SlideShare a Scribd company logo
MODUL 3
Paradigma-Paradigma dalam Studi Administrasi Negara
Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial.
Administrasi sebagai ilmu pengetahuan berada dalam pemikiran manusia ilmuwan
senantiasa dihadapkan pada berbagai bantahan dan wajib memberikan penjelasan
tentang nilai kebenaran, sesuai dengan prinsip- prinsip umum empiris. Sebenarnya
focus utama dari ilmu administrasi adalah persoalan tentang manusia, terutama yang
berkaitan dengan pengaturan dan keteraturan dalam rangka peningkatan
kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itusendiri.
Kata paradigma dilontarkan pertama kalinya oleh Thomas S. Kuhn yang
kemudian berkembang dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam
organisasi formal dalam artian organisasi pemerintah secara resmi maupun organisasi
informal. Paradigma adalah suatu pandangan yang disepakati dari seluruh anggota
organisasi, jika paradigmanya organisasi dan jika paradigmanya negara maka semua
pandang yang telah disepakati seluruh warga negara yang bersangkutan dan
sebagainya.
Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi
dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan
metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perubahan paradigma
disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan administrasi atas bantahan-
bantahan karena keraguan kebenaran yang dikandungnya itu telah mengalami
pergeseran makna.
Perkembangan paradigma administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas
Henry (2004) terbagi atas lima perkembangan paradigma adminitrasi yaitu :
1) Paradigma I : Dikotomi Politik Administrasi(1900-1926)
Periode ini ditandai dengan peluncuran buku yang ditulis oleh Frank Goodnow
dan Leonardo D. White. Dinyatakan oleh Goodnow (Henry, 2004:22) bahwa
pemerintahan mempunyai dua fungsi yaitu ; pertama, fungsi politik yang
menyangkut pembuatan kebijakan atau pengekspresian kemauan negara. Kedua,
fungsi administrasi yang menyangkut pelaksanaan dari kebijakan yang telah
dibuat. Dua fungsi ini dicontohkan dengan baik oelh system pemisahan
kekuasaan di Amerika Serikat.
Meskipun pada dasarnya Goodnow berpendapat bahwa administrasi public
semestinya terpusat pada birokrasi pemerintahan.
Administrasi public mulai memperoleh legitimasi akademik pada tuhun1920-
an, khususnya setelah terbitkarya Leonard D. White, (Henry, 2004:23). White
secara tegas menyatakan bahwa politik seharusnya tidak mencampuri
administrasi dan administrasi public harus dianggap sebagai studi ilmiah dan
dapat bersifat bebas nilai. Sedangkan misi pokok administrasi public adalah
efisiensi dan ekonomis. Pada periode pertama ini terlihat dengan jelas bahwa
studi administrasi lebih menekankan pada lokus atau tempat dimana administrasi
ituberada.
2) ParadigmaII:Prinsip-prinsipAdministrasiPublik(1927-1937)
Periode dua dalam perkembangan administrasi ditandai dengan munculnya
tulisan W.F. Willoughby yang berjudul Principles of Public Adminidtration. Pada
masa perkembangan ini, di asumsikan ada beberapa prinsip administrasi yang
bersifat universal, berarti tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Prinsip
administrasi hanya berlaku pada lingkungannya, dan tidak terlihat bentuk budaya,
fungsi, dan lingkungan, misi, dan institusi. SehinGga prinsip administrasi itu dapat
diterapkan dimana saja, baik dinegara maju maupun dinegara sedang
berkembang. (Henry,2004:23-24).
Tokoh-tokoh dalam periode ini antara lain adalah Marry Parker Follet, Henry
Fayol, James D. Money, dan Alan C. Relley. (Henry2004).
Para pakar teori organisasi sering menamai tokoh-tokoh tersebut sebagai
penganut mahzab manajemen administrasi. Karena fokusnya pada hirarki dalam
organisasi. Tokoh lain yang juga muncul dalam periode ini adalah Luther H. Gulick
dan Lyndall Urwich yang memperkenalkan prinsip administrasi POSDCORB
(planning, organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting).
(Henry,2004:25).
Selanjutnya pada periode antara 1937-1947. Chaster I. Barnard muncul
dengan memperkenalkan buku berjudul The Function of Executive. Buku ini
banyak mempengaruhi Herbert Simon dalam kajian- kajiannya. Pada decade
1940-an, gejilak administrasi menampilkan dua arah. Pertama, telah tumbuh
kesadaran bahwa politik dan administrasi bisa dipisahkan, dalam pengertian
apapun. Kedua, prinsip administrasi secara logis tidak konsisten. Simon secara
terang-terangan mengabaikan prinsip administrasi.
3) Paradigma III : Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950- 1970)
Pada periode akhir tahun 1930-an, muncul beberapa kriti terhadap
administrasi public, seperti dilontarkan oleh Simon. Dampak kritikan ini berujung
pada kembalinya administrasi public pada disiplin ilmunya, yaitu ilmu politik. Hal
ini kemudian berimbas pada pembaruan definisi mengenai lokus yang ditujukan
kepada birokrasi pemerintahan, tetaapi melepaskan hal yang berkaitan dengan
focus. Periode ini dianggap sebagai upaya meninjau kembali segala jalinan
konseptual antara administrasi public dan politik. Namun konsekuensi upaya
tersebut hanya menciptakan koridor studi yang akhirnya pada ketrampilan belaka.
Dengan demikian wajar jika publikasi tentang administrasi public pada tahun1950-
an hanya berbicara tentang penekanan focus, atau wilayah kepentingan, dan
bahkan sinonim dengaan ilmu politik. Ringkasnya, periode ini ditandai dengan
penekanan lokus yaitu birokrasi pemerintahan. Sedangkan tulisan yang muncul
berusaha mengaitkan administrasi dengan ilmu politik.(Henry:2004).
4) Paradigma IV : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)
Berlakunya paradigm ke-4 hampir bersamaan waktunya dengan paradigm ke-
3. Pada periode ini ilmu administrasi mulai mencari bentuk dan mencari jalan
keluar dari posisinya sebagai kelas dua dari ilmu politik, yaitu menjadikan
administrasi sebagai ilmu dengan demikian, ilmu administrasi tidak kelihatan
identitas dan spesifikasinya, baik dalam ilmu politik maupun dalam
ilmuadministrasi.
Istilah ilmu administrasi disini diartikan sebagai segala studi didalam teori
organisasi dan manajemen. Teori organisasi yang semula dikembangkan oleh
para psikolog, sosiolog, dan para ahli administrasi niaga, serta para ahli
administrasi public diangkat untuk lebih memahami perilaku oranisasi. Sementara
itu ilmu manajemen lebih berdasar pada hasil penelitian dari para pakar statistic,
analisis system, ekonom,dan pakar administrasi public, dengan tujuan untuk
meningkatkan efektifitas program scara lebih tepat dan efisien. Pada kasus ini,
focus lebih dipentingkan daripada lokus. Tokoh yang mempeloporinya antara
lainadalah James G. March dan Herbert Simon, Richard Cyret dan March, James
D. Thompson dan sebagainya. (Henry, 2004).
Pada tahun 1960-an, muncul “pengembangan organisasi” sebagai bagian dari
ilmu administrasi. Spesialisasi baru ini menarik perhatian para sarjana ilmu
administrasi, tetapi muncul masalah baru tentang garisyang memisahkan antara
“public” dengan administrasi “private”. Selain itu, pengertian public dalam
administrasi public juga sedang diperdebatkan, sehinGga paradigma-4 ini belum
dapat mengatasi masalah lokus administrasipublic.
5) Paradigma V : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-
sekarang)
Paradigma ini distimulasi dengan pendirian the NationalAssociation of
Schoolls of Public Affairs and Administration (NASPAA). Formasi lembaga ini tidak
hanya menandai perkembangan administrasi public, melainkan pula menunjukan
kepercayaan diri adminisrasi public (Henry, 2004)
Meskipun demikian belum diperoleh kata sepakat mengenai focus dan lokus
administrasi public, tetapi pemikiran Simon tentang dua hal yang perlu
dikembangkan dalam disiplin administrasi public kembali mendapat perhatian
serius. Kedua hal tersebut adalah: para pakar administasi public yangmaminati
pengembangan satu ilmu murni mengenai administrasi, dan kelompok yang
meminati persoalan administrasi public.
Hal pertama terlihat dalam perkembangan teori organisasi selama dua puluh
tahun terakhir. Teori tersebut lebih memusatkan pada bagaimana dan mengapa
anggota organisasi bertingkah laku?, mengapa dan bagaimana keputusan
dibuat?, dari pada mempersoalkan bagaimana hal tersebut akan terjadi?.Hal lain
juga yang terlihat dalam perkembangan administrasi diera ini yaitu adanya
kemajuan yang dicapai dalam teknik manajemen yang juga menGgambarkan apa
yang telah dikaji dalam pengetahuan teoritis tentang analisis organisasi. Hal
kedua, yang menjadi perhatian Simon adalah adanya kemajuan dalam
merencanakan lokus administrasi public yang relevan bagi administrator public.
Tugas:
Buatlah resume materi tersebut di atas dan kemudian tampilkan dalam bentuk slide
presentasi (powerpoint)!
DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam., 2009, Dasar-dasar ilmu politik (Edisi Revisi), PT. Gramedia Pustaka
Utama. Dimock, Marshal E., dan Dimock, Gladys O., 1992, Administrasi Negara
(Terjemahan: Husni Thamrin Pane) Rineka Cipta, Jakarta.
Dunn, W.N. 1981. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: PrenticeHall.
Dwiyanto, Agus., 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, UGM
Yogyakatya.
Dwiyanto, A. 2007. "Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke
Governance‟, dalam Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Universitas Gadjah Mada (Eds.), Dari Administrasi Negara ke Administrasi
Publik. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
Denhard, B. Robert., 1984, Theories Of Public Organization, Brooks/Cole
Publishing Company, Pacific Grove, California.
Farazmand A., Sound Governance in the Age of the Age of Globalization, in Ali
Farazmand, ed., Sound Governance: Policy and Administrative Innovations
(Westport, CT: Praeger, 2004)
Fayol, H. 1916. General and Industrial Management. London: Pitman and Sons,Ltd.
Fredricson, H. George., and K. Smith., 2004, Public Adminiatration, Theory Primer,
Kumarin Press, USA.
Goodnow, F.J. 1900. "Politics and Administration‟, dalam Shafritz, J.M & Hyde,
A.C. (Eds.). 1997. Classic of Public Administration. Fort Worth etc.: Harcourt
Brace College Publishers.
Grindle, M.S. 1980. Politic and Policy Implementation in the ThirdWorld.
Princenton: Princenton University Press
Grindle, M.S. 1997. "The Good Government Imperative”, dalam Grindle, M.S. (Ed.).
Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing
Countries. Harvard University Press.
Gullick. L. 1937. "Notes on the Theory of Organization‟, dalam Shafritz,J.M.& Hyde,
A.C. (Eds.). 1997. Classic of Public Administration. Fort Worth etc.: Harcourt
Brace CollegePublishers.
Henry, Nicholas., 1975, Public Adminidtration and Public Affairs, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey.
Islamy, Irfan, 1997, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi
Aksara,Jakarta.
Keban Yeremias, T., 2008, Enam Dimensi Staregi Administrasi Publik: Konsep, Teori
dan Isu, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
Farazmand A., Sound Governance in the Age of the Age of Globalization,in Ali
Farazmand, ed., Sound Governance: Policy and Administrative Innovations
(Westport, CT: Praeger, 2004)

More Related Content

What's hot

Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Reddy Prayudie
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 
Etika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara NegaraEtika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara Negara
Tri Widodo W. UTOMO
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiataufin
 
Administrasi pembangunan
Administrasi pembangunanAdministrasi pembangunan
Administrasi pembangunan
Mukhrizal Effendi
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Dadang Solihin
 
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
Mikhail Rasyid
 
Bahan tayang materi akuntabilitas
Bahan tayang materi akuntabilitasBahan tayang materi akuntabilitas
Bahan tayang materi akuntabilitasYe Si
 
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptxPemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Rutiana Dwi Wahyunengseh
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
Sutikno Tumingan
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiGrahat Nagara
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
Siti Sahati
 
Formulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanFormulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaan
Reddy Prayudie
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Rusman R. Manik
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
Bhaskoro Utomo
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
Dr. Zar Rdj
 
Siklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanSiklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanIrika Widiasanti
 
Kajian Manajemen Publik
Kajian Manajemen PublikKajian Manajemen Publik
Kajian Manajemen Publik
Edy Eko Santoso
 

What's hot (20)

Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 
Etika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara NegaraEtika Penyelenggara Negara
Etika Penyelenggara Negara
 
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesiaSejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
Sejarah perkembangan administrasi publik di indonesia
 
Administrasi pembangunan
Administrasi pembangunanAdministrasi pembangunan
Administrasi pembangunan
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
 
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
1.03 kepemimpinan yang-kondusif-pdf
 
Bahan tayang materi akuntabilitas
Bahan tayang materi akuntabilitasBahan tayang materi akuntabilitas
Bahan tayang materi akuntabilitas
 
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptxPemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
 
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
5.1 Modul Pedoman Teknis SPIP: Pemantauan Berkelanjutan
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan Deregulasi
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Formulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaanFormulir anjab subbag perencanaan
Formulir anjab subbag perencanaan
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
Siklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawanSiklus kebijakan wati gunawan
Siklus kebijakan wati gunawan
 
Kajian Manajemen Publik
Kajian Manajemen PublikKajian Manajemen Publik
Kajian Manajemen Publik
 

Similar to Tm 3. paradigma dalam studi administrasi negara

perkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.pptperkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.ppt
ShasyaGatot
 
Perkembangan_administrasi_publik (1).ppt
Perkembangan_administrasi_publik (1).pptPerkembangan_administrasi_publik (1).ppt
Perkembangan_administrasi_publik (1).ppt
jismanImang
 
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptxAdministrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
faisalhasan48
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
UmmuFaizah7
 
Teori tata pemerintahan
Teori tata pemerintahanTeori tata pemerintahan
Teori tata pemerintahan
Ever Dethan
 
Pengantar paradigma dan teori ilmu adm
Pengantar paradigma dan teori ilmu admPengantar paradigma dan teori ilmu adm
Pengantar paradigma dan teori ilmu adm
Lili Fajri Dailimi
 
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi NegaraEvolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
Siti Sahati
 
Ujian susulan pengantar administrasi negara
Ujian susulan pengantar administrasi negaraUjian susulan pengantar administrasi negara
Ujian susulan pengantar administrasi negara
Indah Ratnasari
 
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
Materi  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptxMateri  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptx
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
janeskawidia
 
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptxDasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
Ismaya Indri Astuti
 
pan_materi-3_evolusi-perbandingan-administrasi-negara_2013.pptx
pan_materi-3_evolusi-perbandingan-administrasi-negara_2013.pptxpan_materi-3_evolusi-perbandingan-administrasi-negara_2013.pptx
pan_materi-3_evolusi-perbandingan-administrasi-negara_2013.pptx
IkeLaparaga
 
5.-HUBUNGAN-ADMINISTRASI-NEGARADENGAN-PERBANDINGANADMINISTRASI-NEGARA.pptx
5.-HUBUNGAN-ADMINISTRASI-NEGARADENGAN-PERBANDINGANADMINISTRASI-NEGARA.pptx5.-HUBUNGAN-ADMINISTRASI-NEGARADENGAN-PERBANDINGANADMINISTRASI-NEGARA.pptx
5.-HUBUNGAN-ADMINISTRASI-NEGARADENGAN-PERBANDINGANADMINISTRASI-NEGARA.pptx
LubnaSafaraz
 
Book Review.docx
Book Review.docxBook Review.docx
Book Review.docx
FerizaldiSEMSiFeriza
 
Teori Manajemen Publik
Teori Manajemen PublikTeori Manajemen Publik
Teori Manajemen Publik
FerizaldiSEMSiFeriza
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
renijuliati
 
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik ...
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek  Administrasi Publik ...Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek  Administrasi Publik ...
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik ...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bab. 6. teori postmodern
Bab. 6. teori postmodernBab. 6. teori postmodern
Bab. 6. teori postmodern
Ever Dethan
 

Similar to Tm 3. paradigma dalam studi administrasi negara (20)

perkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.pptperkembangan-administrasi-publik.ppt
perkembangan-administrasi-publik.ppt
 
Perkembangan_administrasi_publik (1).ppt
Perkembangan_administrasi_publik (1).pptPerkembangan_administrasi_publik (1).ppt
Perkembangan_administrasi_publik (1).ppt
 
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptxAdministrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
Administrasi_Publik_STIA_MADANI.pptx
 
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
300944665-Ilmu-Administrasi-Publik-PPT.ppt
 
Teori tata pemerintahan
Teori tata pemerintahanTeori tata pemerintahan
Teori tata pemerintahan
 
Pengantar paradigma dan teori ilmu adm
Pengantar paradigma dan teori ilmu admPengantar paradigma dan teori ilmu adm
Pengantar paradigma dan teori ilmu adm
 
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi NegaraEvolusi Perbandingan Administrasi Negara
Evolusi Perbandingan Administrasi Negara
 
Ujian susulan pengantar administrasi negara
Ujian susulan pengantar administrasi negaraUjian susulan pengantar administrasi negara
Ujian susulan pengantar administrasi negara
 
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
Materi  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptxMateri  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptx
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
 
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptxDasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
Dasar-Dasar Ilmu Administrasi (Ismaya).pptx
 
pan_materi-3_evolusi-perbandingan-administrasi-negara_2013.pptx
pan_materi-3_evolusi-perbandingan-administrasi-negara_2013.pptxpan_materi-3_evolusi-perbandingan-administrasi-negara_2013.pptx
pan_materi-3_evolusi-perbandingan-administrasi-negara_2013.pptx
 
Sejarah perkembangan ilmu
Sejarah perkembangan ilmuSejarah perkembangan ilmu
Sejarah perkembangan ilmu
 
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-anMateri 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
 
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
 
5.-HUBUNGAN-ADMINISTRASI-NEGARADENGAN-PERBANDINGANADMINISTRASI-NEGARA.pptx
5.-HUBUNGAN-ADMINISTRASI-NEGARADENGAN-PERBANDINGANADMINISTRASI-NEGARA.pptx5.-HUBUNGAN-ADMINISTRASI-NEGARADENGAN-PERBANDINGANADMINISTRASI-NEGARA.pptx
5.-HUBUNGAN-ADMINISTRASI-NEGARADENGAN-PERBANDINGANADMINISTRASI-NEGARA.pptx
 
Book Review.docx
Book Review.docxBook Review.docx
Book Review.docx
 
Teori Manajemen Publik
Teori Manajemen PublikTeori Manajemen Publik
Teori Manajemen Publik
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
 
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik ...
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek  Administrasi Publik ...Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek  Administrasi Publik ...
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik ...
 
Bab. 6. teori postmodern
Bab. 6. teori postmodernBab. 6. teori postmodern
Bab. 6. teori postmodern
 

Recently uploaded

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 

Recently uploaded (17)

RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 

Tm 3. paradigma dalam studi administrasi negara

  • 1. MODUL 3 Paradigma-Paradigma dalam Studi Administrasi Negara Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan berada dalam pemikiran manusia ilmuwan senantiasa dihadapkan pada berbagai bantahan dan wajib memberikan penjelasan tentang nilai kebenaran, sesuai dengan prinsip- prinsip umum empiris. Sebenarnya focus utama dari ilmu administrasi adalah persoalan tentang manusia, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan keteraturan dalam rangka peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itusendiri. Kata paradigma dilontarkan pertama kalinya oleh Thomas S. Kuhn yang kemudian berkembang dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam organisasi formal dalam artian organisasi pemerintah secara resmi maupun organisasi informal. Paradigma adalah suatu pandangan yang disepakati dari seluruh anggota organisasi, jika paradigmanya organisasi dan jika paradigmanya negara maka semua pandang yang telah disepakati seluruh warga negara yang bersangkutan dan sebagainya. Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perubahan paradigma disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan administrasi atas bantahan- bantahan karena keraguan kebenaran yang dikandungnya itu telah mengalami pergeseran makna. Perkembangan paradigma administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas Henry (2004) terbagi atas lima perkembangan paradigma adminitrasi yaitu : 1) Paradigma I : Dikotomi Politik Administrasi(1900-1926) Periode ini ditandai dengan peluncuran buku yang ditulis oleh Frank Goodnow dan Leonardo D. White. Dinyatakan oleh Goodnow (Henry, 2004:22) bahwa pemerintahan mempunyai dua fungsi yaitu ; pertama, fungsi politik yang menyangkut pembuatan kebijakan atau pengekspresian kemauan negara. Kedua,
  • 2. fungsi administrasi yang menyangkut pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Dua fungsi ini dicontohkan dengan baik oelh system pemisahan kekuasaan di Amerika Serikat. Meskipun pada dasarnya Goodnow berpendapat bahwa administrasi public semestinya terpusat pada birokrasi pemerintahan. Administrasi public mulai memperoleh legitimasi akademik pada tuhun1920- an, khususnya setelah terbitkarya Leonard D. White, (Henry, 2004:23). White secara tegas menyatakan bahwa politik seharusnya tidak mencampuri administrasi dan administrasi public harus dianggap sebagai studi ilmiah dan dapat bersifat bebas nilai. Sedangkan misi pokok administrasi public adalah efisiensi dan ekonomis. Pada periode pertama ini terlihat dengan jelas bahwa studi administrasi lebih menekankan pada lokus atau tempat dimana administrasi ituberada. 2) ParadigmaII:Prinsip-prinsipAdministrasiPublik(1927-1937) Periode dua dalam perkembangan administrasi ditandai dengan munculnya tulisan W.F. Willoughby yang berjudul Principles of Public Adminidtration. Pada masa perkembangan ini, di asumsikan ada beberapa prinsip administrasi yang bersifat universal, berarti tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Prinsip administrasi hanya berlaku pada lingkungannya, dan tidak terlihat bentuk budaya, fungsi, dan lingkungan, misi, dan institusi. SehinGga prinsip administrasi itu dapat diterapkan dimana saja, baik dinegara maju maupun dinegara sedang berkembang. (Henry,2004:23-24). Tokoh-tokoh dalam periode ini antara lain adalah Marry Parker Follet, Henry Fayol, James D. Money, dan Alan C. Relley. (Henry2004). Para pakar teori organisasi sering menamai tokoh-tokoh tersebut sebagai penganut mahzab manajemen administrasi. Karena fokusnya pada hirarki dalam organisasi. Tokoh lain yang juga muncul dalam periode ini adalah Luther H. Gulick dan Lyndall Urwich yang memperkenalkan prinsip administrasi POSDCORB (planning, organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). (Henry,2004:25). Selanjutnya pada periode antara 1937-1947. Chaster I. Barnard muncul
  • 3. dengan memperkenalkan buku berjudul The Function of Executive. Buku ini banyak mempengaruhi Herbert Simon dalam kajian- kajiannya. Pada decade 1940-an, gejilak administrasi menampilkan dua arah. Pertama, telah tumbuh kesadaran bahwa politik dan administrasi bisa dipisahkan, dalam pengertian apapun. Kedua, prinsip administrasi secara logis tidak konsisten. Simon secara terang-terangan mengabaikan prinsip administrasi. 3) Paradigma III : Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950- 1970) Pada periode akhir tahun 1930-an, muncul beberapa kriti terhadap administrasi public, seperti dilontarkan oleh Simon. Dampak kritikan ini berujung pada kembalinya administrasi public pada disiplin ilmunya, yaitu ilmu politik. Hal ini kemudian berimbas pada pembaruan definisi mengenai lokus yang ditujukan kepada birokrasi pemerintahan, tetaapi melepaskan hal yang berkaitan dengan focus. Periode ini dianggap sebagai upaya meninjau kembali segala jalinan konseptual antara administrasi public dan politik. Namun konsekuensi upaya tersebut hanya menciptakan koridor studi yang akhirnya pada ketrampilan belaka. Dengan demikian wajar jika publikasi tentang administrasi public pada tahun1950- an hanya berbicara tentang penekanan focus, atau wilayah kepentingan, dan bahkan sinonim dengaan ilmu politik. Ringkasnya, periode ini ditandai dengan penekanan lokus yaitu birokrasi pemerintahan. Sedangkan tulisan yang muncul berusaha mengaitkan administrasi dengan ilmu politik.(Henry:2004). 4) Paradigma IV : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970) Berlakunya paradigm ke-4 hampir bersamaan waktunya dengan paradigm ke- 3. Pada periode ini ilmu administrasi mulai mencari bentuk dan mencari jalan keluar dari posisinya sebagai kelas dua dari ilmu politik, yaitu menjadikan administrasi sebagai ilmu dengan demikian, ilmu administrasi tidak kelihatan identitas dan spesifikasinya, baik dalam ilmu politik maupun dalam ilmuadministrasi. Istilah ilmu administrasi disini diartikan sebagai segala studi didalam teori organisasi dan manajemen. Teori organisasi yang semula dikembangkan oleh para psikolog, sosiolog, dan para ahli administrasi niaga, serta para ahli
  • 4. administrasi public diangkat untuk lebih memahami perilaku oranisasi. Sementara itu ilmu manajemen lebih berdasar pada hasil penelitian dari para pakar statistic, analisis system, ekonom,dan pakar administrasi public, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas program scara lebih tepat dan efisien. Pada kasus ini, focus lebih dipentingkan daripada lokus. Tokoh yang mempeloporinya antara lainadalah James G. March dan Herbert Simon, Richard Cyret dan March, James D. Thompson dan sebagainya. (Henry, 2004). Pada tahun 1960-an, muncul “pengembangan organisasi” sebagai bagian dari ilmu administrasi. Spesialisasi baru ini menarik perhatian para sarjana ilmu administrasi, tetapi muncul masalah baru tentang garisyang memisahkan antara “public” dengan administrasi “private”. Selain itu, pengertian public dalam administrasi public juga sedang diperdebatkan, sehinGga paradigma-4 ini belum dapat mengatasi masalah lokus administrasipublic. 5) Paradigma V : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970- sekarang) Paradigma ini distimulasi dengan pendirian the NationalAssociation of Schoolls of Public Affairs and Administration (NASPAA). Formasi lembaga ini tidak hanya menandai perkembangan administrasi public, melainkan pula menunjukan kepercayaan diri adminisrasi public (Henry, 2004) Meskipun demikian belum diperoleh kata sepakat mengenai focus dan lokus administrasi public, tetapi pemikiran Simon tentang dua hal yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi public kembali mendapat perhatian serius. Kedua hal tersebut adalah: para pakar administasi public yangmaminati pengembangan satu ilmu murni mengenai administrasi, dan kelompok yang meminati persoalan administrasi public. Hal pertama terlihat dalam perkembangan teori organisasi selama dua puluh tahun terakhir. Teori tersebut lebih memusatkan pada bagaimana dan mengapa anggota organisasi bertingkah laku?, mengapa dan bagaimana keputusan dibuat?, dari pada mempersoalkan bagaimana hal tersebut akan terjadi?.Hal lain juga yang terlihat dalam perkembangan administrasi diera ini yaitu adanya kemajuan yang dicapai dalam teknik manajemen yang juga menGgambarkan apa
  • 5. yang telah dikaji dalam pengetahuan teoritis tentang analisis organisasi. Hal kedua, yang menjadi perhatian Simon adalah adanya kemajuan dalam merencanakan lokus administrasi public yang relevan bagi administrator public. Tugas: Buatlah resume materi tersebut di atas dan kemudian tampilkan dalam bentuk slide presentasi (powerpoint)!
  • 6. DAFTAR PUSTAKA Budiarjo, Miriam., 2009, Dasar-dasar ilmu politik (Edisi Revisi), PT. Gramedia Pustaka Utama. Dimock, Marshal E., dan Dimock, Gladys O., 1992, Administrasi Negara (Terjemahan: Husni Thamrin Pane) Rineka Cipta, Jakarta. Dunn, W.N. 1981. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: PrenticeHall. Dwiyanto, Agus., 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, UGM Yogyakatya. Dwiyanto, A. 2007. "Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance‟, dalam Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (Eds.), Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: GadjahMada University Press. Denhard, B. Robert., 1984, Theories Of Public Organization, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California. Farazmand A., Sound Governance in the Age of the Age of Globalization, in Ali Farazmand, ed., Sound Governance: Policy and Administrative Innovations (Westport, CT: Praeger, 2004) Fayol, H. 1916. General and Industrial Management. London: Pitman and Sons,Ltd. Fredricson, H. George., and K. Smith., 2004, Public Adminiatration, Theory Primer, Kumarin Press, USA. Goodnow, F.J. 1900. "Politics and Administration‟, dalam Shafritz, J.M & Hyde, A.C. (Eds.). 1997. Classic of Public Administration. Fort Worth etc.: Harcourt Brace College Publishers. Grindle, M.S. 1980. Politic and Policy Implementation in the ThirdWorld. Princenton: Princenton University Press
  • 7. Grindle, M.S. 1997. "The Good Government Imperative”, dalam Grindle, M.S. (Ed.). Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries. Harvard University Press. Gullick. L. 1937. "Notes on the Theory of Organization‟, dalam Shafritz,J.M.& Hyde, A.C. (Eds.). 1997. Classic of Public Administration. Fort Worth etc.: Harcourt Brace CollegePublishers. Henry, Nicholas., 1975, Public Adminidtration and Public Affairs, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. Islamy, Irfan, 1997, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara,Jakarta. Keban Yeremias, T., 2008, Enam Dimensi Staregi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Penerbit Gava Media, Yogyakarta. Farazmand A., Sound Governance in the Age of the Age of Globalization,in Ali Farazmand, ed., Sound Governance: Policy and Administrative Innovations (Westport, CT: Praeger, 2004)