Merupakan bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh Tim Pengajar dan Fasilitator untuk mempersiapkan peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI), sekaligus mempersiapkan bahan seminar RBI pada tanggal 29 Agustus 2018.
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN PERAN APIP OLEH PEMERINTAH MELALUI:
1. Pengawasan pengelolaan PNBP
2. Pengawasan kepatuhan Pajak oleh Bendaharawan
3. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik
4. Penyusunan RKA di Kementerian / Lembaga
Merupakan bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh Tim Pengajar dan Fasilitator untuk mempersiapkan peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI), sekaligus mempersiapkan bahan seminar RBI pada tanggal 29 Agustus 2018.
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN PERAN APIP OLEH PEMERINTAH MELALUI:
1. Pengawasan pengelolaan PNBP
2. Pengawasan kepatuhan Pajak oleh Bendaharawan
3. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektoronik
4. Penyusunan RKA di Kementerian / Lembaga
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Penarikan/perekrutan calon tenaga kerja (recruitment)→ menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang memenuhi pernyaratan yang dibutuhkan dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia.
c. Selesi (selection) → merupakan proses pemilihan tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dikumpulkan melalui proses recruitment.
d. Penempatan (placement) → penempatan tenaga kerja yang terpilih pada jabatan yang ditentukan.
e. Pembekalan (orientation) → dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja terpilih tentang deskripsi jabatan, kondisi kerja, dan peraturan organisasi.
Pemeliharaan (maintenance), bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujudnya berupa rasa betah dan mempunyai kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi.
a. Kompensasi Jabatan (job compensation) → usaha pemberian balas jasa atas prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja.
b. Integrasi (integration) → menciptakan kondisi integrsi atau persamaan kepentingan antar tenaga kerja dengan organisasi yang menyangkut masalah motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik dan konselling.
Hubungan Perburuhan (Labour Relation) → pembahasan masalah perjanjian kerja perjanjian perburuhan, kesempatan kerja bersama, sampai penyelasaian perselisihan perburuhan.
d. Pemisahan/Pemutusan Hubungan kerja (Separation) → menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja.
Inovasi Sebagai Keniscayaan Baru Dalam Ilmu dan Praktek Administrasi Publik ...Tri Widodo W. UTOMO
Orasi Ilmiah Disampaikan pada Wisuda Sarjana ke-9 dan Magister ke-1
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bandung, 23 Januari 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
1. MODUL 3
Paradigma-Paradigma dalam Studi Administrasi Negara
Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial.
Administrasi sebagai ilmu pengetahuan berada dalam pemikiran manusia ilmuwan
senantiasa dihadapkan pada berbagai bantahan dan wajib memberikan penjelasan
tentang nilai kebenaran, sesuai dengan prinsip- prinsip umum empiris. Sebenarnya
focus utama dari ilmu administrasi adalah persoalan tentang manusia, terutama yang
berkaitan dengan pengaturan dan keteraturan dalam rangka peningkatan
kebahagiaan dan kesejahteraan manusia itusendiri.
Kata paradigma dilontarkan pertama kalinya oleh Thomas S. Kuhn yang
kemudian berkembang dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam
organisasi formal dalam artian organisasi pemerintah secara resmi maupun organisasi
informal. Paradigma adalah suatu pandangan yang disepakati dari seluruh anggota
organisasi, jika paradigmanya organisasi dan jika paradigmanya negara maka semua
pandang yang telah disepakati seluruh warga negara yang bersangkutan dan
sebagainya.
Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi
dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan
metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perubahan paradigma
disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan administrasi atas bantahan-
bantahan karena keraguan kebenaran yang dikandungnya itu telah mengalami
pergeseran makna.
Perkembangan paradigma administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas
Henry (2004) terbagi atas lima perkembangan paradigma adminitrasi yaitu :
1) Paradigma I : Dikotomi Politik Administrasi(1900-1926)
Periode ini ditandai dengan peluncuran buku yang ditulis oleh Frank Goodnow
dan Leonardo D. White. Dinyatakan oleh Goodnow (Henry, 2004:22) bahwa
pemerintahan mempunyai dua fungsi yaitu ; pertama, fungsi politik yang
menyangkut pembuatan kebijakan atau pengekspresian kemauan negara. Kedua,
2. fungsi administrasi yang menyangkut pelaksanaan dari kebijakan yang telah
dibuat. Dua fungsi ini dicontohkan dengan baik oelh system pemisahan
kekuasaan di Amerika Serikat.
Meskipun pada dasarnya Goodnow berpendapat bahwa administrasi public
semestinya terpusat pada birokrasi pemerintahan.
Administrasi public mulai memperoleh legitimasi akademik pada tuhun1920-
an, khususnya setelah terbitkarya Leonard D. White, (Henry, 2004:23). White
secara tegas menyatakan bahwa politik seharusnya tidak mencampuri
administrasi dan administrasi public harus dianggap sebagai studi ilmiah dan
dapat bersifat bebas nilai. Sedangkan misi pokok administrasi public adalah
efisiensi dan ekonomis. Pada periode pertama ini terlihat dengan jelas bahwa
studi administrasi lebih menekankan pada lokus atau tempat dimana administrasi
ituberada.
2) ParadigmaII:Prinsip-prinsipAdministrasiPublik(1927-1937)
Periode dua dalam perkembangan administrasi ditandai dengan munculnya
tulisan W.F. Willoughby yang berjudul Principles of Public Adminidtration. Pada
masa perkembangan ini, di asumsikan ada beberapa prinsip administrasi yang
bersifat universal, berarti tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Prinsip
administrasi hanya berlaku pada lingkungannya, dan tidak terlihat bentuk budaya,
fungsi, dan lingkungan, misi, dan institusi. SehinGga prinsip administrasi itu dapat
diterapkan dimana saja, baik dinegara maju maupun dinegara sedang
berkembang. (Henry,2004:23-24).
Tokoh-tokoh dalam periode ini antara lain adalah Marry Parker Follet, Henry
Fayol, James D. Money, dan Alan C. Relley. (Henry2004).
Para pakar teori organisasi sering menamai tokoh-tokoh tersebut sebagai
penganut mahzab manajemen administrasi. Karena fokusnya pada hirarki dalam
organisasi. Tokoh lain yang juga muncul dalam periode ini adalah Luther H. Gulick
dan Lyndall Urwich yang memperkenalkan prinsip administrasi POSDCORB
(planning, organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting).
(Henry,2004:25).
Selanjutnya pada periode antara 1937-1947. Chaster I. Barnard muncul
3. dengan memperkenalkan buku berjudul The Function of Executive. Buku ini
banyak mempengaruhi Herbert Simon dalam kajian- kajiannya. Pada decade
1940-an, gejilak administrasi menampilkan dua arah. Pertama, telah tumbuh
kesadaran bahwa politik dan administrasi bisa dipisahkan, dalam pengertian
apapun. Kedua, prinsip administrasi secara logis tidak konsisten. Simon secara
terang-terangan mengabaikan prinsip administrasi.
3) Paradigma III : Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950- 1970)
Pada periode akhir tahun 1930-an, muncul beberapa kriti terhadap
administrasi public, seperti dilontarkan oleh Simon. Dampak kritikan ini berujung
pada kembalinya administrasi public pada disiplin ilmunya, yaitu ilmu politik. Hal
ini kemudian berimbas pada pembaruan definisi mengenai lokus yang ditujukan
kepada birokrasi pemerintahan, tetaapi melepaskan hal yang berkaitan dengan
focus. Periode ini dianggap sebagai upaya meninjau kembali segala jalinan
konseptual antara administrasi public dan politik. Namun konsekuensi upaya
tersebut hanya menciptakan koridor studi yang akhirnya pada ketrampilan belaka.
Dengan demikian wajar jika publikasi tentang administrasi public pada tahun1950-
an hanya berbicara tentang penekanan focus, atau wilayah kepentingan, dan
bahkan sinonim dengaan ilmu politik. Ringkasnya, periode ini ditandai dengan
penekanan lokus yaitu birokrasi pemerintahan. Sedangkan tulisan yang muncul
berusaha mengaitkan administrasi dengan ilmu politik.(Henry:2004).
4) Paradigma IV : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)
Berlakunya paradigm ke-4 hampir bersamaan waktunya dengan paradigm ke-
3. Pada periode ini ilmu administrasi mulai mencari bentuk dan mencari jalan
keluar dari posisinya sebagai kelas dua dari ilmu politik, yaitu menjadikan
administrasi sebagai ilmu dengan demikian, ilmu administrasi tidak kelihatan
identitas dan spesifikasinya, baik dalam ilmu politik maupun dalam
ilmuadministrasi.
Istilah ilmu administrasi disini diartikan sebagai segala studi didalam teori
organisasi dan manajemen. Teori organisasi yang semula dikembangkan oleh
para psikolog, sosiolog, dan para ahli administrasi niaga, serta para ahli
4. administrasi public diangkat untuk lebih memahami perilaku oranisasi. Sementara
itu ilmu manajemen lebih berdasar pada hasil penelitian dari para pakar statistic,
analisis system, ekonom,dan pakar administrasi public, dengan tujuan untuk
meningkatkan efektifitas program scara lebih tepat dan efisien. Pada kasus ini,
focus lebih dipentingkan daripada lokus. Tokoh yang mempeloporinya antara
lainadalah James G. March dan Herbert Simon, Richard Cyret dan March, James
D. Thompson dan sebagainya. (Henry, 2004).
Pada tahun 1960-an, muncul “pengembangan organisasi” sebagai bagian dari
ilmu administrasi. Spesialisasi baru ini menarik perhatian para sarjana ilmu
administrasi, tetapi muncul masalah baru tentang garisyang memisahkan antara
“public” dengan administrasi “private”. Selain itu, pengertian public dalam
administrasi public juga sedang diperdebatkan, sehinGga paradigma-4 ini belum
dapat mengatasi masalah lokus administrasipublic.
5) Paradigma V : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-
sekarang)
Paradigma ini distimulasi dengan pendirian the NationalAssociation of
Schoolls of Public Affairs and Administration (NASPAA). Formasi lembaga ini tidak
hanya menandai perkembangan administrasi public, melainkan pula menunjukan
kepercayaan diri adminisrasi public (Henry, 2004)
Meskipun demikian belum diperoleh kata sepakat mengenai focus dan lokus
administrasi public, tetapi pemikiran Simon tentang dua hal yang perlu
dikembangkan dalam disiplin administrasi public kembali mendapat perhatian
serius. Kedua hal tersebut adalah: para pakar administasi public yangmaminati
pengembangan satu ilmu murni mengenai administrasi, dan kelompok yang
meminati persoalan administrasi public.
Hal pertama terlihat dalam perkembangan teori organisasi selama dua puluh
tahun terakhir. Teori tersebut lebih memusatkan pada bagaimana dan mengapa
anggota organisasi bertingkah laku?, mengapa dan bagaimana keputusan
dibuat?, dari pada mempersoalkan bagaimana hal tersebut akan terjadi?.Hal lain
juga yang terlihat dalam perkembangan administrasi diera ini yaitu adanya
kemajuan yang dicapai dalam teknik manajemen yang juga menGgambarkan apa
5. yang telah dikaji dalam pengetahuan teoritis tentang analisis organisasi. Hal
kedua, yang menjadi perhatian Simon adalah adanya kemajuan dalam
merencanakan lokus administrasi public yang relevan bagi administrator public.
Tugas:
Buatlah resume materi tersebut di atas dan kemudian tampilkan dalam bentuk slide
presentasi (powerpoint)!
6. DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam., 2009, Dasar-dasar ilmu politik (Edisi Revisi), PT. Gramedia Pustaka
Utama. Dimock, Marshal E., dan Dimock, Gladys O., 1992, Administrasi Negara
(Terjemahan: Husni Thamrin Pane) Rineka Cipta, Jakarta.
Dunn, W.N. 1981. Public Policy Analysis: An Introduction. New Jersey: PrenticeHall.
Dwiyanto, Agus., 1995, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, UGM
Yogyakatya.
Dwiyanto, A. 2007. "Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke
Governance‟, dalam Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Universitas Gadjah Mada (Eds.), Dari Administrasi Negara ke Administrasi
Publik. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
Denhard, B. Robert., 1984, Theories Of Public Organization, Brooks/Cole
Publishing Company, Pacific Grove, California.
Farazmand A., Sound Governance in the Age of the Age of Globalization, in Ali
Farazmand, ed., Sound Governance: Policy and Administrative Innovations
(Westport, CT: Praeger, 2004)
Fayol, H. 1916. General and Industrial Management. London: Pitman and Sons,Ltd.
Fredricson, H. George., and K. Smith., 2004, Public Adminiatration, Theory Primer,
Kumarin Press, USA.
Goodnow, F.J. 1900. "Politics and Administration‟, dalam Shafritz, J.M & Hyde,
A.C. (Eds.). 1997. Classic of Public Administration. Fort Worth etc.: Harcourt
Brace College Publishers.
Grindle, M.S. 1980. Politic and Policy Implementation in the ThirdWorld.
Princenton: Princenton University Press
7. Grindle, M.S. 1997. "The Good Government Imperative”, dalam Grindle, M.S. (Ed.).
Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing
Countries. Harvard University Press.
Gullick. L. 1937. "Notes on the Theory of Organization‟, dalam Shafritz,J.M.& Hyde,
A.C. (Eds.). 1997. Classic of Public Administration. Fort Worth etc.: Harcourt
Brace CollegePublishers.
Henry, Nicholas., 1975, Public Adminidtration and Public Affairs, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey.
Islamy, Irfan, 1997, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi
Aksara,Jakarta.
Keban Yeremias, T., 2008, Enam Dimensi Staregi Administrasi Publik: Konsep, Teori
dan Isu, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
Farazmand A., Sound Governance in the Age of the Age of Globalization,in Ali
Farazmand, ed., Sound Governance: Policy and Administrative Innovations
(Westport, CT: Praeger, 2004)