Pendidikan anti korupsi - Hubungan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi (Idik Saeful Bahri)

1. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.
Hubungan Faktor Penyebab Korupsi dan
Dampak Korupsi

2. Faktor Penyebab Korupsi
• Faktor Politik
• Faktor Hukum
• Faktor Ekonomi dan Birokrasi
• Faktor Transnasional

3. Faktor Politik
 1. Adanya Money Politic merupakan tingkah laku
negatif karena uang digunakan untuk membeli
suara atau menyogok para pemilih atau anggota-
anggota partai politik supaya memenangkan si
pemberi uang.
 2. Praktik politik uang pada saat ini masih sering
kali terjadi hal ini disebabkan karena belum
adanya undang-undang yang mengatur secara
tegas dalam pelaksanaan kampanye.

4. Faktor Politik
 3. Pada dasarnya ketika terjadi
adanya indikasi politik uang, pihak
penegak hukum tampaknya ragu-
ragu untuk mengambil keputusan.
Hal tersebut menandakan bahwa
hukum yang berlaku di Indonesia
masih lemah.

5. Faktor Politik
 4. Korupsi yang berkaitan dengan politik
sering disebut dengan korupsi politik.
Dalam pandangan De Asis (2000), korupsi
politik misalnya money politik dalam
pemilihan anggota legislatif dan pejabat
eksekutif, dan illegal untuk pembiayaan
kampanye, penyelesaian konflik permanen
melalui cara-cara illegal dan teknik lobi
yang menyimpang.

6. Faktor Hukum
 1. Faktor hukum menjadi penyebab korupsi,
dikarenakan banyak produk hukum yang tidak
jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir,
dan ada kecenderungan aturan hukum dibuat
untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu
meskipun orang awam tidak bias merlihatnya.
 2. Selain itu, sanksi yang tidak ekuivalen
dengan perbuatan yang dilarang, sehingga
tidak tepat sasaran dan dirasa terlalu ringan
atau terlalu berat.

7. Faktor Hukum
 3. Lemahnya penegakan hukum, rendahnya
mental aparatur, rendahnya kesadaran
masyarakat, serta kurangnya political will
pemerintah, menurut Saleh (2006) juga
menjadi pemicu terjadinya korupsi.4. Dalam
aspek hukum, pnelitian Ezung (2012) juga
memberikan kesimpulan yang tidak jah
berbeda, bahwa terjadinya korupsi
disebabkan oleh lemahnya penegakan
hukum.

8. Faktor Hukum
 4. Tindakan korupsi itu mudah timbul karena ada kelemahan
dalam perundang-undangan yang mencakupi :
 (a) Adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan
kepentingan pihak-pihak tertentu.
 (b) Kualitas peraturan perundang-undangan kurang
memadai.
 (c) Peraturan kurang disosialisasikan
 (d) Sanksi terlalu ringan
 (e) Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang
bulu.
 (f) Lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan
perundang-undangan.

9. Faktor Ekonomi
 1. Faktor ekonomi berkaitan erat dengan factor
birokrasi yang diterapkan di Indoensia. Dimana
dalam suasana demikian kebijakan ekonomi
pemerintah diimplementasikan, dikembangkan
dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif,
tidak transparan dan tidak akuntabel.
 2. Dalam realitanya juga menunjukan bhwa
korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang
ekonominya pas-pasan untuk bertahan hidup,
tetapi saat ini korupsi juga dilakukan oleh orang-
orang kaya dan berpendidikan tinggi.

10. Faktor Ekonomi
 3. Rendahnya pendapatan dan gaji teidak serta merta
mendorong orang untuk melakukan korupsi.
Banyaknya pemimpin nasional dan daerah, serta para
anggota legislatif di tingkat nasional dan di level
daerah yang dipidana, karena telah terbukti secara sah
melakukan tindak pidana korupsi. Mereka korupsi tidak
karena kekurangan atau untuk mmenuhi kebutuhan
yang kurang. Mereka melakukan korupsi karena
mental buruk, tidak bermoral sehingga berjiwa serakah
untuk mengambil harta Negara guna menambah
pundi-pundi kekayaan.

11. Faktor Transnasional
 1.Faktor transnasional amat terkait dengan
perkembangan hubungan ekonomi lintas Negara
yanga tidak jarang menambah lahan sumber bagi
tumbuhnya korupsi dikalangan birokrasi
pemerintahan.
 2. Korupsi mudah terjadi, karena perusahaan-
perusahaan asing (transnasional) dapat beroperasi
di suatu Negara tanpa harus masuk ke lini
birokrasi pusat. Mereka bias masuk ke lini
birokrasi pemerintah daerah dengan cara memberi
uang pelican agar dapat berinvestasi di daerah.

12. Faktor Transnasional
 3. Korupsi berlangsung bagai simbiosis
mutualisme, di mana pengusaha asing memiliki
uang yang dapat digunakan untuk menyogok
pejabat agar memperoleh izin untuk melakukan
usaha di daerah, sedangkan elit daerah
mempunyai otoritas untuk memutuskan. 4. Dalam
sebuah organisasi, korupsi biasa terjadi, akan
memberi andil terjadinya korupsi, karena
membuka peluang atau kesempatan untuk
berlangsungnya korupsi.

13. Faktor dalam Organisasi
 Faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya korupsi dari sudut pandang
organisasi, yaitu:
 (1) Kurangnya ketauladanan dari pemimpin
 (2) Tidak adanya kultur organisasi yang
benar
 (3) Sistem akuntabilitas di instansi
pemerintah kurang memadai
 (4) Manajemen cenderung menutupi
korupsi di dalam organisasinya

14. Dampak Korupsi
 Dampak Ekonomi
 Dampak Sosial
 Dampak Pelayanan Kesehatan
 Dampak Birokrasi Pemerintahan
 Dampak Politik
 Dampak Hukum
 Dampak Lingkungan

15. Dampak Ekonomi
 Menghambat Investasi dan Pertumbuhan
Ekonomi
 Melemahkan Kapasitas dan Kemampuan
Pemerintah dalam Program Pembangunan
yang meningkatkan perekonomian
 Meningkatkan Utang Negara
 Menurunkan Pendapatan Negara
 Menurunkan Produktivitas

16. Dampak Sosial
 Meningkatnya Kemiskinan
Ini dikarenakan karena korupsi menghambat laju
pertumbuhan ekonomi. Masyarakat Miskin sulit
memperoleh makanan pokok, konsumsi gizi sehat
terlupakan sehingga terjadi gizi buruk.
 Tingginya Angka Kriminalitas
Semakin tinggi korupsi semakin besar pula
kejahatan.
 Demoralisasi
Praktek korupsi yang kronis menimbulkan
demoralisasi di kalangan warga masyarakat.

17. Dampak Pelayanan Kesehatan
Dampak Korupsi terhadap sistem manajemen
Rumah Sakit :
1. Organisasi RS menjadi sebuah lembaga yang
mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap
2. Ilmu Manajemen menjadi tidak relevan
3. Direktur yang diangkat karena Kolusif (misalnya
harus membayar untuk menjadi direktur)
menjadi sulit menghargai ilmu manajemen
4. Proses manajemen dan klinis di pelayanan juga
cenderung akan tidak seperti apa yang ada
dalam teori

18. Dampak Birokrasi Pemerintahan
 Korupsi menghambat peran negara dalam
pengaturan alokasi
 Korupsi menghambat negara melakukan
pemerataan akses dan aset
 Korupsi memperlemah peran pemerintah dalam
menjaga stabilitas ekonomi dan politik
Korupsi adalah tindakan yang buruk sehingga
tingkat korupsi suatu negara akan mempengaruhi
pandangan negara lain terhadap negara tersebut

19. Dampak Politik
 Rencana Anggaran yang diajukan pihak eksekutif
kepada pejabat legislatif yakni pihak DPR/DPRD
untuk disetujui dalam APBN/APBD akan
berdampak politik. Pihak-pihak yang terlibat
dalam penetapan anggaran pendapatan belanja
negara di DPR kemungkinan tidak terlepas dari
kepentingan politik dari masing-masing partai
yang diwakilinya.
 Indonesia merupakan negara demokrasi dimana
masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan.

20. Dampak Hukum
 Lemahnya Penegakan Hukum mendorong
masyarakat lebih berani melakukan tindakan
korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih
ringan dibandingkan nilai perolehan korupsi.
 Pihak Yudikatif, Eksekutif, dan Legisatif yang
seharusnya banyak berperan dalam mendorong
gerakan pembarantasan korupsi, malah banyak
terlibat dan ikut berperan dalam KKN, sebagai
dampak dari penegakan hukum yang lemah.

21. Dampak Lingkungan
 Terhadap Lingkungan Fisik, penyimpangan terhadap
anggaran pembangunan sarana dan prasarana dapat
memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.
Penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang
membuat ekosistem terganggu, menimbulkan banjir,
longsor, berdampak kerugian materi dan jiwa pada
masyarakat.
 Terhadap lingkungan sosial budaya, makin
memperlebat strata sosial di masyarakat, yang kaya
semakin kaya, yang miskin makin sulit memperoleh
kehidupan yang layak, bahkan kesulitan mendapatkan
kebutuhan pokok karena harganya yang mahal.