Download to read offline
Uploaded byFrans Dione
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
Dokumen ini membahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dalam konteks demokrasi yang berkembang dengan tujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Struktur pemerintahan dibagi menjadi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan adanya transfer kewenangan dan tanggung jawab. Penekanan pada desentralisasi bertujuan untuk mendorong akuntabilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
More Related Content
Similar to 01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
01 hubungan pusat - daerah dalam implementasi otda-fd
- 1. Dr. Frans DioneNasir, M.Si 081319906898 / fransdionesa@gmail.com IPDN-KEMDAGRI
- 2. LATAR BELAKANG Indonesia dewasaini sedang memasuki era demokrasi yang sesungguhnya, dengan menggunakan model demokrasi universal. Pada masa sebelumnya kita sudah pernah menggunakan model demokrasi liberal, demokrasi terpimpin (pada masa orde lama), demokrasi versi orba, yang sebenarnya merupakan model demokrasi menurut pandangan para penguasa. Formula demokrasi yang terkenal dari Abraham Lincoln yang disebut sebagai " The Gettysburg Formula" yakni : "GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE".(Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat).
- 3.
- 4. Mau kemana arahdemokrasi kita? Apakah akan menuju pada "demokrasi yang beku" (frozen democracy)? Seperti yang diungkapkan oleh Sorensen, dengan ciri-ciri : 1) Kemajuan ekonomi menimbulkan disparitas, dan belum seimbang dari sisi aspek pemerataan. 2) Berhentinya proses pembentukan masyarakat warga (civil society); 3) Konsolidasi sosial-politik yang tidak pernah mencapai soliditas yang sesungguhnya, tetapi bersifat semu; 4) Penyelesaian masalah-masalah sosial-politik-hukum yang tidak pernah tuntas yang diwariskan oleh rejim-rejim pendahulu.
- 5. Demokrasi mempunyai "anakkandung", yaitu desentralisasi. Sebab hakekat desentralisasi adalah "menyelesaikan masalah setempat, oleh orang setempat, dengan cara setempat" (prinsip subsidiaritas). Desentralisasi adalah "transfer kewenangan dan tanggung jawab berkaitan dengan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah subnasional, organisasi semi bebas, ataupun kepada sektor privat. (Litvack & Seddon, 1999 : 2). Intisari desentralisasiI 1. Adanya transfer kewenangan dan tanggungjawab mengenai fungsi -fungsi publik; 2. Transfer tersebut berasal dari pemerintah pusat; 3. Transfer tersebut diberikan kepada entitas yang di bentuk di daerah Melahirkan Daerah Otonom
- 6. PERBEDAAN OTONOMI DAERAH adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. DAERAH OTONOM Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem NKRI.
- 7. Hakekat otonomi daerah. Indonesia Negara kesatuan yang berbentuk republik Pelaksanaan pemerintahan dibagi atas daerah provinsi propinsi dibagi atas kabupaten dan kota mempunyai pemda yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas. Asas otonomi. 1. Desentralisasi 2. Dekonsentrasi Tugas pembantuan.
- 8. 4 macam Desentralisasi. Desentralisasi Politik. Bertujuanmenyalurkan semangat demokrasi secara positif di Masyarakat. Desentralisasi administrasi. Bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efesien terutama dlm hal pelayanan pemerintahan. Desentralisasi ekonomi / pasar. Bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang ber Kaitan sektor publik ke sektor privat. Desentralisasi fiskal. Bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk Menggali berbagai sumber dana.
- 9. PARADIGMA PEMERINTAHAN NASIONAL Indonesia adalahnegara republik berbentuk kesatuan (unitaris) yang berkedaulatan rakyat , SERTA yang terdesentralisasi. Dilihat secara hierarkhis, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari : Subsistem Pemerintahan Propinsi - Sub- subsistem Pemerintahan Kabupaten/Kota Sub-sub-subsistem Pemerintahan Desa. Sistem Pemerintahan Nasional
- 10. MODEL PEMENCARAN KEKUASAAN DALAMRANGKA DESENTRALISASI PEMERINTAH PUSAT LEGISLATIF EKSEKTUTIF YUDIKATIF AUDITIF (DPR) (PRESIDEN) (MA) (BPK) DAERAH OTONOM PEMERINTAH DAERAH DPRD
- 11. M P RD P R PRESIDEN DAERAH OTONOM DESENTRALISASI SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DEKONSENTRASI BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) LEMBAGA NEGARA LAINNYA B P K M A M K TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA MENTERI2MENTERI-2 D P D
- 12. PRESIDEN Pemerintahan Daerah KEMENDAGRI Kementerian/LPNK KoordinasiKoordinasi Sebagian Urusan Tanggungjawab PUSAT DAERAH Otonomi Seluas-luasnyaPs 18 (5) UUD ‘45 Psl 17 UUD 1945 PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945 KEKUA SA A N P EM ERINTA H A N
- 13. KONKURENABSOLUT 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3.AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL PILIHANWAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAN DASAR S P M KLA SI F IKA SI URUSA N P EM ERINTA H AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN; 2. PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; 3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA 4. PKS; 5. KOORDINSASI TUGAS ANTARISNTANSI YG ADA DI DAERAH; 6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI; 7. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP KEWENANGAN DAERAH/ TDK DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL APBN
- 14. WAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAYAN DASAR S PM P EM B AGIA N URUSA N P EM ERINTA H AN KO N KUREN PILIHAN 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. PU & tt ruang; 4. Prmhan & kwsn permukiman 5. Tramtibum & linmas 6. sosial Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, pengendalian pddk &KB, perhubungan, Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah , Penanaman Modal, Kepemudaan & Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria tertentu
- 15. URUSAN PEMERINTAHAN Dalam amandemenUUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah “urusan pemerintahan” bukan “kewenangan” 15 * (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. * (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- 16. 16 BAGIAN URUSAN PEMERINTAHANYANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN 1. Pusat: berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring dan evaluasi, supervisi, fasilitasi, pengawasan dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. 2. Provinsi: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kabupaten/Kota) dengan mengacu pada norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) dari Pemerintah. 3. Kabupaten/Kota: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kabupaten/Kota) dengan mengacu pada norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) dari Pemerintah.
- 17.