Pancasila merupakan ideologi nasional Indonesia yang bersifat terbuka dan fleksibel. Ideologi ini mengandung nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat Indonesia dan berfungsi sebagai cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara serta sebagai pemersatu bangsa.
Secara etimologis ideologi berasal dari kata
idea = gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita
logos = ilmu.
Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita.
Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.
Ideologi Negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang memiliki ciri sebagai berikut :
a. Mempunyai derajad tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
b.Oleh karena itu mewujudkan asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, sebab Pancasila adalah rumusan tentang cita-cita bangsa dan negara, cita-cita berdasarkan kesadaran kebangsaan sekaligus cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara. Ideologi merupakan suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh yang jalin menjalin menjadi suatu sistem pemikiran yang logis bersumber dari pandangan hidup (falsafah hidup bangsa). Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah pluralitas atau keberagaman, yang berasal dari cita-cita kesatuan bangsa.
Istilah ‘filsafat’ secara etimologis merupakan padanan kata falsafah (Arab) dan philosophy (Inggris) yang berasal dari bahasa Yunani (philosophia).
Kata philosophia merupakan kata majemuk yang terususun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan.
Etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) dalam bentuk tunggal artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain, dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan.
Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.
Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi.
Maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.
Pembahasan Sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila sejak kelahirannya dimaksudkan sebagai Philosofische Groundslag negara atau Dasar Filsafat Negara RI.
Negara dan ketatanegaraan Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohaniannya. Artinya, jiwa, semangat, nilai-nilai Pancasila harus menjadi inti-isi yang menjiwai dan meliputi negara dan ketatanegaraan
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGRifin Sugiarto
Masa kemerdekaan (1945 s/d 27 Desember 1949) adalah masa revolusi fisik karena bangsa Indonesia harus berjuang kembali mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.
Pada masa ini juga terjadi penyimpangan system pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS sesuai dengan hasil sidang KMB.
PENDIDIKAN PANCASILA adalah sebagai sumber hak dasar nasional, artinya menjadi landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Misal : UUD, Ketetapan MPR, UU, Perpu, PP, Kepres dan Perda.
MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).
Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negera. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Bab ini membahas materi tentang identitas nasional yang meliputi pemahaman tentang pengertian identitas nasional, pluralitas bangsa Indonesia, unsur pembentuk identitas nasional yang berupa suku bangsa, kebudayaan bangsa, dan kondisi geografis.
Warga negara merupakan setiap orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan termasuk warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pada pasal 26 UUD 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan dengan UU.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
1. Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
2. Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum)
3. Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
4. Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)
5. Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
PENGERTIAN BANGSA & NEGARA
1. BANGSA adalah sekelompok manusia yg mempunyai kepentingan yg sama dan menyatakan dirinya sbg satu bangsa serta berproses didalam satu wilayah
2. NEGARA adalah 2 unsur:suatu organisasi dan perserikatan bersifat KONSTITUTIF & DEKLARATIF (de facto dan de jure)
Proses Terbentuknya Suprastruktur Pemerintahan RI:
Perkembangan NKRI dalam Periode-periode
1. UUD 1945 (1) 18 Agustus -27 Des 1945
2. Konstitusi RIS 1949 : 27 Des 1949- 17 Agust 1950
3. UUD Seemnetara 1950: 17 Agust 1950 – 5 Juli 1959
4. UUD 1945 (II) : 5 Juli 1959 – 2002
5. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (III) : 2002 - sekarang
(Negara dan Konstitusi, Prof. Dr. AT Sugito, SH. MM : 20)
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
1. 1
PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA
• Pengertian Ideologi
Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti
gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan
logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi
berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-
cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang
tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-
cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan,
paham.
Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita
itu berkembang menjadi suatu paham mengenai
seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang
atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan
hidup.
2. 2
• Beberapa pengertian ideologi:
A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat
gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik
atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang.
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa secara umum ideologi
sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang
menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik,
sosial, kebudayaan, dan agama.
Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat
ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan
pedoman dan cita-cita hidup.
Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai
suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi
ideologi tertutup dan ideologi terbuka.
3. 3
Ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup.
Ciri-cirinya: merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk
mengubah dan memperbarui masyarakat; atas nama ideologi
dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan
kepada masyarakat; isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita
tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan
operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.
Ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran yang terbuka.
Ciri-cirinya: bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat
dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral,
budaya masyarakat itu sendiri; dasarnya bukan keyakinan
ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari
konsensus masyarakat tersebut; nilai-nilai itu sifatnya dasar,
secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional.
4. 4
• Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan
Surbakti (1999) ada dua, yaitu: sebagai tujuan atau cita-cita
yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat,
dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai
prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam
masyarakat.
• Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang
berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa.
Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi
terbuka.
• Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai
ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan UUD
1945: “terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih
baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-
aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang
menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada
undang-undang yang lebih mudah caranya membuat,
mengubah dan mencabutnya
5. 5
• Sifat Ideologi
Ada tiga dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi
idealisme, dan dimensi fleksibilitas.
1. Dimensi Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber
dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu
ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan
menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka
bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam
dirinya.
2. Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin
diicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi
idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.
3. Dimensi fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran,
memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu
sehingga bebrsifat dinamis, demokrastis. Pancasila memiliki
dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya
dari masa ke masa.
6. 6
• Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila
Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan
dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
Kenyataan menujukkan bahwa bangkrutnya ideologi
yang tertutup danbeku cendnerung meredupkan
perkembangan dirinya.
Pengalaman sejarah politik masa lampau.
Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai
dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat
mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam
rangka mencapai tujuan nasional.
7. 7
• Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat
terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan
yang tidak boleh dilanggar, yaitu:
Stabilitas nasional yang dinamis
Larangan terhadap ideologi marxisme, leninnisme
dan komunisme
Mencegah berkembangnya paham liberalisme
Larangan terhadap pandangan ekstrim yang
menggelisahkan kehidupan bermasyarakat
Penciptaan norma-norma baru harus melalui
konsensus.
8. 8
• Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah
bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu
menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara.
Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah
terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-
Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan
yang ber-Keadilan.
Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai
cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati
bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu
masyarakat yang dapat memparsatukan berbagai golongan
masyarakat di Indonesia.