Materi terkait Desentralisasi Fiskal

1. DESENTRALISASI
FISKAL
Achmad Lutfi, S. Sos.,
M. Si.

2. AZAS-AZAS PEMERINTAHAN
(1)
1. Azas Sentralisasi
Penyelengaraan kewenangan pemerintahan dilaksanakan oleh
pemerintah pusat sendiri, tidak didelegasikan kepada
pemerintah daerah.
2. Azas Desentralisasi
Terjadi pendelegasian atau penyerahan kewenangan untuk
penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan tertentu
kepada daerah atau tingkat pemerintahan yang lebih rendah
sehingga urusan tersebut kemudian sepenuhnya menjadi
urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan dan tidak
lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat atau tingkatan
pemerintahan yang lebih tinggi.

3. AZAS-AZAS PEMERINTAHAN
(2)
3. Azas Dekonsentrasi
Dengan azas ini berarti urusan-urusan yang menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat dalam pelaksanaannya
ditangani oleh aparat pemerintah pusat yang berada di
daerah, instansi vertikal.
4. Azas Tugas Perbantuan (Madebewind)
Dalam azas tugas perbantuan berarti pelaksanaan
urusan-urusan tertentu, yang seharusnya menjadi urusan
tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, oleh tingkat
pemerintah an yang berada di bawahnya.

4. DEPTH OF
DECENTRALIZATION
 Deconcentration.
Responsibilities are moved downstream.
 Delegation.
Local government are agent of central government.
 Devolution.
Power to decide is moved downstream.

5. UP- OR DOWN- STREAM ?
 Bottom up approach.
 Emphasizes participation and efficiency.
 Top down approach.
 Shift problem (deficit) from central government.
 Decentralization.
 Bottom up requires genuine democracy.

6. POTENTIAL PROBLEM
 Decentralization may cause an unstable macro economy
(Argentina, Brazil, China).
 This occurs when revenue and expenditure decentralized
are unbalance.
 But : south Africa and Columbia managed these problem.

7. DESENTRALISASI DAN
OTONOMI DAERAH
Konsep desentralisasi erat kaitannya dengan penyelenggaraan
sistem
pemerintahan dan pelaksanaan proses pembangunan.
Pelaksanaan
desentralisasi yang berwujud pada otonomi daerah,
merupakan gejala
yang tidak terhindarkan dan diimplementasikan oleh hampir
seluruh negara
di dunia dengan segala variasinya sesuai kondisi dan
karekteristiknya.

8. DESENTRALISASI DAN
FUNGSI/ KEWENANGAN
Sistem pemerintahan disusun sebagai konsekuensi diterapkannya
azas-azas
pemerintahan di suatu negara. Sistem pemerintahan merupakan
mekanisme
bagaimana fungsi pemerintahan dijalankan, dimana bentuk
operasionalnya
adalah bagaimana suatu urusan/kewenangan diselenggarakan
oleh
pemerintah, siapa yang menjalankannya, kepada siapa harus
dipertanggungjawabkan, termasuk siapa yang harus menyediakan

9. KEWENANGAN DAN
PEMBIAYAAN
Untuk menjalankan kewenangan/kekuasaan yang diberikan
ini, tentunya
pemerintah daerah memerlukan sumber daya yang cukup.
Menurut analisis
Nellis (1983) dan Mathur (1983) pada pelaksanaan
kewenangan/
kekuasaan yang telah didesentralisasikan di Afrika Utara dan
Asia, yang
penting diperhatikan agar desentralisasi dapat berjalan
dengan baik
adalah the importance of financial resources, administrative
capacity, and

10. FUNGSI PEMERINTAHAN DAN
SUMBER PEMBIAYAANNYA
1. Kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan
terlebih dahulu, baru berdasarkan sumber-sumber
keuangan yang telah dimilikinya kepada daerah
diserahkan fungsi-fungsi atau tugas-tugas tertentu untuk
dilaksanakan (function follow money).
2. Fungsi-fungsi atau tugas-tugas pemerintahan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibagi terlebih
dahulu baru kemudian kepada daerah diberikan sumber-
sumber keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan
fungsi-fungsi yang telah diberikan terlebih dahulu (money
follow function).

11. KEMAMPUAN KEUANGAN
DAN DESENTRALISASI
 Kemampuan keuangan merupakan komponen penting dari
desentralisasi.
 Jika pemerintah daerah ingin melakukan menjalankan
desentralisasi secara efektif, maka harus memiliki
kemampuan keuangan yang cukup, menggali PAD atau
memperoleh transfer dari tingkatan yang lebih tinggi.

12. DESENTRALISASI FISKAL
 Desentralisasi fiskal ini dapat didefinisikan sebagai devolusi
(penyerahan) tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat
kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya, sub-
national levels of government, seperti negara bagian,
daerah, propinsi, distrik, dan kota.
 Pada kenyataannya, isu yang berkembang dan menarik
dalam kajian desentralisasi fiskal adalah pemberian
tanggung jawab fiskal yang lebih jelas pada tingkatan
pemerintahan yang tepat.

13. DEFINITIONS
Fiscal Decentralization refers to an intergovernmental system
where the balance of power moves toward the sub national
government sector.
Intergovernmental Fiscal Relations refers generally to
division of fiscal powers and responsibilities among levels of
government.

14. ADVANTAGES OF FISCAL
DECENTRALIZATION
 Move Government closer to the people.
 Broaden the Tax Base.
 Allow for alternative service delivery in social services.

15. COMPONENTS OF SYSTEM
OF FISCAL
DECENTRALIZATION (1)
 Necessary Conditions.
Elected Local Council.
Locally Appointed Chief Officers.
Significant Local Government Revenue Capacity.
Significant Local Government Expenditure Responsibility.
Budget Autonomy.
Hard Budget Constraint.
Transparency.

16. COMPONENTS OF SYSTEM
OF FISCAL
DECENTRALIZATION (2)
 Desirable Conditions.
Freedom from Excessive Central Expenditure Mandates.
Unconditional Transfers from Higher Level Governments.
 Borrowing Powers.

17. OBSTACLES TO FISCAL
DECENTRALIZATION
 Increase in Number of Local Units of Government.
 Unfunded Mandates.
 Failure to Devise Expenditure Assignment.
 Too Few Tax Sources for Local Units.
 Failure to Develop Credit and Borrowing System.
 Financial Controls Retained by Central Level.
 Lack of Intergovernmental Fiscal System based on Transparency
Rather than Negotiation and Political Influence.

18. FORMS OF FISCAL
DECENTRALIZATION
1. Self-financing or cost recovery through user charges.
2. Co-financing or coproduction, in which users participate in
providing services and infrastructure through monetary or labor
contributions.
3. Expansion of local revenues through property or sales taxes or
indirect charges.
4. Intergovernmental transfers of general revenues from taxes
collected by the central government to local governments for
general or specific uses.
5. Authorization of municipal borrowing and mobilization of national
or local government resources through loan guarantees.

19. LOCAL BORROWING
 Advantage: Capital investments.
 Problems:
 moral hazard.
expectations of bailing out.
can increase instability (expenditures far exceed tax revenue).

20. SOLUTIONS
 Increased tax powers to LG (many rich countries).
 Allow LGs to bankrupt (Morocco).
 Use fungible transfers as collateral (Tunisia, South
 Africa, Argentina)…
•…but this requires high predictability of transfers (through law
or the constitution).

21. LOCAL TAXING POWERS
 Local capacity.
 Upstream accountability (Uganda).
 Downstream accountability (information to voters and tax payers).
 High autonomy can work (Colombia, Pakistan).

22. PROBLEM WITH LOCAL
TAXES
 Vertical imbalance:
CG collects taxes more efficiently.
Solution: residents pay for what they get - and no more (no tax
exporting).
 Horizontal imbalance:
Some regions are richer than others.
Solution: transfers (Nordic countries).

23. TRANSFERS
 Targeted transfers are often used for infrastructure (Morocco,
Tunisia).
 Fungible transfers may also work (Colombia, rich countries)…
…but require high local capacity.
 Alternative may be Social Investment Funds (SIFs).

24. PENERIMAAN POKOK
DAERAH DI INDONESIA (1)
1. Psl. 2, UU No. 32/1956
Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Perusahaan Daerah;
Pendapatan Negara yang diserahkan ke daerah; Ganjaran;
Subsidi; Bantuan.
2. Psl. 3, UU No. 25/1999
PAD; Dana Perimbangan; Pinjaman; Lain-lain penerimaan
yang sah.

25. PENERIMAAN POKOK
DAERAH DI INDONESIA (2)
3. Psl. 5, UU No. 33/2004
Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan) dan Pembiayaan (sisa lebih perhitungan
anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana
cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan).
4. Psl. 285, UU No. 23/2014
Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah.

26. PENDAPATAN ASLI DAERAH
(1)
1. UU No. 32/1956
Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil perusahaan daerah;
Pendapatan sah yang diatur undang-undang; (Pendapatan
dinas).
2. UU No. 25/1999
Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil perusahaan milik
daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan; Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

27. PENDAPATAN ASLI DAERAH
(2)
3. UU No. 33/2004
Pajak daerah; Retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan; lain-lain PAD yang sah (hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa
giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan,
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).
4. UU No. 23/2014
Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan
Daerah yang dipisahkan; lain-lain pendapatan Daerah yang
sah.

28. PENYERAHAN PAJAK KEPADA
DAERAH (1)
UU No. 32/1956 (Psl. 3) dan PP No. 3/1967
• Daerah Tingkat I (Pajak Verponding Pajak Jalan Pajak
Potong Hewan).
• Daerah Tingkat II (Pajak Verponding Indonesia, Pajak Jalan,
Pajak Potong Hewan, Pajak Kopra, Pajak Pembangunan I ).
UU No. 16/1968
• Pajak Bangsa Asing.
• Pajak Restoran.
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

29. PENYERAHAN PAJAK KEPADA
DAERAH (2)
 UU No. 28/2009
• Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

30. PENDAPATAN TRANSFER
ANTAR PEMERINTAHAN DI
INDONESIA
a. Transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan.
Dana Otonomi Khusus.
Dana Keistimewaan.
Dana Desa.
b.Transfer antar Daerah
Pendapatan Bagi Hasil.
Bantuan Keuangan.

31. Nama_NPM_Makalah Eko Publk_Jum’at
achlutfi@yahoo.com