Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip administrasi publik klasik, perbedaan antara birokrasi dan demokrasi, serta sistem kepegawaian negara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pentingnya sistem merit dalam rekrutmen pegawai negeri dan perlunya reformasi ke arah profesionalisme dalam birokrasi.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar perpajakan bagi perorangan dan perusahaan, jenis-jenis pajak yang ada beserta pengertian pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta strategi untuk membayar pajak secara efisien.
1. Modul ini membahas pengertian perpajakan, fungsi, jenis, sistem, dan asas pemungutan pajak di Indonesia.
2. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system.
3. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan dapat berfungsi sebagai alat pengaturan ekonomi.
Pertanyaan terkait berbagai aspek penerapan UU HPP terbaru, seperti perlakuan pajak atas berbagai fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan seperti tunjangan transportasi, asuransi kesehatan, fasilitas makan dan minum, serta aset tetap seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Termasuk juga pertanyaan mengenai perlakuan pajak untuk direksi dan tunjangan pendidikan.
This document contains questions and comments from multiple individuals regarding Indonesia's tax regulations and the implementation of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja). Some of the topics discussed include the benefits of the tax amnesty program, the treatment of value-added tax on certain services, concerns about increasing tax rates amid an economic recovery from the pandemic, and how the new law addresses small businesses and improving tax compliance. Clarification is sought on several technical aspects of the new regulations as well.
Dokumen tersebut membahas tentang Balanced Scorecard (BSC) sebagai sistem manajemen strategik yang menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut untuk mencapai tujuannya. BSC menggunakan empat perspektif yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh."
Dokumen tersebut membahas konsep dasar perpajakan bagi perorangan dan perusahaan, jenis-jenis pajak yang ada beserta pengertian pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta strategi untuk membayar pajak secara efisien.
1. Modul ini membahas pengertian perpajakan, fungsi, jenis, sistem, dan asas pemungutan pajak di Indonesia.
2. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system.
3. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan dapat berfungsi sebagai alat pengaturan ekonomi.
Pertanyaan terkait berbagai aspek penerapan UU HPP terbaru, seperti perlakuan pajak atas berbagai fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan seperti tunjangan transportasi, asuransi kesehatan, fasilitas makan dan minum, serta aset tetap seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Termasuk juga pertanyaan mengenai perlakuan pajak untuk direksi dan tunjangan pendidikan.
This document contains questions and comments from multiple individuals regarding Indonesia's tax regulations and the implementation of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja). Some of the topics discussed include the benefits of the tax amnesty program, the treatment of value-added tax on certain services, concerns about increasing tax rates amid an economic recovery from the pandemic, and how the new law addresses small businesses and improving tax compliance. Clarification is sought on several technical aspects of the new regulations as well.
Dokumen tersebut membahas tentang Balanced Scorecard (BSC) sebagai sistem manajemen strategik yang menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut untuk mencapai tujuannya. BSC menggunakan empat perspektif yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh."
Cost-benefit analysis requires discounting future costs and benefits to present value in order to compare projects. This involves selecting a discount rate and applying a discount factor to future cash flows. For government projects, the social discount rate is typically used instead of private market rates. Valuing both tangible and intangible costs and benefits, such as consumer surplus, time savings, and statistical lives saved, requires estimation techniques since not all impacts are traded in markets.
Organizational success factors in the era of globalization include benchmarking, business process reengineering, six sigma, knowledge management, and blue ocean strategy. Great companies can fail if they do not change with the times and act with outdated logic. External drivers like deregulation and global competition as well as internal drivers like new technologies require companies to reinvent themselves. A learning organization is one that continually transforms itself through processes like systems thinking, personal mastery, mental models, shared vision, and team learning. Organizational knowledge is created through the SECI model of socialization, externalization, combination, and internalization.
1. The document discusses quantitative decision making methods, including expected value, decision trees, and expected value of perfect and sample information.
2. It provides an example of a restaurant choosing between three models based on expected number of customers. It calculates expected values and shows the optimal choice is Model C.
3. It then calculates the expected value of perfect information as $2,000, the increase in profit if the true customer number was known for certain. Obtaining a marketing survey costs $1,000 but only provides an expected value of sample information of $900.88, so the survey should not be purchased.
Dokumen tersebut membahas tentang teori organisasi dan tantangan abad ke-21. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain mengenai perspektif makro dan mikro dalam pengembangan teori organisasi, pendekatan klasik, neo-klasik, dan modern dalam teori organisasi, serta adaptasi organisasi terhadap lingkungan eksternal.
The document discusses problem solving and decision making using the McKinsey 7S framework. It begins by explaining the 7S framework, which includes strategy, structure, staff, skills, shared values, style, and systems. An example is then provided to illustrate how to define a problem statement. A good problem statement should be specific, measurable, action-oriented, relevant, and time-bound. It provides context, potential challenges, success criteria, stakeholders, and information sources. Structuring the problem is also discussed, including using an issue tree to break down a complex problem into discrete parts. This helps ensure a thorough and logical problem solving process.
Teori dan Aplikasi Organisasi memberikan penjelasan tentang:
1. Teori U yang membahas proses perpindahan struktur perhatian dalam mengenali sudut pandang yang berbeda.
2. Empat halangan yang membuat organisasi sulit berubah yaitu pola pikir, pola kerja, fokus pada inti organisasi, dan hanya untuk kepentingan organisasi.
3. Proses kristalisasi yang menghasilkan identitas dan cara baru bagi kelompok untuk masa depan
1) Public administration is closely related to public policy management. Some experts even identify public administration as public policy management.
2) Public policy management is controlled by the ruling government wherever it is.
3) In a narrow sense, public administration is the administration of government. Therefore, it is never in an empty political space.
Penerapan kebijakan cabotage dan insentif fiskal belum mampu mendorong pertumbuhan industri galangan kapal domestik. Industri ini hanya menyumbang 10% kebutuhan kapal dan masih sangat mengandalkan impor komponen serta kapal bekas karena harga kapal dalam negeri lebih tinggi. Diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan komitmen bersama untuk meningkatkan industri ini.
This document discusses tax reform efforts in developing countries. It focuses on three aspects of the global tax reform agenda: tax structure, tax administration, and the political economy of reform. Regarding tax structure, reforms have aimed to broaden the tax base, shift from trade taxes to VATs and reduced income tax rates. For tax administration, reforms have emphasized reorganization, IT upgrades, improved taxpayer services, and autonomy from civil service. However, levels of tax collection have remained stable over time due to strong vested interests and lack of public support. Successful reform is more likely during periods of crisis or by focusing on improving equity in tax enforcement. Taxation can also strengthen state-society relationships and lead to improved governance through increased accountability
1. Existing literature has primarily considered the relationship between taxation and democracy in Western countries, where increased taxation led to demands for representation and the expansion of democracy.
2. In developing countries, democracy is often establishing before states have fully consolidated their capacity to administer and enforce taxation.
3. For developing states with low capacity, collecting taxes poses significant challenges due to large informal economies, porous borders, and low population densities. This makes establishing an effective "tax net" difficult and incentives for citizens to pay taxes voluntarily very low.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis dan proses kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang empat tahapan utama dalam proses kebijakan publik yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tiga paradigma administrasi publik, yaitu paradigma Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). OPA berfokus pada efisiensi dan rasionalitas, NPM memperkenalkan pendekatan bisnis ke sektor publik, sedangkan NPS menekankan partisipasi masyarakat dan nilai-nilai demokrasi dalam kebijakan publik.
Formulasi kebijakan perpajakan untuk mendukung daya saing perusahaan e-commerce di Indonesia membahas regulasi perpajakan terkini, pelaku usaha e-commerce seperti UMKM dan OTT, serta dampak kebijakan perpajakan. Ringkasan menyarankan pemotongan pajak asing, pajak khusus, dan registrasi perusahaan untuk mencapai kesetaraan antar pelaku usaha.
Cost-benefit analysis requires discounting future costs and benefits to present value in order to compare projects. This involves selecting a discount rate and applying a discount factor to future cash flows. For government projects, the social discount rate is typically used instead of private market rates. Valuing both tangible and intangible costs and benefits, such as consumer surplus, time savings, and statistical lives saved, requires estimation techniques since not all impacts are traded in markets.
Organizational success factors in the era of globalization include benchmarking, business process reengineering, six sigma, knowledge management, and blue ocean strategy. Great companies can fail if they do not change with the times and act with outdated logic. External drivers like deregulation and global competition as well as internal drivers like new technologies require companies to reinvent themselves. A learning organization is one that continually transforms itself through processes like systems thinking, personal mastery, mental models, shared vision, and team learning. Organizational knowledge is created through the SECI model of socialization, externalization, combination, and internalization.
1. The document discusses quantitative decision making methods, including expected value, decision trees, and expected value of perfect and sample information.
2. It provides an example of a restaurant choosing between three models based on expected number of customers. It calculates expected values and shows the optimal choice is Model C.
3. It then calculates the expected value of perfect information as $2,000, the increase in profit if the true customer number was known for certain. Obtaining a marketing survey costs $1,000 but only provides an expected value of sample information of $900.88, so the survey should not be purchased.
Dokumen tersebut membahas tentang teori organisasi dan tantangan abad ke-21. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain mengenai perspektif makro dan mikro dalam pengembangan teori organisasi, pendekatan klasik, neo-klasik, dan modern dalam teori organisasi, serta adaptasi organisasi terhadap lingkungan eksternal.
The document discusses problem solving and decision making using the McKinsey 7S framework. It begins by explaining the 7S framework, which includes strategy, structure, staff, skills, shared values, style, and systems. An example is then provided to illustrate how to define a problem statement. A good problem statement should be specific, measurable, action-oriented, relevant, and time-bound. It provides context, potential challenges, success criteria, stakeholders, and information sources. Structuring the problem is also discussed, including using an issue tree to break down a complex problem into discrete parts. This helps ensure a thorough and logical problem solving process.
Teori dan Aplikasi Organisasi memberikan penjelasan tentang:
1. Teori U yang membahas proses perpindahan struktur perhatian dalam mengenali sudut pandang yang berbeda.
2. Empat halangan yang membuat organisasi sulit berubah yaitu pola pikir, pola kerja, fokus pada inti organisasi, dan hanya untuk kepentingan organisasi.
3. Proses kristalisasi yang menghasilkan identitas dan cara baru bagi kelompok untuk masa depan
1) Public administration is closely related to public policy management. Some experts even identify public administration as public policy management.
2) Public policy management is controlled by the ruling government wherever it is.
3) In a narrow sense, public administration is the administration of government. Therefore, it is never in an empty political space.
Penerapan kebijakan cabotage dan insentif fiskal belum mampu mendorong pertumbuhan industri galangan kapal domestik. Industri ini hanya menyumbang 10% kebutuhan kapal dan masih sangat mengandalkan impor komponen serta kapal bekas karena harga kapal dalam negeri lebih tinggi. Diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan komitmen bersama untuk meningkatkan industri ini.
This document discusses tax reform efforts in developing countries. It focuses on three aspects of the global tax reform agenda: tax structure, tax administration, and the political economy of reform. Regarding tax structure, reforms have aimed to broaden the tax base, shift from trade taxes to VATs and reduced income tax rates. For tax administration, reforms have emphasized reorganization, IT upgrades, improved taxpayer services, and autonomy from civil service. However, levels of tax collection have remained stable over time due to strong vested interests and lack of public support. Successful reform is more likely during periods of crisis or by focusing on improving equity in tax enforcement. Taxation can also strengthen state-society relationships and lead to improved governance through increased accountability
1. Existing literature has primarily considered the relationship between taxation and democracy in Western countries, where increased taxation led to demands for representation and the expansion of democracy.
2. In developing countries, democracy is often establishing before states have fully consolidated their capacity to administer and enforce taxation.
3. For developing states with low capacity, collecting taxes poses significant challenges due to large informal economies, porous borders, and low population densities. This makes establishing an effective "tax net" difficult and incentives for citizens to pay taxes voluntarily very low.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis dan proses kebijakan publik. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang empat tahapan utama dalam proses kebijakan publik yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tiga paradigma administrasi publik, yaitu paradigma Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). OPA berfokus pada efisiensi dan rasionalitas, NPM memperkenalkan pendekatan bisnis ke sektor publik, sedangkan NPS menekankan partisipasi masyarakat dan nilai-nilai demokrasi dalam kebijakan publik.
Formulasi kebijakan perpajakan untuk mendukung daya saing perusahaan e-commerce di Indonesia membahas regulasi perpajakan terkini, pelaku usaha e-commerce seperti UMKM dan OTT, serta dampak kebijakan perpajakan. Ringkasan menyarankan pemotongan pajak asing, pajak khusus, dan registrasi perusahaan untuk mencapai kesetaraan antar pelaku usaha.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. BIROKRASI, DEMOKRASI
DAN CIVIL SERVICE
(PEGAWAI NEGERI)
M.k: PARADIGMA DAN TEORI ILMU ADMINISTRASI
Dosen: Prof. Dr. Azhar Kasim,MPA
2. Prinsip-prinsip klasik Adm. Publik (Old Public
Administration) Pada Periode Liberalisme (1)
(Wilson ,1887; Fayol .1916; dan Weber ,1922)
• Diorganisasikan secara hierarchical
• Memerlukan birokrasi yang
profesional, pegawai negeri yang
bersikap netral, karir sampai pensiun,
dan mampu melayani political master
3. Prinsip-prinsip tradisional Adm. Publik (Old
Public Administration) Pada Periode
Liberalisme (2)
(Wilson ,1887; Fayol .1916; dan Weber ,1922)
•Pelayanan publik bersifat administratif dan
tidak ada tanggung jawab individual
terhadap hasilnya
•Dalam periode ini berkembang merit system
sebagai prinsip dalam membangun
administrasi negara yang obyektif, tidak
dipengaruhi kepentingan politik, patrimonial
dan nepotisme
4. BUREUCRACY:
• Precision
• Stability
• Discipline
• Reliability
• Calculability of Results
• Formal Rationality
• Formalistic Impersonality
• Formal Equality of
Treatment
SOCIETY:
• Justice
• Freedom
• Violence
• Oppression
• Happiness
• Gratification
• Property
• Illness
• Death
• Victory
• Love & Hate
• Solution & Clamnation
VS
5. BUREAUCRACY DEMOCRACY AUTOCRACY
Efficiency Freedom Arbitrary
Discipline
Obedience
Participation Personal
Choice of a
Ruler or a
Ruling Clique
Uniform
Operation
Majority Rule
with Minority
Human Right
Protection
Authoritarian
6. BUREAUCRACY DEMOCRACY AUTOCRACY
Efficiency Freedom Arbitrary
Discipline
Obedience
Participation Personal
Choice of a
Ruler or a
Ruling Clique
Uniform
Operation
Majority Rule
with Minority
Human Right
Protection
Authoritarian
7. Perbedaan Administrasi Publik
dengan Administrasi Bisnis
PERBEDAAN PUBLIK BISNIS
•Kepemilikan •Eksternal •Internal dan/
Eksternal
•Sudut Pandang •Dari Kepentingan
Masyarakat
•Dari kepentingan
Privat
•Sumber
Legitimasi
•Warga Negara/
Masyarakat pada
Umumnya
•Pemilik Modal/
Pemegang Saham
•Orientasi •Pelayanan
Masyarakat
•Keuntungan
•Pengaruh
Lingkungan
•Nilai-nilai dan Sistem
Politik
•Terutama dari
Konsumen
•Teori-teori •Bersifat Lokal •Bersifat Universal
•Pelayanan yang
Diberikan
•Diatur Oleh
Pemerintah
•Diatur oleh
Mekanisme Pasar
8. Administrasi Negara yang Klasik
berdasarkan Asumsi:
• Bersikap netral, profesional,
ditangani oleh pegawai negeri sipil
yang kompeten dan spesialis
• Dibawah kendali chief executive
• Mematuhi keinginan badan legislatif
• Dibawah pengawasan badan legislatif
9. Birokrasi dan Demokrasi adalah
komplementer
• Prinsip-prinsip birokrasi bertujuan
menciptakan efisiensi dan birokrasi yang
non-partisan dan impersonal
• Pronsip-prinsip demokrasi untuk menjaga
agar kedaulatan rakyat terhadap birokrasi
terjamin. Birokrasi bekerja berdasatkan
undang-undang yang dibuat oleh politik
(Parlemen dan Eksekutif).
10. Spoils vs Merit Syatems
• Ada kecenderungan campur tangan politik
yang terlalu dalam terhadap birokrasi
(spoils system)
• Di pihak lain, berkembang pemikiran
birokrasi yang profesional dan non-
partisan (merit system)
11. Andrew Jackson (1829 – 1837)
… To the Victor belong the spoils…
… So plain and simple that men of
intelligence may readily qualify themselves
for their performance; and I cannot but
believe that more is lost by the long
continuance of men in office than is
generally to be gained by their experience.
12. Spoils System
• Adalah sistem penerimaan pegawai
(negeri) berdasarkan loyalitas dan koneksi
politik; praktek pilih kasih dalam
memenangkan kontrak proyek
pemerintahan dan sebagainya; dan
pemberian jabatan dalam pemerintahan
bagi pendukung calon yang menang
dalam pemilihan
13. Pendleton Act
• Adalah undang-undang kepegawaian
negeri di Amerika serikat 1883, yang
menjadikan kompetensi sebagai dasar
utama pengisian lowongan jabatan di
pemerintahan nasional
• Pendirian US Civil Service Commission
untuk mengawasi pelaksanaan sistem
merit
14. Merit System Principles
• Recruitment from all segment of society under
fair and open competition
• Fair and equitable treatment in all personnel
management matters
• Retention of employees who perform well,
correcting the performance of those whose work
is inadequate, and separation of those who
cannot or will not meet required standard
15. Merit System Principles (Cont.)
• Protection of employees against reprisal
for lawful disclosure of information
• Efficient and effective use of the federal
work force
16. American Society for Public Administration
Code of Ethics
• Serve the Public Interest
• Respect the Constitution and the law
• Demonstrate Personal Integrity
• Promote Ethical organization
• Strive for Professional Excellence
17. Affirmative Action program
• Adalah program yang bertujuan untuk
merekrut lebih banyak kelompok
penduduk yang selama ini kurang terwakili
dalam kepegawaian negeri, yaitu
kelompok minoritas hitam dll serta kaum
perempuan
18. Tantangan
• Kebutuhan terhadap administrasi publik
yang efisien (era globalisasi)
• Perubahan sifat dan hakekat pekerjaan
(knowledge works)
• Krisis ekonomi (dan sosial politik)
19. Keadaan PNS Sekarang
• Perilaku yang rules driven, dan
paternalistik
• Sebagai alat pemerintah (penguasa) dari
pada sbg pelayan masyarakat
• Tidak ada standardisasi dan kriteria yang
jelas untuk evaluasi kinerja PNS
• Kurang profesional
• Sistem kompensasi yang kurang menarik
20. Jumlah PNS di Indonesia
1996/1997
Jenis PNS Jumlah Persentasi
PNS Pusat 3.588.706 87,65
PNS Daerah 505.640 12,35
Sumber: Mustapadidjaja AR, 1997
21. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di
Indonesia December 2003
Jenis PNS Jumlah Persentasi
PNS Pusat 840.018 23,0%
PNS Provinsi 311.068 8,5%
PNS Daerah 2.496.919 68,4 %
Jumlah 3.648.005 100,0%
22. Jumlah PNS Menurut Golongan
Golongan Jumlah Persentasi
Golongan IV 448.887 12,3%
Golongan III 2.129.381 68.4%
Golongan II 981.061 26.9%
Golongan I 88.676 2.4%
23. Jumlah PNS Menurut Tingkat
Pendidikan Th 2003
Tngkat Pend. Jumlah Persentasi
Doktor 9.343 0,26%
Magister 90.723 2,5%
Sarjana 986.427 27,0%
Diploma 939.314 25,7%
Dasmen 1.623.198 44,5%
Total Jumlah 3.648.005 100,0%
24. Presentase Merit Personnel in
USA
Tahun Jumlah
PNS
Merit % Merit
1884 131200 13800 10.5
1900 208000 94900 45.6
1930 580500 482100 79.6
1950 1934000 1641900 84.9
1970 3000000 2675000 89.1
1977 2823300 2567600 90.9
1980 2902900 2710700 93.4
25. Govt. Employees in the US
1970 – 1996
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
Level of
Government
FEDERAL STATE LOCAL TOTAL
Number Of Employees
Sources: 1970 – 1990 Statistical Abstract of the United States
1960: Employment Division of the Bureau of Labor Statistics
26. Govt. Employees in the US
1970 – 1996
YEAR FEDERAL STATE LOCAL TOTAL
1970 2.881.000 2.775.000 7.391.000 13.027.000
1980 2.898.000 3.753.000 9.562.000 16.213.000
1990 3.105.000 4.503.000 10.760.000 18.368.000
1996
(Feb)
2.763.000 4.955.000 11.959.000 19.697.000
Sources: 1970 – 1990 Statistical Abstract of the United States
1960: Employment Division of the Bureau of Labor Statistics
27. Veteran Administration Department of
Medicine and Surgery
Nurse
Schedule
PHYS. &
DENT.
Title 38, USC, Sec. 4107 (b) (1) Salary Table Effective January 8, 1984
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Amt. of
Step
Incr.
Junior $15.497 $16.014 $16.531 $17.048 $17.565 $18.082 $18.599 $19.116 $19.633 $20.150 $517
Associate 18.129 18.733 19.337 19.941 20.545 21.149 21.753 22.357 22.961 23.565 604
Full 21.066 21.768 22.470 23.172 23.874 24.576 25.278 25.980 26.682 27.384 702
Intermediate
ASSOCIATE
25.849 26.339 27.189 28.039 28.889 29.739 30.589 31.439 32.289 33.139 850
Senior FULL 30.549 31.567 32.585 33.603 34.621 35.639 36.657 37.675 38.693 39.711 1018
Chief
INTERMEDIA
TE
36.327 37.538 38.749 39.960 41.171 42.382 43.593 44.804 46.015 47.226 1211
Asst.
Director
SENIOR
42.928 44.359 45.790 47.221 48.652 50.083 51.514 52.945 54.376 55.807 1431
Director
CHIEF
50.495 52.178 53.861 55.544 57.227 58.910 60.593 62.276 63.959 65.642 1683
*EXECUTIVE 54.685 56.508 58.331 60.154 61.977 63.800 65.623 67.446 69.269 71.092 1823
*DIRECTOR 59.223 61.197 63.171 65.145 67.119 69.093 71.067 73.041 75.015 1974
*The rate of basic pay payable to employees at these rates is limited to $66.400, the rate payable for level V of the
Executive Schedule. Revised per Executive Order 12477, dated May 23, 1984
29. GS
GENERAL SCHEDULES 5 U.S.C 5332 (a)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Amt.
of
Step
Incr.
*16 59.223 61.197 63.171 65.145 67.119 69.093 71.067 73.041 75.015 1974
*17 69.376 71.689 74.002 76.315 78.628 2313
*18 81.311 General Schedule Effective January 8, 1984
Office of personnel – Veterans Administration
*The rate of basic pay payable to employees at these rates is limited to $66.400, the rate payable for level V
of the Executive Schedule Revised per Executive Order 12477, dated May 23, 1984
30. Reformasi Kepegawaian
Negeri Sipil
• Berorientasi pada pelayanan masyarakat
• Standardisasi dan kriteria yang jelas
• Penilaian keberhasilan yang mission driven
• Integrasi HR planning dengan strategic mgt
• Integrated HR development
• Pemberdayaan PNS dan individual learning
• Sistem kompensasi yang kompetitif dan adil
31. Tantangan Terhadap
Pemerintahan yang Demokratik
• Perubahan sosial yang terlalu cepat
(kelembagaan lama sudah runtuh sedangkan
yang baru belum terbentuk)
• Lemahnya rule of law dan kurangnya legitimasi
badan peradilan
• Adanya kesenjangan sosial yang besar
• Aparatur pemerintahan yang korup
• Kurangnya otonomi daerah dan pemberdayaan
masyarakat
32. Kebudayaan
Politik
Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan
Proses Input Proses Output
Parochial
(Paroki)
Non-Exist Non Exist atau
Sedikit
Subject Passive Passive Acceptance
Participation Active Active