan untuk pengembangannya ke arah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien.
Terlalu banyak unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang fragmenteddan mengedepankan ego-sektoral sehingga muncul kebutuhan untuk 3) mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinanbagi dunia bisnis/pelaku swasta. Namun, dalam pelaksanaannya, 4) pengembangan penatalaksanaandiperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural. Sebagai langkah modernisasi yang mendorong hal tersebut, 5) aplikasi e-Officetak terelakkan untuk merespon tuntutan era informasi dewasa ini.
Aspek manajemen sumberdaya aparatur tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian bermula dari tahap perekrutan pegawai, buku ini tidak hanya memuat gagasan praktis 6) rekrutmen dan promosi aparatur secara terbuka tetapi juga diiringi 7) perbaikan remunerasiuntuk menunjang kinerjanya yang optimal.
Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme 8) assessment center. Setelah pengembangan dilakukan, penjaminan mutu kinerja birokrasi sudah seharusnya keluar dari tradisi loyalitas PNS secara subyektif dalam rezim DP3 melalui pengembangan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan kerangka strategis pencapaian dampak kebijakan melalui penggunaan 9) balanced score card. Diperlukan inkubasi penumbuhan etos kerja positif dan integritas di samping pemeliharaan sistem antikorupsi secara komprehensif melalui penerapan 10) zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK). Penerapan ZIWBK tidak mudah tidak hanya dasar peraturan belum tepat dalam menyediakan pedoman pelaksanaan teknisnya tetapi juga memerlukan kerja-keras semua pihak dan mengantisipasi resistensi dari dalam institusi.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Dokumen tersebut merupakan rancangan proyek perubahan penerapan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern mengingat pertambahan jumlah satuan kerja di Badan POM namun jumlah auditor tetap. TPBK diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data, evaluasi, dan pemantauan secara
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tim dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Tim terdiri dari pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Diklat sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Pelatihan kepemimpinan pengawas membekali peserta dengan kemampuan diagnosa masalah, berpikir kreatif, membangun tim, dan kepemimpinan dalam pelayanan publik. Mata pelatihan meliputi diagnosa organisasi, berpikir kreatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Pelatihan pengendalian pekerjaan membekali peserta dengan kemampuan pengendalian pelayanan, manajemen mutu, pengamb
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
Pelatihan ini membahas tentang akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Materi pelatihan meliputi konsep akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan bentuk-bentuk akuntabilitas. Tujuannya adalah agar peserta dapat memahami pentingnya akuntabilitas kinerja dan mampu membangun budaya akuntabilitas di organisasinya."
Materi pengendalian kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasFatihElluqmani
Dokumen tersebut membahas pelatihan kepemimpinan pengawas yang mencakup agenda pengendalian pelaksanaan kegiatan. Agenda tersebut bertujuan untuk melatih peserta mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan memanfaatkan perencanaan, anggaran, pengawasan, pengendalian, dan teknologi informasi secara optimal. Dokumen tersebut juga menjelaskan teknik dan hasil yang diharapkan dari pelatihan pengendalian pelaksanaan ke
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Inspektorat Utama BPOM mengatur struktur organisasi dan tugas pokoknya untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi. Inspektorat bertugas mengawasi pelaksanaan tugas di Badan POM.
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas konsep pembelajaran aksi perubahan kinerja pelayanan publik untuk pelatihan kepemimpinan pengawas, (2) Aksi perubahan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan kolaborasi, (3) Dokumen tersebut menjelaskan tahapan pembelajaran aksi perubahan tersebut mulai dari konsepsi, perancangan, hing
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-temanna #LABEDDU
Modul ini membahas tentang manajemen perubahan di sektor publik dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perubahan diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya revolusi industri 4.0. Modul ini memberikan panduan konsep dan tahapan manajemen perubahan serta strategi untuk menangani resistensi terhadap perubahan."
Pelayanan publik sebagai bentuk dampak perubahan reformis paling riil tetap memerlukan 1) standardisasi pelayananyang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif kementerian/ lembaga itu sendiri sehingga 2) rasionalisasi penataan organisasidiperlukan untuk pengembangannya ke arah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien.
Terlalu banyak unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang fragmenteddan mengedepankan ego-sektoral sehingga muncul kebutuhan untuk 3) mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinanbagi dunia bisnis/pelaku swasta. Namun, dalam pelaksanaannya, 4) pengembangan penatalaksanaandiperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural. Sebagai langkah modernisasi yang mendorong hal tersebut, 5) aplikasi e-Officetak terelakkan untuk merespon tuntutan era informasi dewasa ini.
Aspek manajemen sumberdaya aparatur tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian bermula dari tahap perekrutan pegawai, buku ini tidak hanya memuat gagasan praktis 6) rekrutmen dan promosi aparatur secara terbuka tetapi juga diiringi 7) perbaikan remunerasiuntuk menunjang kinerjanya yang optimal.
Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme 8) assessment center. Setelah pengembangan dilakukan, penjaminan mutu kinerja birokrasi sudah seharusnya keluar dari tradisi loyalitas PNS secara subyektif dalam rezim DP3 melalui pengembangan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan kerangka strategis pencapaian dampak kebijakan melalui penggunaan 9) balanced score card. Diperlukan inkubasi penumbuhan etos kerja positif dan integritas di samping pemeliharaan sistem antikorupsi secara komprehensif melalui penerapan 10) zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK). Penerapan ZIWBK tidak mudah tidak hanya dasar peraturan belum tepat dalam menyediakan pedoman pelaksanaan teknisnya tetapi juga memerlukan kerja-keras semua pihak dan mengantisipasi resistensi dari dalam institusi.
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dokumen tersebut menjelaskan proses identifikasi proses bisnis, subproses, peta lintas fungsi, dan penyusunan tabel instrumen SOP.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
Dokumen tersebut merupakan rancangan proyek perubahan penerapan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) yang terintegrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern mengingat pertambahan jumlah satuan kerja di Badan POM namun jumlah auditor tetap. TPBK diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data, evaluasi, dan pemantauan secara
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. bahan ajar pelatihan teknis - manajemen data pk 2020PusdiklatKKB
[RINGKASAN]
1) Manajemen data pendataan keluarga dilakukan dengan formulir dan smartphone, meliputi pengumpulan, pemeriksaan, pengelompokan dan pelaporan data oleh kader, supervisor, dan manajer data.
2) Kader pendata mengumpulkan data keluarga, supervisor memeriksa formulir dan mengelompokkannya, kemudian manajer data melakukan analisis data.
Program manajemen data keluarga bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelola data pendataan keluarga secara terstruktur dan terorganisir guna mendukung program-program pemerintah terkait keluarga. Program ini mencakup konsep, pengorganisasian, dan teknik pengumpulan serta pengolahan data baik secara manual menggunakan formulir maupun secara digital menggunakan aplikasi berbasis smartphone.
Dokumen tersebut membahas tentang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi antara perencanaan dan anggaran secara elektronik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah."
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan kinerja pegawai ASN berdasarkan PermenPANRB No. 6/2022. Dokumen tersebut menjelaskan perubahan-perubahan pada sistem pengelolaan kinerja pegawai ASN yang diatur dalam PermenPANRB No. 6/2022 dibandingkan dengan PermenPANRB No. 8/2021, antara lain perubahan pada format SKP, penilaian kinerja, dan hubungan antara SKP dengan JF serta angka kredit.
Dokumen tersebut berisi informasi tentang profil perusahaan konsultan CV. Madani Callysta Saibuyun yang memberikan jasa layanan di berbagai bidang seperti penelitian, telematika, pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun terakhir bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah.
Penjelasan Umum Mekanisme Penilaian dan PemberianAnugerah Pangripta Nusanta...Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proses penilaian tahap II untuk penghargaan Pangripta Nusantara 2015 meliputi verifikasi proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bangka Belitung untuk menilai kriteria seperti proses bottom-up, top-down, teknokratik, dan politik serta inovasi. Tim penilai independen hadir untuk melakukan penilaian terhadap proses tersebut.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN WARKAH PERTIMBANGAN
TEKNIS PERTANAHAN MENGGUNAKAN GOOGLE DRIVE PADA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEEROM
ANGKATAN I PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
NAMA : ESTHER NATALIA SULLE, S.H., M.M.
NIP : 198112242005022001
NO. ABSEN : 10
JABATAN : KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PERBERDAYAAN
UNIT KERJA : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEEROM
2. LATAR BELAKANG MASALAH
1
Sulitnya pencarian atau tidak ditemukannya
warkah pada Seksi Penataan dan
Pemberdayaan ketika ada masalah yang
berkaitan dengan pelaksanaan perizinan dan
perubahan penggunaan tanah
2
Kondisi warkah PTP yang ada saat ini
adalah rawan untuk tercecer atau bahkan
hilang karena selama ini penyimpanan
warkahnya terdapat di dalam ruangan
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan.
3
Belum tersedianya Pengelolaan warkah
digital secara praktis yang mempergunakan
media internet yang bisa didapatkan secara
mudah baik secara gratis (freeware)
ataupun berbayar.
3. TUJUAN AKSI PERUBAHAN
IMPACT
JANGKA PANJANG
“Peningkatan pelayanan administrasi pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan yang tersaji secara digital”
Dapat di capai melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Pengarsipan warkah PTP secara digital
2. Tertib administrasi pertanahan
JANGKA MENENGAH
“Peningkatan pelayanan pada Seksi Penataan
dan Pemberdayaan”
Dapat di capai melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Pengarsipan warkah PTP secara digital
2. Tertib administrasi pertanahan
3. Pemanfaatan warkah PTP secara digital
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom
memiliki fasilitas penyimpanan data (Google
Drive yang berbayar) sehingga keamanan
data dapat lebih terjaga
JANGKA PENDEK
“Tersedianya warkah PTP secara digital pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom”
Dapat di capai melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Pengarsipan warkah PTP secara digital
2. Tertib administrasi pertanahan
4. M A N F A A T
E K S T E R N A L
Mendukung agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dan
transformasi digital di Kementerian ATR/BPN
Sebagai database digital dalam pengelolaan warkah PTP
sehingga memudahkan pihak lain dalam rangka
pelaporan untuk monitoring dan evaluasi
M A N F A A T
I N T E R N A L
Meningkatnya kinerja organisasi dalam
memberikan pelayanan terkait pemberian
Pertimbangan Teknis Pertanahan
Memberikan kemudahan dalam mengakses warkah PTP
pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam proses kegiatan
dan pelaporan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan
MANFAAT AKSI PERUBAHAN
5. PENETAPAN MASALAH UTAMA MENGGUNAKAN METODE USG
RANGKING KEDUA RANGKING KETIGA
RANGKING
PERTAMA
Belum tercapainya target
bidang PTP setiap tahun
Kurangnya informasi kepada
masyarakat dan badan usaha
tentang PTP
Belum tersedianya pengarsipan
warkah PTP secara digital
No. Isu Strategis/Masalah Nilai To
tal
Rang
king
U S G
1. Belum tercapainya target bidang PTP setiap tahun 4 3 4 11 II
2. Kurangnya informasi kepada masyarakat dan badan usaha tentang
PTP
3 4 3 10 III
3. Belum tersedianya pengarsipan warkah PTP secara digital 4 4 4 12 I
6. A K A R P E N Y E B A B M A S A L A H
MENGGUNAKAN DIAGRAM FISHBONE
MANUSIA METODE MESIN MATERIAL ANGGARAN
SDM yang
belum optimal
dalam
penggunaan
teknologi yang
tersedia
1. Pengarsipan yang
masih
konvensional
2. Selama ini warkah
PTP masih
tersimpan dalam
ruangan Kasi P2
1. Pengelolaan warka
masih manual (fisik)
2. Terbatas nya scanner
3. Belum digunakan
Google Drive
4. Belum tersedianya
eksternal drive dengan
memory besar
1. Warkah PTP yang
belum tersedia secara
digital
2. WarkahPTP yang
belum tersimpan
secara rapi dan baik
Tidak tersediamya
anggaran
pembelian media
internet berbayar
7. DESKRIPSI INOVASI
Kemudian warkah PTP konvensional
akan di proses labeling dan penataan
pada lemari arsip.
Membuat database pada google drive dan meng-
upload ke dalam database.
Warkah PTP yang akan diinventarisasi
berdasarkan jenis dan tahun layanan
Melakukan scanning terhadap semua warkah
PTP yang terdapat dalam ruangan Kepala Seksi
Penataan dan Pemberdayaan.
2. INVENTARISASI 3. SCANNING
4. LABELING DAN
P E N A T A A N
Pada tahap awal, akan
dilaksanakan identifikasi warkah
PTP
1. IDENTIFIKASI
5. DATABASE
9. TAHAPAN KEGIATAN RAP
No
Tahapan Kegiatan
April Tgl. Mei
Tgl. Penanggung Jawab Output
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan
Pembentukan Tim Kerja 4 April Kepala Seksi P2 SK Tim
Rapat Tim Kerja 6 April Kepala Seksi P2 Notulen Rapat
2 Pelaksanaan
a. Identifikasi warkah PTP; 11 April Tim Kerja Daftar warkah PTP
b. Inventarisasi warkah PTP berdasarkan jenis dan
tahun layanan;
12 April Tim Kerja Dokumen data
c. Scan warkah PTP; 13-20 April Tim Kerja Hasil scan warkah PTP
(softfile)
d. Penataan warkah PTP pada lemari arsip; 21 April Tim Kerja Jumlah warkah PTP yang
telah tertata
e. Pembuatan database pada google drive dan entry
data
21 -22 April Tim Kerja Data warkah berformat
.pdf
3 Monitoring
a. Inventarisasi 12 April Kepala Seksi P2 Dokumen monev
b. Scan warkah PTP 20 April Kepala Seksi P2 Dokumen laporan
c. Pembuatan database 22 April Kepala Seksi P2 Laporan Aksi Perubahan
J
A
D
W
A
L
K
E
G
I
A
T
A
N
10. SUMBER DAYA (PETA DAN PEMANFAATAN)
PEMETAAN STAKEHOLDER
JEJARING KERJA STAKEHOLDER
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
BAGAN TIM KERJA RANCANGAN
AKSI PERUBAHAN
11. RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN LAYANAN DATA DAN INFORMASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEEROM
TAHUN ANGGARAN 2022
Kementerian/Lembaga : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Unit Eselon II/III : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua/Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom
Program : Program Dukungan Manajemen
Klasifikasi Rincian Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output : Layanan Data dan Informasi
Volume : 1
Satuan Ukur : Layanan
Biaya :
Rp.
58.961.000,-
KODE
PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2022
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
5527.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
5527.EBA.963 Layanan Data dan Informasi
1.0
Layanan
1,620,000
051 Pengadaan Paket Data Internet 1,620,000
A TANPA SUB KOMPONEN 1,620,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,620,000
(KPPN.063-Jayapura )
- Biaya Paket Data dan Komunikasi 1.0 PKT 1,620,000 1,620,000
Arso, 2022
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Keerom,
SITI GERHANA,SH
NIP. 19720131 199603 2001
BIAYA
12. MANAJEMEN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN
No. Kriteria Deskripsi Hubungan Indikator keberhasilan
1 Fokus pelanggan Fokus pada pelanggan Transformasi Digital Tersedianya database
2 Leadership
pemimpin disemua level organisasi harus Mempunyai kesatuan tujuan
dan arah
Motivasi dan mengarahkan
serta menjadi role model
Berhasilnya kegiatan digitalisasi data
penataan
3 Keterlibatan orang
tidak ada pegawai yang pekerjaannya dianggap tidak penting oleh
organisasi
Integritas untuk mencapai
target sesuai
waktu
Selesainya Kegiatan sampai dengan
jangka waktu offclass
4 Pendekatan proses
Mempercayai bahwa suatu hasil dapat menjadi lebih efektif dan
efisien, ketika kegiatan-kegiatan yang dikelola menjadi suatuproses
yang saling terkait dan berfungsi sebagai sistem yang koheren
Tahapan proses dapat
dilaksanakan secara
Maksimal
Kerangka Acuan Kerja dan dokumentasi
proses
5 Perbaikan
bereaksi terhadap perubahan yang terjadi baik dalam kondisi internal
dan eksternal organisasi, serta dapat menciptakan peluang baru
Output Digitalisasi dapat
dikembangkan untuk
menjawab area bermasalah
Lainnya
Menggunakan aplikasi yang telah
tersedia untuk menjawab manfaat
jangka menengah dan jangka panjang
6
Pengambilan
Keputusan
Berdasarkan
Bukti
setiap organisasi dalam mengambil keputusan harus berdasarkan hasil
dari analisis dan evaluasi data dan informasi.
Data output proses dapat
dipakai sebagai salah
satu variable pengambilan
Kebijakan
Output yang didapatkan selama
pelaksanaan
7 Manajemen Relasional
Mengelola hubungan dengan berbagai pihak
Yang Berkepentingan
Monitoring evaluasi
Partisipasi seluruh stakeholders yang
terlibat
13. SOP Pelayanan Publik (sesuai rencana aksi)
Standar
Operasional
Prosedur
NO. AKTIVITAS
PELAKSANA MUTU BAKU
Pengguna
Informasi
Penanggung Jawab
Warkah
Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 Melapor kepada Penanggung Jawab Warkah Buku Kunjungan 5 menit Buku kunjungan Pengguna Informasi
hanya internal kantor.
Bila dari pemerintah,
swasta maupun
perorangan tata caranya
harus sesuai Permen
ATR/BPN No.32/2021
2 Meminta Pengguna Informasi untuk mengisi buku
kunjungan
Buku Kunjungan 5 menit Buku kunjungan
3 Mengisi buku kunjungan dan menyerahkan
Kembali kepada Penanggung Jawab Warkah
Buku Kunjungan 5 menit Buku kunjungan yang
telah di isi
4 Memberikan akses/izin kepada Pengguna
Informasi untuk menelusur jajaran koleksi
Buku Kunjungan yang
telah di isi
5 menit Pemberian akses/izin
menelusuri warkah
5 Menelusur ke jajaran koleksi dan dapat menelusur
informasi yang mereka butuhkan.
Jika ingin melakukan peminjaman:
Jika YA (ingin melakukan pinjaman) = melapor ke
Penanggung Jawab Warkah untuk mengisi bukti
pinjaman
Jika TIDAK = melapor ke Penanggung Jawab
Warkah dan meninggalkan ruangan
Tidak Ya
Pemberian akses/izin
menelusuri warkah
30 menit Pemberian akses/izin
menelusuri warkah
6 Memberikan bukti peminjaman kepada
Pengguna Informasi sebagai bukti telah
menerima pelayanan dan menyerahkan
warkah yang dibutuhkan
Pemberian
akses/izin
menelusuri warkah
20 menit Buku peminjaman
warkah
7 Menerima warkah yang memuat informasi
yang dibutuhkan
Bukti peminjaman
warkah
5 ment Bukti peminjaman
warkah
8 Meninggalkan ruang warkah Bukti peminjaman
warkah
5 menit Bukti peminjaman
warkah
9 Melakukan dokumentasi hasil kegiatan Bukti peminjaman
warkah
10 menit Dokumentasi hasil
kegiata
14. LAPORAN AKSI PERUBAHAN
1. Deskripsi Proses
Kepemimpinan
a. Membangun Integritas
a) Pengelolaan Budaya Layanan
b) Pengelolaan Tim
2. Deskripsi Hasil
Kepemimpinan
a. Capaian Tahapan Inovasi
b. Capaian dalam Perbaikan
Sistem Pelayanan
c. Manfaat Aksi Perubahan
3.Keberlanjutan Aksi
Perubahan
a. Legalitas Penerapan Inovasi
b. Perencanaan Keberlanjutan
Inovasi
15. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kantor
Pertanahan Kabupaten Keerom khususnya pada
Seksi Penataan dan Pemberdayaan dalam
melaksanakan Aksi Perubahan ini dituntut untuk
menciptakan integritas yang telah dilaksanakan
dengan menandatangani Pakta Integritas
Membangun Integritas
16. P e n g e l o l a a n B u d a y a
P e l a y a n a n
1 2 3
Memetakan
beberapa
permasalaha
n yang ada
pada Seksi
Penataan
dan
Pemberdaya
an
Rapat Peningkatan Budaya Kerja
Menganalisa
permasalahan
sesuai dengan
beberapa
kriteria yang
telah dibahas
pada bab
sebelumnya
Penyelesaian
masalah
dengan
terukur dapat
dipertanggun
gjawabkan
Membangun
database
warkah secara
digital
4
17. Dalam pencapaian target yang diinginkan dalam
rencana proyek perubahan, maka sangat diperlukan
membangun tim yang efektif dan efisien, sehingga
perlu ditunjuk dan dibentuk tim dari stakeholder
internal sebagai anggota. Untuk menunjang
berhasilnya project leader dalam melaksanakan aksi
perubahan harus dibentuk dengan Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom Nomor
30/SK-91.11.UP.04.05/IV/2022, tanggal 04 April 2022
yang ditindaklanjuti dengan menggelar Rapat Tim
Kerja dengan Nomor Surat Undangan 211/UND-
91.11.UP.04.05/IV/2022 pada tanggal 05 April 2022.
Pengelolaan Tim
18. P e l a k s a n a a n
warkah PTP dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022 diidentifikasi maka
semua data tersebut akan diinventarisasi berdasarkan jenis dan tahun
layanan. Kemudian warkah PTP tersebut akan dilakukan digitalisasi
Selanjutnya melakukan scanning terhadap semua warkah PTP untuk
dialihkan dari bentuk manual ke bentuk digital dengan kata lain pada
tahapan ini transformasi digital kita laksanakan secara cepat dan
terukur dengan mekanisme penerapan teknologi informasi
P e r s i a p a n
project leader menghadap Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Keerom selaku mentor untuk melapor
sekaligus konsultasi dan koordinasi pelaksanaan
implementasi aksi perubahan ini.
langkah selanjutnya project leader membuat konsep surat keputusan
sekaligus menyusun anggota tim. Kemudian dilaksanakan rapat
dengan tim kerja yang akan membantu dalam melaksanakan aksi
perubahan juga untuk merumuskan rencana/teknis pelaksanaan
tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan Kemudian warkah PTP konvensional akan di proses labeling
dan penataan pada lemari arsip
Ca paia n Ta ha pa n Inova si
Setelah dilakukan disimpan dan di tata pada lemari arsip dilanjutkan
dengan membuat database pada google drive dan meng-upload ke
dalam database
19. 2 . I N V E N TA R I S A S I WA R K A H P T P 3. SCANNING
4 . L A B E L I N G D A N
PENATAAN WARKAH PTP
1. IDENTIFIKASi
W A R K A H P T P I
5. DATABASE
21. Capaian
Perbaikan
Pelayanan
Capaian Dalam Perbaikan Sistem Inovasi
No.
Indikator Perbaikan
Kualitas Pelayanan
Sebelum Inovasi Setelah Inovasi
1 Kesederhanaan Proses masih manual Proses secara digital
sehingga lebih mudah
2 Kejelasan Sulit dan lama ketika
masyarakat atau seksi lain
membutuhkan data
Tercapainya Aplikasi
layanan pertanahan yang
efisien dan cepat
3 Kepastian dan tepat waktu Tidak ada ketepatan waktu
proses mencari warkah
perizinan dan kapan akan
ditemukan
Lebih pasti dan tepat
waktu karena user cukup
masuk pada database
untuk melacak arsip secara
digital.
4 Keamanan Tidak ada kontrol terhadap
akses dan penyimpanan
warkah
Dengan aplikasi ada
pembatasan untuk
mengakses data digital
22. M A N F A A T
E K S T E R N A L
Mendukung agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dan
transformasi digital di Kementerian ATR/BPN
Sebagai database digital dalam pengelolaan warkah PTP
sehingga memudahkan pihak lain dalam rangka
pelaporan untuk monitoring dan evaluasi
M A N F A A T
I N T E R N A L
Meningkatnya kinerja organisasi dalam
memberikan pelayanan terkait pemberian
Pertimbangan Teknis Pertanahan
Memberikan kemudahan dalam mengakses warkah PTP
pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam proses kegiatan
dan pelaporan pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan
MANFAAT AKSI PERUBAHAN
23. Legalitas Penerapan Inovasi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 43 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan
Teknis Pertanahan;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi
Program Pemanfaatan Ruang
24. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi
Dengan adanya pernyataan dukungan tersebut diharapkan aksi perubahan Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Warkah Pertimbangan Teknis Pertanahan Menggunakan Google Drive Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Keerom dapat berjalan secara baik dan terus menerus
Adanya pernyataan dukungan terhadap
pelaksanaan aksi perubahan dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Keerom
Keberhasilan dalam pelaksanaan aksi
perubahan tentang Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Warkah Pertimbangan Teknis
Pertanahan Menggunakan Google Drive Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom, tidak
bisa berjalan secara maksimal tanpa ada
dukungan dari semua anggota tim kerja aksi
perubahan
25. TERIMA KASIH
ANGKATAN I PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022