Teks tersebut membahas tentang konsep ruang publik dan idealisasinya. Secara ideal, ruang publik diharapkan menjadi zona bebas dimana warga dapat berinteraksi secara independen dan setara tanpa dominasi dari negara, pasar, atau kelompok. Namun, pada kenyataannya dominasi dan hegemoni seringkali terjadi dan menentukan makna publik yang dianggap benar."
Sejarah pemikiran administrasi di zaman moderndiah dianta
Dokumen tersebut membahas sejarah pemikiran administrasi dari Abad Pertengahan hingga Amerika. Pada Abad Pertengahan administrasi bersifat terbatas karena dikendalikan oleh raja. Renaissance berkontribusi pada diplomasi dan ilmu. Pemikiran Cameralist dan Merkantilisme mempengaruhi administrasi publik. Woodrow Wilson memisahkan politik dan administrasi, mendasari ilmu administrasi modern di Amerika.
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep yang di dalamnya terdapat perihal usul tentang perubahan perilaku manusia yang diinginkan
Hakikat Pembangunan Hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia kearah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat
Teks tersebut membahas tentang konsep ruang publik dan idealisasinya. Secara ideal, ruang publik diharapkan menjadi zona bebas dimana warga dapat berinteraksi secara independen dan setara tanpa dominasi dari negara, pasar, atau kelompok. Namun, pada kenyataannya dominasi dan hegemoni seringkali terjadi dan menentukan makna publik yang dianggap benar."
Sejarah pemikiran administrasi di zaman moderndiah dianta
Dokumen tersebut membahas sejarah pemikiran administrasi dari Abad Pertengahan hingga Amerika. Pada Abad Pertengahan administrasi bersifat terbatas karena dikendalikan oleh raja. Renaissance berkontribusi pada diplomasi dan ilmu. Pemikiran Cameralist dan Merkantilisme mempengaruhi administrasi publik. Woodrow Wilson memisahkan politik dan administrasi, mendasari ilmu administrasi modern di Amerika.
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep yang di dalamnya terdapat perihal usul tentang perubahan perilaku manusia yang diinginkan
Hakikat Pembangunan Hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia kearah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat
Dokumen tersebut membahas pergeseran paradigma pelayanan publik dari Old Public Administration, New Public Management, hingga New Public Service. Old Public Administration berfokus pada pelayanan langsung pemerintah melalui organisasi hierarkis, sedangkan New Public Management menggunakan pendekatan bisnis dengan mendefinisikan warga sebagai pelanggan. New Public Service memperlakukan warga sebagai citizen dan berdasarkan pada teori demokrasi dengan menekankan dialog tentang berbagai nilai antara pemer
Dokumen tersebut membahas tentang ideologi politik dan lembaga negara di Indonesia. Ideologi yang dijelaskan antara lain radikalisme, konservatisme, liberalisme, fasisme, dan komunisme. Sedangkan lembaga negara yang ditinjau tugas dan wewenangnya adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, BPK, dan MA.
Teori Tindakan Komunikatif dan Public Sphere Jurgen HabermasAngga Prawadika Aji
1. Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas menjelaskan bahwa komunikasi dan pemahaman manusia memiliki struktur linguistik yang dapat digunakan untuk memahami terbentuknya masyarakat.
2. Tindakan komunikatif adalah bentuk kooperasi berdasarkan proses deliberasi dan argumen. Teori ini bertujuan membangun konsep rasionalitas dan masyarakat serta menganalisis masalah masyarakat modern.
3. Ruang
Paradigma dan teori kebijakan sosial membahas paradigma sebagai pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok kajian ilmu pengetahuan dan teori kebijakan sosial yang terdiri dari teori representasional, eksplanatori, dan normatif serta tipologi kebijakan seperti residual, institusional, liberal, dan konservatif.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep masyarakat sipil dan perkembangannya. Secara historis, masyarakat sipil pertama kali dikemukakan oleh Cicero dan awalnya dianggap sama dengan negara. Namun pada abad ke-18, konsep ini bergeser menjadi dua entitas terpisah yaitu negara dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Indonesia mulai berkembang sejak zaman kolonial akibat proses modernisasi dan industrialis
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)BaraWisnu
Dokumen tersebut merangkum bab-bab dari buku Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. H. Zainudin Ali, MA. Ia membahas pengertian, ruang lingkup, dan metode pendekatan sosiologi hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat dalam hal basis sosial hukum, hukum sebagai kontrol sosial, dan perubahan interpretasi hukum seiring perubahan masyarakat.
Teks tersebut membahas tentang perkembangan ilmu politik dan ruang lingkupnya. Ilmu politik mulai berkembang pada abad ke-19 dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lain. Ruang lingkup ilmu politik meliputi teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, dan hubungan internasional. Politik dan administrasi negara saling terkait, di mana kegiatan administrasi merupakan kelanjutan dari kegiatan politik seperti pembuatan
Ini berisi file Word yang membahas alasan mengapa sebagai peserta kuliah ilmu negara perlu membahas unsur dan fungsi negara dan bagaimana manfaatnya.
Note : Koreksi untuk alasan dan manfaat.
Dengan mengertahui bagaimana pembagian organisasi negara maka kita bisa mewujudkan negara yang semestinya.
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu Negara di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 2013
Fakultas Hukum
Mohon maaf,tulisan ini bersifat kesubjektifan penulis :)
Selamat membaca semoga bermanfaat.
Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi
Maaf, saya bukan manusia. Saya adalah asisten virtual buatan Anthropic yang tidak bisa menulis tangan atau mengumpulkan kertas. Saya hanya dapat memberikan tanggapan berdasarkan diskusi yang ada.
Tm 15 perspektif-perspektif tentang orde baruBagus Aji
Dokumen tersebut membahas berbagai perspektif yang digunakan untuk memahami negara Orde Baru di Indonesia, termasuk negara yang kuat, state-qua-state, bureaucratic polity, bureaucratic patrimonial, bureaucratic pluralism, bureaucratic authoritarian, pendekatan struktural, dan restricted pluralism.
Dokumen tersebut membahas tentang ideologi politik. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang sistematis. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai teori ideologi, karakteristik, fungsi, dan contoh ideologi politik seperti komunisme, demokrasi, liberalisme. Dokumen tersebut juga membahas definisi ideologi menurut para ahli dan contoh-contoh ideologi seperti konserv
1. Dokumen tersebut membahas tentang pendekatan berbagai ideologi dalam menciptakan negara kesejahteraan, yaitu liberalisme, komunisme, sosial demokrasi. Negara kesejahteraan hadir sebagai sintesis dari ketiganya dan bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial secara merata kepada seluruh warganya.
2. Ada empat model negara kesejahteraan yaitu universal, korporasi, residual, dan minimal. Model universal diterapkan
Dokumen tersebut membahas pergeseran paradigma pelayanan publik dari Old Public Administration, New Public Management, hingga New Public Service. Old Public Administration berfokus pada pelayanan langsung pemerintah melalui organisasi hierarkis, sedangkan New Public Management menggunakan pendekatan bisnis dengan mendefinisikan warga sebagai pelanggan. New Public Service memperlakukan warga sebagai citizen dan berdasarkan pada teori demokrasi dengan menekankan dialog tentang berbagai nilai antara pemer
Dokumen tersebut membahas tentang ideologi politik dan lembaga negara di Indonesia. Ideologi yang dijelaskan antara lain radikalisme, konservatisme, liberalisme, fasisme, dan komunisme. Sedangkan lembaga negara yang ditinjau tugas dan wewenangnya adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, BPK, dan MA.
Teori Tindakan Komunikatif dan Public Sphere Jurgen HabermasAngga Prawadika Aji
1. Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas menjelaskan bahwa komunikasi dan pemahaman manusia memiliki struktur linguistik yang dapat digunakan untuk memahami terbentuknya masyarakat.
2. Tindakan komunikatif adalah bentuk kooperasi berdasarkan proses deliberasi dan argumen. Teori ini bertujuan membangun konsep rasionalitas dan masyarakat serta menganalisis masalah masyarakat modern.
3. Ruang
Paradigma dan teori kebijakan sosial membahas paradigma sebagai pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok kajian ilmu pengetahuan dan teori kebijakan sosial yang terdiri dari teori representasional, eksplanatori, dan normatif serta tipologi kebijakan seperti residual, institusional, liberal, dan konservatif.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep masyarakat sipil dan perkembangannya. Secara historis, masyarakat sipil pertama kali dikemukakan oleh Cicero dan awalnya dianggap sama dengan negara. Namun pada abad ke-18, konsep ini bergeser menjadi dua entitas terpisah yaitu negara dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Indonesia mulai berkembang sejak zaman kolonial akibat proses modernisasi dan industrialis
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)BaraWisnu
Dokumen tersebut merangkum bab-bab dari buku Sosiologi Hukum karya Prof. Dr. H. Zainudin Ali, MA. Ia membahas pengertian, ruang lingkup, dan metode pendekatan sosiologi hukum. Dokumen ini juga menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat dalam hal basis sosial hukum, hukum sebagai kontrol sosial, dan perubahan interpretasi hukum seiring perubahan masyarakat.
Teks tersebut membahas tentang perkembangan ilmu politik dan ruang lingkupnya. Ilmu politik mulai berkembang pada abad ke-19 dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial lain. Ruang lingkup ilmu politik meliputi teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, dan hubungan internasional. Politik dan administrasi negara saling terkait, di mana kegiatan administrasi merupakan kelanjutan dari kegiatan politik seperti pembuatan
Ini berisi file Word yang membahas alasan mengapa sebagai peserta kuliah ilmu negara perlu membahas unsur dan fungsi negara dan bagaimana manfaatnya.
Note : Koreksi untuk alasan dan manfaat.
Dengan mengertahui bagaimana pembagian organisasi negara maka kita bisa mewujudkan negara yang semestinya.
Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu Negara di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 2013
Fakultas Hukum
Mohon maaf,tulisan ini bersifat kesubjektifan penulis :)
Selamat membaca semoga bermanfaat.
Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi
Maaf, saya bukan manusia. Saya adalah asisten virtual buatan Anthropic yang tidak bisa menulis tangan atau mengumpulkan kertas. Saya hanya dapat memberikan tanggapan berdasarkan diskusi yang ada.
Tm 15 perspektif-perspektif tentang orde baruBagus Aji
Dokumen tersebut membahas berbagai perspektif yang digunakan untuk memahami negara Orde Baru di Indonesia, termasuk negara yang kuat, state-qua-state, bureaucratic polity, bureaucratic patrimonial, bureaucratic pluralism, bureaucratic authoritarian, pendekatan struktural, dan restricted pluralism.
Dokumen tersebut membahas tentang ideologi politik. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang sistematis. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai teori ideologi, karakteristik, fungsi, dan contoh ideologi politik seperti komunisme, demokrasi, liberalisme. Dokumen tersebut juga membahas definisi ideologi menurut para ahli dan contoh-contoh ideologi seperti konserv
1. Dokumen tersebut membahas tentang pendekatan berbagai ideologi dalam menciptakan negara kesejahteraan, yaitu liberalisme, komunisme, sosial demokrasi. Negara kesejahteraan hadir sebagai sintesis dari ketiganya dan bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial secara merata kepada seluruh warganya.
2. Ada empat model negara kesejahteraan yaitu universal, korporasi, residual, dan minimal. Model universal diterapkan
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik ...Tri Widodo W. UTOMO
Administrasi publik memiliki peran penting dalam pembangunan namun juga mengalami berbagai kelemahan. Dokumen ini membahas peran administrasi publik, indikasi kegagalan administrasi publik seperti di pemerintahan AS, dan pentingnya inovasi untuk memperkuat peran administrasi publik.
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
BAB I membahas latar belakang munculnya paradigma baru dalam administrasi negara yaitu New Public Service (NPS) sebagai upaya mewujudkan good governance. BAB II menjelaskan sejarah NPS, karakteristik-karakteristik NPS yang mendasarkan pada teori demokrasi, serta penerapan NPS melalui Citizen's Charter dalam pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tiga paradigma administrasi publik, yaitu paradigma Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). OPA berfokus pada efisiensi dan rasionalitas, NPM memperkenalkan pendekatan bisnis ke sektor publik, sedangkan NPS menekankan partisipasi masyarakat dan nilai-nilai demokrasi dalam kebijakan publik.
Teks tersebut membahas tentang administrasi publik dan tata pemerintahan yang baik. Administrasi publik adalah sistem yang menanggapi masalah-masalah masyarakat dan manajemen usaha-usaha masyarakat. Tata pemerintahan yang baik terwujud dengan adanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Ilmu administrasi publik berperan dalam merancang sistem tata pemerintahan demikian.
Dokumen tersebut membahas berbagai pendekatan ilmu politik dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan lain. Beberapa pendekatan ilmu politik yang dijelaskan antara lain pendekatan legal, perilaku, neo-Marxis, pilihan rasional, dan institusionalisme baru. Dokumen ini juga menjelaskan hubungan ilmu politik dengan filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi sosial, hukum, administrasi negara, dan ilmu pemer
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
Paradigma administrasi publik telah mengalami perkembangan sejak sebelum menjadi disiplin ilmu hingga menjadi administrasi negara. Pada awalnya berfokus pada dikotomi politik-administrasi, kemudian bergeser ke prinsip-prinsip administrasi, dan berlanjut ke pendekatan sebagai ilmu politik hingga akhirnya menjadi administrasi negara dengan fokus pada kebijakan publik dan manajemen organisasi pemerintah.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar perpajakan bagi perorangan dan perusahaan, jenis-jenis pajak yang ada beserta pengertian pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta strategi untuk membayar pajak secara efisien.
1. Modul ini membahas pengertian perpajakan, fungsi, jenis, sistem, dan asas pemungutan pajak di Indonesia.
2. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system.
3. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan dapat berfungsi sebagai alat pengaturan ekonomi.
Pertanyaan terkait berbagai aspek penerapan UU HPP terbaru, seperti perlakuan pajak atas berbagai fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan seperti tunjangan transportasi, asuransi kesehatan, fasilitas makan dan minum, serta aset tetap seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Termasuk juga pertanyaan mengenai perlakuan pajak untuk direksi dan tunjangan pendidikan.
This document contains questions and comments from multiple individuals regarding Indonesia's tax regulations and the implementation of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja). Some of the topics discussed include the benefits of the tax amnesty program, the treatment of value-added tax on certain services, concerns about increasing tax rates amid an economic recovery from the pandemic, and how the new law addresses small businesses and improving tax compliance. Clarification is sought on several technical aspects of the new regulations as well.
Dokumen tersebut membahas tentang Balanced Scorecard (BSC) sebagai sistem manajemen strategik yang menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut untuk mencapai tujuannya. BSC menggunakan empat perspektif yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh."
Cost-benefit analysis requires discounting future costs and benefits to present value in order to compare projects. This involves selecting a discount rate and applying a discount factor to future cash flows. For government projects, the social discount rate is typically used instead of private market rates. Valuing both tangible and intangible costs and benefits, such as consumer surplus, time savings, and statistical lives saved, requires estimation techniques since not all impacts are traded in markets.
Organizational success factors in the era of globalization include benchmarking, business process reengineering, six sigma, knowledge management, and blue ocean strategy. Great companies can fail if they do not change with the times and act with outdated logic. External drivers like deregulation and global competition as well as internal drivers like new technologies require companies to reinvent themselves. A learning organization is one that continually transforms itself through processes like systems thinking, personal mastery, mental models, shared vision, and team learning. Organizational knowledge is created through the SECI model of socialization, externalization, combination, and internalization.
1. The document discusses quantitative decision making methods, including expected value, decision trees, and expected value of perfect and sample information.
2. It provides an example of a restaurant choosing between three models based on expected number of customers. It calculates expected values and shows the optimal choice is Model C.
3. It then calculates the expected value of perfect information as $2,000, the increase in profit if the true customer number was known for certain. Obtaining a marketing survey costs $1,000 but only provides an expected value of sample information of $900.88, so the survey should not be purchased.
Dokumen tersebut membahas tentang teori organisasi dan tantangan abad ke-21. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain mengenai perspektif makro dan mikro dalam pengembangan teori organisasi, pendekatan klasik, neo-klasik, dan modern dalam teori organisasi, serta adaptasi organisasi terhadap lingkungan eksternal.
The document discusses problem solving and decision making using the McKinsey 7S framework. It begins by explaining the 7S framework, which includes strategy, structure, staff, skills, shared values, style, and systems. An example is then provided to illustrate how to define a problem statement. A good problem statement should be specific, measurable, action-oriented, relevant, and time-bound. It provides context, potential challenges, success criteria, stakeholders, and information sources. Structuring the problem is also discussed, including using an issue tree to break down a complex problem into discrete parts. This helps ensure a thorough and logical problem solving process.
Teori dan Aplikasi Organisasi memberikan penjelasan tentang:
1. Teori U yang membahas proses perpindahan struktur perhatian dalam mengenali sudut pandang yang berbeda.
2. Empat halangan yang membuat organisasi sulit berubah yaitu pola pikir, pola kerja, fokus pada inti organisasi, dan hanya untuk kepentingan organisasi.
3. Proses kristalisasi yang menghasilkan identitas dan cara baru bagi kelompok untuk masa depan
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip administrasi publik klasik, perbedaan antara birokrasi dan demokrasi, serta sistem kepegawaian negara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pentingnya sistem merit dalam rekrutmen pegawai negeri dan perlunya reformasi ke arah profesionalisme dalam birokrasi.
1) Public administration is closely related to public policy management. Some experts even identify public administration as public policy management.
2) Public policy management is controlled by the ruling government wherever it is.
3) In a narrow sense, public administration is the administration of government. Therefore, it is never in an empty political space.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
3. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (2)
Ide Kebijakan Publik mengandung anggapan ada satu ruang (domain) dalam
kehidupan yang bukan private atau murni milik individual, tetapi milik
bersama atau umum.
Publik terkait dengan kegiatan manusia yang perlu diatur atau diintervensi.
Sehingga menimbulkan konflik kepentingan ada kekuasaan Publik dan
Private (Habermans, 1989). Cara memaksimalkan kepentingan individu dan
sekaligus mempromosikan “Kepentingan Publik” dengan menggunakan
kekuatan pasar.
MENINGKAT
KAN PASAR
KEPENTING
AN INDIVIDU
4. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (3)
Adam Smith (1776), James Mill, Torrens, Mc. Culloch dalam Habermans:
gagasan tentang publik sebagai ruang yang bebas dari intervensi aktivitas
ekonomi dan bisnis. Batas yang jelas antara:
Sementara Eropa kontonental menanggap ruang publik sebagai ruang yang
mencakup dunia perdagangan dan bisnis. Dan ruang dianggap jauh lebih
luas.
Dalam pandangan ini Bidang-bidang ruang private meliputi hampir semua
bidang kehidupan social:Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan, perumahan,
perencanaan kota, dsb. Hal ini secara keseluruhan diatur dengan intervensi
regulasi Negara.
PUBLIK BISNIS
5. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (4)
Sekalipun Kaynesian berpendapat lebih banyak menjadi masllahn ketimbang
memecahkan masalah, sebab sesungguhnya ada “infisible hand”
Sesudah Perang dunia ke II, “gagasan
pengambilan kebijakan dilandaskan keyakinan
bahwa peran Negara adalah mengelola
(memanaj) ruang “publik”berikut problema-
problemanya dan menangani aspek-aspek
kehidupan social dan ekonomi yang tak mampu
lagi ditangani oleh kekuatan pasar.
Menjadi kuci
masuk
perkembangan
proses kebijakan
dan pengambilan
keputusan publik
yang sekarang
lebih dikenal.
6. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KONSEP (5)
Hayek & Friedman menggunakan
publik untuk mengungkapkan
“Kepentingan Publik”
Woodrow Wilson, merumuskan “Birokrasi
sebagai pembela Kepentingan Publik”
8. KONSEP BARANG LAYANAN
SAVAS (1987):
1. Barang yang digunakan untuk memenuhi kepentingan
individu dan bersifat privat (privat goods)
2. Barang yang dikonsumsi bersama-sama, dan bila
menggunakan barang tersebut harus membayar (toll goods)
3. Barang yang digunakan/dikonsumsi bersama/ kolektif secara
terus menerus dan sulit diukur penggunaannya secara
individu dan penyediaannya tidak dapat dilakukan melalui
pasar,sehingga dibayar melalui pajak (collective goods)
4. Barang yang memunyai karateristik penggunanya tidak mau
membayar, dan digunakan secara bersama serta kepemilikan
dimiliki secara umum. Tidak ada yag au menyediakan barang
tersebut(common pool goods).
9. "demokrasi" dan "warga“ diharapkan menjadi lebih umum dan "kebanggaan" dalam perilaku
pemerintahan dibandingkan "pasar" dan "kompetisi" dan "pelanggan“.
Semangat masyarakat dalam pelayanan publik sangat kuat, bahkan melebihi pegawai
pemerintah. Warga juga ingin dianggap sebagai pelayan publik, dan dapat berkontribusi.
Namun kemampuan mereka terbatas, karena dibatasinya peran kewarganegaraan.
Denhard menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menjalankan Negara seperti bisnis,
sehrusnya menjlankan Negara seperti demokrasi, baik para pejabat politik maupun pejabat
pemerintah.
Mereka harus belajar keterampilan baru dalam pengembangan dan implementasi kebijakan,
mau mengakui dan menerima kompleksitas tantangan yang mereka hadapi.
10. ADMINISTRASI PUBLIK DALAM
PRAKTIK
Berawal dari adanya beragam persepsi mengenai “public administration”.
Administrasi publik (public administration) dipersepsikan sebagai
“administration of public”, menunjukkan peranan pemerintah sebagai agen /aktor
tunggal (regulator) dalam mengambil setiap tindakan/kebijakan bagi kepentingan
masyarakat.
“administration for public” bermakna fungsi pemerintah sebagai penyedia layanan
publik (services provider).
“administration by public” bermakna lebih berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada terciptanya kemandirian dan kemampuan
masyarakat.
11. PENTINGNYA BIROKRASI
Eisenstaadt (1965), Albrow (1970), Etzioni & Halevy (1985), Blau &
Meyer (1987), Dowding (1995), dan Frederickson (1999): Sejak
masyarakat modern mengalami diferensiasi sosial dalam
kehidupan bermasyarakat, peningkatan moneterisasi ekonomi,
munculnya ekonomi kapitalis, perkembangan rasionalitas dan
kompleksitas persoalan dalam masyarakat, serta adanya
demokratisasi dan modernisasi sosial-ekonomi, memungkinkan
timbulnya masalah administratif yang semakin kompleks, dan
dalam konteks itu pula kemudian muncul birokrasi sebagai
tanggapan terhadap kebutuhan jaman.
Kata lain: suatu struktur birokrasi muncul karena adanya fungsi-fungsi
yang harus ditangani, yaitu fungsi teknis-administratif untuk
mengkoordinasikan berbagai unsur yang makin lama makin kompleks
dalam proses penyelenggaraan negara
12. PENTINGNYA BIROKRASI
JADI semakin kompleks persoalan dalam masyarakat
peran birokrasi dapat dikatakan semakin penting (BUKAN
DOMINAN)
BIROKRASI ADA UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT
MODERN. Hal itu dipertegas oleh pandangan kaum Pluralis, yang
menyatakan bahwa birokrasi sebagai salah satu elemen negara
yang merupakan bagian terdepan, yang menjalankan fungsi
pelayanan masyarakat yang dibebankan oleh negara melalui
kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan kegiatan-kegiatan yang
dilakukannya. Kaum Pluralis adalah para cendekiawan yang lahir
hampir bersamaan dengan gelombang pencerahan (aufklarung)
yang melanda daratan Eropa. Mereka itu antara lain : Marthin
Luther, John Locke, Montesquieau, dan Jean Jacques Rousseau
(dalam Hariandja, 2003)
13. Diskusi Kelompok
Bentuk Kelompok terdiri dari 3 – 4 mahasiswa.
Masing-masing kelompok diskusikan perbedaan
antara sektor publik dan sektor swasta
14. PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR
NON PROFIT (1)
SEKTOR PUBLIK
Kompleks dan mengembang
tugas-tugas mendua (ambigu)
Banyak Prolem dalam implementasi
Keputusan
Memanfaatkan lebih banyak orang
dengan motivasi yang beragam
Lebih banyak memperhatikan usaha
mempertahankan peluang dan
kapasitas
SEKTOR NON PROFIT
Tidak Megejar Keuntungan
Cendenrung menjadi
organisasi Pelayan
Ada batasan yang lebih besar
dalam dan strategi yang
mereka susun
Tergantung kepada kien
untuk mendapat sumberdaya
finansialnya
15. PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR
NON PROFIT(2)
SEKTOR PUBLIK
Lebih banyak memperhatikan
kompensasi dan kegagalan pasar
Banyak aktfitas yang mengandung
signifikansi simbolik
Lebih ketat menjaga standar
komitmen dan legalitas
Berpeluang besar untuk merespon
isu-isu keadilan dan kejujuran
(fairness)
SEKTOR NON PROFIT
Lebih didominasi oleh
kelompok professional
Akuntabilitasnya berbeda
dengan akuntabilitas
organisasi prifat
Manajemen puncak tidak
punya tanggung jawab dan
imbalan yang sama
16. PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR
NON PROFIT(3)
SEKTOR PUBLIK
Beroperasi demi kepentingan
publik
Mempertahankan level
dukungan publik, miniman di
ayas level yang dibutuhkan
oleh industry swasta
SEKTOR NON PROFIT
Organisasi Sektor Publik
bertnggung jawab kepada
elektorat dan proses politik.
Tradisi kontrol manajemen
kurang.
17. KEBIJAKAN PUBLIK
Kebijakan bukan merupakan istilah yang pasti (Heclo; 1972)
Makna modern “kebijakan” seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan
politik yang berbeda dengan makna “administration” (Wilson 1887)
Hogwood dan Gunn (1984) menyebut 10penggunaan istilah kebijakan dalam
pengertian modern, yaitu sebagai:
label untuk
sebuah
bidang
aktivitas,
ekspresi
tujuan
umum atau
aktivitas
Negara
yang
diharap kan
Proposal
spesifik
Keputusan
pemerin tah
Otorisasi
formal
Sebuah
program
Output,ha
sil
(outcome)
Teori dan
model
Sebagai
proses
19. KEBIJAKAN PUBLIK
Kata “kebijakan” (policy) umumnya dipakai untuk menunjukan
pilihan terpenting yang diambil baik dlam kehidupan
organisasi private … ”Kebijakan” bebas dari konotasi yang
dicakup dalam kata politis (political) yang sering kali diyakini
mengandung makna “Keberpihakan” dalam “korupsi” (laswell
1951b:5)
20. Defining Public Policy
“a set of inter-related decisions taken
by a political actor or group of actors
concerning the selection of goals
and the means of achieving them
within a specified situation where
those decisions should, in principle,
be within the power of those actors
to achieve” (Jenkins, 1978))
21. Conceptualizing Public Policy
“Policy” is a special kind of response, the
ordering element of which is an explicit
statement of intent regarding future actions.
The policy response concept denotes what the
agencies do in responding to environmental and
structural stimuli. This concept is subdivided into policy
statements, policy actions, and policy results
22. Conceptualizing Public Policy
a policy statement is the intent of the government to
do something about some issue
a policy action is what an agency does to accomplish
the goals identified in the statement
a policy result is what happens in the environment (or,
less importantly, in the structure) following the agency’s
efforts to achieve the goal identified in the statements.
Editor's Notes
Suatu keputusan yang saling terkait yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok pelaku mengenai pemilihan tujuan dan cara mencapainya dalam situasi tertentu di mana keputusan harus dilakukan, pada prinsipnya berada dalam kekuasaan aktor-aktor untuk mencapai " ( Jenkins , 1978
(" Kebijakan " merupakan bentuk dari respon, unsur pemesanan pemerintah yang merupakan pernyataan keinginan suatu tindakan masa depan).
. (The Policy Response Concept menunjukan lembaga yang menangani kebijakan dan tentang yang dilakukan oleh lembaga dalam menanggapi rangsangan lingkungan dan struktural. konsep ini dibagi menjadi pernyataan kebijakan, tindakan kebijakan, dan hasil kebijakan.