Dokumen tersebut membahas tentang Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Telkom Tbk dengan beberapa perusahaan swasta untuk membangun dan mengelola jaringan telekomunikasi. KSO ini dilakukan untuk memperluas jaringan telepon tanpa beban negara dengan investor membangun 2 juta sambungan telepon dalam 3 tahun. Namun, krisis ekonomi 1997 menyebabkan target pembangunan KSO belum tercapai dan pendanaan investor macet.

1. MODUL
SEMINAR AKUNTANSI
KERJA SAMA OPERASI
( KSO )
MODUL 2
DOSEN :
Nurul Hidayah SE.Ak. M.Si
PROGRAM KELAS KARYAWAN
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA

2. 2
A. DEFINISI
- Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana
masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan
menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama
menanggung risiko usaha tersebut (PSAK No.39)
- Pemilik Asset adalah pihak yang memiliki asset atau hak penyelenggaraan usaha
tertentu yang dipakai sebagai objek atau sarana Kerja Sama Operasi.
- Investor adalah pihak dana, baik seluruh atau sebagian, untuk memungkinkan asset
atau hak usaha pemilik asset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO. Investor
dapat memiliki pengendalian atas asset dan operasi KSO, bisa pula tidak, tergantung
dari bentuk KSO yang ada dalam perjanjian
- Asset KSO adalah asset tetap yang dibangun atau yang digunakan untuk
menyelenggarakan kegiatan KSO.
- Pengelola KSO adalah pihak yang mengoperasikan asset. Pengelola KSO mungkin
pemilik asset, mungkin investor, mungkin juga pihak lain yang ditunjuk.
- Masa Konsesi adalah jangka waktu di mana investor dan pemilik asset masih terikat
dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain
yang tercantum di dalam perjanjian KSO.
Dunia bisnis selalu ditandai oleh keinginan untuk melakukan investasi pada usaha yang
menguntungkan dengan risiko yang kecil. Seorang pengusaha yang memiki peluang
investasi, tetapi tidak memiliki dana dan asset yang cukup, akan berusaha mengajak mitra
usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan membentuk Kerja Sama Operasi
(KSO).
Karakteristik KSO adalah: pengusaha berusaha memperoleh dana dan/atau asset yang
mencukupi untuk melakukan investasi yang diinginkan, dan atau memperoleh sinergi dari
aliansi strategic dan /atau membagi risiko investasi dengan pengusaha lain.
KSO memiliki unsur keterbatasan seorang pengusaha untuk memanfaatkan dana dari
institusi keuangan yang ada, atau memiliki kesulitan dalam perolehan sumber daya atau hak
usaha tertentu.
Bentuk KSO terbagi dalam 2 golongan:
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Nurul Hidayah, SE,AK,MSI
SEMINAR AKUTANSI

3. 3
- KSO dengan entitas hukum yang terpisah (separate legal entity) dari entitas hukum
para partisipan KSO.
KSO tersebut dapat berbentuk badan hukum atau persekutuan, dimana hanya yang
satu pihak yang secara (berarti) memiliki kendali atas asset dan operasi KSO.
- KSO tanpa pembentukan entitas hukum yang terpisah. KSO tersebut dapat
berbentuk Pengendalian Bersama Operasi (PBO) dan Pengendalian Bersama Aset
(PBA), dan masing-masing partisipan KSO memiliki kendali yang signifikan atas
operasi atau asset KSO.
Bentuk Operasional KSO
- Bangun , kelola, serah (Build, Operate, and Transfer / BOT)
- Bangun, serah, kelola (Build, Transfer, and Operate/ BTO
B. DEFINISI
- Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana
masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan
menggunakan asset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama
menanggung risiko usaha tersebut (PSAK No.39)
- Pemilik Asset adalah pihak yang memiliki asset atau hak penyelenggaraan usaha
tertentu yang dipakai sebagai objek atau sarana Kerja Sama Operasi.
- Investor adalah pihak dana, baik seluruh atau sebagian, untuk memungkinkan asset
atau hak usaha pemilik asset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO. Investor
dapat memiliki pengendalian atas asset dan operasi KSO, bisa pula tidak, tergantung
dari bentuk KSO yang ada dalam perjanjian
- Asset KSO adalah asset tetap yang dibangun atau yang digunakan untuk
menyelenggarakan kegiatan KSO.
- Pengelola KSO adalah pihak yang mengoperasikan asset. Pengelola KSO mungkin
pemilik asset, mungkin investor, mungkin juga pihak lain yang ditunjuk.
- Masa Konsesi adalah jangka waktu di mana investor dan pemilik asset masih terikat
dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain
yang tercantum di dalam perjanjian KSO.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Nurul Hidayah, SE,AK,MSI
SEMINAR AKUTANSI

4. 4
C. PENCATATAN AKUNTANSI KERJA SAMA OPERASI
a. PEMILIK ASET
- Asset yang diserahkan pemilik asset untuk dikelola dicatat sebagai asset KSO
sebesar biaya perolehannya.
- Dana yang ditanamkan pemilik asset dalam KSO dicatat sebagai penyertaan KSO.
- Pada saat akhir masa konsesi penyerahan asset dicatat sebagai asset dengan
mengkreditkan penghasilan KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat
ekonomi dari asset tersebut atau mengkreditkan penghasilan tangguhan (deffered
income) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari
asset tersebut.
- Bila investor melakukan penyerahan asset KSO kepada pemilik asset untuk
dioperasikan pada saat asset KSO selesai dibangun (pola pengoperasian build,
transfer and operate) pencatatannya:
Akun asset KSO dengan mengkreditkan akun kewajiban jangka panjang KSO.
Pembayaran periodic kepada investor karena adanya perjanjian KSO ini dicatat
sebagai pelunasan utang beserta bunga dan beban atau penghasilan KSO.
Penyusutan : asset KSO disusutkan secara sistematis selama umur ekonomisnya.
b. INVESTOR
- Pembangunan gedung oleh investor :
Aset KSO dalam konstruksi xxx
Beban/kas xxx
- Reklasifikasi asset pada saat selesai pembangunan :
Aset KSO xxx
Aset KSO dalam konstruksi xxx
- Pengakuan penyusutan asset KSO. Masa penyusutan tidak boleh lebih panjang dari
masa konsesi.
Beban penyusutan xxx
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Nurul Hidayah, SE,AK,MSI
SEMINAR AKUTANSI

5. 5
Akumulasi penyusutan xxx
- Bila investor melakukan penyerahan asset KSO kepada pemilik asset untuk
dioperasikan pada saat asset KSO selesai dibangun (pola pengoperasian build,
transfer and operate) pencatatannya sebagai hak bagi pendapatan atau penghasilan
KSO. Penerimaan kas atau hak atas pendapatan secara periodic dari bagi hasil
diakui sebagai pendapatan KSO.
c. PENGUNGKAPAN
Sehubungan dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), pengungkapan berikut ini harus
dibuat:
a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KSO;
b. hak dan kewajiban dari masing-masing partisipasi KSO berkenaan dengan
perjanjian KSO;
c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO, bila ada.
Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk asset aktiva tetap, pengungkapan
berikut ini harus dibuat untuk asset KSO:
a. klasifikasi asset yang membentuk KSO;
b. penentuan biaya perolehan asset KSO;
c. penentuan depresiasi atau amortisasi asset KSO
Sehubungan dengan perjanjian bagi pendapatan/hasil KSO, pengungkapan berikut in harus
dibuat:
a. penghitungan atau penentuan hak bagi hasil pendapatan/hasil KSO;
b. penentuan amortisasi hak bagi hasil KSO;
c. penghitungan (tambahan) beban atau peghasilan KSO yang timbul dari pembayaran
bagi hasil KSO.
KASUS DI TELKOM
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Nurul Hidayah, SE,AK,MSI
SEMINAR AKUTANSI

6. 6
Kerja Sama Operasi PT TELKOM Tbk
Sejak pemerintah merencanakan untuk meluncurkan kebijakan Kerja Sama Operasi (KSO)
pada salah satu BUMN terbesar, seperti Telkom, kaum pebisnis di dunia telematika
menanggapinya sebagai sebuah gebrakan barupemerintah. Untuk merealisasikan gagasan
ini, pada 1 April 1994, dibentuk Tim Interdep dengan Sekjen DPPT (pada saat itu) sebagai
ketuanya.
Sejak saat itu pula, ratusan perusahaan dalam dan luarnegeri mulai membuka mata,
tertarik, dan mendaftar untuk menjadi bagian mitra kerjanya. Setelah dilakukan tender dan
evaluasi, lima perusahaan konsorsium yang merupakan gabungan investor dalam dan luar
negeri keluar sebagai pemenang.
Implementasi kerja sama digelar pada 1 Januari 1996. Kelima KSO yang dipercaya
pemerintah untuk bermitra dengan Telkom itu adalah:
- PT. Pramindo IkatNusantara (PIN) untuk mengelola di Divisi Regional I Sumatera
(membangun 516.487 SST);
- PT. Aria West Internationaluntuk DIVRE-III Jawa Barat (500.000 SST);
- PT.Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI) untuk DIVRE-IV Jateng dan
DIY (400.000 SST);
- PT. Daya Mitra Telekomunikasi untuk DIVRE - VI Kalimantan ( 237.000SST);
- PT. Bukaka Singtel International untuk DIVRE-VII KTI (403.000 SST).
Lembaga Keuangan seperti Bank Dunia memandang dan menilai pola kerja sama di
Indonesia itu, merupakan ide yang sangat bagus dan akan dijadikan percontohan
pada negara-negara dunia ketiga. Tak hanya itu, secara politis, Indonesia akan meraih citra
tersendiri di dunia internasional, sebagai salah satu negara yang merintis suatu kerja sama
BUMN dengan investor swasta dalam dan luar negeri.
Mengapa pemerintah tertarik pada pola KSO? Dalam PP No. 8/1993, tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi, sebenarnya ada tiga alternatif dalam melakukan
kerjasama dengan investor swasta, yakni melalui: kontrak manajemen; Usaha Patungan
atau Joint Venture Company(JVC); serta Kerja sama Operasi (KSO).
Berdasarkan hasil penilaian dan kajian Tim yang terdiri dari unsur pemerintah (DPPT) dan
Telkom, diputuskan bahwa pola Kerja sama Operasi (KSO) merupakan yang terbaik dan
paling cocok untuk Indonesia, terutama melihat kepada keterlibatan investor asing dan
dalam negeri yang membentuk suatu konsorsium. Dengan demikian diharapkan akan
memacu dan menggairahkan unsur swasta nasional.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Nurul Hidayah, SE,AK,MSI
SEMINAR AKUTANSI

7. 7
KSO memang ide tak sederhana. Di dalamnya bertumpu banyak sasaran yang diharapkan
dapat memberi sumbangsih bagi pembangunan negara, seperti upaya meningkatkan
pembangunan sektor telekomunikasi melalui pendanaan sekitar dua juta satuan sambungan
telepon (SST) tanpa harus dibiayai atau menjadi beban negara. Tak cukup itu, sasaran kerja
sama itu pun tak harus merubah status kepemilikan Telkom; tidak menurunkan performansi
keuangan Telkom; Memberi peran penting pada swasta nasional; meningkatkan kinerja
Telkom setaraf operator kelas dunia (World Class Operator,WCO); serta diharapkan
terjadinya alih teknologi, manajemen dan keahlian untuk peningkatan mutu SDM Indonesia.
Untuk mewujudkan rencana pemerintah itu,dipersyaratkan pada mitra KSO selaku investor
untuk mendanai dan membangun 2 juta SST dalam waktu 3 tahun 3 bulan atas resiko
sendiri (khusus di Kalimantan waktunya 3 tahun karena pelaksanaan KSO mulai 1 April
1996). Kewajiban lain investor KSO, yakni membayar kepada Telkom dalam bentuk biaya
kompensasi, MTR (Minimum Telkom Revenue) serta DTR (distributable Telkom Revenue)
sebesar 30% untuk Telkom.
Secara operasional investor KSO melakukan alih kelola di 5 Divisi Regional KSO untuk
selama 15 tahun. Setelah itu, seluruh aset dan operasinya diserahkan kembali kepada
Telkom. Namun, Telkom dapat ”membeli” kembali (buy-out) hak operasinya sesudah KSO
berjalan 10 tahun dengan tarif ditentukan pemerintah. Keputusan buyout dapat diambil
dalam rangka menghindari keterpurukan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat
yang tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dari Mitra KSO.
Setelah satu tahun berjalan, kinerja akhir tahun, dari kelima mitra KSO ternyata belum
memenuhi target. Bahkan sejak terjadinya malapetaka resesi ekonomi nasional pada
pertengahan tahun 1997, permasalahan yang dihadapi Mitra KSO semakin menjadi. Mulai
tahun 1998, kucuran dana dari lender Mitra KSO macet. Kegiatan pembangunan mitra KSO
praktis terhenti. Awal kemelut pun terjadi.
Menghadapi kondisi seperti itu, Telkom cukup responsive dan sangat memahami kesulitan
yang tengah dihadapi mitra kerja sama operasinya. Pada 5 Juni 1998, atas permintaan
pemerintah untuk menyelamatkan KSO Telkom, maka ditandatangani MOU jangka pendek,
yang berisi keringanan-keringanan yang diberikan Telkom kepada Mitra KSO. Beberapa
pasal/ayat pada perjanjian KSO dan Perjanjian Konstruksi dihapus dan diubah. Misalnya,
biaya pendidikan dan pelatihan yang semula 1,5% dari total pendapatan KSO menjadi
hanya 0,75%; biaya Litbang dari 1% menjadi 0,2%; pengurangan biaya network dan sewa
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Nurul Hidayah, SE,AK,MSI
SEMINAR AKUTANSI

8. 8
properti, seperti biaya kapasitas lebih dan fasilitas gedung; penghapusan jaminan bank
untuk MTR diganti dengan mekanisme baru.
Bahkan bagian pendapatan (distributable TelkomRevenue, DTR) yang semula pembagian
Telkom: KSO = 30 :70 menjadi 10 : 90. Uluran tangan Telkom dalam bentuk MOU 5 Juni,
ternyata masih kurang cukup membantu memecahkan kesulitan yang menimpa Mitra KSO.
Sampailah pada 31 Maret 1999, yang merupakan berakhirnya masa konstruksi KSO.
Setelah dilakukan penilaian kinerja, yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Postel dan
Telkom, terhadap kelima Mitra KSO itu masih juga menyisakan permasalahan cukup serius.
Barulah diketahui, bahwa mitra KSO yang semula diharapkan membawa dana segar untuk
membangun fasilitas telekomunikasi, ternyata mendanainya dengan hasil pinjaman dari
beberapa lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
Celakanya, hasil pinjaman dalam bentuk US$ (untuk Mitra KSO tertentu) itu tidak dilakukan
”hedging” yang tentu saja hal berisiko tinggi dan memberatkan mitra. Risiko berat itu
semakin bertambah dengan terjadinya krisis ekonomi pertengahan 1997 silam. Mitra KSO
itu gagal memenuhi target, karena sudah tak sanggup lagi membangun. Cukup tragis!
Sementara antrian panjang calon pelanggan yang membutuhkan fasilitas sambungan
telepon baru dari waktu ke waktu semakin bertambah panjang karena sudah tidak ada lagi
penawaran (supply).
Guna mencapai suatu titik temu dalam mempertemukan pelbagai harapan dan kepentingan
kedua belah pihak itu, Telkom mencoba menawarkan melalui beberapa opsi.
Opsi pertama, KSO dipertahankan sampai tahun 2010,dengan beberapa perbaikan.
Opsi kedua, dibentuk suatu JVC (Joint Venture Company).
Opsi ketiga, melalui buy out atau dikembalikan kepada Telkom dengan membeli kembali
seluruh aset yang telah dibangun dan dioperasikan Mitra KSO. Dalam perjalananannya
hingga saat ini ternyata kerja sama KSO, hanya indah dalam konsep saja. Dalam
pelaksanaannya masih mengundang segudang masalah.
Memang tidak semua KSO bermasalah. Namun, salah satu contoh paling serius dari
permasalahan kerja sama operasi adalah PT. Aria West Internasional. Sementara itu, pada
Divre-I Sumatera dan Divre-VI Kalimantan telah berhasil diselesaikan melalui upaya buyout.
Seperti diketahui, upaya Aria West untuk menuntaskan kemelutnya dengan Telkom,
bersikeras untuk membawa Telkom ke Mahkamah Arbitrasi Internasional di Jenewa.
Tuntutannya cukup mencengangkan sebesar US$. 1,3 miliar. Padahal menurut perhitungan
Telkom nilai asset Aria West, tak lebih dari US$. 260 juta.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Nurul Hidayah, SE,AK,MSI
SEMINAR AKUTANSI

9. 9
Perjalanan kerja sama operasi melalui sistem alih kelola oleh swasta seperti yang dijalani
Telkom merupakan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia.
Pola kerja sama KSO yang semula diharapkan dapat meringankan beban yang dihadapi
bangsa Indonesia pada sektor telekomunikasi, malah semakin menimbulkan beban dan
masalah yang lebih kompleks dan dilematis.
Pada awalnya, seluruh mitra KSO, nyaris tak ada keberatan atas pelbagai klausul kontrak.
Namun dalam gerak operasionalnya, mulai menunjukkan jati dirinya, bahwa kehadirannya,
tak lebih sekedar ambisi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa peduli
terhadap kepentingan yang jauh lebih besar bagi peningkatan pembangunan dan pelayanan
jastel di Indonesia.
A. PEMBAHASAN
a. Mitra KSO PT Telkom Tbk
Pada kasus mitra KSO PT Telkom Tbk, selaku investor, dana mitra diperoleh dari pinjaman
dari beberapa lembaga keuangan. Kondisi ini tidak sesuai dengan peran investor
sebagaimana disebutkan dalam PSAK no.39 butir 8 bahwa investor berperan sebagai pihak
yang menyediakan dana, baik seluruh atau sebagian, sehingga dapat menjadi mitra yang
mampu menfasilitasi pemilik asset untuk memberdayakan atau memanfaatkan asset
dengan pola KSO. Keterbatasan mitra KSO untuk menuntaskan kerja sama ini,
mengakibatkan kerugian bagi pemilik asset, dalam hal ini PT Telkom Tbk, termasuk
pelanggan PT Telkom Tbk.
b. Pengungkapan
Sesuai PSAK no.39 butir 32 disebutkan bahwa harus dibuatnya pengungkapan pihak yang
terkait dengan perjanjian KSO, hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan KSO
berkenaan dengan perjanjian KSO, ketentuan tentang perubahan perjanjian KSO, bila ada.
Pada kasus KSO PT Telkom Tbk, pengungkapan hak dan kewajiban dari masing-masing
partisipan KSO berkenaan dengan perjanjian KSO yang terdapat pada pasal-pasal kontrak
tidak memberi pasal-pasal kontrak yang jelas, sehingga mitra KSO dapat memanfaatkan
kelemahan-kelemahan dalam klausul kontrak untuk keuntungan sepihak.
c. Keuntungan Kerjasama Operasi
Apa keuntungan kerja sama operasi jika dibandingkan dengan bentuk kerjasama
lainnya?
(Beta Melinda NIP.43205110192)
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Nurul Hidayah, SE,AK,MSI
SEMINAR AKUTANSI

10. 10
Keuntungan KSO:
Dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena system pembagian
keuntungannya dengan model bagi hasil.
Sebaliknya apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut dapat ditanggung
bersama oleh para pihak yang menjalin kerjasama, dengan demikian menjadi lebih
ringan jika dibandingkan kerugian harus ditanggung sendiri.
d. Apakah ada pihak yang mengawasi dalam pembentukan KSO sehingga mencegah
timbulnya masalah seperti pada kasus PT Telkom Tbk ? (Lely Laeliani
432061200115)
Dalam pembentukan kerja sama operasi PT Telkom Tbk telah dibentuk Tim Interdep
dan Sekjen DPPT sebagai ketuanya. Tim ini diharapkan dapat menjalankan
tugasnya untuk mengevaluasi dan menyeleksi mitra yang berkualitas dan
professional dalam menjalankan kerjasama ini. Namun seperti yang telah terjadi saat
ini pada KSO PT Telkom Tbk, maka perlu dipertanyakan kembali bagaimana tim
tersebut menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.
e. Bagaimana system bagi hasil dan biaya dalam KSO sehubungan dengan
pengendalian bersama operasi? (Agusta)
Pengeluaran dan pendapat telah disepakati bersama di awal kontrak, tetapi apabila
dalam proses kerjasama tersebut terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, maka
perlu diungkap dalam kontrak KSO untuk dapat merevisi kesepakatan awal. Contoh,
pada KSO PT TelkomTbk, dengan kondisi mitra KSO yang terpuruk, PT Telkom Tbk
merevisi kembali biaya-biaya KSO.
B. KESIMPULAN
Kerja sama operasi, merupakan salah satu pilihan investor maupun pemilik asset
dalam mengelola dan meningkatkan nilai aktivanya. Dengan kerjasama operasi
diharapkan pihak pihak yang terikat dalam perjanjian dapat menjalankan perannya
sesuai kontrak kerjasama yang telah disepakati. Pihak penyedia dana,komitmen
untuk untuk menfasilitasi kerjasama ini sampai dengan KSO selesai.
Penyusunan pasal-pasal dalam kontrak harus jelas dan mampu mengantisipasi
keadaan-keadaan tertentu,sehingga pihak-pihak yang terikat kerjasama tidak ada
yang merasa dirugikan.
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Nurul Hidayah, SE,AK,MSI
SEMINAR AKUTANSI

11. 11
Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Nurul Hidayah, SE,AK,MSI
SEMINAR AKUTANSI