SlideShare a Scribd company logo
Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah
suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara
filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa
lain, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki
identitas @ sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta
karakter dari bangsa tersebut.
Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang
terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah,
kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang
undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja
berdasarkan profesi.
Maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat
dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih
populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.
2
Istilah kepribadian sebagai suatu identitas
adalah totalitas faktor-faktor biologis,
psikologis dan sosiologis yang mendasari
tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut
terdidri atas kebiasaan,sikap, sifat-sifat serta
karakter yang berada pada seseorang
sehingga seseorang tersebut berbeda dengan
orang yang lainnya. Oleh karena itu
kepribadian adalah tercermin pada
keseluruhan tingkah laku seseorang dalam
hubungan dengan manusia lain (Ismaun,
1981: 6).
Bangsa (nation) /nasional, nasionalitas /
kebangsaan, nasionalisme / paham
kebangsaan, semua istilah tersebut dalam
kajian sejarah sulit dirumuskan, sehingga
para pakar di bidang Politik, Sosiologi, dan
Antropologi sering tidak sependapat
Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa
dirancang untuk mendefinisikan istilah
bangsa secara objektif, tetapi fenomena
kebangsaan tetap aktual hingga saat ini.
4
Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah
bangsa, yaitu natie dan nation (1835), artinya
masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh
sejarah yang memiliki unsur sbb:
1) Satu kesatuan bahasa ;
2) Satu kesatuan daerah ;
3) Satu kesatuan ekonomi ;
4) Satu Kesatuan hubungan ekonomi ;
5) Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan
budaya.
Teori Ernest Renan
Oleh Ernest Renan tanggal 11 Maret 1882, yang
dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas
kerohanian yang timbul dari :
1) Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan
aspek historis.
2) Keinginan untuk hidup bersama (le desir de vivre
ensemble) diwaktu sekarang yang merupakan aspek
solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap
mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini
dan yang akan datang.
6
Lebih lanjut Ernest Renan mengatakan syarat
mutlak adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu
hal yang memerlukan persetujuan bersama pada
waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk
mau hidup bersama dengan kesediaan
memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila
warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan
bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut
tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya (Rustam
E. Tamburaka, 1999 : 82).
Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada
kesadaran moral (conscience morale), teori ini
dapat digolongkan pada Teori Kehendak,
1. Sifat Negara merupakan suatu keadaan agar dapat
menjadikan suatu Negara yang bertujuan. Sifat-
sifat tersebut mengikat bagi setiap warga
negaranya dan menjadi identitas bagi Negara tsb
2. Sifat Negara tergantung pada landasan ideologi
Negara masing-masing. Namun secara umum dan
dimiliki oleh semua Negara, yaitu: memaksa,
monopoli, mencakup semua dan bersifat
menentukan
8
a. Sifat memaksa
Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan
terhadap warga negaranya, yg bersifat mutlak dan memaksa.
b. Sifat monopoli
Negara dengan kekuasaannya mempunyai hak atas kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya, hal ini menjadi landasan
untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di
dalam wil neg tsb.
c. Sifat mencakup semua
Kekuasaan Negara adl mengikat bagi seluruh warga negaranya,
tanpa pengecualian di suatu negara. Tidak hanya mengikat suatu
golongan, adat budaya, tetapi mengikat secara keseluruhan
masyarakat yang termasuk kedalamnya.
d. Sifat menentukan
Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk
menjaga stabilitas Negara itu. Sifat menentukan juga membuat
Negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula
menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu
Negara (kecuali orang asing) menjadi anggota politik Negara.
Misal :
Negara Indonesia memiliki sifat-sifat yang sesuai
dengan Pancasila, yakni:
1. Ketuhanan, ialah sifat-sifat keadaan Negara yang sesuai
dengan hakikat Tuhan yaitu suatu nilai-nilai agama.
2. Kemanusiaan adalah sifat-sifat keadaan Negara yang
sesuai dengan hakikat manusia.
3. Persatuan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang
sesuai dengan hakikat satu, ( berarti membuat menjadi
satu rakyat, daerah dan keadaan negara Indonesia
sehingga terwujud satu kesatuan).
4. Kerakyatan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang
sesuai dengan hakikat rakyat
5. Keadilan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang
sesuai dengan hakikat adil
1. Sifat lahir, yaitu sejumlah pengaruh yang datang dari
luar dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa
bangsa Indonesia.
2. Sifat batin atau sifat bawaan Negara Indonesia al :
1) Kekuasaan Negara
2) Pendukung kekuasaan Negara
3) Rakyat
4) Wilayah
5) Adat istiadat
6) Agama.
3. Sifat yang berupa bentuk dan susunan kenegaraan
Indonesia, yaitu bentuk negara kesatuan dan sistem
kedaulatan rakyat.
11
4.Sifat yang berupa potensi, yaitu kekuatan dan daya
dari Negara Indonesia, al:
1) Kekuasaan Negara yang berupa kedaulatan rakyat
2) Kekuasaan tugas dan tujuan Negara untuk memelihara
keselamatan, keamanan dan perdamaian.
3) Kekuasaan Negara untuk membangun, memelihara
serta mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan.
4) Kekuasaan Negara untuk menyusun dan mengadakan
peraturan perundang-undangan dan menjalankan
pengadilan.
5) Kekuasaan Negara untuk menjalankan pemerintahan.
12
a. Teori Sosiologis
1. Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat
hidup sendiri, kebutuhan antar individu tersebut
membentuk suatu masyarakat. Di dalam lingkup
masyarakat terdapat banyak kepentingan individu
yang saling berkaitan dan saling bertentangan.
2. Maka manusia harus dapat beradaptasi dengan baik
untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingannya
agar dapat hidup dengan rukun.
13
1. Patriarchaal
Teori yang menganut asas kekeluargaan, dimana
terdapat satu orang yang bijaksana dan kuat yang
dijadikan sebagai kepala keluarga.
2. Patriamonial
Raja mempunyai hak sepenuhnya atas daerah
kekuasaannya, dan setiap orang yang berada di
wilayah tersebut harus tunduk terhadap raja
tersebut.
3. Pejanjian
Raja mengadakan perjanjian dengan masyarakatnya
untuk melindungi hak-hak masyarakat itu, dan jika
hal tersebut tidak dilakukan maka masyarakat dapat
meminta pertanggung jawaban raja. 14
Secara historis pengertian negara senantiasa
berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada
saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat
negara merumuskan pengertian Negara secara
beragam, Aristoteles merumuskan Negara dalam
bukunya Politica, yang disebutnya negara polis, yang
pada saat itu masih dipahami negara masih dalam
suatu wilayah yang kecil. Negara disebut sebagai
Negara hukum, yang didalamnya terdapat sejumlah
warga Negara yang ikut dalam permusyawarahan.
Oleh karena itu menurut Aristoteles keadilan
merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya
Negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh
warganya.
15
1. Kaelan dan Zubaidi.2007.Pendidikan
Kewarganegaraan.Yogyakarta:Paradigma,
Edisi pertama
2. www.geocities.com/apii-
berlin/aktual/identitas_0600.html
3. one.indoskripsi.com
4. chaplien77.blospot.com/2008/07/pengertia
n dan hakikat-bangsa.html
16

More Related Content

What's hot

PPT Pendidikan Pancasila
PPT Pendidikan PancasilaPPT Pendidikan Pancasila
PPT Pendidikan Pancasila
eko puji hermanto
 
1. identitas nasional
1. identitas nasional1. identitas nasional
1. identitas nasional
Mardiah Ahmad
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
KhakimatulRoyani
 
Nasionalisme di era globalisasi
Nasionalisme di era globalisasiNasionalisme di era globalisasi
Nasionalisme di era globalisasi
Dzikriani Yugi
 
makna lambang sila tiap Pancasila
makna lambang sila tiap Pancasilamakna lambang sila tiap Pancasila
makna lambang sila tiap Pancasila
Ifwhar Yuhono
 
Pancasila Sebagai Idiologi Terbuka
Pancasila Sebagai Idiologi TerbukaPancasila Sebagai Idiologi Terbuka
Pancasila Sebagai Idiologi Terbuka
mayasungeb
 
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politikBab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
yudikrismen1
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of law
Amyarimbi
 
Bab 5 fungsi dan kedudukan pancasila
Bab 5 fungsi dan kedudukan pancasilaBab 5 fungsi dan kedudukan pancasila
Bab 5 fungsi dan kedudukan pancasila
muliajayaabadi
 
PPT Makna Pancasila
PPT Makna PancasilaPPT Makna Pancasila
Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Choi Fatma
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
AngeliaDagang
 
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
bodat bodat
 
PKN BAB III Kelas XI
PKN BAB III Kelas XIPKN BAB III Kelas XI
PKN BAB III Kelas XI
kawidian_putri
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Dinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
Dinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandanganDinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
Dinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
Silvia Indriani
 
Pkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 pptPkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 ppt
tetyyanisr
 
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraPPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
Doris Agusnita
 
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesiaBab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Lukman Priasmoro
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
Fahmi Hakam
 

What's hot (20)

PPT Pendidikan Pancasila
PPT Pendidikan PancasilaPPT Pendidikan Pancasila
PPT Pendidikan Pancasila
 
1. identitas nasional
1. identitas nasional1. identitas nasional
1. identitas nasional
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
 
Nasionalisme di era globalisasi
Nasionalisme di era globalisasiNasionalisme di era globalisasi
Nasionalisme di era globalisasi
 
makna lambang sila tiap Pancasila
makna lambang sila tiap Pancasilamakna lambang sila tiap Pancasila
makna lambang sila tiap Pancasila
 
Pancasila Sebagai Idiologi Terbuka
Pancasila Sebagai Idiologi TerbukaPancasila Sebagai Idiologi Terbuka
Pancasila Sebagai Idiologi Terbuka
 
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politikBab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of law
 
Bab 5 fungsi dan kedudukan pancasila
Bab 5 fungsi dan kedudukan pancasilaBab 5 fungsi dan kedudukan pancasila
Bab 5 fungsi dan kedudukan pancasila
 
PPT Makna Pancasila
PPT Makna PancasilaPPT Makna Pancasila
PPT Makna Pancasila
 
Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
 
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL (Kelompok 1)
 
PKN BAB III Kelas XI
PKN BAB III Kelas XIPKN BAB III Kelas XI
PKN BAB III Kelas XI
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
 
Dinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
Dinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandanganDinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
Dinamika perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan
 
Pkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 pptPkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 ppt
 
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraPPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
 
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesiaBab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesia
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 

Similar to PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

Hakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan NegaraHakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan Negara
Muhammad Sunardi
 
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraanBab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
ArdhiYahya1
 
Wasbang nkri
Wasbang nkriWasbang nkri
Wasbang nkri
Sirod Judin
 
Identitas nasional show
Identitas nasional showIdentitas nasional show
Identitas nasional show
enjeflow
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
Deni Wahyu
 
Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Kewarganegaraan
Pramudita Eka
 
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARABANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
Rifin Sugiarto
 
Bab 1 pkn
Bab 1 pknBab 1 pkn
Bab 1 pkn
Agus Priyanto
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
Ratna PU
 
Identitas Nasional
Identitas NasionalIdentitas Nasional
Identitas Nasional
YessicaClaudian
 
BMP MKDU4111
BMP MKDU4111BMP MKDU4111
BMP MKDU4111
Mang Engkus
 
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilanBangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
eli priyatna laidan
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
Ahmad Afandi
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
AhmadAfandi98
 
Hakikat Nasional
Hakikat NasionalHakikat Nasional
Hakikat Nasional
Sherly Anggraini
 
Citizenship
CitizenshipCitizenship
Citizenship
Ines Pratiwi
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
Muhamad Yogi
 
Nasionalisme.pptx
Nasionalisme.pptxNasionalisme.pptx
Nasionalisme.pptx
ferdhiyadi1
 
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo DuluPeran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
EstiWidyaa
 

Similar to PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL (20)

Hakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan NegaraHakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan Negara
 
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraanBab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Wasbang nkri
Wasbang nkriWasbang nkri
Wasbang nkri
 
Identitas nasional show
Identitas nasional showIdentitas nasional show
Identitas nasional show
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
 
Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Kewarganegaraan
 
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARABANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
 
Bab 1 pkn
Bab 1 pknBab 1 pkn
Bab 1 pkn
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
Identitas Nasional
Identitas NasionalIdentitas Nasional
Identitas Nasional
 
BMP MKDU4111
BMP MKDU4111BMP MKDU4111
BMP MKDU4111
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilanBangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
 
Hakikat Nasional
Hakikat NasionalHakikat Nasional
Hakikat Nasional
 
Citizenship
CitizenshipCitizenship
Citizenship
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
Nasionalisme.pptx
Nasionalisme.pptxNasionalisme.pptx
Nasionalisme.pptx
 
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo DuluPeran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
 

More from Rifin Sugiarto

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFATPANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Rifin Sugiarto
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKAPANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
Rifin Sugiarto
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGIPANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
Rifin Sugiarto
 
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAHPANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
Rifin Sugiarto
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
Rifin Sugiarto
 
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGDINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
Rifin Sugiarto
 
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILADASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
Rifin Sugiarto
 
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENLEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Rifin Sugiarto
 
LEMBAGA DPR DAN DPD
LEMBAGA DPR DAN DPDLEMBAGA DPR DAN DPD
LEMBAGA DPR DAN DPD
Rifin Sugiarto
 
IDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONALIDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONAL
Rifin Sugiarto
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Rifin Sugiarto
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
Rifin Sugiarto
 
DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIADEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIA
Rifin Sugiarto
 
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIAMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
Rifin Sugiarto
 

More from Rifin Sugiarto (14)

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFATPANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKAPANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGIPANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
 
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAHPANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
 
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGDINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
 
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILADASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
 
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENLEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 
LEMBAGA DPR DAN DPD
LEMBAGA DPR DAN DPDLEMBAGA DPR DAN DPD
LEMBAGA DPR DAN DPD
 
IDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONALIDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONAL
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
 
DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIADEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIA
 
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIAMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
 

Recently uploaded

Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
mukminbdk
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
sabir51
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
EvaMirzaSyafitri
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
ahyani72
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
NURULNAHARIAHBINTIAH
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 

Recently uploaded (20)

Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 

PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

  • 1.
  • 2. Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas @ sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. 2
  • 3. Istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah totalitas faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdidri atas kebiasaan,sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain (Ismaun, 1981: 6).
  • 4. Bangsa (nation) /nasional, nasionalitas / kebangsaan, nasionalisme / paham kebangsaan, semua istilah tersebut dalam kajian sejarah sulit dirumuskan, sehingga para pakar di bidang Politik, Sosiologi, dan Antropologi sering tidak sependapat Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini. 4
  • 5. Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu natie dan nation (1835), artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sbb: 1) Satu kesatuan bahasa ; 2) Satu kesatuan daerah ; 3) Satu kesatuan ekonomi ; 4) Satu Kesatuan hubungan ekonomi ; 5) Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.
  • 6. Teori Ernest Renan Oleh Ernest Renan tanggal 11 Maret 1882, yang dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari : 1) Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis. 2) Keinginan untuk hidup bersama (le desir de vivre ensemble) diwaktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang. 6
  • 7. Lebih lanjut Ernest Renan mengatakan syarat mutlak adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya (Rustam E. Tamburaka, 1999 : 82). Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral (conscience morale), teori ini dapat digolongkan pada Teori Kehendak,
  • 8. 1. Sifat Negara merupakan suatu keadaan agar dapat menjadikan suatu Negara yang bertujuan. Sifat- sifat tersebut mengikat bagi setiap warga negaranya dan menjadi identitas bagi Negara tsb 2. Sifat Negara tergantung pada landasan ideologi Negara masing-masing. Namun secara umum dan dimiliki oleh semua Negara, yaitu: memaksa, monopoli, mencakup semua dan bersifat menentukan 8
  • 9. a. Sifat memaksa Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya, yg bersifat mutlak dan memaksa. b. Sifat monopoli Negara dengan kekuasaannya mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wil neg tsb. c. Sifat mencakup semua Kekuasaan Negara adl mengikat bagi seluruh warga negaranya, tanpa pengecualian di suatu negara. Tidak hanya mengikat suatu golongan, adat budaya, tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk kedalamnya. d. Sifat menentukan Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas Negara itu. Sifat menentukan juga membuat Negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu Negara (kecuali orang asing) menjadi anggota politik Negara.
  • 10. Misal : Negara Indonesia memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila, yakni: 1. Ketuhanan, ialah sifat-sifat keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan yaitu suatu nilai-nilai agama. 2. Kemanusiaan adalah sifat-sifat keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat manusia. 3. Persatuan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat satu, ( berarti membuat menjadi satu rakyat, daerah dan keadaan negara Indonesia sehingga terwujud satu kesatuan). 4. Kerakyatan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat rakyat 5. Keadilan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat adil
  • 11. 1. Sifat lahir, yaitu sejumlah pengaruh yang datang dari luar dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa bangsa Indonesia. 2. Sifat batin atau sifat bawaan Negara Indonesia al : 1) Kekuasaan Negara 2) Pendukung kekuasaan Negara 3) Rakyat 4) Wilayah 5) Adat istiadat 6) Agama. 3. Sifat yang berupa bentuk dan susunan kenegaraan Indonesia, yaitu bentuk negara kesatuan dan sistem kedaulatan rakyat. 11
  • 12. 4.Sifat yang berupa potensi, yaitu kekuatan dan daya dari Negara Indonesia, al: 1) Kekuasaan Negara yang berupa kedaulatan rakyat 2) Kekuasaan tugas dan tujuan Negara untuk memelihara keselamatan, keamanan dan perdamaian. 3) Kekuasaan Negara untuk membangun, memelihara serta mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan. 4) Kekuasaan Negara untuk menyusun dan mengadakan peraturan perundang-undangan dan menjalankan pengadilan. 5) Kekuasaan Negara untuk menjalankan pemerintahan. 12
  • 13. a. Teori Sosiologis 1. Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, kebutuhan antar individu tersebut membentuk suatu masyarakat. Di dalam lingkup masyarakat terdapat banyak kepentingan individu yang saling berkaitan dan saling bertentangan. 2. Maka manusia harus dapat beradaptasi dengan baik untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingannya agar dapat hidup dengan rukun. 13
  • 14. 1. Patriarchaal Teori yang menganut asas kekeluargaan, dimana terdapat satu orang yang bijaksana dan kuat yang dijadikan sebagai kepala keluarga. 2. Patriamonial Raja mempunyai hak sepenuhnya atas daerah kekuasaannya, dan setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk terhadap raja tersebut. 3. Pejanjian Raja mengadakan perjanjian dengan masyarakatnya untuk melindungi hak-hak masyarakat itu, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka masyarakat dapat meminta pertanggung jawaban raja. 14
  • 15. Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian Negara secara beragam, Aristoteles merumuskan Negara dalam bukunya Politica, yang disebutnya negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Negara disebut sebagai Negara hukum, yang didalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut dalam permusyawarahan. Oleh karena itu menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya Negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. 15
  • 16. 1. Kaelan dan Zubaidi.2007.Pendidikan Kewarganegaraan.Yogyakarta:Paradigma, Edisi pertama 2. www.geocities.com/apii- berlin/aktual/identitas_0600.html 3. one.indoskripsi.com 4. chaplien77.blospot.com/2008/07/pengertia n dan hakikat-bangsa.html 16