BAPEPAM dan OJK

2. Definisi pasar modal sesuai dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal (UUPM) adalah
kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan
efek. Perusahaan publik yang berkaitan
dengan efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan efek.
Pasar Modal
Pasar Modal di Indonesia terdiri atas lembaga-
lembaga sebagai berikut:
• Badan Pengawas Pasar Modal
• Bursa efek Indonesia
• Lembaga Kliring dan Penjaminan. Saat ini
dilakukan oleh PT. Kliring Penjaminan Efek
Indonesia (PT. KPEI).
• Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saat
ini dilakukan oleh PT. Kustodian Sentral Efek
Indonesia (PT. KSEI)

3. Dasar Hukum
Pasar Modal
Regulasi pokok yang
mengatur Pasar Modal
adalah Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal. Selain
itu juga terdapat regulasi
yang dikeluarkan Presiden,
Menteri Keuangan, serta
Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga
Keuangan
• peraturan pemerintah no 45 tahun 1995,
tentang penyelenggaran kegiatan di
bidang pasar modal.
• surat keputusan menteri keuangan no
645/KMK.010./1995, tentang pencabutan
keputusan mentri keuangan no 1548
tahun 1990 tentang pasar modal.
• surat Keputusan Menteri Keuangan No
645/KMK.010./1995, tentang pencabutan
keputusan mentri keuangan no 1548
tahun 1990 tentang pasar modal, dst.

4. BAPEPAM
Sejarah BAPEPAM
Fungsi dan Tugas
BAPEPAM

5. Sejarah BAPEPAM
Pada Masa Orde
Lama
Pada Masa Orde
Baru
Akhir
Dualisme

6. Tugas BAPEPAM• Melakukan pembinaan,
membuat peraturan, dan
mengawasi kegiatan pasar
modal sehari-hari.
• Mewujudkan terciptanya
kegiatan pasar modal yang
teratur, wajar dan efisien
dengan tujuan melindungi
kepentingan pemodal dan
masyarakat.
• Melaksanakan pembinaan
terhadap semua pelaku dan
lembaga yang berkaitan
dengan pasar modal.
• Mempertanggungjawabkan
seluruh aktivitasnya ke
Menteri Keuangan berkaitan
dengan keputusan-
keputusan yang
berhubungan dengan pasar
modal
Fungsi BAPEPAM
Tugas Bapepam menurut Keppres No.
52/1976 tentang Pasar Modal yang
disempurnakan Keppres No. 58
tahun 1984 adalah:
• Mengadakan penilaian terhadap
perusahaan-perusahaan yang
akan menjual saham-sahamnya
melalui pasar modal apakah telah
memenuhi persyaratan yang
ditentukan dan sehat serta baik.
• Menyelenggarakan Bursa Pasar
Modal yang efektif dan efisien.
• Terus-menerus mengikuti
perkembangan perusahaan-
perusahaan yang menjual saham-
sahamnya melalui Pasar Modal.

7. OJK
(Otoritas Jasa Keuangan)

8. Latar belakang lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Pembentukan kegiatan sektor jasa keuangan dalam satu lembaga (single
supervisory agency) tersebut setidaknya di pengaruhi oleh 4 faktor:
• Faktor pertama lebih mengarah kepada kondisi eksternal yang tidak dapat
dihindari seperti semakin terintegrasinya industri keuangan dunia. Beberapa
Negara telah memiliki lembaga sejenis, yaitu The Australian Prudential
Regulation Authority (APRA) (Australia), Office of the Superintendent of
Finansial Institution (OSFI) (Kanada), dan Finansial Supervisory Commission
(FSC) (Korea Selatan).
• Faktor yang kedua, Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun
1999 Tentang Bank Indonesia mengamanatkan tentang
pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan terhadap
semua otoritas di bidang jasa keuangan akan disatukan
dalam OJK ini.

9. • Makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan,
munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan
globlisasi jasa keuangan. Banyaknya permasalahan lintas
sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan
praktik-praktik buruk (moral hazard), belum optimalnya
perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya
stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya
pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang
terintegras
• Ide pembentukan otoritas jasa keuangan (OJK) sebenarnya adalah
hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan
Undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR.

10. Dasar penggantian Bapepam ke
OJK adalah BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal
55 ayat (1) : “Sejak tanggal 31
Desember 2012, fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor Pasar Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
beralih dari Menteri Keuangan
dan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan ke
OJK”.
Bagan sederhana pengalihan

11. Pengertian
OJK
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga
negara yang dibentuk berdasarkan UU
nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan.
UU Nomor 21 Tahun 2011 menyebut,
lembaga-lembaga yang akan berada di
bawah pengawasan OJK adalah perbankan,
pasar modal, perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan atau multifinance,
dan lembaga jasa keuangan lainnya.

12. Fungsi dan Tugas OJK
fungsi OJK adalah
menyelenggarakan sistem
pengaturan dan
pengawasan yang
terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di
sektor jasa keuangan.
OJK melaksanakan tugas
pengaturan dan
pengawasan terhadap:
kegiatan jasa keuangan di
sektor perbankan;
kegiatan jasa keuangan di
sektor pasar modal; dan
kegiatan jasa keuangan di
sektor perasuransian,
dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga
jasa keuangan lainnya.

13. BURSA EFEK
Bursa efek atau bursa saham adalah
sebuah pasar yang berhubungan dengan
pembelian dan penjualan efek atau saham
perusahaan mobligasi pemerintah. Bursa
efek tersebut, bersama-sama dengan pasar
uang merupakan sumber utama
permodalan eksternal bagi perusahaan dan
pemerintah.
Efek yang dapat dicatatkan di BEI dapat
berupa:
• Saham
• Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif (Exchange Traded
Fund/ETF)
• Sertifikat Penitipan Efek Indonesia
(SPEI)
• Obligasi
• Sukuk
• Efek Beragun Aset (EBA)
Saham yang dicatatkan di BEI dibagi atas
dua papan pencatatan yaitu
1. Papan Utama. Papan Utama ditujukan
untuk Perusahaan Tercatat yang
berskala besar, khususnya dalam hal
nilai Aktiva Berwujud Bersih (Net
Tangible Assets) yang sekurang-
kurangnya Rp100 miliar.
2. Papan Pengembangan. Papan
Pengembangan dimaksudkan untuk
perusahaan-perusahaan yang belum
dapat memenuhi persyaratan
pencatatan di Papan Utama, termasuk
perusahaan yang prospektif namun
belum membukukan keuntungan.

14. Persyaratan Pencatatan Saham adalah sebagai berikut
1. Badan hukum Calon Perusahaan
Tercatat berbentuk Perseroan Terbatas
(PT).
2. Pernyataan Pendaftaran yang
disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) telah menjadi efektif.
3. Memiliki Komisaris Independen
sekurang-kurangnya 30% dari jajaran
anggota Dewan Komisaris, memiliki
Direktur tidak terafiliasi, memiliki
Komite Audit atau menyampaikan
pernyataan untuk membentuk Komite
Audit paling lambat 6 bulan setelah
tercatat, memiliki Sekretaris
Perusahaan.
4. Nilai nominal saham sekurang-
kurangnya Rp100.
5. Calon Perusahaan Tercatat tidak
sedang dalam sengketa hukum yang
diperkirakan dapat mempengaruhi
kelangsungan perusahaan.
6. Bidang usaha baik langsung atau
tidak langsung tidak dilarang
oleh Undang-Undang yang berlaku di
Indonesia.
7. Khusus calon Perusahaan Tercatat
yang bergerak dalam industri
pabrikan, memiliki sertifikat AMDAL
dan tidak dalam masalah pencemaran
lingkungan dan calon Perusahaan
Tercatat yang bergerak dalam industri
kehutanan harus memiliki sertifikat
ecolabelling (ramah lingkungan).
8. Persyaratan pencatatan awal yang
berkaitan dengan hal finansial
didasarkan pada laporan keuangan
Auditan terakhir sebelum mengajukan
permohonan pencatatan.

15. Terima kasih