Dokumen tersebut membahas dampak negatif korupsi di berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sosial. Korupsi dapat menghambat investasi, menurunkan pendapatan dan produktivitas negara, meningkatkan utang dan biaya kesehatan, serta meningkatkan kemiskinan dan kriminalitas. Korupsi juga melemahkan pemerintah dalam pembangunan dan pengaturan ekonomi, serta dapat merusak moral
1. Oleh Kelompok 3 :
Lisa putri yuningsih
Shella agustina
Vika mika dona
*
2. *
*Menghambat Investasi dan Pertumbuhan
Ekonomi
*Melemahkan Kapasitas dan Kemampuan
Pemerintah dalam Program Pembangunan yang
meningkatkan perekonomian
*Meningkatkan Utang Negara
*Menurunkan Pendapatan Negara
*Menurunkan Produktivitas
3. *
Dampak Korupsi di bidang Kesehatan Antara Lain :
*Tingginya Biaya Kesehatan
*Tingginya Angka Kematian Ibu Hamil dan Ibu
Menyusui
*Tingkat Kesehatan Makin Buruk, dll
Dampak Korupsi terhadap sistem manajemen Rumah Sakit :
1. Organisasi RS menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi
bayangan yang semakin gelap
2. Ilmu Manajemen yang diajarkan di Perguruan tinggi menjadi
tidak relevan
3. Direktur yang diangkat karena Kolusif (misalnya harus
membayar untuk menjadi direktur) menjadi sulit menghargai
ilmu manajemen
4. Proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan
tidak seperti apa yang ada di buku teks
4. *
*Meningkatnya Kemiskinan
Ini dikarenakan karena korupsi menghambat laju
pertumbuhan ekonomi. Masyarakat Miskin sulit
memperoleh makanan pokok, konsumsi gizi sehat
terlupakan sehingga terjadi gizi buruk.
*Tingginya Angka Kriminalitas
Semakin tinggi korupsi semakin besar pula kejahatan.
*Demoralisasi
Praktek korupsi yang kronis menimbulkan demoralisasi
di kalangan warga masyarakat.
5. *
*Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan
alokasi
*Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan
akses dan aset
*Korupsi memperlemah peran pemerintah dalam
menjaga stabilitas ekonomi dan politik
Korupsi adalah tindakan yang buruk sehingga tingkat
korupsi suatu negara akan mempengaruhi pandangan
negara lain terhadap negara tersebut
6. *
*Rencana Anggaran yang diajukan pihak eksekutif
kepada pejabat legislatif yakni pihak DPR/DPRD
untuk disetujui dalam APBN/APBD akan berdampak
politik. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan
anggaran pendapatan belanja negara di DPR
kemungkinan tidak terlepas dari kepentingan
politik dari masing-masing partai yang diwakilinya.
*Indonesia merupakan negara demokrasi dimana
masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan.
7. *
*Lemahnya Penegakan Hukum mendorong masyarakat
lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman
yang diperoleh lebih ringan dibandingkan nilai perolehan
korupsi.
*Pihak Yudikatif, Eksekutif, dan Legisatif yang seharusnya
banyak berperan dalam mendorong gerakan
pembarantasan korupsi, malah banyak terlibat dan ikut
berperan dalam KKN, sebagai dampak dari penegakan
hukum yang lemah.
8. *
*Jumlah TNI dan POLRI masih sedikit dibandingkan
dengan luas pulau dan jumlah penduduk,
menyebabkan sering munculnya masalah-masalah
hankam, baik dalam negeri maupun yang berhubungan
dengan negara tetangga.Wilayah perbatasan sering
menjadi sumber ketegangan dengan negara tetangga.
*Sumber daya alam di perairan seringkali tidak terawasi
dan dieksploitasi oleh negara tetangga. Padahal
Indonesia merupakan produsen ikan terbesar di dunia.
9. *
*Terhadap Lingkungan Fisik, penyimpangan terhadap
anggaran pembangunan sarana dan prasarana dapat
memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang
membuat ekosistem terganggu, menimbulkan banjir,
longsor, berdampak kerugian materi dan jiwa pada
masyarakat.
*Terhadap lingkungan sosial budaya, makin
memperlebat strata sosial di masyarakat, yang kaya
semakin kaya, yang miskin makin sulit memperoleh
kehidupan yang layak, bahkan kesulitan mendapatkan
kebutuhan pokok karena harganya yang mahal.
10. *
*Gerald E. Caiden, “Dampak Korupsi Terhadap
Kehancuran Negara dan Upaya
Penanggulangannya”, http://rudyct.com/, 10
Januari 2013
*Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia, Masalah
Dan Pemecahannya Cetakan II,
PT Gramedia Pustaka Utama, Bandung