Dokumen tersebut membahas tentang lembaga kepresidenan di Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial di mana Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Dokumen juga menjelaskan perubahan kekuasaan Presiden akibat amandemen UUD 1945.

1. Disampaikan dalam forum kuliah
Lembaga Kepresidenan
Kelas Reguler & Non Reguler
Oleh:
Zaki Ulya,S.H.,M.H.
(Dosen HukumTata Negara & HAN)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAMUDRA
LANGSA
2015
Bahan Ajar
LEMBAGA KEPRESIDENAN

2. Pendahuluan
Negara Indonesia : Negara Hukum (rechtsstaat)
 Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
 Doktrinnya: “pemimpin yang sebenarnya
bukanlah orang/jabatan, melainkan hukum
yang dilihat sebagai suatu sistem”.
Maka atas hal tsb, Presiden dan Wakil
Presiden haruslah dipandangan sebagai suatu
institusi.

3. Sistem Kekuasaan modern  setiap pemilik
jabatan tdk diperbolehkan ‘power tends to
corrupt, and absolute power corrupts absolutely’.
Oleh karena itu hukum  pengaturan dan
pembatasan kekuasaan dengan hukum.
Atas dasar itu pula, Lembaga Kepresidenan
harus dibatasi & diatur sebagai suatu institusi
yang diikat oleh norma-norma hukum yang
lugas, rasional dan impersonal.

4. Di Indonesia, Lembaga Kepresidenan
dilaksanakan oleh Presiden & Wakil Presiden
 kepala pemerintahan & kepala negara 
diatur dlm UUD 1945.
Itu sebabnya maka dalam perumusan UUD
1945, ketentuan yang mengatur mengenai
kekuasaan pemerintahan negara, lebih banyak
materinya dibandingkan dengan pengaturan
mengenai MPR/DPR dan Mahkamah Agung

5. kekuasaan lembaga kepresidenan dan lembaga
parlemen  kedudukan dan peranan MPR dan
DPR serta Presiden dan Wakil Presiden 
diatur secara rinci dlm Konstitusi maupun
naskah perubahannya.
Atas dasar tsb maka Lembaga Kepresidenan
 sistem presidensiil/presidential  kepala
negara & kepala pemerintahan

6. Presiden sbg Kepala Negara  Pasal 10, 11,
12, 13, 14, dan Pasal 15 UUD 1945
Presiden sbg kepala pemerintahan  Pasal 4,
5, 16, 17 UUD 1945.
Karakteristik Presiden sebagai pejabat
eksekutif itu tentu haruslah berubah dari
keadaan sebelumnya dimana Presiden selain
memegang kekuasaan eksekutif juga
memegang kekuasaan legislatif dalam
membentuk UU.

7. Sejarah
Dalam UUD 1945 yang disahkan pasda tangagal 18
Agustus 1945, mencantumkan Indonesia sebagai
nengara yang menganut Sistem Presidensil. Tetapi
setelah tiga bulan berjalan, telah timbul suatu
penyimpangan terhadap UUD 1945, yakni
dibentuknya sebuah kabinet parlementer dengan
Sultan Syahrir sebagai perdana menteri Kabinet I.
Pada waktu inilah Belanda mencitptakan juga sistem
pemerintahan parlemen di Indonesia.

8. Adapun berberapa pemicu dibentuknya kabinet parlementer:
Untuk menunjukkan kepada dunia barat (sekutu), bahwa
Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi,
dengan harapan sekutu akan mengakui kedaulatan Indonesia. Hal
ini disebabkan karena negara-negara sekutu juga menggunakan
sistem demokrasi liberal.
Menyelamatkan Bangsa Indonesia dari kekuasaan yang diktaktor
dan otoriter, karena saat itu kedudukan Presiden Soekarno sangat
menonjol dan ditakutkan mengarah kepada kediktaktoran.

9. Sistem parlamenter yang dilaksanakan di
Indonesia ini berlangsung selama satu
dasawarsa, dan diwarnai dengan saling
jatuh-menjatuhkan kabinet. Akhirnya,
sistem presidensil ini baru terlihat
menonjol saat dilaksanakan pada Orde
Baru pada masa kepemimpinan Soeharto.

10. Suatu UUD yang baik adalah UUD yang mampu
mentolerir perubahan dan pembauran agar bisa
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
dan dinamika sosial kemasyrakatan, serta tidak
menciptakan kemandulan hukum. Di dalam UUD
1945 sendiri memuat ketentuan yang
memungkinkan terjadinya pembauran pasal-pasal
dalam UUD 1945, yakni dalam Amandemen
UUD 1945.

11. Sistem Pemerintahan Sebelum
Amandemen
Indonesia Adalah Negara
Hukum
Sistem Konstitusional
Kekukasaan Tertinggi
Di tangan MPR
Presiden Adalah
Penyelengga
Pemerintahan tertinggi
Presiden Tidak
Bertanggung jawab
Kepada DPR
Menteri Negara Tidak
Bertangungjawab
Kepada DPR
Kekuasaan Kepada
Negara Tidak tak
Terbatas
UUD 1945UUD 1945

12. Dalam menjalankan kekuasaan
pemerintah negara, tanggunjg jawab
penuh ada di tangan Presiden. Presiden
juga bertugas dan bertangung jawab
untuk melaksanakan GBHN ataupun
ketetapan MPR lainnya.

13. Kedudukan Presiden dengan DPR adalah sejajar. Dalam
pembentukan UU dan menetapkan APBN, Presiden harus
mendapatkan persetujuan dari DPR. Presiden tidak dapat
membubarkan DPR dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan
Presiden.
Menteri, sebagai pembantu presiden, tidak bertangungjawab
kepada DPR, sama halnya dengan kedudukan Presiden.
Presiden lah yang memilih, mengangkat, dan memberikan,
menteri-menteri negara.

14. Kekuasaan Presiden 1945 – 1949
Kedudukan Presiden dengan DPR adalah sejajar. Dalam
pembentukan UU dan menetapkan APBN, Presiden harus
mendapatkan persetujuan dari DPR. Presiden tidak dapat
membubarkan DPR dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan
Presiden.
Menteri, sebagai pembantu presiden, tidak bertangungjawab
kepada DPR, sama halnya dengan kedudukan Presiden.
Presiden lah yang memilih, mengangkat, dan memberikan,
menteri-menteri negara.

15. Sistem Pemerintahan (Konstitusi RIS ’49)
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Konstitusi RIS 1949 adalah
sistem Parlementer Kabinet Semu (Quasi Parlementer) dan bukan
kabinet parlamen yang murni. Dengan penjelasan:
Pengangkatan PM dan pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden
dan bukan oleh Parlamen sebagaimana lazimnya (Pasal 74 ayat 2)
Kekuasaan PM masih dicampur tangan oleh presiden. Padahal
Presiden merupakan kepala negara dan PM merupakan kepala
pemerintahan.
Pertangungjawaban meteri adalah kepada DPR, namun harus melalui
Keputusan Pemerintah (Pasal 7 ayat 45)
Parlamen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah
sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah.
Presiden RIS mempunyai kedudukan Rangkat, yaitu sebagai kepala
negara dan kepala pemerintah padahal seharusnya terpisah.

16. Sistem Pemerintahan UUDS ‘50
Sistem pemerintah yang dianut oleh UUDS 1950 juga tidak jauh
berbeda dengan konstitusi RIS 1949. Ciri sistem pemerintahan
parlementer yang tampak dapat dilihat dari pasal 83 UUDS 1950:
a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat
b. Menteri-menteri bertangungjawab ayas keseluruhan kebijaksanaan
pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-
masing untuk bagiannya sendiri-sendiri
Akibat dari pelaksanaan UUD 1950 telah dirasakan Bangsa Indonesia,
yakni kekacauan di bidang politik karena saling menjatuhkan kabinet,
ekonomi karena krisis keuangan, dan keamanan. Timbul reaksi untuk
kembali kepada sistem kabinet presidensil.

17. Sistem Pemerintahan (UUD ‘45  Demokrasi
Terpimpin
Setelah pemberlakuan UUD 1945 kembali, rakyat menaruh harapan
akan kehidupan ketatanegaraan yang stabil dan pemerintah presidensial
yang demokratis. Akan tetapi, dengan penerapan Demkorasi
Terpimpin menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap Pancasila
dan UUD.
 Penyimpangan ideologis, konsepsi Pancasila diganti dengan Nasakom
 Pemusatan kekuasaan Presiden dengan wewenang yang melebihi
ketentuan UUD 1945, yaitu membentuk produk hukum tanpa
persetujuan dari DPR
 Dalam MPRS NO III/MPRS/1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai
presiden seumur hidup.
 Kedudukan MPRS dan DPRS dijadikan menteri negara sebagai
pembantu presiden

18. Sistem Pemerintahan Orde Baru
Selama rezim Orde Baru tidak terjadi perubahan
sistem pemerintahan. Akan tetapi, pelaksanaan
lembaga kepresidenan sangat dominan. Hal ini
daspat dilihat di dalam UUD 1945 yang
menyatakan tugas dan kewenangan presiden
mencakup tidak hanya bidang eksekutif, tetapi
juga dalam bidang legislatif dan yudikatif. Selain
itu, kelembagaan negara dan organisasi sosial
politik cenederung berjalan kurang seimbang dan
proposional.

19. Sistem Pemerintahan Era Reformasi
Salah satu tuntutan reformasi adalah amandemen terhadap
UUD 1945. Akan tetapi, tujuh pokok sistem pemerintahan
negara RI yang dianut oleh UUD 1945 tetap dipertahankan.
Yang berarti bahwa Negara Indonesia masih menganut
pemerintahan presidensial

20. Kekuasaan Presiden hasil amandemen UUD NRI
1945
a. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”
b. Kekukasaan negara tertinggi ada di tangan MPR yang terdiri dari DPR &
DPD yang memiliki wewenang untuk megangankat atau memberhentikan
Presiden dan Wapres, menetapakn UUD dan GBHN  pasca selesainya
amandemen, kedudukan MPR bukan lagi sebagai lembaga
tertinggi negara
c. Presiden adalah penyeleggara pemerintahan tertinggi menurut UUD.
d. Presiden tidak bertangungjawab kkepada DPR
e. Dalam Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan MPR yang memiliki
wewenang mengangkat presiden dan wapres, menetapkan UUD, dang
menjalankan tugas-tugasnya, presiden deibatanu oleh para menteri.
Pembantu presiden ini bertanggung jawab kepada Presiden
f. Kekuakasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

21. Kekuasaan Presiden
Presiden  Sistem Presidentiil/Presidential  Kepala Negara
& pemerintahan.
Pengaturan kekuasaan Presiden sepenuhnya diatur dlm UUD
NRI Tahun 1945.
Adapun tujuan perubahan UUD 1945 yaitu untuk
menyempurnakan aturan dasar tentang Tatanan negara,
Kedaulatan Rakyat, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,
Pembagian kekuasaan dan kesejahteraan sosial yang merata serta
menjaga eksistensi negara demokrasi dan negara hukum sesuai
aspirasi dan kebutuhan bangsa Indonesia , maka Perubahan UUD
1945 dilaksanakan.

22. Perubahan Pertama UUD 1945
Pasal 4 UUD 1945 : Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar & Presiden dibantu oleh seorang
Wakil Presiden.
Hal ini menandakan bahwa Presiden &
Wakil Presiden merupakan sebuah kesatuan
institusi.

23. Pasal 5 UUD 1945 (perubahan I)  Presiden berhak
mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
Sebelumnya Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-
undang dengan persetujuan DPR diubah menjadi Presiden
berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
Buktinya : Pasal 5 UU 1945 sebelum perubahan  Presiden
memegang kekuasan membentuk undang-undang dengan
persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.

24. Perubahan I UUD 1945 lainnya, terkait kekuasaan
Presiden:
Masa jabatan : 5 tahun & sesudahnya dpt dipilih
kembali diubah menjadi Presiden memegang
jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk
satu masa jabatan.
Buktinya: lihat dalam Pasal 7 sebelum & sesudah
perubahan UUD 1945.

25. Terkait hal mengangkat duta dan konsul juga diadakan perubahan
dari yang sebelumnya yaitu dalam hal mengangkat duta Presiden
harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam menerima penempatan duta negara lain Presiden juga
harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi Presiden harus
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan
dalam pemberian amnesti dan abolisi Presiden harus
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sementara dalam pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda
kehormatan yang sebelumnya tidak diatur harus diatur dengan
Undang-undang.

26. Perubahan Kedua UUD 1945
Perubahan Kedua Udang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus
2000. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945
diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan
Republik Indonesia ke-9 tanggal 19 Agustus 2000 Sidang
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dalam
perubahan kedua ini hasil penelusuran kepustakaan oleh
penulis yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan
negara oleh Presiden tidak diadakan perubahan lagi

27. Perubahan Ketiga UUD 1945
Dalam perubahan ketiga ini kekuasaan pemerintahan negara oleh
Presiden mengalami beberapa perubahan mulai syarat-syarat
menjadi Presiden sampai dengan pembuatan perjanjian
Internasional. Pada naskah asli UUD 1945 Presiden adalah orang
Indonesia asli, telah diadakan perubahan bahwa Calon Presiden
dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia
sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarga negaraan
lain, baik karena kehendaknya sendiri maupun orang lain, tidak
pernah mengkhianati negara serta mampu secara jasmani dan
rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden
atau Wakil Presiden. Persyaratan untuk menjadi Presiden dan
Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

28. Kekuasaan pemerintahan oleh Presiden dalam
perubahan ketiga UUD 1945 dalam hal membuat
perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara dan/atau mengharuskan
mengadakan perubahan dan atau pembentukan
undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
Ditegaskan dalam pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

29. Perubahan Keempat UUD 1945
 Dalam Naskah perubahan Ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dinyatakan hal-hal yang berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah
diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat ini adalah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal
18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden bulan Juli 1959
oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
b. Penambahan bagian akhir pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, ”Perubahan tersebut diputuskan
dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9
tanggal 18 Agustus 2000. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Republik
Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”.
c. Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pasal 3 ayat (2) dan ayat (3);
Pasal 25 Perubahan Kedua Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A.
d. Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan
subtansi Pasal 16 penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan
Negara

30. Sistematika UUD 1945 pasca perubahan
Dari keseluruhan perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 dapat diuraikan dalam narasi
bahwa Sebelum perubahan dilakukan Undang-Undang Dasar
1945 berjumlah 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan
Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan dan Penjelasan.
Setelah dilakukan perubahan kesatu sampai dengan keempat,
maka Undang-undang Dasar 1945 berjumlah 21 bab, 73
pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal Aturan
Tambahan dan Tanpa adanya Penjelasan.

31. lembaga kepresidenan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara
tidak diatur dengan Undang-undang organik dibawahnya dan Presiden dalam
menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tidak lagi memegang kekuasaan
membentuk Undang-undang, sehingga Presiden tidak mempunyai hak veto
dalam rangka menciptakan mekanisme cek and balance, karena Presiden
hanya berhak mengajukan Rancangan Undang-undang kepada DPR. Dengan
demikian setelah perubahan UUD 1945 ini otomatis kekuasaan Presiden
bersama-sama dengan DPR sebagai Legislatif Power dalam negara tidak berlaku
lagi.
Sebagai kepala negara sesudah perubahan UUD 1945 Presiden harus dan
wajib memperhatikan pertimbangan dari dua lembaga ketatanegaran yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal mengangkat Duta dan Konsul,
penempatan duta negara lain, pemberian amnesti dan abolisi serta wajib
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam hal memberikan grasi
dan rehabilitasi. Kedua pertimbangan tersebut sebelumnya tidak diatur dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu menunjukkan adanya pembatasan
kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara.

32. Pemilihan Presiden di Indonesia
Dasar hukumnya  Pasal 6, 6A, 7, 7A UUD NRI Tahun 1945,
UU No. 42/2008 ttg Pilpres
Sistem pemilu Presiden dari orde lama hingga reformasi:
Orde lama (1945-1966)  Pemilu 1955  Sistem Proporsional
Orde Baru (1966-1998)  Pemilu ’71 – ’97  Soeharto
Reformasi (‘99-sekarang)  pemilu ’99 – sekarang  Habibie,
Abdurrahman Wahid, Megawati, Soesilo Bambang Yudoyono,
Jokowi.

33. Pergantian Sistem Pemilu
Di Indonesia
Pemilu 1955  Sistem Proporsional untu memilih anggota
konstituante & Kepala pemerintahan Perdana Menteri dipilih oleh
Konstituante;
Pemilu ‘71 – ’97  Sistem proporsional memilih anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota & Presiden dan Wakil
Presiden dipilih oleh MPR (DPR & utusan Golongan);
Pemilu ‘99  Sistem proporsional memilih anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kab/Kota
Pemilu ’04 – sekarang  • Sistem proporsional memilih anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota & Presiden dan
Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

34. Pasangan Capres & Cawapres dicalonkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang
memperoleh minimal kursi 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua
puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam
Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. (UU No. 42/2008
Pasal 9)

35. Proses Pemberhentian Presiden &
Wakil Presiden
Dasar Hukum : 7A, 7B UUD NRI Tahun 1945; UU No. 24
Tahun 2003 ttg MK, UU No. 4 Tahun 2014 ttg MK
Setiap negara mengatur mekanisme pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden di dalam konstitusi mereka. Hal yang
dapat diperbedakan hanya jenis pelanggaran hukum yang
dijadikan alasan untuk pendakwaan dan prosedur pemberhentian.
Selain perbedaan jenis pelanggaran hukum yang dijadikan alasan
untuk pendakwaan, pemberian kewenangan terhadap lembaga
yang menyelesaikan mekanisme pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden juga memiliki perbedaan.

37. Pemberhentian Presiden Dalam Masa
Jabatan
Dasar hukum : Pasal 8 UUD 1945.
Presiden  mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya  diganti Wapres smp habis masa
jabatan (ayat (1));
Kekosongan posisi Wapres  60 hari  sidang MPR  calon
yg diusul Presiden (ayat (2));
Presiden & Wapres  mangkat, berhenti, diberhentikan atau
tidak dapat melakukan kewajibannya  Menteri Luar Negeri,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan sbg plt.
Kepresidenan  30 hari  Sidang MPR  Capres & Cawapres
yg diusung oleh Parpol yg meraih suara terbanyak

38. Peran Lembaga Negara dlm Pemberhentian
Presiden & Wakil Presiden

39. SEKIAN
TERIMAKASIH