administrasi public

1. Administrasi Publik
dan Kebijakan Publik
STEELYANA INDRIASARI, M.Si

2. PENGERTIAN
 Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu
administrasi dan publik.
 Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau
kerjasama dalam rangka mencapai tujuan
yang sudah ditentukan atau diarahkan
 Ada 3 unsur dalam administrasi :
1) Kerjasama
2) Sekelompok orang
3) Tujuan

3. PENGERTIAN
 Publik dapat diartikan sebagai negara,
umum, konsumen, warga masyarakat,
dan kelompok kepentingan.
 Tetapi dalam wacana di Indonesia lebih
berkembang administrasi publik
disamakan dengan administrasi negara.

4. BATASAN ADMINISTRASI
PUBLIK
 Administrasi publik dapat diartikan sebagai
sebuah proses menjalankan
keputusan/kebijakan untuk kepentingan
negara, warga masyarakat.
 Terdapat pengertian yang singkat, administrasi
publik merupakan metode pemerintahan
negara (proses politik) administration of publik,
for public dan by public.
 Dengan demikian administrasi publik
merupakan proses pemerintahan publik, untuk
publik dan oleh publik.

5. MAKNA ADMINISTRASI
PUBLIK
 ADMINISTRATION OF PUBLIC (administrasi dari
negara). Disini pemerintah menjadi agen tunggal
kekuasaan, masyarakat pasif harus tunduk dan
menerima apa saja kehendak pemerintah
 ADMINISTRATION FOR PUBLIC (administrasi untuk
negara). Pemerintah memberi pelayanan untuk
masyarakat, lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat
 ADMINISTRATION BY PUBLIC (administrasi oleh
publik). Lebih kearah pemberdayaan masyarakat dan
demokrasi, pemerintahan oleh rakyat

6. PENGERTIAN
ADMINISTRASI PUBLIK
 Administrasi Publik (Inggris:Public
Administration) adalah suatu bahasan
ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen
penting kehidupan bernegara yang
meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan
eksekutif serta hal- hal yang berkaitan
dengan publik yang meliputi kebijakan
publik, tujuan negara, dan etika yang
mengatur penyelenggara negara

7.  Leonard D. White (1955: 1) dalam
bukunya Introduction to the Study of
Public Administration. New York. Collier
and MacMillan, mengatakan “Public
Administration consist of all those
operations having for their purpose the
fulfillment or enforcement of public policy”
(Administrasi publik terdiri dari semua
kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu
tujuan atau untuk melaksanakan kebijakan
publik).

8.  John. M. Pfiffner and Robert Presthus
(Public Administration. New York. Ronald
Press. 1967. p. 7) mendefinisikan
administarsi publik sebagai “…the
coordination of individual and group
efforts to carry out public policy”
(…koordinasi dari usaha-usaha individu
dan kelompok untuk melaksanakan
kebijakan publik).

9.  Marshall E. Dimock, G. O. Dimock and L.W. Keonig,
dalam bukunya Public Administration (New York. Holt,
Rinehart and Winston. 1958. p. 12) menyebutkan
public administration examines every aspect of
government’s efforts to discharge the laws and to give
effect to public policy (administrasi publik mengamati
setiap aspek usaha-usaha pemerintah untuk
melaksanakan hukum-hukum dan memberikan
pengaruh terhadap kebijakan publik).
 Dengan penjelasan ini semakin nampak jelas
keterkaitan dan hubungan antara kebijakan publik
dengan administrasi publik.

10. Lokus ilmu administrasi
publik
 lokus adalah tempat yang
menggambarkan di mana ilmu tersebut
berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu
administrasi publik adalah: kepentingan
publik (public interest) dan urusan publik
(public affair)

11. KONSEP KEPENTINGAN
PUBLIK
 Kepentingan yang dirumuskan oleh para
pembuat kebijakan
 Nilai-nilai yang disepakati bersama oleh
masyarakat
 Harus ada mekanisme khusus untuk
mengontrol agar tidak terjadi manipulasi
kepentingan non publik yang diatas
namakan sebagai kepentingan publik

12. focus ilmu administrasi
publik
 Fokus adalah apa yang menjadi
pembahasan penting dalam
memepelajari ilmu administrasi publik.
yang menjadi fokus dari ilmu administrasi
publik adalah teori organisasi dan ilmu
manajemen

13. Kajian administrasi publik
 Kebijakan Publik
 Keuangan negara
 Administrasi Pembangunan
 Otonomi Daerah
 Hubungan Eksekutif dan Legislatif
 Etika Administrasi Publik
 Pelayanan Publik
 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor
Publik
 Organisasi dan Manajemen Publik

14. PERKEMBANGAN ILMU
ADMINISTRASI PUBLIK
 ADMINISTRASI PUBLIK
SEBELUM MENJADI
DISIPLIN ILMU
( ADMINISTRASI PUBLIK
SEBELUM WILSON )
• ADMINISTRASI PUBLIK
SEBAGAI DISIPLIN ILMU
Prinsip Prinsip Administrasi Publik

15. ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM
WILSON
 PIMIKIRAN CONFUCIUS ( Plato,
Aristoteles, Marchiavelli,
Montesquieu, Rousseu, Bonnin,
Hegel, Vivien,Mil ) sudah mengenal
administrasi publik dimana salah
satu prinsip yang disampaikan
pelayanan publik harus memiliki
moralitas yang baik ( Pihak yang
memerintah harus memberi contoh
yang baik pada pihak yang
diperintah
Prinsip Prinsip Administrasi Publik

16. ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM
WILSON
 Plato ( The Laws ) masa yunani
Kuno  membagi administrasi
kedalam tiga cabang Pengawas
Kota, Pengawas agora, dan
Pengawas tempat ibadah serta
menggambarkan tugas dan
kewajiban, bagaimana menentukan
jumlah serta proses seleksinya
 Aristoteles ( Politics ) / ( On
Athennian Constituon ) 
menambahkan satu jenis
pengawasan lagi pengawas daerah
pedalaman
Prinsip Prinsip Administrasi Publik

17. ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM
WILSON
 Marchiavelli ( The Prince ) 
Administrasi sebagai pelayan publik
yang membantu negara
 Montesquieui ( The Spirit of Laws)
 Administrasi sistem regulasi
dalam penerapan hukum melalui
pedoman-pedoman operasional
 Rosseau ( The Sosial Contract ) 
bahwa ketika negara semakin besar
beban administrasi akan menjadi
besar dalam mendukung
berlangsungnya negara
Prinsip Prinsip Administrasi Publik

18. ADMINISTRASI PUBLIK SEBELUM
WILSON
 Vivien ( Etudes administratives ) ada dikotomi
antara administrsi dan politik, Fungsi eksekutif
dibagi dua yaitu fungsi politik ( membuat
kebijakan / aturan ) dan administrasi ( yang
menjalankan aturan/kebijakan )
 Hegel ( the Philosophy Of Rights ) 
Administrasi sebagai pelayan publik fungsi
sebagai “ buffer “ dalam melawan tirani
KESIMPULAN :
 BAHWA BERDASARKAN TULISAN KUNO (
JAUH SEBELUM WILSON ) ADMINISTRASI
PUBLIK SUDAH GENCAR DIPERSOALKAN
Prinsip Prinsip Administrasi Publik

19. ADMINISTRASI PUBLIK MENJADI
DISIPLIN ILMU
 Pada perkembangan Administrasi
sebagai disiplin Ilmu mengalami
beberapa proses pergantian cara
pandang.
 Menurut Nicholas Henry (
publicAdministration and public
affairs ) menyatakan terdapat krisis
definisi administrasi dalam
administrasi negara dan lebih jauh
Henry menyarankan bahwa
pemahaman administrasi bisa
dipahami lewat paradigma
 Henry mengutip pendapat Robert T.
Golembiewski Bahwa standart disiplin
ilmu mencakup Locus dan Focus
Prinsip Prinsip Administrasi Publik

20. ADMINISTRASI PUBLIK MENJADI
DISIPLIN ILMU
 Locus adalah
letak/kelembagaan
dari administrasi
berada,
 sedangkan focus
adalah sasaran
spesialisasi dari
bidang studi.
Robert T.
Golimbiewski
menyatakan
paradigma AN akan
dapat dimengerti
dalam hubungannya
dengan istilah Locus
dan Focus tersebut.
Prinsip Prinsip Administrasi Publik

21. Paradigma I :
Dikotomi Politik-Administrasi
(1900-1926)
Frank J Goodnow dan Leonard D White dalam bukunya
Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok
dari pemerintah yang berbeda:
1)fungsi politik yang melahirkan
kebijaksanaan atau keinginan negara,
2)fungsi Administrasi yang berhubungan
dengan pelaksanaan kebijakan negara.
Penekanan pada Paradigma ini terletak pada
Locusnya, menurut Goodnow Locusnya berpusat
pada ( government Bureucracy ) birokrasi
Pemerintahan.
Sedangkan Focusnya yaitu metode atau kakian apa
yang akan dibahas dalam Administrasi Publik
kurang dibahas secara jelas

22.  Administrasi negara memperoleh
legitimasi akademiknya lewat lahirnya
Introduction To the study of Public
Administration oleh Leoanrd D White
yang menyatakan dengan tegas bahwa
politik seharusnya tidak ikut mencampuri
administrasi, dan administrasi negara
harus bersifat studi ilimiah yang bersifat
bebas nilai.

23. Paradigma II:
Prinsip-Prinsip Administrasi
Negara (1927-1937)
Di awali dengan terbitnya
Principles of Public
Adminisration karya W F
Willoughby. Pada fase ini
Administrasi diwarnai oleh
berbagai macam kontribusi
dari bidang-bidang lain
seperti industri dan
manajemen, berbagai bidang
inilah yang membawa
dampak yang besar pada
timbulnya prinsip-prinsip
administrasi,
 Prinsip-prinsip tersebut yang
menjadi Focus kajian
Administrasi Publik
sedangkan Locus dari
paradigma ini kurang
ditekankan karena esensi
prinsip-prinsip tersebut,
dimana dalam kenyataan
bahwa bahwa prinsip itu bisa
terjadi pada semua tatanan,
lingkungan, misi atau
kerangka institusi, ataupun
kebudayaan, dengan
demikian administrasi bisa
hidup dimanapun asalkan
Prinsip-prinsip tersebut
dipatuhi.

24.  Pada paradigma kedua ini pengaruh
manajemen Kalsik sangat besar Tokoh-
tokohnya adalah :
 F.W Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar
yaitu ; perlu mengembangkan ilmu manajemen
sejati untuk memperoleh kinerka terbaik ; perlu
dilakukukan proses seleksi pegawai ilmiah
agar mereka bisa tanggung jawan dengan
kerjanya ; perlu ada pendidikan dan
pengembangan pada pegawai secara ilmiah ;
perlu kerjasama yang intim antara pegawai
dan atasan  ( prinsip management ilmiah
Taylor )
 Kemudian disempurnakan oleh Fayol
dan Gullick dan Urwick

25. Paradigma III
Administrasi Negara Sebagai
Ilmu Politik (1950-1970)
 Menurut HERBERT SIMON ( The Poverb
Administration )  Prinsip Managemen ilmiah
POSDCORB tidak menjelaskan makna “ Public” dari
“public Administration “ menurut Simon bahwa
POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya
dilakukan oleh administrator publik terutama dalam
decision making. Kritik Simon ini kemudian
menghidupkan kembali perdebatan Dikotomi
administrasi dan Politik
 Kemudian muncullah pendapat Morstein-Mark (
element Of Public Administration yang kemudian
kembali mempertanyakan pemisahan politik san
ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan
tidak mungkin

26.  Kesimpulannya Secara singkat dapat dipahami bahwa
fase Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk
menetapkan kembali hubungan konseptual antara
administrasi saat itu, karena hal itulah administrasi
pulang kembali menemui induk ilmunya yaitu Ilmu
Politik, akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan
Locusnya yakni birokrasi pemerintahan akan tetapi
konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk
merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan
focus keahliannya yang esensial. Terdapat
perkembangan baru yang dicatat pada fase ini yaitu
timbulnya studi perbandingan dan pembangunan
administrasi sebagi bagian dari Administrasi negara.

27. Paradigma IV:
Administrasi Negara Sebagai
Administrasi (1956-1970)
 Istilah Administrative
Science digunakan
dalam paradigma IV
ini untuk
menunjukkan isi dan
focus pembicaraan,
sebagai suatu
paradigma pada fase
ini Ilmu Administrasi
hanya menekankan
pada focus tetapi
tidak pada locusnya,
 ia menawarkan teknik-teknik
yang memerlukan keahlian
dan spesialisasi,
pengembangan paradigma
ke-4 ini bukannya tanpa
hambatan, banyak persoalan
yang harus dijawab seperti
misal adalah apakah jika
fokus tunggal telah dipilih
oleh administrasi negara
yakni ilmu administrasi,
apakah ia berhak bicara
tentang public (negara) dalam
administrasi tersebut dan
banyak persoalan lainnya.

28. Paradigma V:
Administrasi Negara sebagai
Administrasi Negara (1970)
 Pemikiran Herbert Simon tentang
perlunya dua aspek yang perlu
dikembangkan dalam disiplain AN:
1)Ahli AN meminati pengembangan
suatu ilmu Administrasi Negara yang
murni
2)satu kelompok yang lebih besar
meminati persoalan-persolan mengenai
kebijaksanaan publik.

29.  Lebih dari itu administrasi negara lebih fokus ranah-
ranah ilmu kebijaksanaan (Policy Science) dan cara
pengukuran dari hasil- hasil kebijaksanan yang telah
dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagi
mata rantai yang menghubungkan antara fokus
administrasi negara dengan locusnya. Fokusnya
adalah teori-teori organisasi, public policy dan tekhnik
administrasi ataupun manajemen yang sudah maju,
sedangkan locusnya ialah pada birokrasi pemerintahan
dan persoalan-persoalan masyarakat (Public Affairs).

30.  Selain Pendapat Henry diatas banyak tokoh yang
punya sudut pandang berbeda dalam mebjelaskan
perkembangan Ilmu Administrasi Publik
 Gerald E. Caiden membagi Administrasi Publik dalam
beberapa aliran :
 Aliran Proses  POSDCORB sebagai proses Administrasi
publik
 Aliran Empiris  Kasus dan studi parktek
 Aliran perilaku  Komunikasi, motivasi, Kepemimpinan,
interaksi, Konflik
 Alliran analisis birokrasi _ peraturan / aturan yang rasional (
weber )
 Aliran Sistem sosial sistem organisasi
 Aliran Pengambilan keputusan
 Aliran matematik
 Aliran pendekatan holistik

31.  Barzelay dan Armajani  Mengemukan
bahwa administrasi publik mengalami
pergeseran dari paradigma birokratik ke
paradigma Post Birokratik
Paradigma Birokratik :
1. Menekankan kepentingan
publik, efisiensi,
administrasim dan kontrol
2. Mengutamakan fungsi,
otoritas, dam struktur
3. Ketaatan aturan dan
prosedur
4. Beroperasinya sistem-sistem
Paradigma Post Birokratik :
1. Menekankan hasil yang berguina
bagi nasyrakat, kualitas dan nilai
produksi, keterikatan pada norma
2. Mengutamakan pemberian
penilaian masyrakat, akuntabilitas
dan hubungan kerja
3. Penerapan pemahaman,
identifikasi maslah
4. Pengukuran hasil, memperluas
pilihan pelanggan

32. LIMA MODEL ADMINISTRASI PUBLIK
TEORI DAN
TEORITISI
UNIT ANALISIS CIRI-CIRI NILAI YANG
DIMAKSIMALKA
N
MODEL
BIROKRASI
KALSIK:
TAYLOR, WILSON,
WEBER,GULLICK
URWICK
ORGANISASI :
KELOMPOK
PRODUKSI,INSTAN
SI
PEMERINTAH,BIRO,
KELOMPOK KERJA
STRUKTUR,HIRARKI,
PEGENDALIAN,OTORITAS,DIKOT
OMI, KEBIJAKAN
ADMIISTRASI,RATAIPERINTAH,
KESATUAN PERINTAH, RENTAG
KENDALI, PENGANGKATAN ATAS
KEMAMPUAN, SENTRALIASASI
EFISIENSI,
EKONOMI, DAN
EFEKTIFITAS
MODEL NEO
BIROKRASI :
SIMON,CYERT,
MARCH,GORE
KEPUTUSAN POSITIVIS LOGIS,PENELITIAN
OPERASI, ANALISA SISTEM,ILMU
MANAJEMEN, PRODUKTIVITAS
RASIONALITAS,
EDISIENSI,
EKONOMI
MODEL
INSTTITUSI :
LINDBLOOM, J.
THOMPSON,
MOSHER, BLAU,
RIGGS
KEPUTUSAN :
KEPUTUSAN
TAMBAHAN,
PRILAKU
ORGANISASI,
PERILAKU
INDIVIDU,
PERBANDINGAN
PERILAKU
ORGANISASI,
ORGANISASI DAN
KEBUDAYAAN
EMPIRIS, POSITIVIS, BIROKRASI
ADALAH CERMINAN
KEBUDAYAAN, KOMPETISI,
TEKHNOLOGI, RASIONALITAS,
INKREMENTALISME,
KEKUASAAN, ERILAKU
BIROKRASI
ILMU ANALISA
NETRAL
TENTANG
PERILAKU
ORGANISASI,
INKREMENTALIS
ME, PLURALISME
KRITIK

33. TEORI DAN
TEORITISI
UNIT ANALISIS CIRI-CIRI NILAI YANG
DIMAKSIMALKAN
HUBUNGAN
KEMANUSIAAN:
MCGREGOR,
ARGYRIS
INDIVIDU DAN
KELOMPOK KERJA :
HUB. PENGAWAS
DAN PEKERJA, DAYA
GUNA
PENGAWAS/PEKERJ
A, PERUBAHAN
PERILAKU
HUB. ANTAR PRIBADI DAN
ANTAR KELOMPOK,
KOMUNIKASI, MOTIVASI,
PERUBAHAN, PEMBAGIAN
OTORITAS, KONSENSUS
KEPUASAN
KERJA,
PERKEMBANGAN
PRIBADI, HARGA
DIRI INDIVIDU
MODEL PILIHAN
PUBLIK :
OSTROM,
BUCHANAN,
OLSON,
OPPENHEIMER
HUB.
ORANISASI/KLIEN
DAN DISTRIBUSI
BARANG-BARANG
MASY. UMUM:
DESENTRALISASI
STRUKTUR, SEKTOR
PUBLIK SEBAGAI
PASAR, BESARNYA
KELOMPOK KLIEN
DAN DISTRIBUSI
PELAYANAN PUBLIK
ANTI BIROKRASI, ORIENTSI
PELAYANAN PUBLIK,
DESENTRALISASI, HUKUM
PASAR
PILIHAN ATAU
KEHENDAK
WARGA NEGARA,
KESEMPATAN
MEMPERGUNAKA
N PELAYANAN
YANG SAMA,
PERSAINGAN
Sumber: Frederickson, 1987

34.  D. Osborn dan T Gaebler dan
dioperasionalkan Osborn dan Plastrik 
Pemerintahan yang katalistik ,
memberdayakan, semamgat kompetisi,
beriorientasi pada misi, mementingkan
hasil bukan cara, mengutamakan
pelanggan, wirausaha, antisipatif,
dandesentralistik, dan berorientasi pasar

35.  Era New Public Administration ( J. V. Denhard
) dalam “ New Public service  Melayani
warga masyrakat bukam pelanggan;
Mengutamakan kepentingan Publik ; Lebih
menghargai warga negara bukan
kewirausahaan, Berfikir strategis dan bertindak
demokratis, menyadari akuntabilitas bukan
suatu yang mudah, melayani dari pada
mengendalikan, menghargai orang buka
produktivitas semata

36. Ciri Administrasi Negara
1. Aministrasi Negara adalah suatu
kegiatan yang tidak bisa dihindari
(Unavoidable),
titik tekannya yang mendasar adalah
dalam hubungannya antara negara dan
masyarakat bersifat pasti, lain halnya
dengan hubungan masyarakat dengan
institusi Privat (swasta) yang bersifat
temporary(sewaktu-waktu)

37. 2. Administrasi Negara mempunyai
Monopoli untuk menggunakan wewenang
dan kekuasaannya
 Negara Mempunyai
kewenangan untuk
memaksakan
kehendaknya pada
masyarakat untuk
menciptakan Kepatuhan
terhadap Hukum,
Kekuasaan untuk
melaksanakan Paksaan
dipahami sebagai
(coercive power),
 administrasi negara
merupakan penjelamaan
dari hal tersebut dan
diwujudkan dalam
lembaga-lembaga
negara seperti
kepolisian, Kehakiman,
dll

38. 3. Administrasi Negara
Mempunyai Prioritas
 Administrasi negara mengandung
tanggung jawab moral untuk
mensejahtrakan masyarakat, karena itu
administrasi negara mempunyai prioritas
dalam memberikan arahan ataupun
pelayanannya.

39. 4.Administrasi Negara mempunyai
Ukuran yang tidak terbatas
 Diamana terdapat lingkupan masyarakat
dalam negar yang meliputi batasan
teritorial suatu negara, disitu akan
terdapat administrasi negara.

40. 5. Top mangement dari Administrasi
Negara bersifat Politis.
 Birokrasi merupakan suatu organisasi
publik yang dipimpin oleh pejabat Pilihan
publik dan bersifat Non karier, mereka
dipilih berdasarkan periode waktu
tertentu. Hal ini dipahami merupakan
pembedaan yang sangat mendasar dari
organisasi publik dan Privat.

41. 6. Pelaksanaan Administrasi
negara relatif sulit diukur
 administrasi negara merupakan institusi publik
yang bertujuan melayani masyarakat maka
tujuan-tujuan administrasi negara dapat
dipahami yaitu untuk mencapai perdamain
dan peningkatan kualitas kehidupan pada
semua tatanan negara,
 karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan
tujuan-tujuan tersebut juga bersifat politis dan
multitafsir maka AN menjadi relatif sulit untuk
diukur .

43. PERTEMUAN KE DUA

44.  Pada tataran keilmuan, administrasi publik
mengalami perubahan dewasa ini terutama
sejak tahun 1990an. Administrasi publik yang
semula dianggap sebagai konsep ekslusif yang
berfokus kepada masalah efisiensi dan
efektifitas telah bergeser menjadi konsep yang
multidisipliner. Administrasi publik tidak saja
berfokus kepada efisiensi tetapi lebih luas lagi
seperti isu demokrasi, pembedayaan, afirmative
action dsb. Secara garis besar konsep
administrasi publik dibagi menjadi empat
generasi

45. KONSEP ADMINISTRASI
PUBLIK (4 GENERASI)
 generasi pertama yang menonjolkan
karakteristik scientific administration, generasi
kedua yaitu pluralism administration dimana
administrasi berkembang berkat dukungan
atau kontribusi ilmu ilmu sosial yang lain,
generasi ketiga yang ditandai dengan
kedewasaan jatidiri administrasi publik sebagai
domain studi tersendiri dan generasi keempat
dimana administrasi dipandang sebagai proses
governance

46. Generasi pertama
 Kendati pengajaran ilmu administrasi telah
dimulai sejak abad 18 terutama melalui
pengajaran kameralisme di Jerman oleh
Frederick William (1788) dan di Prancis pada
era Napoleon, dalam literatur administrasi
publik, karya Wilson lebih banyak dikenal
sebagai tonggak perkembangan awal
pemikiran administrasi publik. Generasi
pertama pemikiran administrasi publik banyak
menekankan sisi scientifik dan prinsip prinsip
universal untuk mencapai efisiensi dan
efektifitas.

47.  Woodrow Wilson melalui karyanya “the
study of administration”, tahun 1887,
berpendapat bahwa administrasi
merupakan hasil perkembangan dari ilmu
politik. Seperti yang dikatakannya bahwa
“The science of administration is the
latest fruit of that study of the science
politics which was begun some twenty-
two hundred years ago..”.

48.  meskipun merupakan hasil dari
perkembangan ilmu politik, Wilson
menegaskan bahwa ilmu administrasi
berbeda dengan ilmu politik. Wilson
yang tertarik dengan administrasi yang
dikembangkan di Prancis dan Jerman
pada masa itu, berpendapat bahwa
administrasi berfungsi untuk membantu
executif untuk menjalankan pekerjaan
secara efektif dan efisien sehingga harus
dipisahkan dari politik.
 “

49.  “The field of administration is a field of
business. It is removed from hurry and strife of
politics; it is at most points stands apart even
from debatable ground of constitutional study
(..) the object of administrative study is to
rescue executive methods from confussion and
costliness of empirical experiment and set
them upon foundation laid deep in stable
principle”.

50.  Pendirian Wilson ini menjadi dasar
pemikiran awal kelahiran ilmu administrasi
publik di awal abad 20. Karya penting
yang memperkuat pandangan dikotomi
antara administrasi dan politik adalah
dikemukakan oleh Frank J Goodnow
(1900) dan Leonard D White. Goodnow
menegaskan bahwa terdapat dua fungsi
yang berbeda dalam pemerintahan.

51.  Pertama, politik yaitu fungsi menyangkut
pembuatan kebijakan atau expresi dari
kehendak negara. Dan administrasi yaitu
fungsi yang terkait dengan pelaksanaan
kebijakan tersebut. Perbedaan ini didasarkan
pada pemisahan kekuasaan. Cabang legislatif
dibantu oleh kemampuan intrepretatif dari
cabang kekuasaan judisial, bertugas
menjalankan kehendak negara. Sedangkan
cabang kekuasaan eksekutif bertugas untuk
mengadministrasikan kebijakan tersebut
secara imparsial dan non diskriminatif.

52.  Pemisahan administrasi publik dari ilmu politik
menjadi semakin kokoh dengan kontribusi dari
prinsip prinsip saintifik dalam administrasi.
Pada masa itu beberapa pemikiran saintifik
manajemen seperti yang dipublikasikan oleh
Frederick Taylor (1912) dan Frederick Henry
Fayol (1916) berjudul Administration
Industrielle et Général sangat berpengaruh
dalam perkembangan administrasi publik saat
itu. Pengaruh pemikiran manajemen saintifik
tersebut diperkuat dengan karya Luther Gullick
dan Lyndall Urwick yang berjudul Papers on
the science of administration (1937).

53.  Kedua penulis tersebut, hampir sama
dengan Fayol dan Taylor berkeyakinan
bahwa terdapat prinsip prinsip universal
yang dapat diterapkan dalam mengelola
di setiap organisasi baik pemerintah,
perusahaan, organisasi sosial dsb.
Prinsip tersebut adalah Planning,
Organising, Staffing, Directing,
Coordinating, Reporting dan Budgeting.

54. Generasi kedua
 Memasuki tahun 1950an, ilmu administrasi publik
dipengaruhi oleh dua pandangan yang berbeda. Peter
Self menyebut masa ini adalah muncul adanya
pluralisme teori administrasi publik. Ada dua pengaruh
dalam perkembangan administrasi publik saat itu yaitu
ilmu politik dan manajemen. Menguatnya pengaruh
ilmu politik, dimulai dari pernyataan D. Waldo (1950)
yang menyatakan bahwa “A theory of Public
Administration means in our time a theory of politics
also”. Ilmu politik sebagai ibu dari administrasi publik
menyumbangkan pemikiran yang signifikan terhadap
konsep konsep demokrasi, masyarakat pluralist,
kesetaraan, dan birokrasi.

55.  Sumbangan ilmu politik ini lahir dari konteks
dunia khususnya negara barat waktu itu yang
dihadapkan pada masalah perang ideologi,
dominasi birokrasi dalam menopang wellfare
state. Ilmu politik menyumbangkan studi
birokrasi dalam kaitannya dengan
pembangunan politik. Hal ini misalnya terlihat
dari karya La Palombara, Bureaucracy and
political development (1963), Lucian W Pye
(Crisis in political development, l972).
Pengaruh ilmu politik juga membuahkan
pendekatan baru dalam administrasi publik
yaitu ilmu kebijakan publik. Hal ini dipelopori
oleh karya terutama Linbolm (1968), Wildavsky
(1964).

56.  Demikian pula halnya dengan ilmu manajemen.
Pengaruh ilmu manajemen dalam administrasi publik
adalah cara pandang adanya prinsip prinsip manajemen
yang dapat diterapkan di semua jenis organisasi.
pandangan ini mendorong para sarjana administrasi
publik membuat jurnal administrative science quarterly
pada tahun 1956. Jurnal ini menggambarkan sikap para
sarjana administrasi publik yang berpendapat bahwa
ilmu administrasi adalah sama dengan ilmu manajemen
(generic management) yang dapat diterapkan disegala
bentuk organsisasi, publik, privat, sosial dsb. Karena
pengaruh manajemen yang kuat dalam administrasi
publik, banyak sekolah di awal tahun 1960an
menempatkan studi administrasi bisnis dan administrasi
publik dan ilmu sosial lainnya dalam satu naungan.

57.  Perlu perkembangan karakter pluralisme
dalam ilmu administrasi di dorong oleh
ketertarikan masyarakat keilmuan terhadap
peran birokrasi yang dominan setelah perang
dunia kedua. Berbagai sumbangan dari disiplin
ilmu lain disamping politik dan manajemen
yang sangat signifikan adalah berasal dari ilmu
sosiologi. Karya Michel Crozier Le
phenomenon bureaucratic (1964), Merton
(1954), Parkinson (1955), dsb. Para sosiolog
memberikan sumbangan dalam pemahaman
lebih mendalam mengenai dinamika birokrasi
dalam masyarakat.

58. Generasi ketiga administrasi publik sebagai
administrasi publik (1970-sekarang)
 Perkembangan administrasi publik masa sebelumnya
membentuk sikap percaya diri bagi sarjana dan
penyelenggara pendidikan administrasi publik untuk
menjadikan administrasi publik sebagai suatu disiplin
tersendiri. Di Amerika, sekolah yang menyelenggarakan
program administrasi publik mendirikan persatuan yaitu
National Association of Schools of Public Affairs and
Administration (NASPAA) pada tahun 1970. Sebanyak 250
akademi dan universitas yang tergabung dalam asosiasi
tersebut membuka program Master of Public Administration
yang memberikan gelar MPA bagi lulusannya. Di tingkat
internasional, pada tahun 1970 dibentuk IASIA (International
Association of School and Institut of Administration) dengan
anggota lebih dari 160 sekolah dan institut ilmu administrasi.

59. Generasi keempat
 Menguatnya konsep konsep manajerialisme di
awal tahun 1980an memiliki pengaruh yang
kuat terhadap perkembangan konsep
administrasi publik di tahun 1990an. Berawal
dari kritik pendekatan public choice yang
berkembang di tahun 1970an terhadap model
birokrasi dalam negara negara yang menganut
ideologi wellfare state, para akademisi dan
praktisi di negara negara barat terdorong untuk
menerapkan pendekatan manajemen sektor
privat ke dalam sektor publik.

60.  Cara kerja sektor swasta yang menekankan
kinerja, efisiensi, dan fleksibilitas dianggap
merupakan formula yang tepat untuk
memperbaiki masalah pemborosan, inefisiensi,
iresponsifitas pemerintah yang banyak dikritik
oleh para akademisi public choice. Trend
manajerialisme di sektor publik mendorong
pendekatan baru yang dikenal sebagai
pendekatan new public management. Istilah
“new” ini digunakan untuk membedakan
dengan public management yang lama.

61.  Yang disebut belakangan ini, diartikan sebagai
tindakan manajerial didalam konteks kebijakan
tertentu dan kelembagaan. Menurut Ott, Hyde
dan Shafritz dalam bukunya Public
Management : The essential Readings (1991)
public management memberikan tekanan
bahwa “administrasi publik merupakan suatu
profesi dan para public managers sebagai
praktisi dari profesi tersebut”.

62.  Kendati menekankan aspek manajerialisme
dalam penyelenggaraan kebijakan, konsep
public management secara tegas berbeda
dengan private sector management. Menurut
Les Metclafe dan Sue Richards (1993 :115)
“what distinguishes public management is
explicit acknowledgement of responsibility for
dealing with structural problems at the level of
the system as a whole”. Public management
adalah penerapan manajemen oleh para
manajer publik di birokrasi dalam rangka
pelaksanaan kebijakan publik.

63.  Berbeda dengan konsep public management
“lama”, menurut Christopher Hood (1991) new
public management lebih menekankan pada
pengukuran kinerja daripada proses
penerapan kebijakan, lebih menitiknberatkan
pada pelayanan yang kompetitif yang
dijalankan melalui organisasi publik semi
otonom atau sistem kontrak dengan swasta
ketimbang melalui pelayanan oleh birokrasi
dan memberikan kebebasan kepada manajer
publik bekerja seperti rekannya di sektor
swasta.

64.  Kendati demikian konsep new public
management (NPM) tidak sepi dari kritik.
Richard Rhodes (1994 :148) misalnya konsep
tersebut cenderung menciptakan “bahaya
adanya fragmentasi kelembagaan pemerintah,
hilangnya akuntabilitas, dan merosotnya
kemampuan pemerintah mengendalikan
sistem”. Secara tegas, Rhodes berpendapat
bahwa “NPM could be a disaster waiting to
happen” (1994: 149).

65.  Perdebatan antara “Old” Public Management”
dan “New” Public Management” mendorong
pendekatan baru yang memandang
administrasi publik sebagai governance. Fokus
utama bukan lagi pada pemerintah
(government) sebagai sebuah institusi yang
diberikan kewenangan untuk mengatur
masyarakat dan menjadi penyedia utama
pelayanan publik melainkan lebih pada proses.

66.  Governance merupakan proses
pemecahan masalah publik yang
melibatkan instrumen hukum, kebijakan,
kemitraan pemerintah dengan swasta
maupun pemberdayaan masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan
pemerintahan secara efektif dan efisien.
Implikasi dari pendekatan ini adalah :

67.  Kaburnya batasan konsep pemerintah sebagai
lembaga yang ekslusif dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Sebagai bentuk penguatan gagasan
demokrasi dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan, pemerintah diharapkan mampu
mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam
memecahkan masalah masalah publik. Dalam konteks
ini, konsep kunci pemerintahan telah bergeser dari
konsep pemerintah sebagai “ruler” atau penguasa
kepada konsep pemerintah sebagai pemberdaya
(enabler). Demikian halnya gambaran proses
pemerintahan yang bersifat hirarkis dan ekslusif
bergeser kepada proses interaksi dalam sistem jejaring
(network) dan kemitraan.

68.  Menguatnya pendekatan multidispliner dalam studi
ilmu administrasi publik. Mengaburnya batasan
lembaga pemerintah yang tidak lagi bersifat ekslusif,
membawa implikasi dalam dimensi keilmuan. Studi
administrasi publik semakin bersifat multidipliner
dengan kontribusi terutama dari displin ilmu politik,
manajemen dan hukum. Ilmu politik memberikan
pemahaman terhadap konteks operasional
administrasi publik, sedangkan manajemen dan hukum
memperkuat pemahaman atas sarana bertindak dari
para manajer publik.

69.  c. Menguatnya gagasan bahwa manajemen
publik adalah sebuah profesi. Pemahaman
bahwa penyelenggaraan pemerintahan
merupakan proses pemecahan masalah
menuntut kemampuan konseptual dan teknis.
Hal ini menciptakan kebutuhan untuk
memperkuat profesionalisme tidak saja bagi
para manajer publik tetapi juga para pimpinan
organisasi swasta dan masyarakat yang
menjalankan kerjasama dengan insitusi
pemerintah.

70.  Administrasi publik, seperti yang dirumuskan oleh
Pfiffner dan Presthus (1967), adalah sebuah disiplin
ilmu yang terutama mengkaji cara-cara untuk
mengimplementasikan nilai-nilai politik. Hal
tersebut sejalan dengan gagasan awal Woodrow
Wilson (1887) yang dianggap sebagai orang yang
membidani lahirnya ilmu administrasi publik
modern di Amerika Serikat. Ia mengemukakan
bahwa disiplin administrasi publik merupakan
produk perkembangan ilmu politik, namun Wilson
mengusulkan adanya pemisahan disiplin
administrasi dari ilmu politik. Gagasan ini
kemudian dikenal sebagai dikotomi politik-
administrasi. Ilmu administrasi publik, menurut
Wilson, berkaitan dengan dua hal utama, yaitu:

71.  Ilmu administrasi publik, menurut Wilson,
berkaitan dengan dua hal utama, yaitu:
1. What government can properly and
successfully do?
2. How it can do these proper things with
the utmost possible efficiency and at the
least possible cost either of money or of
energy?

72.  Bertolak dari gagasan dasar tersebut, dapat
diyakini bahwa administrasi publik dapat berperan
positif dalam mengawal proses demokratisasi
sampai pada tujuan yang dicita-citakan, karena
pada dasarnya administrasi publik berurusan
dengan persoalan bagaimana menentukan to do
the right things dan to do the things right. Dengan
kata yang berbeda, administrasi publik bukan saja
berususan dengan cara-cara yang efisien untuk
melakukan proses demokratisasi, melainkan juga
mempunyai kemampuan dalam menentukan tujuan
proses demokratisasi itu sendiri, terutama dalam
bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara
efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak
konstitusional seluruh warga negara.

73.  Persoalannya sekarang adalah,
mungkinkah para administrator publik
dapat menjadi tulang punggung bagi
proses demokratisasi? Jawaban
empirik terhadap pertanyaan tersebut
mempunyai dua versi. Dalam satu
situasi, peran para administrator
publik dalam menyelesaikan berbagai
masalah yang berkaitan dengan
demokratisasi cukup signifikan.

74.  Di Taiwan, misalnya, seperti juga di beberapa
negara sedang berkembang lain, pemerintah
berurusan dengan masalah dilematis bagaimana
merekonsiliasi pertentangan antara budaya
tradisional, kultur demokrasi baru dan
industrialisasi sebagai usaha negara membangun
ekonomi. Untuk menghadapi persoalan tersebut,
para ahli administrasi publik membantu para
pengambil keputusan di Taiwan untuk
menyelesaikan reformasi administratif yang
kompleks dengan menggunakan pendekatan
perencanaan strategis (Sun dan Gargan, 1996).

75.  Mengenai peran administrasi publik
tersebut, O’Toole (1997) membuat
kesimpulan bahwa administrasi publik yang
berkembang saat ini sangat mendukung
proses demokratisasi, karena sudah tidak
terlalu hirarkis dan parokial, tetapi lebih
mirip sebuah jaringan (network).
Kecenderungan ini mempunyai implikasi
yang sangat penting dan positif terhadap
perkembangan demokrasi, termasuk
tanggungjawab yang berubah terhadap
kepentingan publik; terhadap pemenuhan
prefrensi publik, dan terhadap perluasan
liberalisasi politik, kewargaan, dan tingkat
kepercayaan publik.

76.  Administrasi publik yang berbentuk jaringan dapat
mengatasi hambatan menuju pengelolaan yang
demokratik, dan dapat membuka kemungkinan
untuk memperkuat pemerintahan yang bergantung
kepada nilai-nilai dan tindakan-tindakan
administrasi publik. Hal tersebut dikemukakan
O’Toole dalam rangka mengenang Dwight Waldo
yang juga pernah mengemukakan, bahwa jika
administrasi adalah inti dari pemerintahan, maka
teori demokrasi harus pula mencakup administrasi.

77.  Dalam situasi lain, administrator
publik tidak dapat diharapkan menjadi
katalisator proses demokratisasi. Di
negara-negara Afrika sub-sahara,
seperti juga di tempat lain, ketika
rezim militer menguasai
pemerintahan, mereka memerintah
dengan komando; melarang partai-
partai politik, membekukan konstitusi,
dan melumpuhkan lembaga-lembaga
legislatif.

78.  Sebagai akibatnya, tidak ada saluran
institusi politik bagi warganegara pada
proses pengambilan keputusan. Penguasa
militer biasanya memperoleh input bagi
proses perumusan dan pengambilan
keputusan dengan cara mengangkat elit
politik sipil. Hal tersebut dilakukan sebagai
respons terhadap tuntutan transisi kepada
pihak sipil dan sebagai teknik politik untuk
melakukan proses sipilisasi rezim militer.

79.  Pengalaman empirik menunjukkan, bahwa
keterlibatan sipil dalam rejim militer
merupakan prediktor bahwa rezim tersebut
akan mengikuti aturan-aturan militer dan
bukan sebaliknya. Dalam konteks inilah
administrasi publik tidak kondusif bagi
proses kristalisasi demokrasi, tetapi malah
sebaliknya, dapat menjadi katalisator bagi
pelanggengan pemerintahan lama yang
otoriter.

80.  Dalam banyak hal, reformasi politik yang bergulir
sampai saat ini, sekali lagi tampak berada dalam
jalur yang benar. Yang dibutuhkan adalah
kesabaran untuk bertahan dan konsistensi untuk
melakukan langkah-langkah sistematik yang
diperlukan. Proses demokratisasi di Indonesia
tidak hanya diuji melalui pemilihan presiden secara
langsung, namun terutama ditantang untuk mampu
keluar dari berbagai masalah agar dapat
memenangkan pertarungan dengan bangsa-
bangsa lain.

81.  Dari apa yang telah dikemukakan di atas,
administrasi publik dapat menempati tempat di
jantung gerakan demokratisasi politik, asal
memenuhi paling tidak tiga persyaratan. Pertama,
mampu melakukan perencanaan strategis yang
menyeluruh seperti yang dilakukan di Taiwan
seperti yang dikemukakan Sun dan Gargan. Kedua,
mempunyai struktur organisasi yang tidak terlalu
hirarkis dan parokial seperti yang dikemukakan
O’Toole. Ketiga, membebaskan diri dari
pendekatan dan kultur militeristik dalam
melakukan pelayanan publik.

82.  Mengenai perencanaan strategis, Indonesia
mempunyai pengalaman dan institusi
perencanaan seperti Bappenas di tingkat
pusat, dan Bappeda di tingkat daerah. Yang
diperlukan adalah revitalisasi dan reposisi
fungsi-fungsi institusional yang
disesuaikan dengan konteks demokrasi
yang dikehendaki. Mekanisme perencanaan
bottom-up dapat terus dijalankan bukan
sekedar basa-basi atau mencari legitimasi.

83.  Untuk dua syarat yang terakhir, struktur
dan kultur birokrasi, masih membutuhkan
kesabaran dan ketekunan untuk melakukan
perubahan secara inkremental untuk
mengurangi (jika tidak dapat menghindari)
biaya sosial, politik, dan ekonomi yang
tinggi. Dalam kaitan dengan ini,
pembicaraan mengenai isu reformasi
administrasi publik tetap memiliki relevansi.
Pertanyaan berikutnya adalah reformasi ke
arah mana?

84.  Birokrasi jenis ini tidak lagi efektif, efisien
dan sudah ketinggalan zaman dalam
tatanan ekonomi-politik dunia yang
semakin mengglobal. Oleh karena itu
birokrasi di Amerika Serikat harus
melakukan reformasi institusi administrasi
publik agar lebih memiliki karakter
kewirausahaan. Apakah reformasi
administrasi publik seperti ini layak menjadi
model bagi reformasi administrasi publik di
tanah air?

85.  Tampaknya perlu disimak lebih cermat
hasil-hasil penelitian di balik hingar-
bingarnya konsep reinventing government.
Wolf (1997), dengan menggunakan meta-
analisis terhadap 170 studi kasus dari 104
biro federal, menyimpulkan bahwa jalan
menuju efektivitas birokrasi dari biro-biro
pemerintah federal tidaklah mengalami
perubahan; tiada berkesudahan dan lebih
bersifat politis daripada kisah reinventing
government seperti yang umumnya
dipercaya orang.

86.  Kritik terhadap pendekatan kewirausahaan
administrasi publik juga ditunjukkan oleh
Cope (1997) yang menyorotinya dari sudut
responsivitas politik. Ia berpendapat, bahwa
banyak konsep dan teknik yang
berhubungan dengan reformasi birokrasi
sekarang ini (baca: reinventing
government) sarat dengan berbagai
implikasi negatif terhadap responsivitas
politik.

87.  Ada empat kesimpulan yang
dihasilkan penelitiannya.
 Pertama, review terhadap unjuk kerja
pegawai memang mampu memperkuat
birokrasi dan para pejabat terpilih,
namun ternyata cenderung
memperlemah responsivitas politik
para administrator publik tersebut.

88.  Kedua, dengan mengadopsi
pendekatan kewirausahaan terhadap
sistem keuangan publik, memang ada
peluang untuk meningkatkan jumlah
pendapatan, namun hal tersebut
cenderung mengurangi tingkat
responsivitas politik.

89.  Ketiga, penekanan terhadap
pelayanan pelanggan tidak serta
merta meningkatkan responsivitas
politik, karena dalam prakteknya hal
itu ternyata berarti hanya
memperhatikan kepentingan individu-
individu tertentu; padahal pelayanan
kepada masyarakat seharusnya
ditujukan untuk meningkatkan
responsivitas kepada publik tanpa
diskriminasi

90.  Keempat, kemitraan sektor publik dengan swasta
yang ditawarkan oleh model reinventing
government, dalam prakteknya ternyata
menimbulkan masalah etik. Khusus mengenai
masalah etik, Ghere (1997) menyimpulkan bahwa
dalam gema ‘reinventing government’, ada indikasi
bahwa etika administrasi publik terlupakan. Ia
melakukan studi kasus tentang kemitraan antara
‘county government’ (setingkat kecamatan) dengan
‘local chamber of commerce’ (Kadin-daerah) dari
dua perspektif, standar moral pribadi para pelaku
dan etika kebijakan institusional.

91.  Studi kasus ini memperlihatkan
adanya penyalahgunaan keuangan
publik dalam kemitraan dua lembaga
tersebut. Jika di tempat kelahirannya
saja, model yang ditawarkan secara
global tersebut sarat dengan masalah,
haruskah kita latah menggunakan
pendekatan yang sama tanpa kajian
seksama?

92.  Model alternatif reformasi administrasi
publik yang mendukung proses kristalisasi
demokrasi adalah model Korea Selatan
seperti yang digambarkan oleh Jung (1996).
Bagi masyarakat Korea Selatan, reformasi
aparat atau para pejabat administratif
bukanlah merupakan isu utama. Mereka
lebih tertarik pada dua hal; proses
demokratisasi politik dan teknik penyaluran
langsung ‘public goods and services’
kepada rakyat.
 Dari praktek menunjukkan bahwa, baik
proses demokratisasi politik maupun
kualitas dan kuantitas pelayanan
pemerintah, pada kenyataannya sangat
tergantung pada sistem administrasi publik.

93.  Oleh karena itu, reformasi administratif yang dibuat
Kim Young-Sam yang merupakan pemerintahan
sipil pertama setelah 30 tahun rezim militer,
mempunyai dampak yang sangat besar terhadap
dua hal.
 Pertama, tumbuhnya ekonomi Korea Selatan.
Kedua, meningkatnya menambah legitimasi negara
di depan rakyat, meskipun pemerintahan Kim
adalah regim sipil yang dibentuk melalui prosedur
demokratik oleh politisi-politisi sipil. Dari kasus
Korea, orang paling tidak dapat belajar tiga hal.

94.  Pertama, tumbuhnya ekonomi Korea
Selatan.
 Kedua, meningkatnya menambah
legitimasi negara di depan rakyat,
meskipun pemerintahan Kim adalah
regim sipil yang dibentuk melalui
prosedur demokratik oleh politisi-
politisi sipil. Dari kasus Korea, orang
paling tidak dapat belajar tiga hal.

95.  Pertama, menempatkan reformasi
administrasi publik dalam agenda
politik merupakan langkah yang
strategis.
 Kedua, proses demokratisasi selain
menjadi tujuan, juga menjadi sarana
bagi tujuan yang lebih utama,
menyelenggarakan pelayanan publik.

96.  Ketiga, memperbaiki sikap aparat
merupakan hal yang baik, namun lebih
penting membangun sistem yang
memungkinkan aparat bertindak baik.
 Keempat, legitimasi negara di depan rakyat
tidak selalu harus ditegakkan dengan
senjata. Orang sipil pun mampu memimpin
dan mengurus negara. Model manakah
yang tepat untuk Indonesia? Kiranya perlu
dikaji lebih teliti, karena apa yang berhasil
di tempat lain, belum pasti tepat untuk
diadopsi. Sebaliknya, jika sudah ada orang
yang pernah melakukannya, mengapa
harus mulai dari awal just to reinvent the

97.  erinspirasi oleh prinsip-prinsip revitalisasi konsep
publik yang, disertai dengan usaha untuk
melebarkan pandangan melalui komparasi dengan
pengalaman bangsa lain, serta dengan melakukan
kontemplasi teoritik, beberapa rekomendasi yang
mungkin berguna untuk melakukan reformasi
administrasi publik di Indonesia, yang tidak hanya
diarahkan untuk mendukung proses demokratisasi,
namun juga dalam rangka memberikan pelayanan
terbaik bagi rakyat tanpa diskriminasi, baik secara
politik, etnik, kelas sosial, agama, maupun
kelompok budaya.
namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa
reformasi administrasi tidak perlu menyentuh
pengembangan manusia yang harus bekerja di
dalam sistem. Ini adalah tugas pendidikan
administrasi publik.

98.  Secara substansial reformasi administrasi publik
harus diarahkan pada revitalisasi konsep publik,
yang berlandas pada kepatuhan terhadap
konstitusi, pemahaman tentang virtuous citizen,
pemahaman tentang kepentingan publik, dan
pemahaman tentang kebajikan dan kasih. Belajar
dari Korea Selatan, secara formal reformasi
administrasi publik harus diarahkan pertama-tama
dan terutama pada pembangunan sistemik yang
menyangkut perubahan struktur administrasi,
pengembangan kultur baru, penetapan prosedur-
prosedur kerja, dan bukan pada aparatnya.

99.  Dalam hal ini berlaku prinsip, the first
things first. Investasi waktu, uang dan
energi untuk membangun sistem yang
memungkinkan orang biasa dapat bekerja
baik, selalu lebih baik dari pada melakukan
investasi untuk mengembangkan orang-
orang hebat untuk bekerja dalam sistem
yang buruk. Mengenai pilihan ini, ada
pengalaman menarik.

100.  Ketika seorang mahasiswa ditanya apakah dia
akan korupsi jika nanti menjadi pejabat publik. Dia
menjawab, ”... tidak janji, Pak.” Ketika ditanya lagi
mengapa? Sambil berkelakar dia membalas,
”...kalaupun malaikat dari surga disuruh jadi
pegawai negeri di Indonesia, dia pasti korupsi juga,
apalagi saya. Kecuali jika ada yang mampu
mengubah keadaan di bumi Indonesia seperti di
dalam surga...” Sebuah kelakar yang sungguh tidak
lucu, namun memberi inspirasi dari mana
reformasi administrasi publik harus dimulai, jika
tidak ingin menempatkan anak-anak muda yang
penuh idealisme dan kesungguhan bekerja, dalam
lingkungan yang menjadikan mereka apatis.

101.  Kecenderungan birokrasi dan birokratisasi
pada masyarakat modern benar-benar
dipandang memprihatinkan, sehingga
digambarkan adanya ramalan mengenai
makin menggejalanya dan berkembangnya
praktek-praktek birokrasi yang paling
rasionalpun, tidak bisa lagi dianggap
sebagai kabar menggembirakan, melainkan
justru merupakan pertanda malapetaka dan
bencana baru yang menakutkan (Blau dan
Meyer, 2000: 3).

102.  Siagian (1994), misalnya, mengakui adanya
patologi birokrasi. Hal itu dicirikan oleh
kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku
dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan
ketrampilan, tindakan melanggar hukum,
keperilakuan, dan adanya situasi internal. Demikian
juga� Kartasasmita (1995) menyebutkan, bahwa
birokrasi memiliki kecenderungan mengutamakan
kepentingan sendiri (self serving),
mempertahankan statusquo dan resisten terhadap
perubahan, dan memusatkan kekuasaan. Hal inilah
yang kemudian memunculkan kesan bahwa
birokrasi cenderung lebih mementingkan prosedur
daripada substansi, lamban dan menghambat
kemajuan. Benarkah demikian ?

103.  Menurut Islamy (1998:8), birokrasi di
kebanyakan negara berkembang termasuk
Indonesia cenderung bersifat
patrimonialistik : tidak efesien, tidak efektif
(over consuming and under producing),
tidak� obyektif, menjadi pemarah ketika
berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak
mengabdi kepada kepentingan umum, tidak
lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi
instrumen penguasa dan sering tampil
sebagai penguasa yang sangat otoritatif
dan represif.

104.  Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hasil penelitian
(Santoso, 1993; Thaba, 1996; Fatah, 1998), bahwa birokrasi di
Indonesia ada kecenderungan berkembang kearah
�parkinsonian�, dimana terjadinya proses pertumbuhan
jumlah personil dan pemekaran struktur dalam birokrasi
secara tidak terkendali. Pemekaran yang terjadi bukan karena
tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan
struktur. Disamping itu, terdapat pula kecenderungann
terjadinya birokrasi �orwellian� yakni proses
pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga
kehidupan masyarakat menjadi dikendalikan oleh birokrasi.
Akibatnya, birokrasi Indonesia semakin membesar (big
bureaucracy) dan cenderung tidak efektif dan tidak efesien.
Pada kondisi yang demikian, sangat sulit diharapkan
birokrasi siap dan mampu melaksanakan kewenangan-
kewenangan barunya secara optimal

105. SOSOK ADMINISTRASI
PUBLIK
 Tujuan kegiatan administrasi publik :
memenuhi kepentingan umum atau secara
akademik dikenal dengan istilah PUBLIC
INTEREST
 Didalam masyarakat terdapat banyak
kepentingan seperti kep publik, kep pribadi,
kelompok, partai dll
 Yang harus diperjuangkan oleh administrasi
publik adalah KEPENTINGAN PUBLIK

106. KONSEP KEPENTINGAN
PUBLIK
 Kepentingan yang dirumuskan oleh para
pembuat kebijakan
 Nilai-nilai yang disepakati bersama oleh
masyarakat
 Harus ada mekanisme khusus untuk
mengontrol agar tidak terjadi manipulasi
kepentingan non publik yang diatas
namakan sebagai kepentingan publik

107.  Kepentingan publik dapat
diakomodasikan secara baik bila proses
administrasi publik dijalankan secara
demokratis

108.  pemerintah tidaklah cukup mampu untuk
melakukan sendiri kegiatan sektor publik;
pemerintah tidak memiliki cukup biaya
untuk membiayai kegiatan sektor publik.
Oleh karena itu keterlibatan unsur
swasta, masyarakat dan kelembagaan
masyarakat lainya dalam
menyelenggarakan sektor publik
merupakan pilihan tepat untuk
menciptakan efisiensi, efektifitas,
pemberdayaan masyarakat

109.  Salah satu fungsi pemerintah yang utama
adalah menyelenggarakan pelayanan umum
sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Birokrasi merupakan instrumen pemerintah
untuk mewujudkan pelayanan publik yang
efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan
akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu
melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik
maka organisasi birokrasi harus profesional,
tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan
masyarakat yang dilayani.

110. PARADIGMA
ADMINISTRASI
 Soni Menurut Nicholas Henry, administrasi negara
mengenal lima paradigma berikut:
Paradigma 1 : Dikhotomi politik-administrasi (1900-
1926).
Paradigma 2 : Prinsip - prinsip administrasi negara
(1927-1937).
Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu
politik (1950-1970)
Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai ilmu
administrasi (1956-1970).
Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai
administrasi negara (1970 - sampai sekarang).

111. CIRI ADMINISTRASI
PUBLIK (ALISON, 1987)
 Tidak bergantung pada pasar
 Bersifat monopoli
 Memberi dampak sangat luas
 Kegiatannya mendapat penilaian dari publik
 Mendapat harapan dari publik untuk bertindak
adil, tanggungjawab,jujur
 Bersifat hati-hati sehingga menjadi kaku dalam
bertindak

112. SOSOK ADMINISTRASI
PUBLIK
 Administrasi publik dituntut menguasai prinsip,
metode dan tehnik yang dibutuhkan untuk
mencapai tujuan organisasi publik
 James L. Perry (1989 : 602-625)
menggambarkan administrasi publik yang ideal
adalah yang memiliki technical skill, human
skill, conseptual skill, responsif terhadap
institusi demokratis, berorientasi pada hasil,
mampu mengembangkan jaringan kerja,
memiliki kemampuan melakukan komunikasi
dan menjaga keseimbangan antara keputusan
dan kegiatan

113. KOMPETENSI
ADMINISTRASI PUBLIK
 Administrasi publik membutuhkan
kompetensi strategis dalam bidang
kebijakan, manajemen,pengaturan
struktur organisasi, bertindak sesuai
prinsip moral dan etika yang benar,
mampu beradaptasi dengan lingkungan,
menunjukan akuntabilitas kinerja

114. ISU BENTURAN NILAI
DALAM ADMINISTRASI
PUBLIK
 Sifat kegiatan administrasi publik sangat
komplek karena ditandai adanya dilema
atau benturan nilai :
 Efisien >< keadilan
 Rasional >< kepuasan
 Netralitas >< keberpihakan
 Intervensi >< keberpihakan

115.  Robert Mclver menyatakan bahwa tidak ada
ilmu dalam pengambilan keputusan di tubuh
pemerintah, yang ada adalah seni mengambil
keputusan
 Oleh karena itu seorang administrator harus
diberikan keleluasaan dalam bertindak
 Seorang administrator harus melakukan
adjustment sesuai dengan kode etik profesi
dan tuntutan masyarakat dan itulah titik paling
kritis dalam dunia administrasi publik

116. SIFAT DISIPLIN ADM.
PUBLIK
 Multidisiplin
 Meminjam ide , konsep, teori, metodologi,
pendekatan dari ilmu-ilmu lain.
 Contoh : psikologi : Teori motivasi, teori
kepribadian ; Sosiologi : teori kelompok, teori
konflik, ilmu ekonomi, konsep efisiensi dan
efektivitas, ilmu politik, konsep kekuasaan,
konflik, partisipasi, antropologi, konsep tentang
budaya, dsb

117. 14 PRINSIP
ADMINISTRASI
 Pembagian kerja
 Wewenang dan tanggungjawab
 Disiplin
 Kesatuan perintah
 Kesatuan arah atau tujuan
 Mendahulukan atau mengutamakan kepentingan umum diatas
kepentingan pribadi
 Pengupahan atau penggajihan
 Sentralisasi
 Skala hirarkhi
 Tata tertib
 Keadilan atau kesamaan
 Stabilitas masa jabatan
 Prakarsa atau inisiatif
 Solidaritas kelompok kerja

118. PARADIGMA
ADMINISTRASI PUBLIK
 Thomas Kuhn : “”The Structure of Scientific Revolution”
menyebut paradigma adalah “A framework of basic
assumptions including standard for determining
devalidity of knowledge, rule of evidence and inference
and basic principles of cause and effects shared by
scientific community
 Secara sederhana paradigma dapat diartikan sebagai
teori dasar atau cara pandang yang fundamental
dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori inti,
konsep, metodologi atau cara pendekatan yang dapat
dipergunakan para teoritisi dan praktisi dalam
menanggapi suatu permasalahan baik dalam kaitan
pengembangan ilmu maupun dalam upaya pemecahan
permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan
manusia.

119. PARADIGMA
ADMINISTRASI PUBLIK
 Frederickson :
 Birokrasi klasik
 Birokrasi Neo klasik
 Kelembagaan
 Hubungan kemanusiaan
 Pilihan publik
 Administrasi negara baru

120. Birokrasi klasik
 Fokus pengamatan paradigma ini adalah
struktur atau disain organisasi dan fungsi
atau prinsip-prinsip manajemen.
 Lokusnya adalah berbagai jenis
organisasi baik pemerintahan maupun
bisnis.
 Nilai pokok yang ingin diwujudkan adalah
efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan
ekonomi

121. Birokrasi Neo Klasik
 Nilai yang dianut dan ingin diwujudkan adalah
serupa dengan birokrasi klasik yang berbeda
hanya lokus dan fokusnya.
 Lokusnya adalah keputusan yang dihasilkan
oleh birokrasi pemerintahan.
 Fokusnya adalah proses pengambilan
keputusan dengan perhatian khusus pada
penerapan ilmu perilaku, ilmu manajemen,
analisis sistem, dan penelitian operasi.

122. Paradigma
kelembagaan atau institusi
 Fokus perhatiannnya pada pemahaman mengenai
perilaku birokrasi yang dipandang sebagai suatu
organisasi yang komplek.
 Masalah efisiensi, efektivitas dan produktivitas
organisasi kurang mendapatkan perhatian.
 Perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual
yang oleh Charles Lindbloom dipandang sebagai satu-
satunya cara untuk memadukan kemampuan dan
keahlian birikrasi dengan preferensi kebijakan dan
berbagai kemungkinan bias dari pejabat-pejabat
politik.

123. Hubungan Kemanusiaan
(Human Relation)
 Nilai yang mendasari paradigma ini adalah
keikut sertaan dalam pengambilan keputusan
dan meminimalkan perbedaan dalam status
dan hubungan antar pribadi, keterbukaan,
aktualisasi diri dan optimasi tingkat keputusan.
 Fokusnya adalah pada demensi-demensi
kemanusiaan dan aspek sosial psikologi pada
setiap organisasi termasuk birokrasi.
 Pengembangan dari paradigma ini mencakup
bidang-bidang seperti organisasi development,
dinamika kelompok dan latihan kepekaan

124. Pilihan Publik (Public Choise)
 ANE menurut paradigma ini tidak dapat
terlepas dari politik.
 Fokusnya adalah pada pilihan-pilihan
untuk melayani kepentingan publik akan
barang dan jasa yang harus diberikan
oleh sejumlah organisasi yang kompleks

125. Administrasi Negara Baru
 Fokus dari paradigma ini meliputi usaha untuk
mengorganisasikan, menggambarkan,
mendesain, atau membuat organisasi dapat
berjalan kearah dan dengan mewujudkan nilai-
nilai kemanusiaan secara maksimal yang
dilaksanakan dengan pengembangan sistem
desentralisasi dan organisasi-organisasi
demokratis yang responsif dan mengundang
partisipasi serta dapat memberikan secara
merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat

126.  Mereka menolak bahwa para administrator dan teori-
teori administrasi bersifat netral dan bebas nilai.
 Frederickson mengatakan bahwa apabila birokrat mau
mengikut sertakan para pekerja dan warga negara
dalam pengambilan keputusan, kesamaan sosial,
maka pilihan-pilihan warga negara dan tanggung
jawab administrasi terhadap efektivitas program adalah
konstelasi dari nilai-nilai yang harus dimaksimumkan
dalam administrasi negara modern, maka cara-cara
atau alat-alat struktural dan managerial yang
bagaimana yang dapat dipakai agar nilai-nilai ini dapat
dicapai.
 Masing-masing paradigma yang telah disebutkan
diatas mempunyai konsep-konsep, teori-teori dan
pendekatan tertentu, serta permasalahan tertentu
yang dapat berguna bagi pemahaman dan
pengembangan alternatip, pemecahan-pemecahan
masalah yang dihadapi oleh para praktisi maupun
teoritisi administrasi negara.

127. DIMENSI STRATEGIS ILMU
ADMINISTRASI
1. Dimensi kebijakan
2. Dimensi organisasi
3. Dimensi manajemen
4. Dimensi moral dan etika
5. Dimensi lingkungan
6. Dimensi akuntabilitas kinerja

128. DIMENSI KEBIJAKAN
 Menyangkut pembuatan keputusan untuk
menentukan tujuan dan cara atau
alternatif terbaik untuk mencapai tujuan
 Dianalogkan sebagai OTAK

129. DIMENSI ORGANISASI
 Berkenaan dengan pengaturan struktur
dan hierarkhi yang meliputi pembentukan
unit, [embagian tugas antar unit,
penetapan prosedur, aturan dan standart
untuk mencapai tujuan
 Dianalogkan sebagai sistem organ
manusia

130. DIMENSI MANAJEMEN
 Menyangkut proses bagaimana kegiatan
yang dirancang dapat diimplementasikan
 Dianalogkan sebagai sistem jantung dan
urat nadi yang menyalurkan darah
keseluruh tubuh agar organ tubuh dapat
berfungsi

131. DIMENSI MORAL DAN
ETIKA
 Memberikan tuntunan moral terhadap
administrasi tentang apa yang salah dan
apa yang benar atau apa yang baik dan
apa yang buruk
 Dianalogkan sebagai sistem sensor
dalam tubuh manusia seperti kata hati
nurani yang sering memberikan teguran
atau pengendalian diri manusia

132. DIMENSI LINGKUNGAN
 Sebagai suatu kondisi atau suasana
yang mempengaruhi atau mewarnai
 Dianalogkan sebagai suatu kondisi atau
iklim dimana lokasi manusia
beradaorganisasi, manajemen, kebijakan
dan tanggung jawab moral

133. DIMENSI AKUNTABILITAS
KINERJA
 Administrator yang telah dipercaya
sebagai pihak yang profesional dan
bermoral dituntut untuk
mempertanggungjawabkan sebagai
perbuatannya kepada publik yang
mereka layani

134. PERTEMUAN KE 3

135. BATASAN ADMINISTRASI
PUBLIK
 Administrasi publik dapat diartikan sebagai
sebuah proses menjalankan
keputusan/kebijakan untuk kepentingan
negara, warga masyarakat. Terdapat
pengertian yang singkat, administrasi publik
merupakan metode pemerintahan negara
(proses politik) administration of publik, for
public dan by public. Dengan demikian
administrasi publik merupakan proses
pemerintahan publik, untuk publik dan oleh
publik.

136. MAKNA ADMINISTRASI
PUBLIK
 ADMINISTRATION OF PUBLIC (administrasi dari
negara). Disini pemerintah menjadi agen tunggal
kekuasaan, masyarakat pasif harus tunduk dan
menerima apa saja kehendak pemerintah
 ADMINISTRATION FOR PUBLIC (administrasi untuk
negara). Pemerintah memberi pelayanan untuk
masyarakat, lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat
 ADMINISTRATION BY PUBLIC (administrasi oleh
publik). Lebih kearah pemberdayaan masyarakat dan
demokrasi, pemerintahan oleh rakyat

137. PENGERTIAN DASAR
ADMINISTRASI PUBLIK
1. Administrasi publik dalam konteks
politik
2. Administrasi publik dalam konteks
hukum
3. Administrasi publik dalam konteks
manajerial
4. Administrasi publik dalam konteks
pekerjaan

138. Administrasi publik dalam
konteks politik
 Administrasi publik merupakan apapun yang dilakukan
pemerintah
 Administrasi publik bisa langsung maupun tidak
langsung. Langsung (palayanan publik), tidak langsung
(menyewa swasta untuk menyediakan layanan kepada
masyarakat)
 Administrasi publik merupakan sebuah fase dalam
siklus pembuatan kebijakan
 Administrasi publik merupakan pelaksanaan
kepentingan publik
 Administrasi publik adalah pelaksanaan secara kolektif
apa yang dapat dilakukan secara individu

139. Administrasi publik dalam
konteks hukum
 Administrasi publik adalah pelaksanaan hukum publik
misalnya UU Otda, UU Hak Cipta
 Administrasin publik adalah peraturan (apa yang boleh
dilakukan warga negara dan yang tidak)
 Administrasi publik adalah penganugrahan dari raja
(pemberian penghargaan dari pemerintah)
 Administrasi publik adalah pelindung HAM

140. Administrasi publik dalam
konteks manajerial
 Administrasi publik adalah fungsi pemerintah
eksekutif
 Administrasi publik adalah kekuasaan
manajerial
 Administrasi publik adalah seni
 Bagaimana proses informasi dikelola secara
efektif dan efisien
 Kelebihannya : profesionalisme birokrasi,
birokrasi netral

141. Administrasi publik dalam
konteks pekerjaan
 Administrasi publik adalah merupakan
kategori pekerjaan
 Administrasi publik adalah kegiatan yang
idealis (pelayan dan pelindung masyarakat)
 Administrasi publik dalam bidang akademik
(bidang studi yang multidisipli karena
mengadopsi dari ilmu politik, sosiologi, bisnis,
psikologi, hukum, antropologi dll)

142. RUANG LINGKUP
ADMINISTRASI PUBLIK
 ORGANISASI PUBLIK (model-model
organisasi dan perilaku birokrasi)
 MANAJEMEN PUBLIK (MSDM,
anggaran pemerintah, evaluasi program)
 IMPLEMENTASI (pelaksanaan berbagai
kebijakan pemerintah, otonomi daerah,
etika birokrasi)

143. PERBEDAAN ADMINISTRASI
PUBLIK DAN ADMINISTRASI
SWASTA
 Administrasi publik bekerja melayani
kepentingan publik, swasta melayani
klien/pribadi
 Administrasi publik berorientasi pelayanan,
swasta profit
 Administrasi publik mempertimbangkan aspek
keadilan dan akuntabilitas, swasta efisiensi
 Administrasi publik sangat dipengaruhi politik,
swasta dipengaruhi ekonomi
 Dampak aktivitas administrasi publik sangat
luas, administrasi swasta terbatas pada klien

144. KARAKTERISTIK PUBLIK PRIVAT
SUMBER
PEMBIAYAAN
APBN HASIL PENJUALAN
ORIENTASI PELAYANAN KEUNTUNGAN
PELAKSANA PNS NON PNS
MODE OF CONTROL MASYARAKAT PASAR
DASAR
PEMBENTUKAN
UU KESEPAKATAN
PENDIRI
KEPEMILIKAN PEMERINTAH PEMEGANG SAHAM

145. PERGESERAN STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK
 Pergeseran paradigma administrasi publik
tidak lagi mempersoalkan obyek kajian
(organisasi publik) tetapi beralih pada
permasalahan fokus (kebijakan), lokus
(masalah publik dan kepentingan publik)
 Jadi administrasi publik adalah ilmu yang
mempelajari proses kebijakan yang
menyangkut masalah publik dan kepentingan
publik. Tidak lagi dipersoalkan apakah proses
kebijakan tersebut dilakukan oleh organisasi
publik atau privat

146. SEJARAH PERKEMBANGAN
ADMINISTRSI PUBLIK
 Mesir kuno ( negara paling tua yang memiliki administrasi
birokrasi : pengaturan air sungai nil secara publik dan organisasi
kepegawaian yang ketat)
 Cina Kuno (penyelenggaraan rumah tangga yang baik dan seleksi
pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur)
 Yunani Kuno (konsep pemerintahan yang demokratis)
 Romawi (mereka yang terlibat dalam urusan pemerintahan perlu
berorientasi pada rakyat dan perlu jaminan bahwa lembaga politik
dan lembaga pemerintahan memberikan manfaat pada rakyat)
 Abad pertengahan ( reformasi administrasi fiskal, kepegawaian
dan sistem pelaporan)
 Austria (negara bisa jaya jika manajemennya baik)
 Amerika Serikat (penempatan orang dalam jabatan publik dengan
menggunakan amatirisme/profesional ketimbang
spoilsystem/orang parpol

147. PERAN ADMINISTRASI
PUBLIK
 Kondisi ekonomi suatu negara sangat
tergantung kepada dinamika administrasi
publik
 Peran administrasi publik sangat vital dalam
memberdayakan masyarakat dan mewujudkan
demokrasi
 Peran administrasi publik dapat diamati secara
jelas dari dinamika pengaturan dan perubahan
jenis departemen, penempatan menteri,
pemilihan kepala daerah dll

148. PERKEMBANGAN
PARADIGMA ILMU
ADMINISTRASI PUBLIK
 Paradigma administrasi publik hanya
dapat dimengerti dari istilah LOKUS dan
FOKUS
 FOKUS ( sasaran spesialisasi dari
bidang/apa yg dipelajari)
 LOKUS (tempat/letak bidang secara
institusional berada)

149. PARADIKMA
ADMINISTRASI
Menurut Nicholas Henry, administrasi negara
mengenal lima paradigma berikut:
Paradigma 1 : Dikhotomi politik-administrasi (1900-
1926).
Paradigma 2 : Prinsip - prinsip administrasi negara
(1927-1937).
Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu
politik (1950-1970)
Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai ilmu
administrasi (1956-1970).
Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai
administrasi negara (1970 - sampai sekarang).

150. PARADIGMA 1 (DIKOTOMI
POLITIK – ADMINISTRASI)
 Ada 2 fungsi yang berbeda dari
pemerintahan:
1. Fungsi politik (kebijakan publik. Kemauan
negara)
2. Fungsi administrasi (pelaksanaan kebijakan)
 Administrasi publik harus berpusat pada
birokrasi pemerintahan. Pemisahan
kekuasaan : eksekutif (administrasi publik),
legislatif dan yudikatif (politik)

151. DIKOTOMI POLITIK –
ADMINISTRASI (2)
 Politik seharusnya tidak boleh ikut
campur tangan dalam administrasi
 Administrasi publik harus bebas nilai
 Misi pokok administrasi publik : efisiensi
dan ekonomis

152. DIKOTOMI POLITIK –
ADMINISTRASI (3)
 Administrasi publik adalah fungsi
eksekutif (birokrasi)
 Muncul gerakan pelayanan masyarakat
umum

153. PARADIGMA 2 (PRINSIP-
PRINSIP ADMINISTRASI)
 Prinsip-prinsip administrasi berlaku
universal yang dapat ditemukan dan
berlaku kapan saja dan dimana saja
(DAPAT DIPELAJARI)
 Seorang administrator bisa menjadi ahli
dan cakap di bidangnya bila mau belajar
menerapkan prinsip-prinsip administrasi

154. KRITIK PRINSIP-PRINSIP
ADMINISTRASI
 Prinsip administrasi tidak konsisten karena
pengembangan prinsip administrasi terhalang
oleh perbedaan tujuan bagi organisasi,
perbedaan kepribadian dari masing-masing
individu dan kerangka sosial yang beragam
dari satu kultur ke kultur lain (Robert A. Dahl)
 Metodologi yang digunakan untuk menentukan
prinsip tidak konsisten. Nilai efisiensi dan
ekonomis terlalu sempit (D. Waldo)

155.  Disetiap prinsip administrasi didalamnya ada prinsip
tandingan (Herbert A.Simon)
contoh :
Prinsip rentang kendali berfungsi untuk mengatur
komunikasi atasan bawahan, tetapi yang terjadi :
1. Komunikasi berputar-putar
2. Kontrol tidak efektif akhibat bagan organisasi yang
memanjang.
Prinsip tandingannya adalah bagan organisasi yang
tambun agar komunikasi efektif dan mengurangi
distorsi/penyimpangan

156. PARADIGMA 3
(ADMINISTRASI PUBLIK
SEBAGAI ILMU POLITIK)
 Tulisan yang muncul selalu mengkaitkan
administrasi publik dengan ilmu politik
dengan penekanan pada wilayah
kepentingan
 Politik dan administrasi tidak dapat
dipisahkan (H. Simon)

157. PARADIGMA 4 (ADMINISTRASI
PUBLIK SEBAGAI ILMU
ADMINISTRASI)
 Latar belakang kemunculannya : sarjana
administrasi publik dianggap warga
negara kelas dua dari ilmu politik
 Ilmu administrasi segala studi di dalam
teori organisasi dan ilmu manajemen

158. PARADIGMA 5 (ADMINISTRASI
PUBLIK SEBAGAI ADMINISTRASI
PUBLIK)
 FOKUS : teori organisasi dan analisa
kebijakan publik (bagaimana dan
mengapa organisasi bekerja, bagaimana
orang berperilaku dalam organisasi dan
bagaimana keputusan diambil)
 LOKUS : birokrasi pemerintahan dan
persoalan masyarakat

159.  determinan penting untuk meningkatkan kinerja
birokrasi pemerintah adalah dibutuhkan ”Infra-Struktur
Admnistrasi” yang memiliki kesiapan dan ketangguhan
pada semua tingkatan dan tahapan yang meliputi : (a)
organisasi pelaksana yang berintikan birokrasi yang
mantap dan tangguh; (b) sistem administrasi atau tata
laksana yang efektif dan efisien; dan (c) susunan
aparatur atau personalia yang berkemampuan tinggi
dari segi profesional, orientasional yang disertai rasa
dedikasi yang tinggi. Hal ini berarti bahwa kinerja
birokrasi pemerintah dalam merencanakan,
mengimplementasikan dan evaluasi serta
pengendalian proses pembangunan dan pelayanan
masyarakat sangat ditentukan oleh faktor
kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia,
aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang
tersedia

160.  Sorotan tajam tentang kinerja birokrasi dalam
menyelenggarakan pelayanan publik menjadi
wacana yang aktual dalam studi administrasi
negara akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan oleh
rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan
pelayanan dan pada sisi lain munculnya
konsep privatisasi, swastanisasi, kontak kerja
yang pada intinya ingin meminimalkan campur
tangan pemerintah yang terlalu besar dalam
pelayanan publik (Savas, 1983, Osborne,
1992).

161.  pelayanan publik oleh birokrasi cenderung dipersulit, prosedur
berbelit-belit, rendahnya ketidakpastian waktu pelayanan. Gejala
ini oleh Bryant dan White (1987) sebagai suatu gejala ketidak
mampuan administratif, umumnya terjadi di Negara-negara
sedang berkembang.
Penilaian kinerja birokrat pemerintah selama ini cenderung
didasarkan pada faktor-faktor input seperti jumlah pegawai,
anggaran, peraturan perundangan dan termasuk pedoman dan
petunjuk teknis pelaksanaan; dan bukan pada faktor-faktor output
atau outcomes-nya, misalnya tingkat efisiensi biaya, kualitas
layanan, jangkauan dan manfaat pelayanan yang dirasakan oleh
masyarakat. Oleh karena itu dalam praktek penyelenggaraan
pelayanan publik masih terdapat berbagai masalah antara lain
perbedaan antara kinerja yang diharapkan (intended perfomance)
dengan praktek sehari-hari (actual perfomance), perbedaan
antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan
pelayanan aparatur pemerintah, perbedaan antara keterbatasan
sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada
tingkat pelaksanaanya

162. peningkatan kinerja
birokrasi
Pertama, birokrasi harus membangun partisipasi
rakyat. Pengalaman banyak negara menunjukan bahwa
untuk berhasilnya pembangunan, partisipasi rakyat amat
diperlukan. Partisipasi rakyat pada lapisan bawah
(grassroots) yang efektif adalah apabila diselenggarakan
secara bersama dalam lingkup kelompok-kelompok
masyarakat (local comunities). Bentuk dan cara partisipasi
seperti itu akan menghasilkan sinergi dan manfaat
ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua orang yang ikut
serta di dalamnya. Merupakan tugas birokrasi untuk
merangsang terjadinya partisipasi dan kegiatan kelompok
masyarakat serupa itu dalam rangka membangun
masyarakat yang maju dan mandiri

163. Kedua, birokrasi hendaknya tidak berorientasi
kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah
dan kurang berdaya (the under privileged). Sikap
pemilihakan ini hanya akan ada kalau ada pemahaman dan
kepedulian akan masalah yang dihadapi oleh rakyat di
lapisan bawah. Untuk itu, hambatan psikologis harus
diatasi karena birokrasi banyak negara berkembang
(terutama di lapisan atas yang justru menentukan)
umumnya merupakan kelompok elite suatu bangsa, yang
tidak selalu tanggap dan mudah menyesuaikan atau
mengasosiasikan diri dengan rakyat miskin dan
terbelakang

164. Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari
mengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberi
menjadi memberdayakan (empowering). Ini merupakan
konsep yang amat mendasar, dan untuk negara di mana
hubungan birokrasi dengan rakyat bersifat paternal
(patronizing) memerlukan penyesuaian budaya birokrasi
yang cukup hakiki.

165. Keempat, mengembangkan keterbukaan
(transparancy) dan kebertanggunjawaban
(accountability).
Yang acap kali membuat birokrasi jauh dari masyarakat
atau masyarakat yang harus dilayanainya jauh dari
birokrasi adalah ketertutupan. Sebgai akibat ketertutupan,
masalah masalah dan pikiran-pikiran pembahruan dan
tidak mudah diterima.

166. OLD PUBLIK
ADMINISTRATION
 Ada perbedaan yang jelas antara administrasi dengan politik
 Titik perhatian pemerintahan pada jasa pelayanan yang diberikan
langsung oleh pemerintah yang berwenang
 Public policy berkaitan dengan merancang dan melaksanakan
kebijakan
 Administrator bertanggungjawab pada pejabat politik
 Program kegiatan diadministrasikan melalui garis hierarki
organisasi dan dikontrol oleh pejabat dari hierarki atas organisasi
 Nilai utama dari administrasi publik adalah efisiensi dan
rasionalitas
 Keterlibatan masyarakat sangat terbatas
 Peran administrasi publik dirumuskan secara luas seperti
perencanaan, organisasi, staffing, directing, coordinating,
budgeting dll

167. KONSEP NEW PUBLIK
MANAGEMENT
 Mentranformasikan kinerja yang
digunakan dalam sektor privat dan bisnis
ke sektor publik (mengatur dan
mengendalikan pemerintahan tidak jauh
beda mengatur dan mengendalikan
bisnis)

168. PRINSIP
MEWIRASWASTAKAN
BIROKRASI PEMERINTAHAN
 Pemerintahan bersifat katalis
 Pemerintah milik masyarakat
 Pemerintah kompetitif
 Pemerintah berorientasi misi
 Pemerintah berorientasi pada hasil
 Pemerintah berorientasi pada pelanggan
 Pemerintah wiraswasta
 Pemerintah antisipatif
 Pemerintah desentralisasi
 Pemerintah berorientasi pada pasar

169.  Pemerintahan katalis merupakan suatu
fungsi yang mampu memisahkan
sebagai pengarah (membuat kebijakan ,
peraturan) dengan fungsi pelaksana
 Mereka menggunakan berbagai metode
(hadiah , intensif)

170.  Pemerintah milik masyarakat,
masyarakat diberdayakan, mengalihkan
wewenang kontrol ke tangan masyarakat

171.  Pemerintah kompetitif artinya
mensyaratkan persaingan diantara para
penyampai jasa untuk bersaing
berdasarkan kinerja dan harga

172.  Pemerintah berorientasi misi maksudnya
melakukan deregulasi internal,
menghapus banyak peraturan,
menyederhanakan sistem yang
menghambat

173.  Pemerintah berorientasi pada hasil
maksudnya intansi pemerintahan
mengukur kinerja menetapkan target dan
memberi imbalan pada intansi yang
mampu mencapai atau melebihi target

174.  Pemerintah berorientasi pada pelanggan
artinya pemerintah melakukan survei
kepada pelanggan apa yang diinginkan
masyarakat

175.  Pemerintah wirswasta : meningkatkan
sumber ekonomi yang dimiliki pemerintah
dari yang tidak produktif menjadfi
produktif
 Bukan menghabiskan anggaran

176.  Pemerintah antisipatif artinya pemerintah
berpikir ke depan dengan menggunakan
perencanaan strategis

177.  Pemerintah desentralisasi artinya
memberikan dan melimpahkan sebagian
wewenang pada bawahan bukan
ditangani sendiri

178.  Pemerintah berorientasi pada pasar
artinya memberikan pelayanan tidak
didasarkan pada perhitungan laba rugi
tapi rasa pengabdian kepada masyarakat
umum