KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
1. Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
2. Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum)
3. Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
4. Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)
5. Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
-Pengertian HAM
-Sejarah Perkembangan HAM
-Perjuangan HAM di Indonesia
-Macam-macam HAM
-Dasar hukum HAM
-Contoh pelanggaran HAM di Indonesia
P.s.
Sumber juga berasal dari beberapa slideshare yg sudah ada;)
Apa itu hak asasi? Apakah teori-teori yang mendasari hak asasi di dunia? Bagaimana hak asasi bermula? Apakah instrumen-instrumen penting pada permulaan hak asasi?
-Pengertian HAM
-Sejarah Perkembangan HAM
-Perjuangan HAM di Indonesia
-Macam-macam HAM
-Dasar hukum HAM
-Contoh pelanggaran HAM di Indonesia
P.s.
Sumber juga berasal dari beberapa slideshare yg sudah ada;)
Apa itu hak asasi? Apakah teori-teori yang mendasari hak asasi di dunia? Bagaimana hak asasi bermula? Apakah instrumen-instrumen penting pada permulaan hak asasi?
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Woro Handayani
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd Mar,SH,SIP,MH.; sengaja ditayangkan dalam rangka berbagi ilmu, BERBAGI ILMU ITU INDAH", selamat belajar.
Describes basis of Human Rights in Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 1 and regulation of human rights in Indonesia Constitution (Undang-Undang Dasar 1945 - UUD 1945) Articcle 28A-J.
Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd...Woro Handayani
Pelatihan Hak asasi manusia (ham) Ditpolair Polda Jambi;AKBP H. DADANG DK,AMd Mar,SH,SIP,MH.; sengaja ditayangkan dalam rangka berbagi ilmu, BERBAGI ILMU ITU INDAH", selamat belajar.
Describes basis of Human Rights in Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Article 1 and regulation of human rights in Indonesia Constitution (Undang-Undang Dasar 1945 - UUD 1945) Articcle 28A-J.
Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.
Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority.
This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
Semua negara mengakui bahwa Demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai kehidupan yang berakar dari budaya bangsa Indonesia sendiri.
Istilah ‘filsafat’ secara etimologis merupakan padanan kata falsafah (Arab) dan philosophy (Inggris) yang berasal dari bahasa Yunani (philosophia).
Kata philosophia merupakan kata majemuk yang terususun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan.
Etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) dalam bentuk tunggal artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain, dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan.
Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.
Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup.
Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.
Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi.
Maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.
Pembahasan Sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila sejak kelahirannya dimaksudkan sebagai Philosofische Groundslag negara atau Dasar Filsafat Negara RI.
Negara dan ketatanegaraan Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohaniannya. Artinya, jiwa, semangat, nilai-nilai Pancasila harus menjadi inti-isi yang menjiwai dan meliputi negara dan ketatanegaraan
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGRifin Sugiarto
Masa kemerdekaan (1945 s/d 27 Desember 1949) adalah masa revolusi fisik karena bangsa Indonesia harus berjuang kembali mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.
Pada masa ini juga terjadi penyimpangan system pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS sesuai dengan hasil sidang KMB.
PENDIDIKAN PANCASILA adalah sebagai sumber hak dasar nasional, artinya menjadi landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Misal : UUD, Ketetapan MPR, UU, Perpu, PP, Kepres dan Perda.
MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).
Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negera. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Bab ini membahas materi tentang identitas nasional yang meliputi pemahaman tentang pengertian identitas nasional, pluralitas bangsa Indonesia, unsur pembentuk identitas nasional yang berupa suku bangsa, kebudayaan bangsa, dan kondisi geografis.
Warga negara merupakan setiap orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan termasuk warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pada pasal 26 UUD 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan dengan UU.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
PENGERTIAN BANGSA & NEGARA
1. BANGSA adalah sekelompok manusia yg mempunyai kepentingan yg sama dan menyatakan dirinya sbg satu bangsa serta berproses didalam satu wilayah
2. NEGARA adalah 2 unsur:suatu organisasi dan perserikatan bersifat KONSTITUTIF & DEKLARATIF (de facto dan de jure)
Proses Terbentuknya Suprastruktur Pemerintahan RI:
Perkembangan NKRI dalam Periode-periode
1. UUD 1945 (1) 18 Agustus -27 Des 1945
2. Konstitusi RIS 1949 : 27 Des 1949- 17 Agust 1950
3. UUD Seemnetara 1950: 17 Agust 1950 – 5 Juli 1959
4. UUD 1945 (II) : 5 Juli 1959 – 2002
5. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (III) : 2002 - sekarang
(Negara dan Konstitusi, Prof. Dr. AT Sugito, SH. MM : 20)
3. PRAKSIS DEMOKRASI
THE PEOPLE
FROM
BY
FOR
PEMILU: REKRUTMEN
POLITIK LEGISLATIF
PROGRAM PEMERINTAH
PERDA: DPRD
PILKADA:REKRUTMEN
EKSEKUTIF
HAM:POLITIK,
HUKUM
HAM: SOS, EK, POL, HUK,
AG, DIK,DLL
HAM: POLITIK,
HUKUM
HAM: SOS, EK, POL, HUK,
AG, DIK, DLL
4. KRITERIA NEGARA DEMOKRASI
(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
• Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
• Equality before the Law ( Persamaan di
hadapan hukum)
• Constitutional guarantee of Human Rights
(Jaminan konstitusional terhadap HAM)
• Impartial Tribune (Peradilan yang tidak
memihak)
• Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
5. INTERRELASI DEMOKRASI, HAM, DAN
TRANFORMASI KONFLIK
TRANSFORMASI
KONFLIK
DAN
MANAGEMEN
KEBERAGAMAN
PERADABAN
DEMOKRASI
HAK AZASI
MANUSIA
(Hidup, sosial,
ekonomi, politik,
hukum dll
KEDAULATAN
RAKYAT
7. DEMOKRASI
(Torres:1998)
FORMAL DEMOKRASI:
SISTEM PEMERINTAHAH
SUBSTANTIVE DEMOCRACY : PROSES
DEMOKRASI, MELIPUTI:
•PROTECTIVE DEMOCRACY > KEKUASAAN
EKONOMI PASAR
•DEVELOPMENTAL DEMOCRACY >
PARTISIPASI DEMOKRATIS
•EQUILIBRIUM DEMOCRACY/PLURALIST
DEMOCRACY > INTERAKSI APATISME
DENGAN PARTISIPASI
•PARTICIPATORY DEMOCRACY >
PERUBAHAN SOSIAL DAN PARTISIPASI
DEMOKRATIS
9. Demokrasi dlm Piagam Madinah
(Sukidi dalam Tilaar:1999)
• Kebebasan beragama
• Persaudaraan seagama
• Persatuan politik dalam meraih cita-cita
bersama
• Saling membantu
• Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd.
Negara
• Persamaan di depan hukum bagi setiap
warga negara
10. Demokrasi dlm Piagam Madinah
(Lanjutan)
• Penegakan hukum demi tegaknya
keadilan dan kebenaran tanpa pandang
bulu
• Pemberlakuan hukum adat yang tetap
berpedoman pada keadilan dan
kebenaran, perdamaian dan kedamaian
• Pengakuan hak atas setiap orang atau
individu
11. KONSEP DAN PRAKSIS DEMOKRASI
DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU
CADIK
CANDAKIO
PENGHULU
ADAT
ULAMA
KPTS;
MUFAKAT
Bulat air
Karena
Pembuluh
Bulat kata
Karena
mufakat
12. PILAR DEMOKRASI
(USIS:1995)
1. KEDAULATAN RAKYAT
2. PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG
DIPERINTAH
3. KEKUASAAN MAYORITAS
4. HAK-HAK MINORITAS
5. JAMINAN HAK AZASI MANUSIA
6. PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR
7. PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM
8. PROSES HUKUM YANG WAJAR
9. PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL
10. PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK
11. NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME,KERJASAMA DAN
MUFAKAT
13. PILAR DEMOKRASI INDONESIA
(UUD 1945, Sanusi:1998)
1. DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN
3. DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT
4. DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW
5. DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
6. DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA
7. DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA
8. DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH
9. DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN
10. DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
15. APA CIVIC CULTURE DAN POLITICAL
CULTURE?
CIVIC CULTURE POLITICAL CULTURE
1. PERANGKAT IDE
2. DIWUJUDKAN DLM
REPRESENTASI
BUDAYA
3. UNTUK MEMBENTUK
IDENTITAS
KEWARGANEGARAN
4. ADAPTASI
PSIKOSOSIAL
1. CARA BERPIKIR
2. KHAS DAN TERPOLA
3. UNTUK MENJALANKAN
KEHIDUPAN POLITIK
DAN EKONOMI
4. KONTEKS
SOSIOPOLITIS
16. MENGAPA DAN BAGAIMANA CIVIC
CULTURE (1)?
POLITICAL
CULTURE
(Negara,
Lembaga
Politik)
CIVIC CULTURE
(Individu, Warga)
COMUNITARIAN
CULTURE
(Keluarga, suku,
etnis, kelompok,
daerah)
CIVIC
VIRTUE
Makro - Nasional
Partikular-terbatas
Psikososial
17. CIVIC CULTURE SEBAGAI CORE
PERADABAN DEMOKRASI
CIVIC CULTURE (Budaya kewarganegaraan)
CIVIC
VIRTUE
(Kebajikan)
CIVIC KNOWLEDGE
CIVIC DISPOSITION,
CIVIC CONFIDENCE
(Wawasan, sikap dan
kepribadian
demokratis)
CIVIC COMMITMENT
(Kesediaan dan kemauan
berdemokrasi)
CIVIC SKILLS, CIVIC COMPETENCE
CIVIC PARTICIPATION,
CICIC RESPONSIBILITY
(Partisipasi politik yang
cerdas dan bertanggungjawab
PERADABAN DEMOKRASI