2. • Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga
kekuasaan kehakiman yang berwenang
melakukan uji materil terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang.
• Akuntabel ialah pertanggung jawaban atas hasil
yang di peroleh setelah melakukan aktifitas
tertentu.
• Abraham Samad merupakan ketua KPK saat ini.
3. • Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat
merugikan negara yang mengakibatkan penurunan
produktivitas dan Rendahnya kualitas barang dan
jasa untuk public
• Demokrasi perlementer merupakan sistem yang di
adopsi indonesia dari pemikiran barat, itu terjadi
diawal kemerdekaan.
• Memperkuat etika dan tata kelola birokrasi melalui
good corporate governance merupakan kebijakan
yang harus ditempuh oleh pemerintah guna
mencegah korupsi pelayanan publik.
4. • Pasar 2 ayat 1 menjelaskan tentang ” Setiap
orang secara melawan hukum memperkaya diri
sendiri/ orang lain/ satu koprorasi dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara.
• Korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk delik
atau jenis tindak pidana korupsi, yang kemudian
dikelompokkan menjadi 7 jenis besar, yakni
diantaranya kerugian keuangan negara,
penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang.
5. • Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen
lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan
peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang
berwenang untuk menguji undang-undang
terhadap UUD.
• Monitoring dan evaluasi merupakan cara yang
dilakukan dalam rangka mensukseskan
pemberantasan korupsi.
6. • Diperlukan transformasi nilai birokrasi modern
yang organis-adiftif merupakan salah satu
syarat untuk mencegah munculnya
neotradisionalisme birokrasi menurut Priyo
Budi Santosa.
• Tujuan pendidikan anti budaya anti korupsi
mencegah korupsi dari 4 segi yakni diri sendiri,
kampus, keluarga, masyarakat.
7. • Peran aktif masyarakat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn
yang dilaksanakan dengan menaati hukum,moral
dan sosial yang berlaku merupakan peran serta
masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
• Ketetapan MPR RI NO.XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ialah Instrumen
Hukum Anti Korupsi di Indonesia Peraturan
perundang-undangan yang merupakan landasan
untuk memberantas korupsi di Indonesia.
8. • Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat
undang-undang, Delik korupsi yang di ambil
dari KUHP merupakan delik korupsi di dalam
perundang-undangan korupsi.
• Tumpak Hatorangan Panggabean ialah ketua
KPK pada periode 2003-2007
• Preventif adalah suatu tindakan pengendalian
sosial yang dilakukan untuk mencegah atau
mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan di masa mendatang.
9. • Dalam upaya pemberantasan diindonesia sudah
dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga
saat ini masih saja terjadi korupsi dikarenakan
adanya berbagai macam hambatan yakni
Structural, kultural, instrumental, dan
manajemen.
• Patrimonial merupakan birokrasi di negara
berkembang terkait dengan aspek tradisional
dimana yang masih sering di gunakan dalam
pengangkatan jabatan
10. • Karna kelembaggaan yang tidak tepat fungsi, tidak
tepat fungsi,ukuran dan tidak tepat tangkap
menyebabkan birokrasi tidak efesien.
• Rendahnya kualitas barang dan jasa untuk public
menyebabkan jalan rusak, jembatan ambruk, kereta
api terguling, beras tidak layak makan, ledakan
tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan
masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan
sekolah ambruk, adalah kenyataan rendahnya
kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.
11. • Pencegahan, Penindakan , Peran serta
masyarakat merupakan 3 unsur utama dalam
upaya pemberantasan korupsi berdasarkan
rumusan UU yang mengatur tentang
pemberantasan korupsi.
• Birokrasi menurut Max Weber yang pejabatnya
di angkat dan hak nya melekat pada dirinya.
12. • Menimbulkan pemerintah tidak dapat
menjalankan fungsinya dengan baik dan
hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga
Negara yakni dampak dari korupsi dalam
penegakan hukum.
• Ratifikasi adalah upaya kontruksi identitas
indonesia sebagai Negara yang korup menjadi
Negara yang mempunyai keinginan untuk
menciptakan pemerintahan yang bersih.
